cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luthfi Faisal Natsir
Contact Email
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Phone
+6281230006206
Journal Mail Official
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda Km 03 Karanganyar Kabupaten Indramayu
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Aspirasi
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : 26864697     DOI : https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ASPIRASI adalah wahana pendorong perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep, fenomena, persitiwa dan dinamika pemerintahan maupun politik di Indonesia dan Global. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Februari dan Agustus diterbitkan oleh Universitas Wiralodra dibawah pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari beberapa kajian, antara lain: Tata Kelola Pemerintahan Kepemimpinan Birokrasi Kebijakan Publik Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Politik Lokal dan Internasional Demokrasi dan Kajian seputar Politik dan Pemerintahan Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi" : 7 Documents clear
BENTURAN IDEOLOGIS: Mungkinkah Harmonisasi Antara Pancasila dan Islam Politik Pasca-Reformasi? Salman Al-Farisi, Leli
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (795.836 KB)

Abstract

Pancasila sebagai ideologi Negara masih membutuhkan penguatan teoritis agar dapat secara ilmiah terus-menerus dapat dikaji dan dikembangakan ke dalam berbagai konsepsi sebagaimana ideologi-ideologi mainstream lainnya, seperti halnya ideologi sosialisme dan ideologi liberalisme yang telah dijadikan landasan teoritis dalam berbagai aspek praktis kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Kondisi tersebut, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya sebagian kelompok masayarakat yang belum secara final menerima Pancasila sebagai ideologi tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dari kelompok ideologi agama, dalam hal ini adalah kelompok Islam Politik. Negara harus berperan dalam melakukan harmonisasi antara kelompok nasionalis Pancasila dan Islam Politik, oleh karena itu sangat mendesak segera untuk merekonstruksi teori politik baru yang dapat melandasi format hubungan hubungan ideal antara Pancasila dan Islam sebagai ideologi negara.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU Rachmad, Rachmad
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.075 KB)

Abstract

Penelitian ini terkait efektivitas pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palu. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan informan penelitian 7 orang yang dipilih secara sengaja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data melalui observasi/pengamatan, wawancara/interview, dokumentasi dan triangulasi. Tekhnik analisis data menggunakan Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, tahap reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi serta penarikan kesimpulan. Menggunakan teori Steers yang terdiri dari 5 aspek yakni Produktivitas, Kemampuan Adaptasi Kerja, Kepuasan Kerja, Kemampuan Berlaba, Pencarian Sumber Daya. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palu belum optimal. Aspek yang terlaksana baik, yakni kemampuan adaptasi kerja dan kepuasan kerja. Elemen produktivitas, kemampuan berlaba, pencarian sumber daya masih sangat rendah dilihat dari tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan belum efektifnya pengelolaan retribusi, sehingga Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan hendaknya dapat mengoptimalkan berbagai elemen tersebut dan bersinergi untuk mengelola retribusi parkir secara efektif.
IMPLEMENTASI SISTEM PEMILU TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARLEMEN DI NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA Hilmawan, Hilal
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (906.083 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas tentang sistem Pemilu dan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. Di Indonesia sistem pemilu dengan penetapan kuota untuk keterlibatan perempuan dalam pencalonan legislatif sudah dimulai pada pemilu tahun 2004 melalui aturan 30 persen, sedangkan di Australia sistem kuota sudah lama diterapkan oleh partai-partai politik sejak tahun 1902. Fokus dalam tulisan ini adalah membahas tentang implementasi sistem pemilu terhadap keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan Australia. Hasil kajian ini menunjukkan terdapat perbedaan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen di Negara Indonesia dan Australia. Analisis dari pengalaman kedua negara tersebut menunjukan bahwa keterwakilan perempuan di Australia lebih besar dari pada di Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasi sistem pemilu diperlukan dukungan dari partai politik, aturan yang jelas, serta penerimaan dari masyarakat.
IMPLEMENTASI PROGRAM KESERASIAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA PALU Susanti, Susanti
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.151 KB)

Abstract

Studi ini tentang Implementasi Kebijakan Program Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat di Kota Palu, yang dikaji berdasarkan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn dengan pendekatan penelitian kualitatif yang melibatkan informan terpilih 7 orang. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program keserasian sosial berbasis masyarakat di Kelurahan Pengawu dan Kelurahan Duyu belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada standar dan sasaran kebijakan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan keserasian sosial berbasis masyarakat di Kota Palu masih kurang, dan sumber dana pada anggaran terbatas. Karakteristik organisasi Dinas Tenaga Kerja dan forum KSBM Kelurahan masih terkendala dengan dukungan masyarakat. Sikap para pelaksana terkendala dengan partisipasi masyarakat yang rendah. Komunikasi dalam kegiatan sosialisasi keserasian sosial berbasis masyarakat sudah dilaksanakan, namun masih belum optimal karena semua masyarakat belum mengetahui kegiatan pelaksanaan program ini. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, mempengaruhi pelaksanaan kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat. Hal ini karena kurangnya semangat kegotong- royongan masyarakat yang senantiasa mengharapkan adanya upah kerja dalam kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat.
KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN INDRAMAYU (STUDI TENTANG PENGURUSAN SURAT IZIN USAHA) Sunarto, Sunarto; Mulyawan, Budi
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (743.858 KB)

Abstract

Hal yang paling esensial dari penyelenggaraan pelayanan publik adalah dalam kualitas pelayanan. Berdasarkan studi pendahuluan (preliminary research), kualitas pelayanan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada DPMPTSP Kabupaten Indramayu dikonstatasi belum optimal. Hal ini diindikasikan dengan berbagai keluhan masyarakat pengguna layanan terhadap beberapa aspek pelayanannya, seperti petugas membuat alur pelayanan dan pemberkasan berbelit-belit, ketidaktepatan waktu dikeluarkannya SIUP, jasa percaloan, dan petugas yang kurang tanggap dalam melayani permohonan pengguna. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pijakan teori kualitas pelayanan dari Zeithaml at al. yang terdiri dari 5 (lima) dimensi pelayanan, yakni: tangibel, reliability, responsivieness, (daya tanggap), assurance, dan empathy. Melalui studi ini diharapkan dapat mengungkap berbagai masalah pelayanan yang dihadapi instansi tersebut demi perbaikan kinerja di masaa datang.
PERAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SINGARAJA KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU Ismanudin, Ismanudin; Setiawan, Ilham
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.494 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Singaraja Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Permasalahannya bahwa peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa terlihat kurang optimal. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisisnya keseluruhan unsur yang terkait secara langsung dalam penerapan peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa di Desa tersebut. Peneliti itu sendiri merupakan human instrument. Informan kunci sebagai sumber data yang dipilih oleh peneliti meliputi kuwu, juru tulis, ketua BPD, dan tokoh masyarakat di desa tersebut. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tenik analisis data dilakukan melalui analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa peran dan fungsi BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang masih kurang efektif. Beberapa kendala peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa yang kurang efektif tersebut, diantaranya masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam kepengurusan BPD, adanya keterbatasan sumber daya, baik dalam perencanaan pembangunan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa, dan lemahnya kerjasama kemitraan antara Pemerintah Desa dengan BPD setempat, serta kurang optimalnya kegiatan sosialisasi dalam perencanaan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan maupun oleh Dinas/Instansi terkait. Beberapa kendala penerapan peran BPD tersebut selama ini masih bisa diatasi, namun perlu ditingkatkan lagi kualitas peran dan fungsi BPD dimaksud.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Natsir, Luthfi
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.542 KB)

Abstract

Kajian ini membahas tentang kebijakan penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Depok. Permasalahannya di antaranya bahwa Kota Depok merupakan kota penyangga dari Provinsi DKI yang menjadi sasaran individu maupun kelompok urbanisasi yang cukup tinggi yang menjadikannya untuk menetap dan bertempat tinggal, maka dengan demikian meluasnya lingkungan kawasan kumuh di Kota Depok

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023 Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022) Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi More Issue