Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Pandecta Jurnal Daulat Hukum Gema Keadilan Law, Development and Justice Review Notaire SIGn Jurnal Hukum Jurnal Suara Hukum
Ery Agus Priyono
University Of Diponegoro - Faculty Of Law
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PT. KALISTA ALAM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DALAM PEMBUKAAN LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT STUDI PUT.MA No 12/PDT.G/2012/PN.MBO Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, Syahrial koespratama*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.091 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata dan untuk mengetahui dapat tidaknya sanksi perbuatan melanggar hukum diterapkan terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara bakar yang dilakukan subyek hukum perorangan atau badan hukum.Hasil penelitian ini menunjukan konsep perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis yang kemudian menimbulkan kerugian sehingga menuntut pelaku untuk memberikan ganti rugi materil maupun immaterial. Menggunakan metode yuridis normative metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatifBerdasarkan hasill penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di muka, maka pembukaan lahan dengan cara bakar yang dialukukan subyek hukum perseorangan atau badan hukum merupakan kegiatan yang melanggar hukum hal ini merupakan hasil klasifikasi antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang dilakukan subyek hukum itu sendiri, dengan menggunakan bahan PUT. PDT.G/2012/PN.MBO antara Pemerintah dengan PT. Kalista Alam sebagai acuan, penulis menyimpulkan bahwa PT. Kalista Alam perusahaan yang berindustri di bidang kelapa sawit dalam pembukaan lahan yang bertujuan untuk memperluas lahan miliknya guna ditanami kelapa sawit dengan sengaja membakar lahan dan menimbulkan kerugian lingkungan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. 
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS PADA RENEGOSIASI KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA Agung Basuki, Agustin Tri Setiyani, Ery Agus Priyono*,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.835 KB)

Abstract

Penerapan suatu norma pada suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Baik undang-undang maupun kontrak dipahami Negara sebagai suatu norma yang mengikat. Di satu sisi, undang-undang bagi Indonesia yang merupakan penganut Civil Law System bersifat lex superior derogate lex inferiori sedangkan Kontrak bagi Amerika yang penganut Common Law System bersifat lex specialist derogate lex generalis. Ketika masing-masing pihak sama-sama bersikukuh dalam pengakuan norma-norma tersebut sesuai dengan sistem hukum yang dianut, maka yang menjadi masalah adalah norma mana yang seharusnya digunakan dalam hal keabsahan amanat pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memaksakan penyesuaian kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Masing-masing norma diturunkan dari asas-asas yang sama-sama diakui secara internasional. Sehingga dalam menjawab persoalan ini, digunakan asas proporsionalitas. Sebagaimana yang menjadi ukuran keadilan bagi asas proporsionalitas adalah hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang sesuai dengan proporsinya.Penelitian ini disusun berdasarkan metode yuridis normatif yang dilakukan terhadap asas-asas yang menaungi hukum positif. Peneliti bekerja dalam kerangka deskriptif analitis. Asas proporsionalitas selalu dilibatkan dalam setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai pisau analisa.Penelitian menghasilkan kesimpulan meliputi: Pertama, Pasal 169 b UU No. 4 tahun 2009 dapat memaksakan perubahan KK antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Indonesia. Adapun asas kesucian kontrak (sanctity of contract) yang bekerja pada KK dapat dikesampingkan oleh Prinsip Kedaulatan Permanen Atas Sumber Daya Alam (The Principle of Permanent Sovereignty over Natural Resources) dengan perubahan dilakukan dengan cara renegosiasi kontrak berdasarkan teori Keadaan Sulit (Hardship). Kedua, terhadap setiap klausula memungkinkan untuk disesuaikan sesuai undang-undang, namun pencapaiannya yang tidak selalu sesuai dengan yang diminta. Perubahan tetap berorientasi kepada pengembalian hak penguasaan Negara atas barang tambang namun juga memperhatikan kemampuan perusahaan agar dihasilkan kontrak yang proporsional. 
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KONSERVASI MANGROVE SEBAGAI UPAYA MENCEGAH ROB DAN BANJIR SERTA SEBAGAI TEMPAT WISATA Bambang Eko Turisno; R. Suharto; Ery Agus Priyono
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 4 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.151 KB) | DOI: 10.14710/mmh.47.4.2018.479-497

Abstract

Penelitian bertujuan menganalisis peran serta masyarakat dan kewenangan Pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir  serta sebagai Tempat Wisata. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis,  analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi informasi tentang peran serta masyarakat,  kewenangan Pemerintah, wisata mangrove,  konservasi hutan serta bahan-bahan hukum maupun data  penunjang lainnya. Hutan mangrove dimanfaatkan sebagai budidaya, sebagai upaya mencegah banjir dan rob,  hutan mangrove juga sebagai tempat konservasi dan tempat wisata. Penanaman pohon mangrove sebagai rehabilitasi pantai dilakukan dengan langsung ditanam di tanah atau dengan teknik bronjong serta melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem mangrove disamping agar terjaga konservasi mangrove juga akan meningkatan kesejahteraan masyarakat.  Kolaborasi antara sektor wisata, pemerintah daerah dan masyarakat dalam konservasi mangrove harus diintegrasikan. Kontribusi Penelitian sebagai masukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah dan masyarakat  dalam memanfaatkan hutan mangrove dengan menjaga konservasinya.
Kontroversi Penerapankurikulum 2013 dalam Kajian Filsafat Ilmu Berbasis Paradigma Kritical Neurman Ery Agus Priyono
Law, Development and Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v1i1.3571

Abstract

AbstractThe history of education in Indonesia often changes, like every time there is a change of Minister of Education, always followed per period of the curriculum system. The Indonesian Education Curriculum since 1945 already exists, namely in 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, and 2006. This impact on the quality of Indonesian education has not yet met clear and steady quality standards. A philosophical study is a means of thinking by empowering the human mind to the maximum extent possible, in a fundamental (radical), comprehensive, towards the objects of research. The critical paradigm used in this learning is an invention that is used to describe what is used by illusion, consequently, that social reality must always be criticized and evaluated, which is the right understanding. The results of this study are used to look at three aspects, namely: ontology aspects, epistemological aspects, and Axiological aspectsKey Words : Curriculum, 2006 and 2013 curriculum, Critical Paradigm.AbstraksiSejarah kurikulum pendidikan di Indonesia kerap berubah, ibarat setiap ada pergantian Menteri Pendidikan, selalu diikuti pergantian sistem kurikulum. Kurikulum Pendidikan Indonesia sejaktahun 1945, telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Hal ini berdampak pada mutu pendidikan Indonesia hingga kini belum memenuhi standar mutu yang jelas dan mantap. kajian filosofis adalah suatu sarana berfikir dengan memperdayakan akal manusia semaksimal mungkin, secara mendasar (radikal), menyeluruh (comprehensive) terhadap suatu entitas obyek kajian. Paradigma Kritikal yang digunakan dalam kajian ini mencoba mencari jawaban yang melampaui penampakan di permukaan saja yang seringkali didominasi oleh ilusi, konsekuensinya,bahwa realitas sosial itu harus senantiasa dikritisi dan dievaluasi, yang hasilnya adalah sebuah pemahaman yang jernih, pemahaman atas dasar kesadaran dan keyakinan. Hasil kajian ini dapata dilihat dari tiga aspek yaitu: aspek ontologi, aspek Epistemologis, dan aspek aksiologis.Kata kunci : Perubahan Kurikulum, kurikulum 2006 dan 2013, Paradigma Kritikal.
Konflik Kekuatan Hukum (Daya Mengikat) antara Akta Perdamaian dengan Putusan Mahkamah Agung Ery Agus Priyono; Slamet Hariyono; Andi Sunarto; Kornelius Benuf
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7877

Abstract

-
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Di Batang (Dalam Kajian Paradigma Kritikal Dengan Pendekatan Sosio Legal) Ery Agus Priyono; Suradi Suradi; Dharu Triasih
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.12204

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut; Mengapa Kasus PLTU Batang Tak Kunjung Usai, dalam Pendekatan Hukum Positivistik dan Dominasi Minim Konsultasi dan Kompromi, dan bagaimana Solusi untuk Kebahagiaan Bersama. Pendekatan yang digunakan yaitu sosio legal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyebab konflik yang terjadi diantara masyarakat di daerah yang akan dibangun PLTU di Batang yang tidak kunjung usai dikarenakan Pendekatan Hukum yang positivistic. Pendekatan hukum yang pluralis, akan lebih mudah digunakan untuk menyelesaikan masalah riil yang terjadi di dalam masyarakat, karena dengan pendekatan itu kepentingan negara, masyarakat terbingkai dalam hukum dengan didasari nilai-nilai keyakinan yang mendasar dan diyakini kebenarannya oleh warga masyarakat.
Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak - Hak Tergugat Ery Agus Priyono; Herni Widanarti; Dharu Triasih
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 1 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i1.5135

Abstract

Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkaraperdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawabanatas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan,bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdatatidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatanharus memenuhi syarat formal dan materil.
Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Ery Agus Priyono; Dewi Hendrawati; IGA Gangga Santi Dewi
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.9525

Abstract

----
Pelanggaran Hak Tenaga Kerja Melalui Penahanan Ijazah Sebagai Jaminan Muhamad Azhar; Ery Agus Priyono
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6453

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan terjadinya pelanggaran terhadap hak tenaga kerja melalui penahanan ijazah oleh subjek hukum tertentu. Subjek hukum yang dimaksud adalah penyandang hak dan kewajiban dalam ranah hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan penanganan kasus secara langsung, dan melalui kajian konseptual. Kajian empiris berkaitan dengan kasusu tersebut, yang adalah merupakan klien dari Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Hasil kajian menunjukan bahwa Tenaga Kerja sebagaimana dijamin melalui peraturan perundang-undangan memiliki hak -hak normatif, seperti hak upah, jaminan sosial dan hak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Penahanan ijazah oleh suatu subjek hukum baik itu individu ataupun badan hukum (perusahaan) merupakan pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Pelanggaran terhadap Hak tenaga kerja tersebut berakibat adanya konsekuensi dari hubungan kerja antara kedua belah pihak. Maka Hubungan kerja dapat dibatalkan jika ternyata penahanan ijazah benar adanya.
Eksistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Dalam Penegakan Hukum Keluarga Islam Indonesia Islamiyati Islamiyati; Ery Agus Priyono; Dewi Hendrawati; Achmad Arief Budiman
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 1 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i1.7349

Abstract

Pendapat kontra atas yurisprudensi hakim MA tentang hukum keluarga Islam sangat mengganggu eksistensi penegakaan keadilan, karena dasar hukumnya sering bertentangan dengan teks perundang-undangan. Penelitian menganalisis apakah dan sejauhmanakah yurisprudensi MA dapat menegakkan hukum keluarga Islam  Indonesia. Jenis penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan), data yang dibutuhkan data sekunder. Metode pendekatannya adalah yuridis doktrinal, dan data dianalisis secara kualitatif. Produk penelitian menerangkan bahwa yurisprudensi MA adalah salah satu produk pemikiran hukum Islam dari lembaga peradilan, hakim  berperan penting menegakkan hukum Islam karena hakim tidak terlepas dari ijtihad untuk menemukan hukum melalui pemahaman dan pemaknaan  UU. Eksistensi yurisprudensi digunakan dasar pertimbangan hukum hakim PA dalam menyelesaikan perkara, mampu mengukuhkan penguatan hukum dan penyelesaian problem hukum keluarga Islam secara adil dan benar berpijak pada prinsip dasar syariah Islam. 
Co-Authors Achmad Arief Budiman Amiek Soemarmi Andhini Septiana Andi Sunarto Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Dewi Hendrawati Dharu Triasih Dharu Triasih Heni Ristiana Herni Widanarti IGA Gangga Santi Dewi Islamiyati Islamiyati Katya Nabila Saka Birauti Kornelius Benuf Kornelius Benuf Kornelius Benuf Mira Novana Ardani Miranda Damayanti Muhamad Azhar R. Suharto Rahma Yunita Soviani Siti Mahmudah Siti Malikhatun Badriyah, Siti Slamet Hariyono Suradi Suradi Tiffany Agave Christiantirta