cover
Contact Name
kornelius benuf
Contact Email
korneliusbenuf@gmail.com
Phone
+6282325620669
Journal Mail Official
korneliusbenuf@gmail.com
Editorial Address
Jalan Simongan No. 123 Semarang
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Law, Development and Justice Review
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26551942     EISSN : 26551942     DOI : DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349
Core Subject : Social,
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2021): Law, Development " : 12 Documents clear
Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah Intan Farida
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.14968

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah, secara khusus tujuannya adalah menetahui ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee pada perjanjian waralaba jika dikaji dengan asas-asas hukum. Metode penelitian yang diuankan adalah penelaitian hukum yang emngguankan pendekatan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pada perjanjian franchise restoran Serba Wenak, dapat dikatakan bahwa terdapat ketimpangan antara kedudukan franchisor dan franchisee, dimana franchisor sebagai pemberi waralaba menetapkan beberapa klausul yang sebetulnya memberatkan franchisee. Hak dan kewajiban antara keduanya tidaklah berimbang, sehingga bagi penulis hal ini tidak memenuhi asas proporsionalitas yang seharusnya terkandung di dalam kontrak perjanjian. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Sebuah perjanjian waralaba yang baik salah satu kriterianya adalah apabila perjanjian tersebut menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima waralaba.AbstractThe purpose of this study is to find out the clauses in the franchise agreement against biased parties, specifically the aim is to find out the gap between the position of the franchisor and the franchisee in the franchise agreement if studied with legal principles. The research method used is legal research that uses a statutory approach. The results show that in the Serba Wenak restaurant franchise agreement, it can be said that there is an imbalance between the position of the franchisor and the franchisee, where the franchisor as the franchisor sets several clauses that actually burden the franchisee. The rights and obligations between the two are not balanced, so for the author this does not fulfill the principle of proportionality that should be contained in the contract agreement. Basically, the principle of proportionality is the embodiment of the doctrine of "fairness in contract" which corrects the dominance of the principle of freedom of contract which in some cases actually causes injustice. One of the criteria for a good franchise agreement is if the agreement guarantees equality of rights and obligations between the giver and the franchisee.
Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Mukti Stoffel
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 2 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i2.15049

Abstract

ABSTRAK Onrechtmatige Overheidsdaad atau perbuatan pemerintah melawan hukum merupakan kajian tentang konsepsi hukum terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah di Kalimantan Tengah. Salah satu contohnya adalah kurang tanggapnya pemerintah dalam menangani kasus yang menyangkut kehidupan masyarakat luas. Akibatnya, sejumlah pihak menggugat pemerintah melalui Pengadilan Negeri Palangkaraya. Pemerintah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pertimbangan yang lengkap telah dilakukan oleh majelis. Ada satu kasus terkait hal ini, yakni berupa kelalaian atau kurang sigapnya penanganan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Kata Kunci: Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Kalimantan Tengah.  ABSTRACT Onrechtmatige Overheidsdaad is a study of the legal conceptions related to unlawful acts by the government in Central Kalimantan. One example of this is the government's lack of responsiveness in handling a case involving the lives of the general public. As a result, a number of people sued the government through the Palangkaraya District Court. The government is declared to have committed an unlawful act and a complete consideration has been carried out by the assembly. There is one case regarding this, namely in the form of negligence or lack of swift handling by the government in tackling forest and land fires in Central Kalimantan. Keywords: Onrechtmatige Overheidsdaad, Karhutla, Central Kalimantan

Page 2 of 2 | Total Record : 12