Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 1 (2018)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PENGARUH REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN ]]>
<![CDATA[Purnama Sari]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.739 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1083
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Review atas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Penelitian pada Inspektorat Kota Banjar).Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan reviu atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat kota Banjar?; (2) Bagaimana kualitas pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar setelah di reviu oleh Inspektorat Kota Banjar?; (3) Bagaimana pengaruh reviu atas laporan keuangan terhadap kualitas pelaporan keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar setelah di reviu oleh Inspektorat Kota Banjar? Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan teknik penelitian sampel (seluruh populasi dijadikan sampel penelitian). Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Koefisien Korelasi dan Uji Hipotesis menggunakan (Uji t). Hasil dari penelitian dan pengolahan data menunjukan bahwa Reviu atas Laporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Dinas/Lembaga/Badan/Kantor lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar setelah di reviu oleh Inspektorat Kota Banjar dengan besarnya pengaruh sebesar 97% sedangkan sisanya 3% dipengaruhi faktor lain. Kata Kunci: Reviu atas Laporan Keuangan, Kualitas Pelaporan Keuangan]]>
<![CDATA[ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Kiki Endah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.862 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1088
<![CDATA[Etika pemerintahan mengatur perilaku aparatur atau pemerintah yang berada dalam lembaga resmi pemerintahan. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang akan mewujudkan cita-cita negara. Pada hakikatnya pelayanan kepada masyarakat harus berlandaskan kepada pedoman yang dapat menuntun tindakan segala pola perilaku aparatur kearah yang lebih baik, terpuji dan bermoral. Etika pemerintahan bersumber pada norma sosial dan norma hukum. Penerapan etika pemerintahan dapat menjadi kontrol daripada aparatur pemerintahan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan dalam rangka pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Aparatur yang beretika dalam sikap dan perilaku sehari-hari di lingkungan pemerintahan akan senantiasa terpanggil untuk menjaga kewibawaan pemerintah, menjalankan fungsi dengan sebaik mungkin, dan menghindari penyimpangan yang dapat mencoreng citra korps tempat aparatur pemerintah bekerja. Kata Kunci: Etika, Pemerintahan, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[ANALISA SKENARIO PLANNING KEBIJAKAN PUBLIK RT/RW KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Arie Budiawan]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.009 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1080
<![CDATA[Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.Fokus penelitian adalah Analisa Sekrenario Planning Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Tekhnik pengumpulan data dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, wawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu informan dan dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berlangsung. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung kelokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung kepada key informan dalam penelitian ini adalah Bupati dan Wakil Pangandaran. Analisis data model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pemahaman masalah teori atau konsep skrenario planning kebijakan publik, berkaitan dengan Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat agar menciptakan keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Serta untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Skenario Planning, Kebijakan Publik, Kabupaten Pangandaran. ]]>
<![CDATA[PERAN PEMIMPIN INFORMAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PANANJUNG KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Resti Desta Heryani]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (247.186 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1092
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurangnya Pemimpin informal belum menunjukkan keaktifan dalam menggerakan masyarakat,memberikan sosialisasi, motivasi dan memfasilitasi masyarakat serta kurang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan . Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 2) Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran ? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 bulan Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi). Analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemimpin informal dalam pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan optimal, Hal ini dapat dilihat dari pendapat informan sebanyak 37,22% menyatakan baik sedangkan sebanyak 62,78% menyatakan kurang baik. Hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurang terasanya manfaat dari pembangunan karena belum adanya kejelasan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sehingga tokoh masyarakat kesulitan untuk memberikan petunjuk, masih kurangnya sebagian tokoh masyarakat memberikan contoh dengan turun langsung mengikuti program pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi seperti mendengarkan segala aspirasi dari masyarakat agar dapat mengetahui secara langsung kebutuhan dan keinginan masyarakat, berusaha untuk lebih baik dan bijak dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat, di sela-sela kesibukan sehari-harinya para tokoh masyarakat berusaha untuk meluangkan waktu untuk turun langsung mengikuti program pembangunan. Kata Kunci : Peran, Pemimpin Informal, Pemberdayaan Mayarakat]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN PADA ERA GLOBALISASI (Kajian tentang Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia) ]]>
<![CDATA[Regi Refian Garis]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (181.432 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1077
<![CDATA[Kepemimpinan adalah suatu sifat yang berani dan bisa mengambil suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan moral dan logikanya. Baik adalah dari ukuran moral bagi pemimpin pemerintah sedangkan kebenaran adalah ukuran logika kepemerintahan, mereka yang mengandalkan logika tanpa moral cenderung tirani dalam kekuasaannya. Sedangkan mereka yang mengendalikan moral tanpa logika akan membiarkan masyarakat bertindak anarkis. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan pemimpin jujur, lahir dari golongan muda serta demokratis dalam cara pandang menyelesaikan sebuah permasalahan. Pemimpin organisasi di Indonesia apapun jenisnya harus dilandasi pada nilai-nilai pancasila sebagai landasan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci: Pemimpin, Kempemimpinan, Pemerintahan]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) “KITRI ASIH” DI DESA SINDANGASIH KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[Rida Faridah]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (451.065 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1091
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak semua anggota POS pemberdayaan keluarga Kitri Asih di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari dapat bekerja secara maksimal, masih banyak program yang harus diselesaikan oleh anggota POS pemberdayaan keluarga dan kurang berjalannya kepengurusan Posdaya Kitri. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas pos pemberdayaan keluarga Kitri Asih Di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan apa saja yang dihadapi oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih Di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif? 3) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh anggota Pos Pemberdayaan Keluarga Kitri Asih Di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif?Metode penelitian berdasarkan metode deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dalam peneltiian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan ( observasi dan wawancara). Teknik pengolahan data/analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi.Berdasarkan hasil wawancara mengenai Efektivitas Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) “Kitri Asih Di Desa Sindangasih Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan tanggapan informan yang menyatakan posdaya telah efektif jika dipersentasekan sebesar 42,86% dan yang menyatakan masih kurang efektif jika dipersentasekan sebesar 57,14%. Terdapat beberapa hambatan antara lain yaitu masih rendahnya sumber daya manusia anggota posdaya, kurangnya kemampuan dan pemahaman anggota posdaya, masih sedikitnya program yang diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditentukan yang disebabkan oleh masih kurangnya SDM posdaya, sarana dan prasarana pendukung, dana yang dimiliki posdaya belum memadai dan kecepatan waktu dalam melaksanakan pekerjaan masih kurang. Upaya yang dilakukan yaritu pemberian petunjuk dan pemahaman, penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan kepada anggota serta melakukan komunikasi berupa pendekatan dan kerjasama dengan instansi terkait, pemberian arahan dan bimbingan kepada anggota, penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan serta melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan atau Badan KB kabupaten, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan pemerintahan desa serta puskesmas. Kata Kunci : Peranan Perangkat Desa, Kesadaran Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan.]]>
<![CDATA[KINERJA APARAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA NAGARAPAGEUH KECAMATAN PANAWANGAN KABUPATEN CIAMIS (Studi Tentang Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu) ]]>
<![CDATA[R. Rindu Garvera]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (146.508 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1086
<![CDATA[Untuk meningkatkan pembangunan ditingkat desa, maka diperlukan dalam memperkuat pemerintahan desa, supaya makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan serta melaksanakan administrasi yang secara meluas dan efektif.Dalam rangka peran serta kerja pemerintah daerah maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berdasarkan perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik dan akuntabel sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Selanjutnya penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Desa Nagarapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas aparat desa dan 5 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Desa Nagarapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Secara umum dapat dijelaskan bahwa dalam mewujudkan efektivitas pelayanan umum dari aparat pemerintah terhadap warga masyarakat pengguna jasa pelayanan melalui kualitas disiplin kerja aparat pemerintah yang memadai, maka birokrat di tingkat kecamatan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif.Kata Kunci: Kinerja Aparat Desa, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[PENGARUH PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAH DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA WARINGINSARI KECAMATAN LANGENSARI KOTA BANJAR ]]>
<![CDATA[Suparman, Agus Nurulsyam]]>;
<![CDATA[Rahman, Gilang Yuniar]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.509 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1084
<![CDATA[Penelitian yang penulis lakukan berawal dari adanya masalah 1) masih adanya masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, 2) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk membuka usaha, dan 3) masih adanya masyarakat yang kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 2) Bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? 3) Seberapa besar pengaruh pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 9.385 orang dan sampel penelitian sebanyak 99 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Sedangkan untuk menentukan tingkat hubungan menggunakan rumus koefisien korelasi dan menentukan tingkat pengaruh menggunakan rumus koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa: 1) Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 296,8 dan jika dipersentasikan hasilnya 59,95% termasuk ke dalam kategori cukup baik. 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan skor rata-rata sebesar 257,5 dan jika dipersentasikan hasilnya 52,02%, termasuk ke dalam kategori cukup baik, dan 3) Terdapat pengaruh antara pendirian Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Desa terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. Hal ini ditunjukan dengan hasil koefisien determinasi sebesar 23,3% yang termasuk ke dalam kategori pengaruhnya cukup berarti. Kata Kunci: Pendirian Badan Usaha Milik Desa, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI WILAYAH KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[Veronica, Esti]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.967 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1090
<![CDATA[Hasil observasi awal ditemukan bahwa, Pegawai BPJS Kesehatan dalam upaya untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ?; 2) Hambatan-hambatan apa saja yang timbul pada Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul pada Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kurang dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan sosialisasi menurut Mulyana (2007:75). 2) Adanya hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Sosialisasi hal ini disebabkan oleh kurangnya petugas memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan mengenai jaminan kesehatan serta kurangnya kemampuan peserta dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. 3) Adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang antara lain menyampaikan pesan yang berkaitan dengan kelancaran distribusi peraturan pelaksanaan jaminan kesehatan secara jelas kepada peserta sosialisasi serta peserta sosialisasi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh petugas, meningkatkan keikutsertaan semua peserta dalam melaksanakan tanya jawab, mengajak kerjasama peserta sosialisasi. Kata Kunci : Pelaksanaan, Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGUJIAN BAHAN JALAN DAN BETON (Studi pada UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[Nurwanda, Asep]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (142.168 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1082
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerimaan retribusi bahan jalan dan beton yang dipungut oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis tahun 2011 sampai 2014 tidak stabil dan cenderung fluktuatif. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang penelitian di atas, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian bahan jalan dan beton oleh Kepala UPTD Laboratorium dan Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis? Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai maka dapat disimpulkan, bahwa: Meningkatkan ketepatan waktu pemungutan retribusi yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; Penyederhanaan alur dan tahapan prosedur pemunutan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai tahapan pemungutan, sehingga prosesnya tidak begitu lama; dan Peningkatan daya tanggap petugas terhadap wajib retribusi dalam proses pelayanan. Hal ini bisa diupayakan melalui pemberian motivasi oleh pimpinan agar petugas mampu memberikan pelayanan dengan ketanggapan yang optimal. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pemungutan Retribusi, Bahan Beton Jalan ]]>
