Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI INTERNALISASI NILAI BELA NEGARA DIKALANGAN MAHASISWA DAN TANTANGAN INTEGRITAS BANGSA DI ERA GLOBALISASI Rusfiana, Yudi; AS, Zaenal Abidin
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Bela negara merupakan usaha setiap warga negara di dalam mempertahankan keutuhan negaranya, dimana keadaan ini terwujud dengan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Konsep Bela Negara yang di terapkan saat ini tidak dapat di andalkan didalam menangkal arus negatif yang di hasilkan dari masuknya arus globalisasi. Diperlukan konsep yang utuh dan menyeluruh didalam menyikapi masuknya globalisasi yang berimplikasi negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya sikap bela Negara setiap warga Negara. Mahasiswa sebagai sebagai generasi penerus dan agent of change, merupakan golongan yang juga rentan terdampak akibat pengaruh negatif globalisasi. Sehingga konsep Bela Negara di kalangan mahasiswa yang tepat untuk menangkal pengaruh negatif globalisasi adalah dengan internalisasi bela Negara. Sedangkan internalisasi merupakan suatu ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam pikiran dari suatu kepribadian, sehingga membentuk sebuah kepribadian. Internalisasi nilai-nilai Bela Negara merupakan sebuah jawaban atas persoalan dampak negatif globalisasi dikalangan mahasiswa, dimana mahasiswa yang memiliki daya kritis yang luar biasa dan ditunjang dengan proses internalisasi nilai-nilai bela Negara akan menghasilkan mahasiswa kritis yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga hal ini akan menjadi kekuatan Negara didalam mengelola globalisasi, sampai akhirnya globalisasi tidak lagi menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara.Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Bela Negara, Integritas Bangsa, Globalisasi.

DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA DALAM ASEAN DEFENCE MINISTERIAL MEETING (ADMM) Rusfiana, Yudi
Jurnal Pertahanan & Bela Negara Vol 4, No 2 (2014): Jurnal Pertahanan dan Bela Negara
Publisher : Indonesia Defense University

Diplomasi pertahanan telah menjadi fenomena yang cukup menyita perhatian baik dalam konsepsi diplomasi maupun dalam perkembangan teoritis dan praktis. Asia Tenggara pun dalam hal ini telah memiliki ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) yang merupakan wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk menjalankan diplomasi pertahanan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat aktif terlibat dalam ADMM untuk menjalankan diplomasi pertahanannya. Penulis melihat bahwa keterlibatan aktif dari Indonesia dalam ADMM tidak dapat dilepaskan dari bagaimana Indonesia berupaya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya khususnya dalam bidang pertahanan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas mengenai agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanan dalam ADMM. Agenda dan kepentingan yang diusung oleh Indonesia terkait dengan kepentingan menjaga stabilitas keamanan di Asia Tenggara dan mendapatkan dukungan dalam penyelesaian berbagai permasalahan keamanan Internal seperti terorisme dan keamanan maritimnya. Penulis akan membahas masalah yang diangkat dalam jurnal ini melalui sudut pandang Indonesia sebagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengimplementasikan diplomasi pertahanan melalui ADMM. Pembahasan dalam jurnal ini menitikberatkan kepada diplomasi pertahanan multilateral yang saat ini belum mendapatkan perhatian yang luas karena anggapan bahwa diplomasi pertahanan hanya dilakukan secara bilateral dengan hal-hal yang senantiasa bersifat teknis semata.Â Kata Kunci : diplomasi pertahanan, ADMM, Asia Tenggara

SINERGI TNI ANGKATAN DARAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM Agus Subagyo; Yudi Rusfiana
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI (Jurnal Manajemen Pemerintahan) Vol. 10, No. 2 - Oktober 2018
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT This paper would like to describe the synergy between the Army and the Government in the handling of natural disasters, by taking case study on the cooperation of Kodim 1611/Badung with Local Government of Badung Regency, both in the pre-disaster stage, during the disaster and after the disaster as for the research methods and approaches used is qualitative descriptive. Theories and concepts that are considered relevant to this research are related to disaster management and synergies. Based on the results of the research, it can be understood that the synergies held by Kodim 1611/Badung with Badung District Government are quite effective, although there are still obstacles in the handling of natural disasters, in the form of budget constraints, infrastructure, quality of personnel, sectoral ego between agencies, both parties, and low awareness of the community in the handling of natural disasters. Therefore, what should be done by both agencies is strengthening coordination, communication and collaboration on budget, means, personnel embodied in the MoU Keywords: synergy, army, government, natural disaster.

URGENSI INTERNALISASI NILAI BELA NEGARA DIKALANGAN MAHASISWA DAN TANTANGAN INTEGRITAS BANGSA DI ERA GLOBALISASI Yudi Rusfiana; Zaenal Abidin AS
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v4i3.1641

Bela negara merupakan usaha setiap warga negara di dalam mempertahankan keutuhan negaranya, dimana keadaan ini terwujud dengan sikap cinta tanah air dan rela berkorban. Konsep Bela Negara yang di terapkan saat ini tidak dapat di andalkan didalam menangkal arus negatif yang di hasilkan dari masuknya arus globalisasi. Diperlukan konsep yang utuh dan menyeluruh didalam menyikapi masuknya globalisasi yang berimplikasi negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya sikap bela Negara setiap warga Negara. Mahasiswa sebagai sebagai generasi penerus dan agent of change, merupakan golongan yang juga rentan terdampak akibat pengaruh negatif globalisasi. Sehingga konsep Bela Negara di kalangan mahasiswa yang tepat untuk menangkal pengaruh negatif globalisasi adalah dengan internalisasi bela Negara. Sedangkan internalisasi merupakan suatu ide, konsep dan tindakan yang bergerak dari luar ke suatu tempat di dalam pikiran dari suatu kepribadian, sehingga membentuk sebuah kepribadian. Internalisasi nilai-nilai Bela Negara merupakan sebuah jawaban atas persoalan dampak negatif globalisasi dikalangan mahasiswa, dimana mahasiswa yang memiliki daya kritis yang luar biasa dan ditunjang dengan proses internalisasi nilai-nilai bela Negara akan menghasilkan mahasiswa kritis yang berwawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Sehingga hal ini akan menjadi kekuatan Negara didalam mengelola globalisasi, sampai akhirnya globalisasi tidak lagi menjadi ancaman terhadap keutuhan Negara.Kata Kunci: Internalisasi, Nilai Bela Negara, Integritas Bangsa, Globalisasi.

Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Dewi Kurniasih; Yudi Rusfiana
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2016): (April 2016)
Publisher : Department of Government Studies Universitas Muhammadiyah Makassar

One of device regency is the subdistrict. Subdistrict as the technical regional programs, have work areas, led by Camat. When society still do not feel any equitable development results, it was natural to enter the 10 years, the West Bandung Regency Government planning subdistrict development strategy. The population is increasing, the sub-district government services should be improved. Geographical constraints and demands of society into its own problems in terms of a sub-district development. Subdistricts development is intended to increase the capacity of districts, especially in governance, development and public service. The purpose of this study is the recommendation several strategies development, especially in Lembang Subdistrict, Cipatat and Cipongkor in West Bandung Regency. The method used is descriptive method with qualitative approach through surveys. Data was collected through library research, observation and interviews. The results showed that all three subdistricts have met the basic requirements, technical and administrative measures to be developed. This is in accordance with the mandate of Government Regulation No. 19 Year 2008 regarding the District is still valid. Salah satu perangkat daerah kabupaten adalah kecamatan. Kecamatan sebagai pelaksana teknis kewilayahan, mempunyai wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat. Ketika masyarakat belum merasakan adanya pemerataan hasil pembangunan, maka wajarlah memasuki 10 tahun, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merencanakan strategi pengembangan kecamatan. Jumlah penduduk semakin bertambah maka pelayanan pemerintah kecamatan harus ditingkatkan. Kendala geografis dan tuntutan masyarakat menjadi permasalahan sendiri dalam sebuah pengembangan kecamatan. Pengembangan kecamatan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kecamatan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah terekomendasinya beberapa strategi pengembangan khususnya pada Kecamatan Lembang, Cipatat dan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kecamatan tersebut telah memenuhi persyaratan dasar, teknis dan administratif untuk dikembangkan. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang masih berlaku.

DESENTRALISASI ASIMETRIK DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA: PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (SUATU KAJIAN PADA KAWASAN PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA) YUDI RUSFIANA
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 6 No 2 (2016)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

AbstrakPengembangan kawasan perbatasan negara telah lama menjadi prioritas program pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN sejak tahun 2005, dan menjadi bahan diskusi dan riset yang aktual bagi para ilmuwan dan peneliti. Namun kenyataannya pada kontek pengembangan kawasan terkait dengan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; rentang kendali dan akuntabilitas publik masih menyisakan persolan yang belum tersolusikan secara kongkret, Tulisan ini mencoba memfokuskan masalah kepada berbagai persoalan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan; rentangkendali dan akuntabilitas publik serta mencoba menawarkan solusi kebijakan melalui penerapan model asimetrik dirasakan menjadi peluang dalam pengembangan kepemerintahan di kawasan perbatasan negara dan menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat daerah yang bukan bersifat reaktif karena tuntutan daerah untuk pembentukan daerah otonomi baru atau sejenis otoritaKata Kunci: Desentralisasi Asimetrik; Pengembangan Kawasan Perbatasan; Penyelenggaraan Pemerintahan.

SINERGI TNI AD DENGAN POLRI DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (Studi Kasus Di Kota Tarakan) Agus Subagyo; Yudi Rusfiana
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 8 No 2 (2018)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Tulisan ini ingin menguraikan tentang sinergi TNI AD (Kodim 0907/Tarakan) dengan Polri (Polresta Tarakan) dan Pemerintah (Pemda Kota Tarakan) dalam penanganan konflik sosial di tengah masyarakat, yang meliputi aspek pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan konflik. Wilayah Kota Tarakan yang multi etnis dan multi budaya sangat rawan terjadinya konflik sosial sehingga tidak dapat ditangani hanya oleh Kodim 0907/Tarakan semata, melainkan melibatkan pihak terkait lainnya, seperti Polresta Tarakan dan Pemda Kota Tarakan. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara ketiga pilar ini diharapkan akan mampu menangani konflik sosial di tengah masyarakat.This paper would like to describe the synergy of Indonesia Army (Kodim 0907 / Tarakan) with Police (Police of Tarakan) and Government (Local Government of Tarakan City) in handling social conflict in the community, covering conflict prevention, conflict stopping and conflict recovery. The multi-ethnic and multicultural area of Tarakan City is very vulnerable to social conflicts that can not be handled only by Kodim 0907 / Tarakan alone, but involving other related parties, such as the Tarakan Police and the Tarakan City Government. Communication, coordination, and collaboration between these three pillars are expected to be able to deal with social conflict in the community.

DEVELOPMENT CAPACITY AND SYNERGY OF REGIONAL AUTHORITIES IN EARLY DETECTION OF TERRORISM ACTIONS Yudi Rusfiana; Abu Hanifah
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 11 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiwbp.v11i2.2080

Terrorism that occurs in Indonesia is inseparable from a series of global terrorism, early detection must be carried out through capacity building and synergy of regional officials who have intelligence functions both within the TNI, Poliri and local governments. Optimization of the capacity and synergy of these officials can be carried out through the Government, including local governments, to synergize early detection through various means, especially by taking actions in accordance with applicable legal procedures. The government, through related officials, has made approaches through community leaders, moderate religious figures and those who tend to be radical in order to change radical thinking to moderate, namely by providing a true understanding of the term jihad. From the said capacity building and synergy, it is hoped that acts of terrorism can always be anticipated. Key words: Early detection, Territorial Apparatus, Terrorism

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH Aris Maulida Monkuba; Kusworo; Yudi Rusfiana
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 12 No 4 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Sesuai dengan peraturan tersebut Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan menggunakan program PATEN dalam hal pelayanan publiknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan menurut Edwards III dan analisis SWOT serta litmus test. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis reduksi data, displai data dan verification. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan belum dapat implementasikan dengan baik karena 1) masih kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan paten terlihat belum semua masyarakat mendapatkan sosialisasi 2) kurangnya kompetensi sumber daya dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti pelatihan 3) kurangnya sarana dan prasarana dan pada aspek struktur birokrasi sudah dapat dikatakan baik dilihat adanya SOP dan Fragmentasi yang jelas. Kemudian terdapat beberapa faktor internal yang memengaruhi implementasi kebijakan PATEN di kecamatan Kluet Utara, yaituperaturan, komitmen, koordinasi, sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya aparatur dan beberapa faktor eksternal, yaitu dukungan dan kerja sama, partisipasi dan kerja sama, partisipasi kepala desa, perkembangan teknologi dan informasi. kemudian terdapat beberapa usulan strategi berdasarkan analisis SWOT dan litmus test antara lain: 1) meningkatkan komitmen Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan PATEN, 2)mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk melaksanakan tugas PATEN, 3) meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, serta 4) melaksanakan program jemput bola untuk mengatasi permasalahan jauhnya letak pusat pemerintahan Kecamatan Kluet Utara dari beberapa desa.

FUNGSI RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG Dewi Kurniasih; Yudi Rusfiana
Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik Vol 4 No 2 (2021): Jurnal Academia Praja
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v4i2.663

Demokrasi menjamin rakyat dapat mengemukakan aspirasinya. Namun terkadang media penyampaian aspirasi ini masih terbatas. DPRD sebagai lembaga perwakilan di daerah dituntut menjalankan fungsi mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam kegiatan yang disebut reses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan Focus of Group Discussion. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Bandung sudah melaksanakan fungsi reses dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan di daerah pemilihannya masing-masing. Masyarakat mengikuti kegiatan reses secara antusias ditengah pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Tentu tujuan masyarakat hadir dalam kegiatan reses tersebut cukup beragam. Tersirat sebuah harapan bahwa aspirasi mereka dapat ditampung oleh anggota DPRD dan kemudian disampaikan kepada pihak yang berkepentingan membuat kebijakan. Sehingga kegiatan reses ini tidak hanya bersifat politis saja mengingat anggota DPRD bertemu konstituennya, tetapi lebih kepada bagaimana jarring aspirasi dapat diartikulasikan. Kata Kunci : Reses, Artikulasi, Aspirasi, Anggota, DPRD

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search