Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

6.628

P-Index

This Author published in this journals

All Journal UIR LAW REVIEW JURNAL CENDEKIA HUKUM Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Ensiklopedia of Journal Ensiklopedia Social Review Ijtihad IBLAM Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Jurnal Pendidikan Sosial dan Konseling Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Jurnal Imiah Pengabdian Pada Masyarakat (JIPM) Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum

Marwenny, Elwidarifa

Universitas Dharma Andalas

Author-ID : 801201

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 58 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Dualisme Pelaksanaan Pembagian Harta Waris di Kota Padang: Perspektif Hukum Islam dan Adat Fauzi, Engrina; Marwenny, Elwidarifa; Cenery, Jelisye Putri
Ijtihad Vol 32, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/ijt.v32i2.46

Kehidupan masyarakat di Sumatera Barat sangatlah heterogen. Terkait pembagian warisan, walaupun masih menggunakan sistem kekerabatan matrilineal tetapi dalam perkembangan saat ini tidak dipungkiri lagi telah terjadi pergeseran dalam penerapan hukum warisnya. Ada yang menerapkan hukum waris adat atau hukum waris Islam. Semua masyarakat adat Minangkabau adalah beragama Islam. Falsafah Minangkabau yang menjadi ajaran fundamentalnya adalah adat basandi syara, syara basandi kitabullah diartikan bahwa adat yang berlaku di tengah masyarakat tidak boleh bertentangan dengan yang telah disyari’atkan di dalam Alquran. Konsekuensinya segala sesuatu tindakan masyarakat di Ranah Minang (sebutan lain untuk daerah Minangkabau) yang dijadikan kebiasaan yang bertentangan dengan Alquran tidak bisa disebut adat. Pengaruh Hukum Islam sangat kental di dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau tampak nyata. Meskipun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan Ibu sangat bertolak belakang dengan kewarisan Islam yang pembagiannya berdasarkan garis kebapakan atau patrilineal. Di Minangkabau harta dibagi beberapa macam yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, menurut penelitian ini bahwa untuk harta pusaka tinggi dibagi menurut adat dan harta pusaka rendah dibagi menurut hukum Islam.

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA Triantika, Nafa Amelsi; Marwenny, Elwidarifa; Hasbi, Muhammad
Ensiklopedia Sosial Review Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 No 2 Juni 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v2i2.488

Penelitian ini dilatar belakangi karena pelaksanaan perjanjian jual beli online diatur berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yang berisi adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian serta adanya causa yang halal. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melaksanakan penelitian ini, adapun rumusan masalahnya 1.bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap perjanjian jual beli online melalui e-commerce dan 2.bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam pelaksanaan jual beli online melalui e-commerce jika penjual melakukan wanprestasi. Untuk menjawab hal tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini yaitu pengaturan pelaksanaan jual beli online melalui e-commerce diatur pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, adanya kecakapan bertindak, adanya objek perjanjian dan adanya causa yang halal sedangkan perlindungan hukum terhadap pembeli jika penjual melakukan wanprestasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang ITE.

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru Sry Wahyuni; Elwidarifa Marwenny
UIR Law Review Vol. 4 No. 2 (2020): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6468

The subject matter of this research is the Juridical Review of the Crime of Threats in the Information and Electronic Transactions Law (Case Study of the Koto Baru District Court). This issue is divided into two sub-discussions, first, how is the application of material crimes against criminal acts of threats in the Law on Information and Electronic Transactions, second, how are judges' legal considerations in imposing crimes against threats of threats in the Law on Electronic Information and transactions. The method used in this research is to use a normative juridical problem approach. about the problem that is the object of the problem.The results showed that efforts to apply sanctions were made to overcome the perpetrators of extortion and threats, namely: firmly enforcing the existing positive laws. For subjective positive law enforcement, it may be necessary to have instruments or law enforcers who have the instinct of justice, namely "Judges" who decide all existing cases. The research implication is: it is hoped that the inculcation of social values and norms in society in using social media and in UUITE is not trapped in behavior that plunges them into criminal acts / crimes, it is also hoped that the Panel of Judges in deciding cases must consider more The facts of the trial, the elements of the offense, and the consideration of the severity of the crime with reference to the defendant's situation and the victim's loss.

TINJAUAN HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI E-COMMERCE MENUEUR PASAL 1320 KUHPERDATA Nafa Amelsi Triantika; Elwidarifa Marwenny; Muhammad Hasbi
Ensiklopedia Social Review Vol 2, No 2 (2020): Volume 2 No 2 Juni 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v2i2.488

Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi dalam Hal Evenement Jelisye Putri Cennery; Engrina Fauzi; Elwidarifa Marwenny
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2018: Volume 5 Nomor 1 Desember 2018
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Penelitian ini membahas mengenai Asuransi Dalam pasal 1774 KUHPdt dikatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian untung-untungan, disamakan dengan perjudian. Sementara bangsa Indonesia yang mayoritas islam, didalam hukum islam atau syariah judi adalah perbuatan yang diharamkan. Terbukti didalam praktek, tertanggung dalam perjanjian asuransi berkewajiban membayar premi dan tertanggung berkewajiban membayar sejumlah uang pertanggungan atau ganti kerugian kepada tertanggung jika terjadi evenement (peristiwa tidak tentu) sebagaimana yang diatur dalam pasal 246 KUHD tersebut. Tertanggung sudah membayar premi tiap bulan sampai habis masa perjanjian asuransi sesuai yang diperjanjikan, namun evenement tidak terjadi, premi yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan kepada tertanggung, penanggung mengambil uang premi tersebut tanpa ada pembayaran ganti rugi lagi pada tertanggung dengan alasan evenement tidak terjadi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang perlindungan hukum terhadap tertanggung atas premi yang sudah dibayarkan. proposal penelitian ini dipergunakan 2 (dua) pendekatan penyelesaian masalah, yakni pendekatan undang-undang (statutory approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi. Selain itu penelitian ini juga memberikan sumbangan tentang konsep asuransi berbasis syariah dalam hukm positif nasional. Disamping itu urgensi penting lainnya adalah : Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan pedoman untuk menyusun kebijakan-kebijakan tentang perasuransian dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat selaku tertanggung dalam perjanjian asuransi, sehingga melahirkan konsep nasskah akademik dalam penyusunan rancangan undang-undang asuransi yang sampai saat ini masih mengacu pada KUHD (WvK) yang merupakan produk pemerintah kolonial belanda. Akademisi, memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan tentang arti penting perlindungan hukum tertahadap tertanggung atau masyarakat dalam perjanjian asuransi dan konsep asuransi berbasis syariah dalam hukum positif nasional. Bagi Masyarakat, khususnya tertanggung dalam perjanjian asuransi supaya mereka terlindunggi secara hukum islam atau konsep syariah dan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum ketika konsep syariah tersebut sudah diatur secara tertulis dalam hukum positif. Kata Kunci : Legal Protection, Investment, Sharia Insurance Abstract: This study discusses the Insurance in article 1774 of the Criminal Code said that insurance is a chancy agreement, equated with gambling. While the Indonesian majority Muslim nation, in Islamic law or sharia gambling, is an act that is forbidden. Proved in practice, the insured in the insurance agreement is obliged to pay premiums and the insured is obliged to pay a sum of sum assured or compensation to the insured if there is an event (an uncertain event) as stipulated in article 246 of the KUHD. The insured has paid the premium every month until the insurance agreement expires as agreed, but the event does not occur, the premium that has been paid is not returned to the insured, the insurer takes the premium without paying compensation to the insured on the grounds that the event does not occur. The results of this study are expected to contribute ideas about legal protection to the insured for premiums that have been paid. This research proposal was used 2 (two) problem solving approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach, the statute approach aimed at analyzing the form and substance of legislation related to insurance. In addition, this study also contributed to the concept of sharia-based insurance in national positive law. Besides that, another important urgency is: For the Government, it is expected to provide guidelines for developing insurance policies in order to provide legal protection for the community as insured in the insurance agreement, giving birth to the concept of academic concepts in the drafting of insurance laws to date. still referring to the KUHD (WvK) which is a product of the Dutch colonial government. Academics, contribute ideas and insights about the importance of legal protection against the insured or the community in insurance agreements and sharia-based insurance concepts in national positive law. For the community, especially the insured in the insurance agreement so that they are protected by Islamic law or the concept of sharia and in order to obtain legal certainty when the concept of sharia is regulated in writing in positive law. Daftar Pustaka A. Abbas Salim, Dasar dasar Asuransi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995 Abdul aziz dahlan dkk, ensiklopedi Hukum Islam, Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996 Abdul Ghafar Anshori, Asuransi Syariah di Indonesia, UII Press Yogyakarta, 2007 Abdul Kadir Muhamad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Cetkan kelima, Bandung 2011.

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PT. TIRTA INVESTAMA DANONE AQUA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANAGARIAN BATANG BARUS KAYU ARO KABUPATEN SOLOK Yulia Risa; Elwidarifa Marwenny
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 4, No 1 (2018): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

By paying attention to CSR, the company is not only oriented to the finance of the corporate (single bottom line), but also focuses on the balance between financial aspects, social aspects and environmental aspects (triple bottom line). The synergy of these three keys is the concept of sustainable development and community empowerment . This study has three aims. First, to describe and analyzed the regulation of CSR in companies engaged in natural resources. Second, to describe and analyzed the innovation of CSR strategies used by PT. Tirta Investama Danone Aqua in Empowering the communities in Kanagarian Batang Barus Kayu Aro. Third, to describe and analyzed the factors that hamper the development of CSR strategy by PT. Tirta Investama danone Aqua. This study uses an empirical juridical research method to see how the company engaged in natural resources apply the strategies and principles of Corporate Social Responsibility in realizing the community empowerment around the company. The final result that will be achieved is the CSR program by PT. Tirta Investama Kayu Aro will have a better focus on the community development and suistanable environmental development. The implementation of CSR strategic are taken by PT. Tirta Investama Danone Aqua Plan Solok. The implementer of the program entrusted to The Indonesian Family Planning Association (PKBI) in West Sumatra Province. This institution shall be responsible in conducting the CSR strategies in the society and community located around the company location.

KEDUDUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING DI INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2016 Elwidarifa Marwenny; Engrina Fauzi; Jelisye Putri Cenery
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 3, No 2 (2018): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

One of the form of applying the value of democratic in Indonesia is accommodate by the regulation of community organization which is concretely regulated in the provisions of article 28 E Paragraph 3 of the 1945 constitution also in the provisions of law number 39 of 1999 on Human Rights. The existence of community organizations does have a great constribution in the implementation of the state, but on the other hand the existence of people raises the pro and contra. The enecment of government regulation number 59 on community organization established by foreign citizens makes the community more worried if the exixtance of community organizations affect the sovereignty of NKRI because they have different ideology with Indonesia. Based on this, it should be discussed about the organizations in Indonesia. The position of foreign social organizatios in Indonesia is reviwed from the government regulation number 59 of 2016 on community organizations established by foreign citizens and the influence of basic organizations for the sovereignty of NKRI. To answer that question, qualitative method is used as a means to answer the problem by conducting of normative juridical approach which is done by reviewing the law and the literature. Based on this study, it is concluded that the existence of foreign social organizatios in Indonesia in line with democracy and human right but also politically can treaten NKRI.

URGENSI DITERBITKANNYA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI DAN SEJUMLAH PERATURAN LAINNYA DI DAERAH TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) Elwidarifa Marwenny; Helfira Citra; Sry Wahyuni
Ensiklopedia of Journal Vol 4, No 4 (2022): Vol 4 No. 4 Edisi 2 Juli 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Regulation of Government No. 21 of 2020 confirms in the consideration that the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy is set taking into account the spread of Covid-19 with the number of cases and/or the number of deaths increasing and spreading across regions and across countries. After the policy related to PSBB, the government again issued a Ministerial Instruction concerning the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) which was issued four times and not only that in a number of regions, PPKM policies were also implemented based on various regional policies in the form of circulars. Thus, the question arises: What is the urgency of the issuance of the Instruction of the Minister of Home Affairs and a number of other regulations related to the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) and what are the legal implications of the issuance of the Instruction of the Minister of Home Affairs and a number of other regulations related to the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM). To answer this question, the author uses a normative juridical approach by reviewing a number of related regulations and a number of literatures so that it can be concluded that the instructions of the Minister of Home Affairs and a number of other regulations related to the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) are fully arrenged under the authority of the government. The government can assess whether a policy regulation needs to be issued or not especially related to the condition of the country in a disaster situation and the issuance of instructions from the minister of home affairs and a number of other regulations related to the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) does not violate the provisions of any law as long as it is carried out not outside the authority of the governments which has the authority and the implication is only an appeal for the community to comply with its implementationKeywords: Instruction of Minister, PPKM, regulation

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN PASCA REFORMASI DIKAITKAN DENGAN TEORI DEMOKRASI Elwidarifa Marwenny; Sry Wahyuni; Helfira Citra
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

The form of the Indonesian Government is democracy. Therefore, the MPR which consists of the DPR and DPD as well as the President is elected through a general election. As stated by Juan Linz, G. Bingham Powell, Jr., and Robert Dahl. Almarhum Prof. Dr. Affan Gaffar, MA, one of the indicators of the implementation of a democratic state is the general election. Since the amendment to the Fundamental constituion 1945, Indonesia has held four presidential elections through direct democracy, notably in 2004, 2009, 2014, and the most recent presidential election in 2019, which was held simultaneously with the legislative elections. In the implementation of the presidential election, there are various problems that contribute to the perception that the general election is nothing more than ceremonial so the Indonesian election is not trusted by the public as a realization of democracy. According to this thing condition, we know that fraud appears to be unavoidable in the holding of the election in Indonesia, particularly the presidential election, which is conducted by the highest state organizer so that the writer wants to knowwhether the presidential election after the amendment has brought the spirit of democracy or not? and which presidential election is the most democratic after the amendment to the fundamental constitution 1945? To answer these questions, a qualitative method was used with a normative juridical approach, so that it can be concluded that normatively, the presidential election has carried democratic values and it is hard to judge the most democratic presidential election in Indonesia only by using the indicator of the law..Keywords: presidensial election, democracy, law

PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN MENJADI 3 (TIGA) PERIODE DALAM PERSPEKTIF TEORI KONSTITUSI DAN UUD 1945 AMANDEMEN Elwidarifa Marwenny; Roby Syafwar; Desi Sommaliagustina
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 2 (2023): Volume 5 No. 2 Edisi 3 Januari 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Two years from now, Indonesia will hold a democratic party for the Presidential Election in 2024, which is the 2024-2028 leadership period, on February 14, 2024. In relation to this election, the political elites and political parties have begun to propose a postponement of the holding of the Presidential and Vice Presidential Election and the issues of the position of President and Vice President will be extended to three periods. The history of postponing election has happened in Indonesia, however, it was based on the reasons for postponing which have a clear constitutional basis. In the Amendment of the 1945 Fundamental Constitution, there is no regulation regarding the postponement of the implementation of the Presidential Election or the President who held the government for approximately three periods. Nevertheless, what if the political elite’s decision is motivated by the economic situation, which is still recovering from COVID-19. Therefore, the writers are interested in discussing: (1) The postponement of the implementation of the Presidential Election in Indonesia and the extension of the President’s term of office to three periods is related to the Constitution theory; (2) The legal implications of postponing the implementation of the Presidential and Vice Presidential Election and the extension of the term of office of the President and Vice President Election to three periods in the perspective of the Amendment of the 1945 Fundamental Constitution. The writers conduct a survey of the relevant literature using a normative juridical approach to resolve this research. So as to obtain the conclusion: (1) The Amendments to the constitution can be made as long as they meet the indicators for amending the constitution, which include the existence of urgent reasons for amendments, obtaining support from the people for amendments, and the existence of social, political, and economic conditions which cause changes to occurs; (2) If wish to postpone further elections or extend the Presidential term to three periods, it must be constutional, so if the constitution must change its function, it is not to maintain power but to overcome the existing problems.Keywords: The Presidential and Vice Presidential Election, The Constitution, The Amendment of The 1945 Fundamental Constitution

Co-Authors Ababil, Zaskia Abdul Aziz ADITYA PRATAMA Aditya Surya Himawan Adrian F Harefa Aflin Dwi Fajar Afrineidi, Afrineidi Agi Ilhamdi, Annisyafitriya Adira Putri, Annisa Maharani, Faril, Riza Rahmadhani, Indri Adelia, Tria Badriah, Yuriza Putri Anisa,Tri Khahfi Abdilah Alfitrianti, Nia Alya Syiendi Fadillah Ananda Khairunisa Anisa cairani Annisa Mardhatillah Aprilla Laura Utari Ariq Naufal Fathirizqi Arya Langgara Zai Assyifa Dwi Yanti Atmarivaldi Rosel Aulia Falillah Aulia Gading Pratiwi Ayu Azura Azella Widi Syahrani Azmi Fadhilah Baswanto Hukum Bisma Putra Zulkarnaen Cenery, Jelisye Putri Cennery, Jelisye Putri Cici Putri Nami Cinta Geovani Citra, Helfira Dafa Anelda Saputra Daffa Beny Nursyid Darfebryanto, Reyza Dea Adzkia Debri Yosintiara Deniza Karmila Dermawan, Andika Desi Sommaliagustina Dewi, Anggita Davina Rahma Dhea Deswita Sari Dion Agung Pratama Reja Antarmefia Dipa Aditya Diva Zahara Dwi Puspita Putri Edie Saputra Edo Nugraha Eka Marayanti Eka Suci Rahmadini Elza, Elza Endira, Armaida Engrina Fauzi Engrina Fauzi Enjeli, Justia Estasia, Sepriani Fadillah, Ikhsan Fakhriano, Silvi Falillah, Aulia Farhan Zen Faruq Hatfan Fatima Zahra Noer Hermansyah Fauni, Arini Maya Fauzan Mukhlisin Fauzi, Engrina Fauzi, Engrina Fauziat, Najwa Zuhuriati Febby, Shintia Febi Anggi Sabreza Febry Dedi Syaputra Fiko Farlis Fiolani Grescia Falendra Firbi, Nabila Mutiara Firdaus, Kevin Yuhedi Firmansyah, Muhammad Maya Firsta, Firsta Gustafianof, Gustafianof Hadi Wardoyo, Hadi Hamiwati, Hamiwati Hardianto, Irvan Harisman, M Ragil Harniawati, Harniawati Harniwati, Harniwati Hasibuan, Cerelia Haudibah Helfira Citra Helfira Citra Helga Putri Dahayu Helmi S, Agil Hikmal Permana Ikhsan Ilham Ridhollah Indah Ainul Fadillah Indah Putri Raflianita Indah Septri Ayunda Indra, Azzura Leonny Intan Mayang Sari Istifara, Dinda Rahmi Jelisye Putri Cenery Jelisye Putri Cennery Kaka Rolanda Keke Kemala Dewi Kevin Kurniawan Khairani Latifa Khairani, Rahil Kiki Fadhila Putra Lara Sati Lasti Yossi Hastini Maliza, Nabila Mariyanti, Eka Marsando Tri Ananda Mawwaddah, Aulia Meiki Eru Putra Melisa Baitul Novia Mesrizal, Mesrizal Mizia Yolanda Mubila, Agung Maghfira Muhammad Chavit Andriansyah Muhammad Fajri Muhammad Feblianzeo Muhammad Habil Muhammad Hasbi MUHAMMAD HASBI Muhammad Nazif Mutiara Gusliandini Nadia Rahma Fitri Nadya Maghfirah Nafa Amelsi Triantika Nailatul Khaira Natasya Fortuna Nesa Dela Konceta Nicko Alfidan Nino Sri Purnama Yanti Nisa Riska Wahyu Nopaluwis, Nopaluwis Norsafira, Mira P, Rahmat Adip Rizki Panji Indra Lesmana Permata, Gitra Pingki Desta Putra Pratama, Kartika Fitri Pratiwi, Lidya Aprilian Prisma Alrezky Purnama Yanti, Nino Sri Puspita, Liza Putra, Yolan Dwi Putri Alya Thahira Putri Juwita Putri Ryvinasya Lidra Putri, Tifanny Syentia Rafa Alnanda Jodi Rafi Fajri Al Khaliq Rahma Yulia Rahmad Cahaya Rahmadani, Dwi Raihan Raihan, Raihan Ramadhani Fitri Ramadhani, Widya Rani Syafitri Rasyid Reni Dahar Reva Daratista Revaldo Reza Dwi Afrilla Yulanda Rike Safrianti Rival Rizki Zulmi, Cahaya Adinda Roby Syafwar Rodhia Fadila Herma Rony Wahyudi, Rony Salmi Agustri Salsabilaa, Kirana Salsabilla Afrilisya Sarah Hilyatun Nisa Saskia Meirisa Satria Falih Ibrahim Shelvia Marsyah Situmorang, Al Hafiz Sonia Permata Saria Sri Wahyuni Sry Wahyuni Sry Wahyuni SRY WAHYUNI, SRY Suci Ermadani Sufiyani Suherman Sudapi Suryani, Sonya Agus Syafwar, Robi Syafwar, Roby Syahputri Julia Anggraini Syahreza Pahlevi Syahril Syahril Telaumbanua, Friderika Friska Thariq Megatama Tiara Siti N Tri Agustiani Triantika, Nafa Amelsi Utama, Bobby Setia Utami, Rahmides Valentina K, Yunita Veoni Sinta Nosi Virly Dwi Febriani Warida Jasmiza Wianda Putri Hakiki Widia Ananda Wilda Nafisyah Qonita Yani, Puja Yonni Kurniawan Yufiandra, Defika Yulia Risa Zahra Karmila Zahra Meiza Zahra Mutia Putri Zaki Mubarak Zalita Putri Zalva Zahlia kairaini

Title

Found 58 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 58 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 58 Documents
Search