Articles
106 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone) ]]>
<![CDATA[Delviani Delviani]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v1i1.350
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada Tahun 2018 di Kabupaten Bone. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris serta melakukan observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis terkait pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada Tahun 2018 di Kabupaten Bone. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pemiliukada di Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik namun belum terlaksana dengan sempurna. Hal tersebut terjadi karena adanya sejumlah anggota masyarakat yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan adanya sejumlah masyarakat yang tidak berada di rumah pada saat proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sehingga pemutakhiran data pemilih tersebut tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone ]]>
<![CDATA[Aji Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v2i1.355
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui peran pemerintah dalam menjaga dan merawat fasilitas umum di Kota Watampone agar tercipta kenyamanan saat menggunakan fasilitas umum. Selain itu penulis juga ingin mengetahui upaya pemerintah dalam menangani kasus perusakan terhadap fasilitas umum yang cukup meresahkan masyarakat serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut. Penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan catatan lapangan serta untuk teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan. Peran pemerintah seharusnya memberikan sarana operasional kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) guna mempermudah pelaksanaan dan penegakan perda khususnya mengenai tindakan perusakan. Peran masyarakat juga dibutuhkan agar dapat bersinergi dengan pemerintah dan pro-aktif melaporkan setiap tindakan perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab]]>
<![CDATA[Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal (Studi Partai Politik Islam di Kabupaten Bone) ]]>
<![CDATA[Akbar Tanjung]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v2i1.360
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peranan partai politik Islam dalam bidang pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat, disamping itu juga untuk menyelidiki kendala yang di hadapi partai politik Islam sehingga kesejahteraan rakyat belum mampu di optimalkan, sehingga dapat memberikan upaya yang bisa di tempuh dalam mewujudkan pemerintahan yang baik demi tercapainya tujuan nasional. Untuk memperoleh data, dilakukan dengan observasi dan teknik wawancara dengan para pengurus partai politik Islam dan Anggota DPRD Kab.Bone fraksi PPP dan PKS. Data yang diperoleh kemudian ditelaah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.hasil penelitian peranan partai politik Islam belum maksimal memainkan perannya secara keseluruhan. Sehingga muncul sebuah kendala partai politik Islam yakni kondisi Internal, mekanisme yang belum berjalan efektif sehingga tidak mampu mempengaruhi kebijakan publik, hanya sebatas menyampaikan bukan yang menentukan arah kebijakan pemerintah karena kekuatan partai politik Islam di legislatif merupakan suara minoritas. Upaya yang ditempuh berusaha melakukan pembenahan di internal partai khusunya di wilayah sumber daya manusia dengan proses rekrutmen politik yang berkualitas serta memahami prinsip “amar’ maruf nahi mungkar” sebagai prinsip pada setiap proses pelaksanaan pemerintahan baik di legislatif maupun di eksekutif.]]>
<![CDATA[Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare) ]]>
<![CDATA[Satriana Satriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v1i1.351
<![CDATA[Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan study perbandingan. Sedangkan, tujuan desain penelitian adalah untuk membandingkan, meringkaskan berbagai kondisi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas atau kenyataan yang sebenarnya mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami yang terjadisekarang ini khususnya di Kec. Mare.Hasil penelitian menunjukkan. Poligami yang dipraktekkan di Kecamatan Mare Provinsi Sulawesi Selatan, adalah poligami (sirri) atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Bila dipandang dari sisi agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi undang-undang Negara pernikah mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami dalam agama yang di syari’atkan oleh Allah swt. Faktor- faktor yang menyebabkan maraknya praktek poligami pada masyarakat Kecamatan Mare yaitu karena poligami bukan hal yang asing di lingkungan masyarakat desa mereka. Mereka tetap mempercayai bahwa poligami itu merupakan ajaran agama dan sunnah Nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Yang penting sudah sesuai aturan agama. Dalam praktek poligami yang terjadi sekrang ini hanya semata-mata demi kepentingan pribadi tanpa melihat tujuan hakiki dari poligami itu sendiri, selain itu praktek poligami yang terjadi tidak memberikan sisi kebaikan atau kemeslahatan bagi pasangan yang melakukan poligami.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Jumarni Jumarni]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v2i2.502
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahuiPeran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumen kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan teknik pengolahan data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan namun belum optimal karena kurangnya pengetahuan petugas dalam melakukan pembinaan dan masih adanya narapidana narkoba yang berstatus residivis.Adapun hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana peyalahgunaan narkoba yakni kurangya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya dana.]]>
<![CDATA[Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 4 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Kabupaten Sehat (Studi di Desa Kawerang Kabupaten Bone) ]]>
<![CDATA[Amilah Sugirah]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v2i2.500
<![CDATA[Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam mengatasi permasalahan mengenai mewujudkan lingkungan sehat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara dan sekunder merupakan peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang, Kabupaten Bone belum terlaksana secara menyeluruh hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat ketidak tahuannya adanya program kerja pada tingkat desa mengenai kabupaten sehat serta kurangnya sosialisasi dalam menyelenggarakan kabupaten sehat karena seharusnya tujuan dari penyelenggaraan kabupaten sehat yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap masyarakat.]]>
<![CDATA[Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Husnaeni Husnaeni]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v2i2.505
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pemimpin non muslim di Negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis dan menjelaskan terkait hukum islam dan pemimpin non muslim Hasil penelitian menunjukan bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Rasulullah sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama yaitu, sidiq, amanah, tabligh dan fatanah. Dalam perspektif hukum islam dan kepemimpinan gubernur non muslim di Negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam, yang dimaksudkan segala sesuatu yang terdapat di dalam al-qur’an dan sunnah. Adapun Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak memisahkan secara dikotomis Negara dan agama, umara dan ulama. Agama dan ulama memberi warna negara karena pemimpin merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggungjawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik, menerima kritik membangun dan ditambah berkolaborasi dengan ulama. Pemimpin yang adil itu syarat utamanya harus beriman dan taat menjalankan ajaran agama. Di luar itu, tidak bisa disebut pemimpin yang adil (‘adalah ). Tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Allah di akhirat.]]>
<![CDATA[Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) ]]>
<![CDATA[Heryanti Heryanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v2i2.501
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumen kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap tahunnya.Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan yakni kurangnya anggaran daru pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan.]]>
<![CDATA[Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Adi Akmal]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v2i2.504
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di pemilihan umum tahun 2019. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dan dibahas dengan menggunakan Metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pemenuhan hak-hak politik Penyandang Disabilitas yang telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meskipun peran dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.]]>
<![CDATA[Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar) ]]>
<![CDATA[A. Yulia Yunara]]>
<![CDATA[ Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[IAIN Bone ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30863/jad.v2i2.499
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan faktor yang menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan kasus hak asasi manusia di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Pengadilan HAM Makassar belum bisa dikatakan efektif. Hukum acaranya pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP.]]>
