Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 3 (2018)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[URGENSI INTERNALISASI NILAI BELA NEGARA DIKALANGAN MAHASISWA DAN TANTANGAN INTEGRITAS BANGSA DI ERA GLOBALISASI ]]>
<![CDATA[Rusfiana, Yudi]]>;
<![CDATA[AS, Zaenal Abidin]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.779 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1641
<![CDATA[Bela negara merupakan usaha setiap warga negara di dalam mempertahankan keutuhan negaranya, dimana keadaan ini terwujud dengan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Konsep Bela Negara yang di terapkan saat ini tidak dapat di andalkan didalam menangkal arus negatif yang di hasilkan dari masuknya arus globalisasi. Diperlukan konsep yang utuh dan menyeluruh didalam menyikapi masuknya globalisasi yang berimplikasi negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya sikap bela Negara setiap warga Negara. Mahasiswa sebagai sebagai generasi penerus dan agent of change, merupakan golongan yang juga rentan terdampak akibat pengaruh negatif globalisasi. Sehingga konsep Bela Negara di kalangan mahasiswa yang tepat untuk menangkal pengaruh negatif globalisasi adalah dengan internalisasi bela Negara. Sedangkan internalisasi merupakan suatu ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam pikiran dari suatu kepribadian, sehingga membentuk sebuah kepribadian. Internalisasi nilai-nilai Bela Negara merupakan sebuah jawaban atas persoalan dampak negatif globalisasi dikalangan mahasiswa, dimana mahasiswa yang memiliki daya kritis yang luar biasa dan ditunjang dengan proses internalisasi nilai-nilai bela Negara akan menghasilkan mahasiswa kritis yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga hal ini akan menjadi kekuatan Negara didalam mengelola globalisasi, sampai akhirnya globalisasi tidak lagi menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara.Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Bela Negara, Integritas Bangsa, Globalisasi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) OLEH KEPALA DESA DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[JUNAEDI, MUGNI RIZKI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.723 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1706
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh unit usaha yang telah dibentuk di BUMDes namun belum berjalan baik. Belum adanya produk unggulan desa, ketidak pahaman kepala desa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Bumdes sehingga pelaksanaan usaha BUMDes belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya kredit macet dalam pelaksanaan unit simpan pinjam. Kurangnya koordinasi antara pengurus operasional Bumdes dengan Kepala Desa sebagai Pengawas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 6 (sembilan) orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, dan wawancara). Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, verivikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) oleh Kepala Desa di Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan degan baik, namun belum optimal. Hambatan-hambatan yang dialami yaitu komunikasi dengan BUMDes belum dapat dijalankan dengan baik. Pengurus BUMDes yang masih kurang pengalaman, hasil pekerjaan yang dilaksanakan belum sesuai dengan standar perencanaan.Upaya-upaya yang dilakukan adalah memupuk kedekatan emosional secara pribadi, semgoga dengan hal ini akan menjadikan komunikasi dan pengawasan berjalan dengan baik. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, ataupun penyuluhan berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Memotovasi agar pengurus bumdes harus merealisasikan apa yang telah dijadikan program kerja sebelumnya. Kata Kunci: Pengawasan, BUMDes, Kepala Desa, Kabupaten Ciamis.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET B DAN C OLEH PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) CENDIKIA DI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[HARUNA, CENNY NINGSIH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (140.854 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1693
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum efektivnya program pendidikan kesetaraan paket B dan C oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 (sembilan) bulan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Efektifitas program pendidikan kesetaraan paket B dan C oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Cendikia di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran telah berjalan dengan efektif. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya melakukan blusukan ke daerah-daerah pelosok yang ada di Kecamatan Cijulang karena akses jalan yang terbilang masih sangat rusak dan sarana prasarana dan media belajar yang masih terbatas untuk PKBM yang terbilang masih terbilang sangat muda dan pemula. 3) Upaya yang dilakukan yaitu pihak PKBM Cendikia terus melakukan blusukan atau mendatangi daerah-daerah pelosok guna memberi informasi tentang program pendidikan kesetaraan paket B dan C dan mengimprove sendiri materi-materi yang akan diberikan dan mencari referensi materi pembelajaran yang lebih baik lagi. Kata Kunci: Efektivitas, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).]]>
<![CDATA[GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIK KEPALA DESA DI ERA OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA KARANGBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[AI NURAISYAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (151.502 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1698
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Kepala Desa yang kurang transparansi kepada masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat, dan kepribadian kepala desa dalam hal kedisiplinan yang masih belum maksimal dapat dijadikan contoh yang baik bagi perangkat desa maupun masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dan upaya-upaya apa yang dilakukan guna mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (litelature study), studi lapangan (observasi) dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Gaya Kepemimpinan Demokratik Kepala Desa di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa secara umum sudah cukup maksimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara yaitu sebagian besar menyatakan bahwa sudah maksimal dan yang menyatakan kurang maksimal hanya sebagian kecil saja. Kendala yang dihadapi salah satunya yaitu masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan berupa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan Demokratik, Kepala Desa, Otonomi Daerah.]]>
<![CDATA[PERSEPSI PEGAWAI TERHADAP PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[H. ANDANG ANDI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (456.868 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1692
<![CDATA[Kurang optimalnya persepsi pegawai terhadap tugas dan fungsi jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP); untuk mengetahui persepsi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perilaku kerja; untuk mengetahui faktor manakah menurut persepsi pegawai yang paling dominan mempengaruhi pengukuran kinerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis; dan untuk mengetahui strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, serta skala ukur yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Persepsi pegawai terhadap pengukuran kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup; 2) Persepsi pegawai terhadap pengukuran kinerja berdasarkan perilaku kerja pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berada pada kategori cukup; 3) Faktor persepsi pegawai yang dominan mempengaruhi pengukuran kinerja yaitu faktor yang mempunyai jumlah skor diatas rata-rata, yaitu: (a) Adanya penafsiran visi misi organisasi secara benar; (b) Adanya rangsangan kerja dalam organisasi; (c) Adanya pembagian stimulus secara tepat kepada pegawai dalam organisasi; (d) Adanya pengadaan dan pengembangan stimulus dalam organisasi; (e) Adanya pemberian stimulus dalam organisasi bertujuan untuk menumbuhkan gairah dan semangat kerja; dan (f) Adanya pemberian stimulus dalam organisasi dijadikan sebagai tolok ukur kinerja pegawai. Kata Kunci: Persepsi pegawai, Kinerja, Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN OLEH UPTD PARIWISATA WILAYAH PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[DESI PERMATASARI P]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.174 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1694
<![CDATA[Hasil observasi penulis diketahui bahwa adanya permasalahan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan oleh UPTD Pariwisata Wilayah Pangandaran. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan?; 2) Hambatan apa yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ?; 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan secara umum kurang dilaksanakan sesuai dengan variabel-variabel yang mempengaruhi impelementasi kebijakan menurut Wahab (2014:165). Hal ini terlihat dari hasil jawaban informan yang sebagian besar menyatakan masih kurang diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa masih kurangnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan serta kurangnya dukungan lintas dinas dalam dengan stakeholder yang terkait, kurangnya komunikasi kepada petugas dalam melaksanakan SOP, kurangnya dukungan lingkungan sosial, ekonomi bagi petugas. 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang antara lain disebabkan sasaran dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum ditunjang dengan sumber daya yang memadai. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Kepariwisataan, Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK RESTORAN OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[SUKIRNO SUKIRNO]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.369 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1702
<![CDATA[Hasil observasi penulis diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?; 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran?Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 15 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1)Implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum sepenuhnya sesuai dengan enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2014:86). Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran belum dilaksanakan dengan baik karena kurangnya dukungan seperti anggaran, sarana dan prasarana yang memadai bagi petugas pemungut pajak restoran, kurangnya dukungan petugas lain dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran serta kurangnya koordinasi dan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. 2) Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran seperti masih kurangnya dukungan berbagai pihak, kurangnya anggaran yang dibutuhkan oleh petugas, dukungan dari pemerintah daerah dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana. 3) Adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pajak Restoran yang antara lain dilakukan berbagai upaya oleh petugas dalam melakukan pemungutan pajak restoran seperti adanya pelibatan peran aktif semua pihak dalam proses perumusan kebijakan, adanya koordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran serta adanya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak restoran. Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pajak Restoran, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kabupaten Pangandaran.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGELOLAAN CURUG SALOSIN DI DESA SUKAHURIP KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[ASEP NURWANDA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.261 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1689
<![CDATA[Potensi keragaman Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Ciamis yang cukup banyak dapat dijadikan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan konservasi alam dan wisata alam. Wisata alam sendiri dapat bermanfaat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan tentunya dapat dijadikan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Salah satu potensi alam tersebut berada di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti. Dengan lokasi yang berdekatan dengan kawasan Gunung Syawal, Desa Sukahurip memberikan pemandangan yang didominasi oleh keindahan dan keramahan desa pada umumnya. Potensi wisata yang ada di desa tersebut, yakni adanya curug yang bernama Curug Salosin. Di curug tersebut terdapat ekosistem yang masih asri dan banyaknya pepohonan menjadikan kawasan tersebut lekat dengan hijaunya pegunungan. Tetapi untuk saat ini kawasan tersebut belum dapat dibuka secara publik, karena masih menjadi kawasan pariwisata pra-konstruksi. Artinya kawasan tersebut belum dibuka secara resmi. Keindahan panorama alam menjadi salah satu bagian ikon Curug Salosin dan dengan lokasi yang berada di gerbang ke Kabupaten Ciamis menjadikan lokasi tersebut sangat strategis sebagai kawasan wisata alam. Adapun hambatan ke lokasi curug tersebut, yakni masih terbatasnya akses jalan dan masih belum terbentuknya pengelola wisata, jika objek wisata alam tersebut resmi dibuka. Diperlukan kajian yang mendalam untuk menjadikan suatu kawasan atau wilayah menjadi bagian dari objek wisata baru di Kabupaten Ciamis. Dengan segala potensi yang ada di lokasi curug, maka peneliti bermaksud untuk menganalisis pengelolaan Curug Salosin di Desa Sukahurip Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dan hal ini dimaksudkan agar setelah dibuka secara resmi objek wisata tersebut, maka akan memberikan gambaran tentang pengelolaan objek wisata alam yang berlandaskan pada Community Based Tourism (CBT) dan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, ketika pengelolaan objek wisata tersebut berjalan dengan baik. Kata Kunci: Pengelolaan, Curug Salosin, Wisata, dan Desa.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENDIDIKAN PANGANDARAN HEBAT DI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan) ]]>
<![CDATA[DODO SUHADA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (420.504 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1695
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan), terlihat dari beberapa indikator masih kurang maksimalnua sosialisasi dan penyampaian informasi dari Dinas, sumber daya operator sekolah yang masih rendah, dukungan sarana yang masih lemah, laporan pertanggungjawaban dari tiap sekolah tentang penyampaian berkas kegiatan masih belum sesuai dengan peraturan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 8 bulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebanyak 17 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka (literature study) dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data yang digunakan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Implementasi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat di Dinas Pendidikan Pemuda da Olahraga Kabupaten Pangandaran (Studi Deskriptif tentang Bantuan Dana Pendidikan) secara umum sudah dilaksanakan; 2) Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi, yaitu masih kurangnya koordinasi di sekolah antara kepala sekolah, bendahara, dan operator sekolah, kurangnya dokumen prosedur yang jelas di tingkat sekolah, jumlah sumber daya manusia yang masih kurang, masih rendahnya kemampuan dan keahlian dari pelaksana dalam pembuatan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah, serta penguasaan aplikasi Simda Keuangan, rendahnya kualifikasi pendidikan dari bendahara dan operator sekolah;3) Adanya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2016 tentang Pendidikan Pangandaran Hebat antara lain dilakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi dan sekolah, pendidikan dan pelatihan untuk operator sekolah dan bendahara, memfasilitasi para pelaksana untuk menambah kualifikasi pendidikan. Kata Kunci: Implementasi, Pendidikan, Pangandaran Hebat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN KUALITAS PELAYANAN KEBERSIHAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM MENUNJANG WISATA KELAS DUNIA ]]>
<![CDATA[TUTI SUSNAWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (427.381 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1703
<![CDATA[Hasil observasi penulis diketahui bahwa kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan selama ini masih kurang optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ?; 3) Bagaimanakah upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia ? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 10 orang. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia kurang terlaksana dengan baik, karena adanya beberapa dimensi dan indikator yang pelaksanaanya masih kurang dilaksanakan dengan baik seperti masih banyaknya sampah yang tidak terangkut. Ketersediaan fasilitas fisik tempat pembuangan sampah yang masih kurang dan ketersediaan sarana pengangkut sampah masih kurang. 2) Adanya hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kualitas pelayanan kebersihan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menunjang wisata kelas dunia karena petugas kurang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan kebersihan, kurangnya anggaran yang tersedia untuk menambah kebutuhan operasional pelayanan kebersihan. 3) Adanya upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat antara lain melakukan penambahan anggaran dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas fisik seperti tong sampah, kendaraan pengangkut sampah dan beko yang memadai, memberikan pelayanan secara cepat kepada masyarakat dengan cara mengadakan pendidikan dan pengarahan kepada petugas yang baru. Kata Kunci: Kualitas, Pelayanan, Kebersihan.]]>
