Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

5.778

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Kemudi Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Jurnal Agregasi Moderat Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat JGSRD Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Safari : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa) Jurnal Sains Student Research Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Jurnal Ilmiah Nusantara Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Papsel Journal of Humanities and Policy Solusi Bersama : Jurnal Pengabdian Dan Kesejahteraan Masyarakat J-CEKI

Endah, Kiki

Universitas Galuh

Author-ID : 803705

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT (Studi Deskriptif Kuantitatif di Kantor Kecamatan Ciamis) ENDAH, KIKI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Pelayanan sebagai suatu usaha dari organisasi (pemberi pelayanan) sebagai tanggapan atas harapan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Peningkatan pelayanan perlu dilakukan oleh semua pihak baik itu oleh organisasi swasta atau publik karena sangat mempengaruhi keberlangsungan organisasi terlebih pada organisasi publik yang tujuan utamanya adalah perangkat daerah terdekat dengan masyarakat yaitu sebagai unsur kewilayahan yang mengemban misi pelayanan kepada masyarakat.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada masyarakat yang merasa kurang puas terhadap prosedur pelayanan publik, terutama bagi masyarakat atau pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Masyarakat masih ada yang merasa tidak puas atas pelayanan IMB seperti ketepatan waktu pelayanan, kepuasan atas biaya pelayanan, kenyamanan fasilitas dan keramahan petugas pelayanan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diduga karena masih ada petugas pelayanan yang kurang mampu memberi pelayanan secara efektif dan efisien. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang memiliki karakteristik adanya pengukuran fakta obyektif berfokus pada variabel, memberi tekanan pada reliabilitas, bebas nilai, melakukan analisis statistik. Dari hasil penelitian diperoleh tingkat korelasi antara kualitas pelayanan dengan kepuasan masyarakat memiliki hubungan yang sangat kuat dan mempunyai arah positif dengan nilai r = 0,985. Besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat adalah sebesar 97,02%, sedangkan sebesar 2,98% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lainnya. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa thitung > ttabel (32,792 > 2,0357), maka Ha = diterima dan H0 = ditolak. Artinya kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan oleh pemerintah, khususnya pegawai pemerintah di Kantor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis terus dilaksanakan, agar kepuasan masyarakat Kecamatan Ciamis dalam pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditingkatkan. Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Kepuasan Masyarakat, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB.

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK KREATIVITAS MASYARAKAT MENUJU DESA INOVATIF (Studi di Desa Kawasen Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis) YULIANI, DINI; ENDAH, KIKI; NURWANDA, ASEP
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

The change of direction of development at the Village level forces the village government to more creatively seek opportunities and develop quality businesses based on the local wisdom of the community to improve the welfare of its people. Villagers are not people without knowledge and understanding, but individual knowledge of the village community is still a tacit knowledge or knowledge in the mind. So that the effort and the role of some parties, including from the academic circles so that their knowledge becomes knowledge that can be poured and practiced. The method used in this research is observation, literature study and documentation, and by conducting in-depth interviews to some village apparatus of Kawasen, head of RT and RW, community leaders and some people who have business activities that utilize the potential of Kawasen Village. The results of this study indicate that the efforts that have been done by the people of Kawasen Village have not given good results to the welfare of society in general. Kawasen village has various potential, such as wicker business from stick, opak business, banana chips business, there are also some people who develop organic rice farming based on the understanding passed down by the previous people. The units of economic activity already exist but community competence and marketing opportunities are still low. So that required training and coaching by the village government to provide motivation for people to be able to utilize existing technology around the environment, able to compete with people residing in other areas. Keywords: Identification, Innovative Village.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : MENGGALI POTENSI LOKAL DESA Endah, Kiki
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3319

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Hal ini berarti pemerintah desa memiliki kewenangan mengatur rumah tangga sendiri salah satunya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat memberikan kehidupan kesejahteraan sehingga perlu digali potensi lokal yang ada pada desa. Potensi lokal merupakan daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh desa untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan potensi lokal yang dimiliki sebagai faktor penentu keberhasilan sebuah pembangunan desa. Potensi lokal berupa sumber daya manusia sebagai subyek pembangunan mengetahui permasalahan masyarakat sendiri sedangkan sumber daya alam merupakan kekayaan yang dimanfaatkan untuk mengangkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat intinya membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan, memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan kearah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya.

PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (KBP3A) DALAM MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT SEJAHTERA (Studi Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Endah, Kiki; Kholiq, Windu Abdul
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i2.2402

Kampung KB merupakan program dalam mengatasi masalah kependudukan dan hal ini sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah yaitu Nawacita yang di dengungkan oleh Presiden Jokowi dimana membangun Indonesia mulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2017 penduduk Indonesia mencapai 261 juta jiwa dan menempati urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Jawa Barat salah satu provinsi penyumbang angka kepadatan paling tinggi di Indonesia dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia. Dan diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 mencapai 57 juta jiwa atau 18.69 persen (BPS,2017). kurang kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat penyumbang angka kepadatan penduduk dan bisa berdampak pada kemiskinan, keterbelakangan dan kesehatan yang rendah. Kemudian kurang terbinanya hubungan yang erat antara pemerintah dan masyarakat salah satu penyebab belum menurunnya angka kepadatan penduduk. Program Kampung KB merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Tetapi pelaksanaan kampung KB di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran masih belum berjalan dengan optimal dimana masih kurang pembinaan peserta di kampung KB oleh Dinas KBP3A, masih kurangnya Sumber daya manusia sehingga berimbas pada minimnya pelaporan perkembangan kampung KB serta masih kurang aktifnya masyarakat dalam mengelola kampung KB. Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitatif dengan melihat indikator keberhasilan program Kampung KB yaitu 1) indikator input,2) indikator proses dan 3) indikator output. Kata Kunci: Program Kampung KB, Dinas KBP3A, Masyarakat, Sejahtera.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KOMUNIKASI PERDESAAN Erlan Suwarlan; Agus Nurulsyam Suparman; Endah Vestikowati; Kiki Endah
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v9i2.4902

ABSTRAK Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat perdesaan, salah satunya bisa diperankan oleh Lembaga Komunikasi Perdesaan. Namun, hingga saat ini implementasi kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan di Kabupaten Ciamis belum optimal. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Ciamis. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi informasi guna memperoleh kejelasan makna dari setiap peran yang ditunjukkan oleh para aktor dalam pelaksanaan kebijakan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan kelompok informasi masyarakat masih jauh dari ideal. Koordinasi lintas sektor dan aktor pun belum berjalan baik, kondisi ini memperlambat terbentuknya kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Dukungan anggaran daerah masih sangat minim, termasuk komitmen desa untuk memberi anggaran pun sangat minim. Ketersediaan peralatan pun masih sangat terbatas. Selain dari itu, pemahaman aparatur, khususnya jajaran pemerintahan desa belum seutuhnya paham terhadap regulasi yang mengatur tentang Kelompok Informasi Masyarakat. Rendahnya pemahaman ini berimplikasi terhadap rendahnya perkembangan dan eksistensi kelompok informasi masyarakat yang ada di desa-desa. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kelompok Informasi Masyarakat, Organisasi, Interpretasi, Aplikasi.

OPTIMIZATION OF THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF CIAMIS DISTRICT IN SOCIALIZATION OF GENERAL ELECTION OF 2018 REGIONAL HEADS TO BEGINNER VOTERS: Descriptive Study of Beginner Voters in Ciamis District in 2018 Regent and Vice Regent Election of Ciamis Gelar Pangestu; Kiki Endah
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.912 KB)

The role of the General Election Commission in organizing elections is not merely related to the parties participating in the election, but also must provide political socialization to the public as voters in the election. Voters are Indonesian citizens who have reached the age of 17 (seventeen) years old. In fact socialization so far only targeted beginner voters in school. The purpose of this study was to develop a program to carry out socialization carried out by the Ciamis Regency KPU to novice voters in order to gain knowledge, beliefs and political attitudes. This study used descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the role of the Ciamis Regency Election Commission in the socialization of the 2018 regional head elections to novice voters has not been optimal. This can be seen from the number of beginner voters who do not yet know and get knowledge, beliefs and political attitudes from the socialization carried out. Socialization needs to be done with various methods other than direct communication in the form of face-to-face or lectures. In addition to the socialization of using media, including online media. There is a need for continued coordination and collaboration with various parties, both government agencies, schools, and parents in socializing the importance of using their right to vote and participating in the successful holding of regional elections.

PREVIOUS IMPLEMENTATION OF WOMEN'S EMPOWERMENT BY PKK CADRE IN BINGKENG VILLAGE DAYEUHLUHUR DISTRICT CILACAP REGENCY Fitria Handayani; Kiki Endah; Neti Sunarti
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

In Indonesia, poverty is increasing from year to year, especially women who have become housewives. The implementation of empowerment for underprivileged women held by PKK cadres is an effort that aims to improve the welfare of women, especially in the economic sector. There are three indicators of the problem, namely the socialization which is carried out ineffective so that it is less attractive to women. For example, socialization only involves community leaders such as the head of the RT, the head of the RW, and the head of the hamlet because there are insufficient funds. The lack of knowledge and insight of underprivileged women about the importance of empowerment so that underprivileged women do not take this empowerment seriously and optimally. For example: when the coaching was carried out, only a small proportion of pre-prosperous women attended the training at the Village Hall. Time management is not optimal, causing short coaching time. Example: coaching is carried out for 3 hours but remarks at the opening for 2 hours. In this study, the authors used a descriptive qualitative research method, which provides an overview of the problem under study, which is related to the implementation of empowerment. The results showed that the implementation of empowerment for underprivileged women by PKK cadres carried out in Bingkeng Village, Dayeuhluhur District, Cilacap Regency based on the empowerment implementation strategy was not optimal. The obstacles that arise are the lack of interest of women in the program, the funds provided from the Village Fund are not sufficient for the program needs, the distance to the training center, namely the Village Hall, is quite far and the quality of human resources for PKK cadres and women is still low. Efforts to overcome obstacles that arise are implementing approaches to women by providing motivation, applying for additional funds to village officials for the smooth running of the program, providing vehicle inventories for participants who do not have vehicles, and holding special training for PKK cadres.

COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH BROWN SUGAR HOME INDUSTRY BY VILLAGE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTIONS IN KUBANGGEDE BLOCK AREA, CIKULU HAMLET, SUKAHURIP VILLAGE, SUB-DISTRICT OF PANGANDARAN: Array Sophiatun Wahidah; Kiki Endah; Agus Nurulsyam Suparman; Fachmi Syam Arifin
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The background of this research, namely community empowerment through the Brown Sugar Home Industry by the Sukahurip Village Community Empowerment Institute is still low. According to preliminary observations, the writer found various problems in the field such as: 1) Village Community Empowerment Institutions have not yet provided new ideas to the brown sugar home industry community. 2) Low training and guidance for the brown sugar home industry community by the Village Community Empowerment Institution. 3) Low funding assistance from LPMD for the brown sugar home industry community. Methodology of this research is used qualitative research methods using a descriptive qualitative approach. Based on the results of the research, it is known that Community Empowerment through the brown sugar home industry by the Village Community Empowerment Institute in the Kubanggede Block Area, Cikulu Hamlet, Sukahurip Village, District of Pangandaran has not been implemented properly. Where the empowerment carried out by the Sukahurip Village Community Empowerment Institute has not been implemented optimally. Evidenced by the table recapitulation of research results with 27 questions indicating that there are indicators that have not been implemented properly. The obstacles in the implementation of empowerment are the absence of financial assistance, the absence of new ideas provided by the LPMD, the absence of training and coaching from the LPMD, the absence of marketing of brown sugar products from the LPMD. The fforts that made are helping with the contribution of funds from the Village Government, optimizing training and coaching, helping to improve the capacity of the community with new ideas provided by LPMD.

MANAGEMENT OF WEBSITE-BASED VILLAGE INFORMATION SYSTEM BY VILLAGE GOVERNMENT PARTNERS IN PANGANDARAN VILLAGE PANGANDARAN DISTRICT PANGANDARAN REGENCY: Array Ega Megawati; Kiki Endah
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research is based on the problem that the management of village information system based on website by village government partners in Pangandaran village pangandaran subdistrict is still not optimal, this happens because of the lack of initial leveling, lack of availability of monitoring tools, lack of socialization by Village Government Partners, and lack of Human Resources who carry out tasks on the management of Village Information Systems. Therefore, this study aims to find out how the Management of Village Information System based on website by Village Government Partners in Pangandaran Village Pangandaran District Pangandaran Regency. The research method used in this research is qualitative descriptive by conducting observations and interviews to 9 (Nine) informants, namely 2 (two) Village Assistants as operators and field technicians, Village Heads, Village Secretaries, Service Kasi Staff, Planning Kaur, Village Consultative Agency, 2 (two) Community Leaders, namely the Village Head. The results of this study showed that the management of village information system based on the website by the Village Government Partners in Pangandaran Village Pangandaran District Pangandaran Regency as a whole from various activities carried out has been running well but still not optimal. It can be known from the information transformation in terms of data collection and information is still lacking, from information communication in terms of socialization implementation, briefing, implementation instructions are also lacking, as well as from control in terms of coaching is still lacking. But for the rest has been implemented well, especially in the formulation and identification of activities that have been carried out through the form of cooperation supported by the provision and use of adequate infrastructure.

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kiki Endah
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 1 (2018): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v5i1.1224

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai Lembaga pemerintahan maupun sebagai kesatuan masyarakat hukum adalah sangat penting dan strategis. Sebab desa merupakan ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai kesatuan masyarakat hukum desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang stabil dan dinamis serta menjadikan desa yang lebih demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsive). Kata Kunci : Pemerintahan, Desa, UU No 6 Tahun 2014

Co-Authors Adam Firdaus Pramana Putra Adelia Riani Putri Adella Almy Ataris Aditiyawarman Aditiyawarman Aditiyawarman ADITIYAWARMAN, ADITIYAWARMAN Agus Nurulsyam Agus Nurulsyam Suparman Ahmad Fauzi Abdillah Arie Budiawan Arie Budiawan Asep Nurdin Rosihan Anwar Asep Nurwanda Asep Nurwanda Astriyani, Sari Budi Setiadi Dede Ahmad Suryana Dewi, Uci Triyanti Dian Apriyanti Dicky Dini Yuliani Eet Saeful Hidayat Ega Megawati Ela Nurlaela Elnia Nur Aziza Eman Sulaeman Endah Vestikowati Erlan Suwarlan Eva Pujasari Fachmi Syam Arifin Fitria Handayani Gelar Pangestu Gilang Ramdani Hamdan Ihwani HATIKA EMI EVANINGTYAS Hilya Auliya Ii Sujai Ina Agustiana Irfan Nursetiawan Kholiq, Windu Abdul M. Vikri Aditya Maghfiroh Indah Pratiwi Mardiana, Gina Maria Ulfa Meita Imansari Mel Asni Mira Dwi Kuswandani Naufal Shofi Setia Al - Ghani Neti Sunarti Obang Panji Mulya Rukmana Pipih Sopiah Putri, Adelia Riani R. Rindu Garvera Rahma Aulia Kharisma Regi Refian Garis Rian Dwicahya Supriatman Rimba Rindu Garvera Rissa Dwi Meilani Rizka Nurlela Roni Supriatna Salsabila Dwi Nafisha Sarah Nur Azhar Setianingsih, Wiwin Siti Nuraeniyah Jamalilail Sophiatun Wahidah Suryadi Suryadi Suryana, Aan Syahril Sidqi Abdillah Syahrul Apriansyah Syara Purnamasari Teguh Anggoro Tommy Bektania Usep Indra Irawan Vani Mulyani Wahyu Rahmat Hidayah Wasimin Windu Abdul Kholiq Yuni Wandini Yusmaida Nur Afrita

Title

Found 70 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 70 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 70 Documents
Search