cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syahwalan
Contact Email
syahwalan@iainbengkulu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alimarah@iainbengkulu.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25410067     EISSN : 2684799X     DOI : -
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal A-Imarah: Fokus jurnal ini adalah upaya mengaktualkan pemahaman yang lebih baik tentang keilmuan politik Islam dan pemerintahan, baik lokal maupun internasional melalui publikasi artikel, laporan penelitian, dan ulasan buku.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2023): Juli" : 5 Documents clear
Eksistensi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Di Indonesia Pasca Putusan Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Abd Hannan
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 2 (2023): Juli
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i2.11642

Abstract

Abstract: This study focuses on examining the existence of political parties in the implementation of legislative elections in Indonesia, especially the relationship between political parties and candidates or candidates, the relationship between political parties and the people (voters) after the decision of the constitutional court on the arrangement of an open proportional system in legislative elections in Indonesia. This study is a literature study conducted based on the type of qualitative research. The data used is secondary data in the form of literature sources that have a correlation with the main research problems. After analyzing field data using the perspective of political sociology and legal sociology theory, this study found findings that the decision of the Constitutional Court to maintain an open proportional election system did not bring much change to the existence of political parties. The position and status of political parties remain the same as in the previous legislative elections. Based on empirical experience, election arrangements with an open proportional system, despite a number of advantages and disadvantages, the potential for weakening the existence of political parties in future elections is still wide open. In particular, the weakening of party roles and functions such as the functions of political education, political recruitment, political communication, political socialization, and political participation. This is because in setting elections with an open system, the bargaining power and control of political parties is reduced because they no longer hold a vital position as a major player, but instead have shifted their role as merely a political vehicle.Abstrak: Studi ini fokus mengkaji eksistensi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia, terkhusus hubungan antara partai politik dan kandidat atau calon, hubungan antara partai politik dan rakyat (pemilih) pasca-putusan mahkamah konstitusi terhadap pengaturan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di Indonesia. Kajian ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa sumber literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan utama penelitian. Setelah melakukan analisa data lapangan dengan menggunakan perspektif teori sosiologi politik dan sosiologi hukum, studi ini mendapati temuan bahwa putusan lembaga Mahkamah Konstitusi mempertahankan pemilu sistem proporsional terbuka tidak membawa perubahan banyak bagi eksistensi partai politik. Posisi dan kedudukan partai politik tetap sama seperti halnya gelaran pemilu legislatif sebelumnya. Berdasarkan pengalaman empiris, pengaturan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, terlepas dari sejumlah keunggulan dan kelebihannya, potensi melemahnya eksistensi partai politik dalam gelaran pemilu ke depan masih terbuka lebar. Khususnya pelemahan terhadap peran dan fungsi kepartaian semisal fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan partisipasi politik. Demikian karena dalam pengaturan pemilu dengan sistem terbuka, daya tawar dan kontrol parpol berkurang karena dirinya tidak lagi memegang posisi vital sebagai pemain utama, melainkan telah beralih peran sebagai kendaraan politik semata.  
Perkembangan Hukum Keluarga Di Indonesia Perspektif Politik Hukum Islam Adang Muhamad Nasrulloh; Nurrohman Nurrohman
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 2 (2023): Juli
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i2.11302

Abstract

Abstract : This article describes the development of the enactment of family law in Indonesia so that it reaches its existence, with the approach of the political theory of Islamic law. This article uses a literature study method, with a historical approach, primary and secondary data obtained from books, articles, and other scientific works.  The results showed that; the theories used in the politics of family law are Formalistic-Legalistic, Structuralistic, Culturalistic, Culturalistic, Substantialistic. as for the theory of Islamic law enforcement generally there are five; credo, receptio in complexu, receptie, recepti exit, receptie a contrario.  As for some methods used in the reform of Islamic family law Intra-doctrinal Reform, Extra-doctrinal Reform, Regulatory Reform, Codification. As for the principle of the renewal method used in codifying contemporary Islamic law there are five (5), namely: (1) takhayyur, (2) talfiq, (3) takhshish al-qadla, (4) siyasah shariyah, and (5) reinterpretation of nash.Abstrak :Artikel ini mendeskripsikan terkait perkembangan berlakunya hukum keluarga di Indonesia sehingga mencapai pada eksisnya, dengan pendekatan teori politik hukum Islam. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka, dengan pendekatan historical approach, data primer dan sekunder didapatkan dari buku, artikel, dan karya ilmiah lainya.  Hasil penelitian menunjukan bahwa; teori yang digunakan dalam politik hukum keluarga yakni Formalistik-Legalistik, Strukturalistik, Kulturalistik , Kulturalistik , Subtansialistik. adapun teori pemberlakuan hukum Islam umumnya ada lima; kredo, receptio in complexu, receptie, recepti exit, receptie a contrario.  Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam Intra-doctrinal Reform, Extra-doctrinal Reform, Regulatory Reform, Codification. Adapun dalam pada prinsifnya prinsipnya metode pembaruan yang digunakan dalam melakukan kodifikasi hukum Islam kontemporer ada lima (5), yakni: (1) takhayyur, (2) talfiq, (3) takhshish al-qadla, (4) siyasah syariyah, dan (5) reinterpretasi nash.
Arah Politik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Serta Pandangan Terhadap Relasi Agama Dan Negara M. Fakhrul Mahdi; Rizqa Febry Ayu
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 2 (2023): Juli
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i2.10622

Abstract

Abstract: The aim of this research is the early history of the formation of the MUI and it is political direction as well as how the MUI views the relationship between religion and the state in national and state life in the country. This article uses a normative and historical juridical approach, the researcher uses descriptive qualitative techniques, namely research based on explanations of the problems regarding the object being studied through analysis and so on. The result of the research are that the MUI’S views on the relationship between religion and the state are reflected in every discourse and attitude of the MUI itself, both through fatwas and decisions issued by the MUI. MUI views that Pancasila as the basic, philosophy and ideology of the nation and state is the rope that binds all citizens of the nation in establishing relations between fellow citizens of the nation. The MUI’s political direction began to be oriented towards the religionizaion of politics in the sense of unification of din wa siyasah, meaning that there is a reciprocal relationship between Islam and the state. The state is a vechile for realizing Islamic values such as justice, humanity and peace. Meanwile, the state needs Islam as a foundation for the development of an advanced and moral society and rejects the separation between religion and state.Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana sejarah awal pembentukan MUI dan arah politiknya serta bagaimana MUI memandang relasi agama dan negara didalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta historis, penelitian menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yaitu penelitian berdasarkan penjelasan-penjelasan dari permasalahan terhadap objek yang dikaji dengan analisa dan lain-lain. Hasil penelitian yaitu pandangan MUI tentang relasi agama dan negara tercermin dari setiap wacana dan sikap MUI itu sendiri, baik melalui fatwa maupun keputusan yang dikeluarkan oleh MUI. MUI memandang bahwa Pancasila sebagai dasar, falsafah dan ideologi berbangsa dan bernegara merupakan tali pengikat seluruh warga bangsa dalam menjalin relasi antar sesama warga negara bangsa. Arah politik MUI mulai berorientasi pada agamaisasi politik dalam arti penyatuan din wa siyasah, artinya bahwa terdapat hubungan timbal balik antara Islam dan Negara. Negara sebagai wahana mewujudkan nilai Islam seperti keadilan, kemanusiaan dan perdamaian. Sedangkan Negara memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak serta menafikan pemisahan antara agama dan negara.
Upaya Pemerintahan Dalam Pembaruan Hukum Administrasi Perkawinan (Telaah Pandangan Euis Nurlaelawati) Kasmoro Wijoyo
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 2 (2023): Juli
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i2.12145

Abstract

 Marriage registration is one of the legal products issued by the government as an effort to respond to reforms in Islamic law, especially in the field of Islamic Family Law. This update has given rise to debate among experts and the public regarding the interpretation of the marriage registration regulations themselves. This debate ultimately has implications for the order of practice that occurs among society. Regarding the discourse regarding the interpretation of registration regulations, Euis Nurlaelawati has an understanding of thought patterns starting from aspects of interpreting marriage registration regulations as well as sociological aspects that occur in society. This research is operational by carrying out field research which explores information on the expert's understanding (Euis Nurlaelawati) regarding the issue of marriage registration, both the results of Euis Nurlaelawati's views expressed in book or journal form as well as conducting direct interviews with Euis Nurlaelawati. Researchers in analyzing Euis Nurlaelawati's views use progressive legal theory as a method in the legal sociology approach. The results of this research are that in Euis Nurlaelawati's view it falls into the category of progressive legal perspective. This can be seen when Euis Nurlaelawati, in understanding marriage registration regulations, does not only look at the text contained in the legislation but also looks at aspects that occur in upper society. Pencatataan perkawinan merupakan salah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya merespon adanya pembaruan hukum Islam khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Adanya pembaruan ini memunculkan terjadi perdebatan dalam kalangan para ahli, masyarakat dalam menafsirkan regulasi pencatataan perkawinan itu sendiri. Perdebatan ini akhirnya berimplikasi pada tatanan praktek yang terjadi dikalangan masyarakat. Atas diskursus terkait penafsiran regulasi pencatatan tersebut, Euis Nurlaelawati memiliki pemahaman pola pikir mulai dari aspek penafsiaran regulasi pencatatan perkawinan maupun aspek sosiologis yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini bereperasional dengan dilakukan dengan field research yang menggali informasi atas pemahaman ahli (Euis Nurlaelawati) terhadap isu pencatatan perkawinan baik hasil pandangan Euis Nurlaelawati yang dituangkan dalam bentuk buku ataupun jurnal serta melakukan wawancara langsung kepada Euis Nurlaelawati. Peneliti dalam menganalisis terkait pandangan Euis Nurlaelawati ini menggunakan teori hukum progresif sebagai metode  dalam pendekatan sosiologi hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwasanya dalam pandangan Euis Nurlaelawati masuk dalam katagori cara pandang hukum progresif. Hal ini terlihat ketika Euis Nurlaelawati dalam memahami regulasi pencatatan perkawinan tidak hanya melihat teks saja yang ada diperundang- undangan melainkan melihat juga pada aspek yang terjadi dimasyakat atas.  
Representasi Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2019- 2024 Dari Tinjauan Fiqh Siyasah Yunita Ratna Sari
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 2 (2023): Juli
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i2.10885

Abstract

Islam does not prohibit women from being involved in politics because everyone has the same rights and opportunities as servants of Allah SWT. The involvement of women in politics is highly expected to produce gender responsive policies. The purpose of this study is to analyze the representation of women in regional legislative institutions in Central Java province for the period 2019 to 2024 from the fiqh siyasah perspective. The novelty in this research is that it uses the fiqh siyasah theory in analyzing women’s representation in legislative institutions especially in Central Java which has not been widely used considering that previous research has mostly discussed women’s representation in general. The method in this study uses descriptive qualitative research and uses literature studies to collect secondary data. Literature study data analysis techniques emphasize secondary data that is relevant to the researcher’s research to solve research problems. The results of the study show that the representation of women in regional legislative institutions in Central Java province for the period 2019 to 2024 has not yet reached a quota of 30 percent in 2009 to 20 percent in 2019. Factors that cause women’s representation in DPRD Central Java 2019 to 2024 consists of a patriarchal culture, limited economic capita, the emergence of negative streotypes against women. The recommendation in this research is to improve recruitment within political parties which provides more opportunities for women to contest in politics, not just a 30 percent quota as an administrative requirement for political parties to be able to participate in elections.Agama islam tidak melarang perempuan terlibat dalam politik karena setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama sebagai hamba Allah SWT. Keterlibatan perempuan dalam politik sangat diharapkan untuk menghasilkan kebijakan responsif gender. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif daerah di provinsi Jawa Tengah periode 2019 sampai 2024 perspektif fiqh siyasah. Kebaruan dalam riset ini yaitu menggunakan teori fiqh siyasah dalam menganalisis keterwakilan Perempuan dalam lembaga legislatif khususnya di Jawa Tengah yang belum banyak digunakan mengingat riset sebelumnya banyak membahas keterwakilan perempuan secara umum. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan studi literatur dalam mengumpulkan data sekunder. Teknik analisis data studi literatur menekankan pada data sekunder yang relevan dengan riset peneliti untuk memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan representasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah di provinsi Jawa Tengah periode 2019 sampai 2024 belum mencapai kuota 30 persen afirmatif gender ditandai dengan penurunan jumlah presentasi perempuan dari 23 persen di tahun 2009 menjadi 20 persen pada tahun 2019. Faktor yang menyebabkan representasi perempuan di DPRD Jawa Tengah periode 2019 sampai 2023 terdiri atas budaya patriarki, terbatasnya modal ekonomi dan munculnya stereotip negatif terhadap perempuan. Rekomendasi dalam riset ini yaitu perbaikan rekrutmen di internal partai politik yang lebih memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk ikut berkontestasi dalam politik tidak hanya kuota 30 persen sebagai syarat administratif bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): Juli Vol 8, No 1 (2023): Januari Vol 7, No 2 (2022): VOL 7, NO 2 TAHUN 2022: JULI Vol 7, No 2 (2022): JULI Vol 7, No 1 (2022): Januari Vol 6, No 2 (2021): Vol 6, No 2 Tahun 2021: Juli Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No 1 Tahun 2021: Januari Vol 5, No 2 (2020): Vol 5, No 2 Tahun 2020: Juli Vol 5, No 1 (2020): Vol 5, No 1 Tahun 2020: Januari Vol 4, No 2 (2019): Vol 4, No 2 Tahun 2019 Vol 4, No 2 (2019): Vol 4, No 2 Tahun 2019: Juli Vol 4, No 1 (2019): Vol 4, No 1 Tahun 2019: Januari Vol 4, No 1 (2019): Vol 4, No 1 Tahun 2019 Vol 3, No 2 (2018): Vol 3, No 2 Tahun 2018: Juli Vol 3, No 1 (2018): Vol 3, No 1 Tahun 2018: Januari Vol 2, No 2 (2017): Vol 2, No 2 Tahun 2017: Juli Vol 2, No 1 (2017): Vol 2, No 1 Tahun 2017: Januari Vol 1, No 1 (2016): Vol 1, No 1 Tahun 2016: Januari More Issue