Law, Development and Justice Review
aw, Development & Justice Review (e ISSN:2655-1942) diterbitkan Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review merupakan jurnal ilmiah sebagai wadah bagi dosen, konsultan hukum, dan Advokat dalam mengekspresikan hasil Pengabdian masyarakat (public service publications), hasil penelitian (research), hasil pembahasan kasus (case review), dan hasil pemeriksanaan dokumen (book review). Law, Development & Justice Review sebagai media dalam memenuhi salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi di Fakultas Hukum UNDIP. Selain itu, LDJR juga digunakan sebagai wahana mengembangkan dan atau kebaharuan ilmu hukum dalam menjawab dan menyelesaikan problem solving di bidang hukum mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah populer. BKH merupakan salah satu kegiatan yang memberikan pelayanan konsultasi di bidang hukum bagi masyarakat, mahasiswa dan akademisi Universitas Diponegoro Semarang. Maka dari itu, pertanggungjawaban pun disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Law, Development & Justice Review baru terindeks melalui Google Scholar saja dan belum masuk sebagai jurnal bereputasi. Tiada gading yang tak retak, mohon masukan, restu dan dukungan atas keberadaan Law, Development & Justice Review supaya tetap konsistensi agar dapat disejajarkan dengan jurnal ilmiah bereputasi di lingkungan UNDIP.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1 (2022): Law, Development "
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan ]]>
<![CDATA[Yudhitiya Dyah Sukmadewi]]>;
<![CDATA[Kartika Widya Utama]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.14054
<![CDATA[AbstrakKeterbukaan Informasi Publik adalah salah satu landasan pemerintahan yang baik. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi Publik untuk menangani sengketa terkait permohonan informasi publik. Empat belas tahun berlalu sejak diundangkannya, terdapat penyalahgunaan hak terhadap informasi publik. Artikel ini akan membahas apakah hak terhadap keterbukaan publik adalah hak yang harus diterima seutuhnya ataukah harus sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan dari permohonan informasi publik itu sendiri. Disajikan dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artikel ini diharapkan dapat memberikan inspirasi agar komisi informasi publik turut mempertimbakan kemanfaatan dalam sebuah permohonan informasi publik.Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Publik, Asas KemanfaatanAbstract Public Information is one of the fundamental aspects of good governance. Law 14 of 2008 concerning Public Information gives the Public Information Commission the authority to handle disputes related to requests for public information. Fourteen years have passed since its promulgation, there has been an abuse of the right to public information. This article will discuss whether the right to public disclosure is a right that must be fully accepted or must be in accordance with the objectives and benefits of the request for public information itself. Presented with a case study approach using decisions that have permanent legal force, this article is expected to provide inspiration for the Public Information Commission to consider the benefits of a public information request.Keyword: Public Information, Public Information Comission, Zweigmatigheid.]]>
<![CDATA[Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran (Studi Putusan Nomor 724/PID.SUS/2020/PN.BDG) ]]>
<![CDATA[Arnita Febi Maharani]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15087
<![CDATA[ AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pelanggaran hak ekonomi dalam kasus penggandaan fiksasi siaran dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bersumber data dari sumber data sekunder. Data yang telah didapatkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingannya sendiri dalam mendapatkan manfaat ekonomi, sedangkan PT Global Media Visual sudah mengupayakan perlindungan secara preventif maupun represif selaku pemegang hak cipta sepak bola Liga Inggris musim 2019-2020. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut analisis penulis telah memenuhi rumusan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena terdakwa sadar akan akibat hukum yang terjadi apabila bukan sebagai pemegang hak cipta yang sah. AbstractThis study aims to analyze the basis of judges' considerations in deciding cases regarding violations of economic rights in the case of broadcast fixation doubling in the Bandung District Court Decision Number 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. The research approach method in this research is doctrinal juridical. This research is a descriptive analytical research that is sourced from secondary data sources. The data that has been obtained were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant took this action solely for his own interests in obtaining economic benefits, while PT Global Media Visual has sought preventive and repressive protection as the copyright holder of the 2019-2020 English League football season. Based on the legal facts revealed in the trial, according to the author's analysis, he has fulfilled the formulation in the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because the defendant is aware of the legal consequences that occur if he is not the legal copyright holder.]]>
<![CDATA[Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan ]]>
<![CDATA[Ery Agus Priyono]]>;
<![CDATA[Katya Nabila Saka Birauti]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15003
<![CDATA[The aim of this research is to implement the principle of freedom of contract in the practice of making a design work agreement. The research method used in writing this law is a normative juridical approach. The normative juridical approach is research that uses secondary data sources/data obtained through library materials. The results showed that the process of the design work agreement between the Architecture and the Service User was in accordance with the formulation of Article 1320 of the Civil Code. Then related to the implementation of the principle of freedom of contract in the work agreement design work based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, that all agreements made legally and valid as law for those who make them. Keywords: Freedom of Contract, Employment Agreement, Design Abstrak Penelitian bertujuan untuk Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Proses terjadinya perjanjian kerja pekerjaan perancangan antara Arsitektur dengan Pengguna Jasa telah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian terkait dengan implementasi Asas Kebebasan Berkontrak di Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata Kunci: Asas kebebas Berkontrak, Perjanjian Kerja, Perancangan]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Suradi Suradi]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15004
<![CDATA[Abstract This study aims to determine the application of the standard agreement in the lease purchase agreement and its legal consequences. In particular, explain the application of the standard agreement in the lease purchase agreement and understand the legal consequences if there is a default in the lease purchase agreement. The research method used in writing this law is a normative juridical approach. The normative juridical approach is research that uses secondary data sources / data obtained through library materials. The results showed that The basis for applying the lease purchase agreement is Article 1 letter a of the Decree of the Minister of Trade and Cooperatives Number 34/KP/II/80 concerning Hire Purchase Licensing for Sale and Purchase in Installments, and Rent. sale and purchase of goods where the seller carries out the sale of goods by taking into account every payment made by the buyer with payment of a price that has been mutually agreed upon and bound in an agreement, a title to the goods is transferred from the seller to the buyer after the price is paid in full. by the buyer to the seller. Keywords: Standard Agreement, Lease Purchase, Civil Law Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli dan akibat hukumnya. Secara khusus menjelasakan penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli dan memahami bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dasar penerapan perjanjian sewa beli yaitu, Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Perijinan Sewa beli (Hire Purchase) Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (Renting) Pengertian Sewa beli adalah Sewa beli adalah “jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang di lakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah di sepakati bersama dan di ikat dalam suatu perjanjian, suatu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Kata Kunci: Perjanjian Baku, Sewa Beli, Hukum Perdata]]>
<![CDATA[Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia ]]>
<![CDATA[Suparno Suparno]]>;
<![CDATA[Abdul Jalil]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15043
<![CDATA[Abstract This paper aims to determine the legal findings by judges in Indonesia, both normatively, sociologically, and empirically. The first issue raised is: how is the process of law enforcement by judges in court? Second, what factors influence law enforcement by the judge? This study uses an empirical juridical approach. Law enforcement carried out by judges in court, both at the Constitutional Court and the District Court, still pays attention to the juridical aspect, but the judge also pays attention to the social aspect or social values that apply in society (sociological aspect). These two aspects are combined in order to realize a substantial value of justice. The factors that influence law enforcement in court are: a. Applicable law; b. Community culture, namely social and moral values contained in society; c. The law enforcer, in this case the judge. Judges' views on the law; d. The perpetrator is a person who violates the law, in this case the behavior of the perpetrator is known, especially during the trial and in the community.Keywords: rechtsfinding; judge; justice.AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim di Indonesia, baik secara normatif, sosiologis, dan empiris. Permasalahan pertama yang diangkat adalah: bagaimana proses penegakan hukum oleh hakim di pengadilan? Kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum oleh hakim tersebut? Penelitian ini mengunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penegakan hukum yang dilakukan hakim di pengadilan baik di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Negeri tetap memperhatikan aspek yuridis, namun hakim juga memperhatikan aspek sosial atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat (aspek sosiologis). Kedua aspek tersebut dipadukan dalam rangka mewujudkan nilai keadilan yang substansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di pengadilan yaitu: a. Hukum yang berlaku; b. Kultur masyarakat yaitu nilai-nilai sosial dan moral yang terdapat dalam masyarakat; c. Penegak Hukumnya, dalam hal ini hakim. Pandangan-pandangan hakim tentang hukum; d. Pelaku yaitu orang yang melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini perilaku-perilaku dari pelaku yang diketahui terutama selama persidangan maupun di masyarakat. Kata Kunci: penemuan hukum; hakim; keadilan.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang di Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Mardilana Gautama]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16057
<![CDATA[Assimilation of homes for inmates who have fulfilled various requirements in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 43 of 2021 The Terms and Procedures for Granting Assimilation, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave, for Prisoners and Children in the Framework of Prevention and Countermeasures of Covid-19, aim to integrate inmates or students into the middle or into community life. The purpose of this study is to find out the implementation of home assimilation for inmates in 2022, and also to know the difference between the implementation of home assimilation in previous years in Sumedang Class IIB Correctional Institution. Researchers utilize qualitative research methods that are descriptive, the author uses literature data and also documentation obtained from the registration data of Sumedang Class IIB Correctional Institution. The results of this study show that the implementation of assimilation in the framework of handling covid-19 in Lapas Sumedang is in accordance with existing regulations, and the obstacles faced so far are the families of correctional residents who are not complete resulting in the inhibition of assimilation for inmates.Keywords: assimilation; correctional; covid-19; inmate.AbstrakAsimilasi rumah bagi narapidana yang sudah memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, bertujuan untuk membaurkan narapidana atau anak didik ke tengah-tengah atau kedalam kehidupan masyarakat. Maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pemberian asimilasi rumah bagi narapidana di tahun 2022, serta juga mengetahui perbedaan diantara pelaksanaan asimilasi rumah di tahun-tahun sebelumnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Peneliti memanfaatkan metoda penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, penulis menggunakan data literature dan juga dokumentasi yang diperoleh dari data registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian asimilasi dalam rangka penanganan covid-19 di Lapas Sumedang sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ada, dan hambatan yang dihadapi selama ini adalah keluarga warga binaan pemasyarakatan yang tidak lengkap mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan asimilasi bagi narapidana.Kata kunci: asimilasi; covid-19; narapidana; pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien ]]>
<![CDATA[Dian Kristanti Budiastuti]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Yeni Triana]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16213
<![CDATA[The purpose of this study was to analyze the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia and to analyze the legal consequences of the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia. This research method is normative legal research. Data analysis used descriptive qualitative analysis. Where to use library data sources. The conclusion shows that there are still medical dentists in the provision of health services that are not in accordance with standard operating procedures, minimum service standards and do not respect the rights of patients contained in the informed consent. So that dentists who make a mistake, negligence and even medical malpractice can be punished by criminal law, civil law or administrative law. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana menggunakan sumber data kepustakaan. Simpulan menunjukan masih ada tenaga medis dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal serta tidak menghargai hak-hak pasien yang terdapat dalam informed consent. Sehingga dokter gigi yang melakukan suatu kesalahan, kelalaian bahkan malpraktek medis dapat dihukum secara hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi. ]]>
<![CDATA[Program Asimilasi Dan Integrasi Kepada Anak Didik Pemasyarakatan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo) ]]>
<![CDATA[Rizqi Mely Trimiyati]]>;
<![CDATA[Mitro Subroto]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16070
<![CDATA[Efforts tried by the Indonesian government in carrying out the handling of Covid-19 widely. As one of the implementations that are being tried to prevent the formation of the spread of Covid-19, which is being tried by the Child Special Guidance Agency (LPKA). The issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 concerning the Second Substitution of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Provisions and Methods for Providing Assimilation, Conditional Release, Leave Before Liability and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Deterring and Overcoming the Spread of Covid-19. The issuance of regulations This creates pros and cons between the community. In this case, people are worried about the increase in the crime rate. The implementation of Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute as many as 9 correctional students as of January 2022, in its implementation has negative and positive consequences. The provision of assimilation and integration programs at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute has succeeded in reducing overcrowding, saving pay and increasing children's productivity. Keywords: Assimilation; Integration; Correctional Students Abstrak Upaya yang dicoba oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan Covid- 19 secara meluas. Selaku salah satu implementasi yang dicoba buat melaksanakan penangkalan terbentuknya penyebaran Covid- 19 yang dicoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dikeluarkannya peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19. Adanya dikeluarkannya peraturan tersebut mengakitabkan pro dan kontra diantara masyarakat. Dimanya masyarakat timbul rasa khawair akan meningkatnya angka kriminalitas. Pelakasnaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebanyak 9 anak didik pemasyarakatan per Januari 2022, dalam pelaksanaannya mempunyai akibat negatif dan positif yang ditimbulkan tersebut. Pemberian program asimilasi serta integrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, sukses kurangi kepadatan, mengirit bayaran dan tingkatkan produktivitas anak. Kata Kunci: Asimilasi; Integrasi; Anak Didik Pemasyarakatan]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Aristia Pradita Widasari Widodo]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16071
<![CDATA[This study aims to examine the problem of doctor identity counterfeiters and analyze law enforcement against doctor's identity counterfeiters according to positive law in force in Indonesia. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The results of the study show that law enforcement against doctor's identity counterfeiters is based on RI Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, RI Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, RI Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Book of the Republic of Indonesia. Criminal Law Act. In these laws and regulations there are regulations that prohibit the use of identities that give the impression of being a doctor as well as criminal threats for perpetrators of counterfeiting. Meanwhile, in law enforcement cases of falsification of doctors' identities in Indonesia, it is felt that it is not appropriate according to the perspective of justice. The conclusion of the study is that law enforcement against doctor's identity counterfeiters has been carried out based on the relevant legislation. However, the application of sanctions that are not fully based on the applicable laws and regulations and do not contain the principles of justice Keywords: Justice; Identity Forgers; Law enforcement. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pemalsu identitas dokter dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan yang melarang penggunaan identitas yang menimbulkan kesan sebagai dokter serta ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan. Sedangkan dalam penegakan hukum kasus pemalsuan identitas dokter di Indonesia dirasakan belum sesuai menurut perspektif keadilan. Kesimpulan penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Akan tetapi penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan Kata kunci: Keadilan; Pemalsu Identitas; Penegakan Hukum.]]>
<![CDATA[Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rudi Erwin Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ardiansah Ardiansah]]>;
<![CDATA[Sudi Fahmi]]>
<![CDATA[ Law, Development and Justice Review Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Diponegoro University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.16072
<![CDATA[This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia, through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore. Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic, someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life. Keywords: Vaccination; COVID-19; Citizen AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus carrier bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat. Kata Kunci : Vaksinasi; COVID-19; Warga negara]]>
