cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suphia
Contact Email
suphia@uij.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL RECHTENS
Published by Universitas Islam Jember
ISSN : 19077114     EISSN : 26221802     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Rechtens adalah media per-semester yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) sebagai upaya mempublikasikan ide, gagasan dan kajian hukum serta perkembangan hukum baik secara teori maupun praktek. Jurnal Rechtens ditujukan bagi para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan pemerhati dan penggiat dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 2 (2020): Desember" : 8 Documents clear
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik Subiyantana Subiyantana; Nynda Fatmawati Octarina
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.786

Abstract

Abstrak  Seorang notaris terkadang tanpa diketahuinya ada keterangan palsu yang disampaikan para pihak, yang kemudian menjadi dasar pembuatan akta autentik. Perlu dikaji dan dianalisis pertanggungjawaban pidana notaris atas akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu serta mengkaji dan menganalisis akibat hukum yang timbul terhadap akta notaris yang didasarkan pada keterangan palsu.Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta yang dibuat olehnya berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialaminya dalam suatu perbuatan hukum jika secara sengaja atau lalai, notaris membuat akta palsu sehingga merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban secara pidana, seorang notaris harus memenuhi unsur-unsur: melakukan tindak pidana; memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab; dengan kesengajaan atau kealpaan; dan tidak ada alasan pemaaf. Terhadap akta notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Pertanggungjawaban pidana notaris perlu diatur dalam UUJN yang akan datang.  Kata Kunci:Notaris, Pidana, Perbuatan Melawan Hukum   Abstract  A notary sometimes without knowing there is a false statement submitted by the parties, which then becomes the basis for making an authentic deed. It is necessary to study and analyze the criminal liability of notaries for deeds made based on false information as well as to study and analyze the legal consequences arising from notary deeds based on false information. The notary can be held liable for criminal responsibility for the deed made by him based on what he has seen, witnessed and experienced in a legal act if intentionally or negligently, the notary makes a fake deed so that it harms other parties. For criminal responsibility, a notary must fulfill the following elements: committing a criminal act; have the ability to be responsible; intentionally or negligently; and there are no excuses. A notarial deed based on false information does not automatically result in the deed being null and void. The parties who are aggrieved by the existence of such a deed must file a civil suit to the court to cancel the deed. The criminal liability of notaries needs to be regulated in the upcoming UUJN.  Keywords : Notary, Criminal, Act against the law    
Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan Imaculata Sherly Mayasari; Nynda Fatmawati Octarina
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.788

Abstract

Abstrak  Penggunaan Debt Collector pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para debt collector sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada debt collector agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  Kata Kunci :  Debt Collector, Lembaga Pembiayaan, Penarikan Sepeda Motor   Abstract  The use of a Debt Collector in consumer finance companies is not prohibited as long as it is carried out in accordance with prescribed procedures and does not violate existing norms and regulations. However, in practice, debt collectors are often unethical when pulling vehicles belonging to delinquent debtors. Because their job is just a debt debt, not to fear, let alone taxes that have taken the lives of others. Therefore, the public must comply with the contracts that have been made with a consumer finance company and to a debt collector so as not to violate the law in carrying out their duties.  Keywords : Debt Collector, Financing Institution, Motorcycle Withdrawal
Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna Syahrul Ramadhan; Herowati Poesoko; Ermanto Fahamsyah
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.789

Abstract

Abstrak Perusahaan Pembiayaan Multiguna dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut POJK No 29/POJK.05/2014) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Terkait itu pada pasal 18 ayat (2) POJK No 29/POJK.05/2014 yang mengatur tentang mitigasi risiko tidak ada norma tertulis yang membolehkan pembebanan jaminan Hak Tanggungan, namun manakala membaca penafsiran otentiknya memperluas norma yang sifatnya limitatif karena ada frase dapat dilakukan selain yang tertulis dalam pasal 18 ayat (2). Kekaburan norma itu berimplikasi pada adanya penyimpangan hukum yaitu dengan melakukan pembebanan Hak Tanggungan.  Perjanjian Pembebanan Hak Tanggungan  dalam pembiayaan multiguna tidak sesuai dengan karakteristik  perjanjian pembiayaan oleh Perusahaan Multiguna.  Kata kunci: Penyimpangan Hukum, Kekaburan Norma, Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Multiguna   Abstract Multipurpose Financing Company in Article 1 number 1 Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.05 / 2014 concerning Business Conduct of Financing Companies (hereinafter referred to as POJK No 29 / POJK.05 / 2014) is a business entity that carries out financing activities for the procurement of goods and / or services. Related to that, in article 18 paragraph (2) POJK No 29 / POJK.05 / 2014 which regulates risk mitigation there is no written norm that allows the imposition of guarantees of Mortgage Rights, but when reading the authentic interpretation expands the norms that are limitative because there are phrases that can be done in addition to written in article 18 paragraph (2). This vagueness of norms has implications for legal deviation, namely by imposing Mortgage Rights. The Collateral Placement Contract in multipurpose financing is not in accordance with the characteristics of the financing contract by the Multipurpose Company.  Keywords: Legal Deviation, Vague Norms, Characteristics of Multipurpose Financing Contract
Bijak menjadi Orang Tua sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Menjalani Kegiatan Belajar dari Rumah Selama Pandemi Covid-19 Nur Arfiani; Okta Nofia Sari; Bety Vitriana
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.790

Abstract

Abstrak Munculnya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah oleh institusi pendidikan kemudian beralih menjadi menjadi kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh dimana para siswa melakukan daring dirumah masing-masing. Tentunya ini membutuhkan peran orang tua yang lebih dominan dibandingkan dengan kegiatan belajar mengajar dengan metode konvensional. Orang tua perlu memahami karakter belajar anak dan tetap membiarkan anak menyelesaikan tugasnya dengan waktu belajar yang teratur dan target pencapaian yang sesuai. Belajar dari rumah akan berhasil karena peran orang tua. Penting bagi orang tua untuk menjaga kondisi fisik dan psikis agar dapat mendampingi anak belajar, hal ini untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berakibat kepada anak tetapi juga bagi orang tua. Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik dari kekerasan yang sifatnya fisik maupun psikis, sebagaimana hal ini juga telah dijamin oleh konvensi internasional maupun hukum positif Indonesia. Kata kunci : Orang Tua, Perlindungan Anak, Covid-19 Abstract The emergence of the Covid-19 pandemic affects various sectors, one of which is education sector. Teaching and learning activities that are usually carried out in schools by educational institutions then turn into teaching and learning activities remotely where students do online classes from their homes. Of course this online system requires the role of parents who are more dominant compared to conventional teaching and learning activities in classroom. Parents need to understand the children's learning character and let children to complete their tasks with appropriate learning time and achieving targets. The role of parents determines the success of learning from home system. It is important for parents to maintain physical and psychological conditions in order to assist children in learning, this is to prevent violence to children because the impact is not only affecting the child but also parents. It is an obligation for parents to provide protection for children from physical and psychological violence, as this has also been guaranteed by international conventions and Indonesian positive law. Keywords: Parents, Child Protection, Covid-19
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah Sari Damayanti; Okta Nofia Sari; Kesuma Bagaskara
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.791

Abstract

Abstrak Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua namun juga harus dilakukan oleh semua elemen dari pihak sekolah ataupun masayakat. Kerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap anak akan memberikan dampak positif dalam tumbuh kembangnya. Pihak sekolah juga dapat melakukan pembentukan karakter terhadap siswanya serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana bullying agar pelaku jera da tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Bullying Abstract Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. The implementation of child protection is not only carried out by parents but also must be carried out by all elements of the school or community. Cooperation in protecting children will have a positive impact on their growth and development. The school can also build character for students and impose sanctions on perpetrators of criminal acts of bullying so that the perpetrators are deterred from repeating their actions. Keyword : Protection, Children, Bullying
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan Muhammad Hoiru Nail
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.792

Abstract

Abstrak Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah pembangunan-pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tanah sebagai bahan dasar pemenuhannya. Dalam konteks hukum agraria, tiap-tiap tanah yang ada di wilayah negara kesatuan RI memiliki hak sosial, sehingga dalam keadaan tertentu apabila negara (pemerintah) membutuhkan tanah tersebut maka selayaknya tanah tersebut wajib dilepaskan dengan persprektif pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berbagai macam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak terlepaskan ialah penentuan ijin lokasi, besaran ganti rugi dan  persoalan hukum yang timbul akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan metode penyesaian baik secara non litigasi dan litigasi. Kata Kunci: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian.   Abstract The government as the highest organization in a country has the obligation to realize the goals of the state as stated in paragraph 4 of the indonesia constitution, one of the ways used to achive this is infrastructure development which requires lands as te basic material for its fulfillment. In the context agrarian law, land in the territory of Indonesia has social rigts, so that certain circumstances, if the goverment needs the land, it is appropriate that the land must be released for public purposed. Various kinds of land acquisition processed for the public interest that are not realesed are the determination of location permits, the amount of compensation and legal issues arising from land acquisition for the public interest, so that both non-litigation and litigation methods are needed. Keywords: land acquisition for the public interest, discussion, compensation
Kebijakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kalimantan Timur Okta Nofia Sari; Sari Damayanti; Kesuma Bagaskara
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.793

Abstract

Abstrak  Keselamatan dalam menggunakan fasilitas jalan raya sangat diutamakan. Hal ini terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas. Pengguna jalan raya diharapkandapat me-ngendalikan diri selama mengemudi, sikap ini tidak hanya dilakukan saat mengemudi di jalan raya saja namun juga ketika menggunakan fasilitas jalan tol. Jalan tol dibuat untuk memudahkan akses bertransportasi dengan aman dan nyaman, namun di jalan tol ada beberapa atusan yang harus ditaati untuk menghindari dari bahaya kecelakaan di jalan tol. Kontrol diri dapat dilakukan saat mengemudi di jalan tol dikarenakan dengan mengkontrol diri maka pengemudi dapat melindungi dirinya sendiri maupun orang lain.  Kata Kunci: Pengendara, Jalan Tol, Kecelakaan   Abstract  Safety in using roadfacilities is a priority. This is related to traffic accidents. Road users are expected to be able to control themselves while driving, this attitude is not only done when driving on the highway but also when using toll road facilities. Toll roads are made to facilitate access to transportation safely and comfortably, however on toll roads there are several regulations that must be obeyed to avoid the danger of accidents on toll roads. Self-control can be exercised when driving on toll roads because by controlling yourself, the driver can protect himself and others.  Keywords: Rider, Toll Road, Accident
Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi Danu Bagus Pratama
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.794

Abstract

Abstrak Pupuk mempunyai peran yang strategis serta penting untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas pertanian. Pada dasarnya tindak pidana ekonomi dalam pendistribusian pupuk ini banyak dilakukan oleh para oknum-oknum terkait karena adanya celah hukum pada setiap regulasi yang mengatur tentang pengadaan, pengawasan maupun pendistribusian pupuk. Tujuan yang ingin diperoleh penulis dengan penelitian ini ialah untuk menganalisis karakteristik tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi  dan untuk menganalisis pertanggung-jawaban pidana pelaku  pendistribusian pupuk bersubsidi, yang berimplikasi tindak pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual maupun diaplikasikan dalam studi kasus Kata Kunci : tindak pidana ekonomi, pupuk, subsidi, pertanian,   Abstract Fertilizer has a strategic and important role to increase agricultural production and productivity. Therefore, the government, with a variety of policies covering technical aspects, supply and distribution despite subsidized prices, continues to encourage the use of fertilizers efficiently. Basically, the economic crime in distributing fertilizer is mostly carried out by related individuals because of the legal loopholes in any regulations governing the procurement, supervision and distribution of fertilizers. The aim of the writer with this research is to analyze the characteristics of criminal acts that are prohibited and punishable by crimes related to the distribution of subsidized fertilizers and to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of distributing subsidized fertilizers, which have implications for criminal acts. The approach used in this paper is the statutory approach, conceptual approach or applied in case studies Keywords : economic crime, fertilizers, subsidies, agriculture

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Juni Vol. 13 No. 2 (2024): Desember Vol. 13 No. 1 (2024): Juni Vol. 12 No. 2 (2023): Desember Vol. 12 No. 1 (2023): Juni Vol. 11 No. 2 (2022): Desember Vol. 11 No. 1 (2022): Juni Vol. 10 No. 2 (2021): Desember Vol. 10 No. 1 (2021): Juni Vol. 9 No. 2 (2020): Desember Vol. 9 No. 1 (2020): Juni Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS Vol. 8 No. 2 (2019): Desember Vol. 8 No. 1 (2019): Juni Vol. 7 No. 2 (2018): Desember Vol. 7 No. 1 (2018): Juni Vol. 6 No. 2 (2017): Desember Vol. 6 No. 1 (2017): Juni Vol. 5 No. 2 (2016): Desember Vol. 5 No. 1 (2016): Juni Vol. 4 No. 1 (2015): Juni Vol. 3 No. 2 (2014): Desember Vol. 3 No. 1 (2014): Juni Vol. 2 No. 2 (2013): Desember Vol. 2 No. 1 (2013): Juni More Issue