Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGAWASAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN WAWAN HERNAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dijalankan. Contohnya, pada pelaksanaan pembangunan rabat beton di Dusun Cintasari belum sepenuhnya dapat diselesaikan dan terkesan lambat dalam pengerjaannya. BPD di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran tidak dapat berperan serta dalam mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, serta menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa agar pelaksanaan pembangunan fisik dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Metode yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian sebagai berikut. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masuk pada kategori kurang baik, dalam melaksanakan pengawasan pada pembangunan fisik. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kesulitan dalam mengundng masyarakat untuk hadir dalam musyawarah di desa dalam menyusun program pembangunan fisik dikarenakan banyak asumsi masyarakat yang menilai kinerja BPD masih lemah. Kurang proaktif dan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kesulitan dalam mengumpulkan data-data sebagai referensi kegiatan atau progress pada pelaksanaan pembangunan. Perbedaan pandangan atau persepsi. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Keterbatasan anggaran, karena anggaran Badan Permusyawaratan Desa kurang proporsional dan terbatas yang menyebabkan tindakan atau kinerja yang dilakukan kurang seimbang. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada pelaksanaan pembangunan fisik adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penyusunan program pembangunan fisik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu menginformasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik di desa. Menghilangkan perbedaan pandangan antara Badan Perusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah Desa, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan menambah anggaran.

PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA CIAKAR KECAMATAN CIPAKU KEBUPATEN CIAMIS DIKI SANTIKA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah: Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan di Desa Ciakar, Kecamatan Cipaku Kanupaten Ciamis belum mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini terbukti dengan masih adanya peserta sosialisasi yang tidak memahami materi yang disampaikan pada saat sosialisasi. Hal ini disebabkan karena banyak peserta yang tidak memperhatikan pemberi materi. Peserta sosialisasi mengeluhkan sarana yang disediakan oleh panitia, yang tidak mampu menampung peserta sosialisasi, sehingga tidak sedikit peserta yang berdiri karena tempat duduk yang disediakan tidak mencukupi. Rurmusan masalah dalam penelitian Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apa hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Apa upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diketahui terdapat beberapa indikator yang telah dilaksanakan dengan maksimal, dan ada juga yang belum dilaksanakan. Jika dilihat dari indikator pengenalan, melaksanakan kunjungan, melaksanakan kegiatan khusus, mendiskusikan temuan dan menyusun laporan sosialisai. Hamabatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: Peserta pelatihan kurang memahami materi yang disampaikan. Ada sebagaian yang tidak hadir dengan berbagai alasan diantaranya karena adanya kepentingan keluarga dan jarak yang jauh dikarenakan tempat yang tidak strategis. Kurangnya sarana serta prasarana untuk mendukung, hal ini dibuktikan dengan minimnya sarana seperti kurangnya sejumlah kursi dan pendingin ruangan seperti kipas angin. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: meningkatkan kemampuan peserta pelatihan untuk memahami materi yang disampaikan, melalui berbagai teknik pemberian pelatihan seperti tanyajawab. Sehingga peserta pelatihan pada saat menerima materi tidak ngantuk dan ngobrol. Mengadakan pelatihan ditempat yang strategis agar peserta sosialisasi yang di undang dapat hadir dengan tanpa adanya alasan jarak yang jauh. Penambahan sarana serta prasarana.

IMPLMENTASI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT KABUPATEN CIAMIS KIKA PIKANIA DEWI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Ciamis?; 3) Bagaimana upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa: 1) Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi petugas sehingga belum sesuai dengan pendapat Wahab (2014:165) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, antara lain: kurangnya dukungan sumber dana yang memadai dalam melaksanakan kebijakan, kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap; 3) Melakukan berbagai upaya supaya Implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2015 tenang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan dengan baik dengan cara menambah berbagai sarana dan prasarana secara bertahap sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam mendukung terselenggaranya kebijakan dan melaksanakan pelatihan bagi petugas pelaksana.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH CIAMIS NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN DI OBJEK WISATA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran) TUTI KUSMIATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah munculnya permasalahan sebagai berikut: intensitas sosialisasi yang seharusnya dilaksanakan dalam satu bulan dua kali, yang terjadi hanya satu bulan sekali. Adanya beberapa restorsn yang masih belum terdaftar/mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Belum maksimalnya kinerja dari pegawai dalam pendataan masyarakat yang memiliki restoran. Tiadak adanya koordinasi yang baik antara pegawai dengan masyarakat wajib pajak, sehingga wajib pajak pun malas bahkan enggan membayar pajak. Kemudian wajib pajak menganggap pajak bukan suatu keharusan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran? (2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak restoran? (3) Apa saja upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Perda Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Metode yang digunakan adalah deskriptif, dengan informan penelitian berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi, teknik pengolahan data adalah tahap reduksi, tahap display, dan tahap verifikasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak Restoran kurang sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi kebijakan menurut Metter dan Horn (Agustino, 2014:142-144). Hambatan-hambatan dalam pengimplementasian kebijakan Peraturan Daerah Ciamis Nomor 5 tahun 2011 tentang Pajak dan Restoran di Objek Wisata Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran adalah masih kurangnya sosialisasi tentang pajak restoran kemudian melakukan penagihan serta melakukan pendataan pajak potensi pajak baru, melakukan kegiatan yang bersifat edukatif, melakukan penambahan tenaga pegawai/tenaga kerja, melakukan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman tentang pajak khususnya pajak restoran, memberikan pemahaman tentang pajak khususnya pajak restoran, memberikan pengertian betapa pentingnya membayar pajak untuk kemajuan suatu daerah apalagi seperti Kabupaten Pangandaran sebagai daerah otonomi baru.

PRODUKTIVITAS PENGELOLAAN OBJEK WISATA GREEN CANYON OLEH DINAS PARIWISATA PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM UPAYA MENARIK MINAT WISATAWAN DI KABUPATEN PANGANDARAN DIKI WAHYUDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi dan promosi mengenai objek wisata dan kurangnya digelar event-event resmi sebagai acara rutin tahunan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? 3) Bgaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Informan sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Parawisata, Kepala Bidang saran Kepariwisataan, Kepala UPT pariwisata 3 orang dan 10 orang anggota kompepar. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: produktivitas pengelolaan objek wisata Green Canyon oleh Dinas Parawisata Perindustrian Perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam upaya menarik minat wisatawan di Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 39,99% menyatakan baik dan sebanyak 60,01% menyatakan kurang optimal. Adanya hambatan-hambatan yang dirasakan seperti kurangnya pemahaman terhadap pokok permasalahan dalam pariwisata seperti keahlian dan strategi, terbatasnya anggaran, belum ada agenda pembahasan untuk melakukan promosi, keterbatasan tingkat pendidikan, kurangnya turun langsung ke masyarakat, kurangnya koordinasi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain memberikan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan wawasan, menyediakan anggaran, melakukan pembahasan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan, adanya jadwal pelatihan secara rutin dan berkala.

PERAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA MARGACINTA KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN SONATA, SENI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil penjajagan awal diketahui bahwa pencapaian program KB di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran belum optimal hal ini dikarenakan oleh kurangnya peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam mendorong program KB di Desa tersebut. berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB?; 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB?; 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 16 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah daya reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB secara umum sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan bahwa peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilakn program KB yang menyatakan sudah baik sebesar 53,41% dan yang menyatakan masih kurang sebesar 46,59%. Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Peran Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB sudah melaksanakan tujuh peran Institusi Masyarakat Pedesaan dalam menunjang keberhasilan program KB di desa menurut BKKBN (2011:5); 2) terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran Kader IMP seperti kurangnya Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat; 3) Kader IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) dalam menunjang keberhasilan program KB berupaya mengoptimalkan kader Institusi Masyarakat Pedesaan dalam melakukan analisis motovasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan perubahan.

SOSIALISASI OLEH KPUD CIAMIS TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI KECAMATAN PAMARICAN KABUPATEN CIAMIS NURHAYATI, RINI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kurangnya tingkat partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum legislatif disebabkan karena kurangnya sosialisasi oleh KPUD Ciamis iu sendiri tentang pemilihan umum legislatif, kurangnya pengetahuan pemilih pemula mengenai pemilihan umum legislatif, kurangnya kesadaran pemilih, kurangnya informasi yang diterima pemilih pemula mengenai profil keseluruhan para calon anggota legislatif. Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 2) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan jumlah informan sebanyak 48 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, dan Conclusion verification. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Ciamis tentang pelaksanaan pemilih umum legislatif tahun 2014 dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis masih rendah. Dari 10 indikator yang diteliti semuanya pnuis jadikan sebagai hambatan, diantaranya yaitu: pemilih pemula mengetahui siapa saja para calon anggota legislatif, pemilih pemula memahami arti pentingnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan umum legislatif, pemilih pemula mengikuti kegiatan mengkuti kegiatan pemilihan umum legislatif, dan sebagainya. Uapaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan para calon sebaiknya bersosialisasi secara face to face kepada pemilih pemula, memberikan pemahaman baik guru disekolah, orang tua, atau relawan demokrasi tentang pentingnya berpartisipasi aktif, menyediakan sarana transportasi dan panitia pemilihan lebih kreatif sehingga mengundang pemilih untuk datang ke TPS.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) DI WILAYAH PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN HADI SOMANTRI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah sering terlambatnya pemberian setoran retribusi koperasi pengelola tempat pelelangan ikan kepada pemerintah daerah melalui UPTD PPI di bawah Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan yang harusnya satu hari satu kali menjadi satu bulan dua kali. Hal tersebut dikarenakan bakul sebagai pembeli ikan sering melakukan pembayaran tidak kontan, sehingga koperasi tidak bisa melakukan pembayaran retribusi satu kali dalam satu hari. Contoh dalam pembayaran retribusi tidak dapat dilakukan setiap hari karena uang retribusi tidak terkumpul tiap hari. Hal ini disebabkan karena terkadang tidak semua bakul yang membayar kontan hari itu kepada nelayan. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian pendapatan pengelola dan lembaga kenelayanan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran setelah diberlakukan Peraturan Bupati Kabupaten Pangandaran tentang retribusi. Contoh pengembalian hak-hak pengelola dan lembaga kenelayanan yang seharusnya diberikan setiap 3 bulan, namun terkadang 6 bulan sekali atau bahkan sampai satu tahun. Hal ini disebabkan karena proses pemasukan ke kabupaten sering terlambat. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilaksanakan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Hasil penelitian adalah implementasi kebijakan peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 tahun 2013 tentang Retribusi tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratam Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran telah cukup dilaksanakan sesuai dengan enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, menurut Metter dan Horn dalam Agustino (2012:141-142). Hambatan yang dihadapi oleh pegawai adalah sumber daya manusia pegawai masih kurang, SDM pengelola koperasi masih kurang, kesadaran pengelola dan nelayan masih kurang, sarana dan prasarana yang ada di UPT PPI masih kurang, mekanisme pelaksanaan kebijakan masih belum tertata dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh pegawai Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mengatasi hambatan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 45 tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan di Wilayah Parigi Kabupaten Pangandaran adalah menambah sumber daya manusia Pegawai, menambah SDM pengelola koperasi, meningkatkan kesadaran pegawai dan nelayan serta bakul, menambah-sarana dan prasarana di PPI menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan.

EFEKTIVITAS POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) KITRI ASIH DI DESA SINDANGKASIH KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS RANI RANI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak semua anggota POS pemberdayaan keluarga dan kurang berjalannya kepengurusan Posdaya Kitri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas pos pemberdayaan keluarga Kitri Asih di Desa Sindangkasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif? 3) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamtan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif? Metode penelitian berdasarkan metode deskriptif. Sumber daya dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 12 orang. Berdasarkan hasil wawancara mengenai efektivitas Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan informan yang menyatakan posdaya telah efektif jika dipresentasekan sebesar 42,86% dan yang menyatakan masih kurang efektif jika dipresentasekan sebesar 57,14%. Terdapat beberapa hambatan antara lain, yaitu masih rendahnya sumber daya manusia anggota posdaya, kurangnya kemampuan dan pemahaman anggota posdaya, masih sedikitnya program yang diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh masih kurangnya SDM posdaya, sarana dan prasarana pendukung, dana yang dimiliki posdaya belum memadai dan kecepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan masih kurang. Upaya yang dilakukan, yaitu pemberian petunjuk dan pemahaman, penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kepada anggota serta melakukan komunikasi berupa pendekatan dan kerjasama dengan instansi terkait, pemberian arahan dan bimbingan kepada anggota, penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan serta melakukan pendelatan dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan atau Badan KB kabupaten, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintahan desa serta puskesmas, petugas PLKB, alim ulama dan tenaga kependidikan dan meminta adanya penambahan waktu dalam melakukan kegiatan dan menambah sejumlah fasilitas pendukung.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KOTA BANJAR OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) (Studi Kasus Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar) RICKY ADRIANSYAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 4 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i4.2773

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) masih kurang terimplementasikan. Hal tersebut dibuktikan masih adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasinya; mengetahui hambatannya; dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data sebanyak 6 orang. Dalam penelitian ini diperoleh dengan studi pustaka dan studi lapangan. Teknik pengolahan data pendukung dari analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada dasarnya terimplementasikan, yakni 88,89% menyatakan terimplementasikan, sedangkan 11,11% menyatakan tidak terimplementasikan. Dari 11,11% merupakan permasalahan pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kota Banjar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar terjadi karena faktor internal, yakni kuranh kepercayaan masyarakat terhadap petugas yang muda, karena dianggap kurang berkompetensi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga masyarakat terkadang membantah dan bahkan ketika dilaksanakan penegakkan masyarakat banyak yang melawan. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 20 tahun 2004 tentang K3 dalam wilayah Kota Banjar dilakukan oleh seluruh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Bimdes dari Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak terkait baik dari Pemerintahan Kelurahan Mekarsari ataupun pihak lainnya yang ikut serta mengupayakan kepada masyarakat Kelurahan Mekarsari untuk taat terhadap peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA