cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Dedi Putrawan
Contact Email
agusdediputrawan@gmail.com
Phone
+6281936799538
Journal Mail Official
ppi@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Jln. Pendidikan No.35 Dasan Agung Baru Kecamatan Selaparang
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Politea : Jurnal Politik Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 2654847X     EISSN : 27151166     DOI : https://doi.org/10.20414/politea.v6i2
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The journal focus and scope of Politea : Journal of Islamic Political Studies is to publish research articles within the field of an advanced understanding of how politics and governance studies, particularly discusses local politics issues as well as ethical politics in governance implementation through political discourse. The scope research paper is on the interactions between politics and governance, national and local elections; politics and local policy; and political thought and ethics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember" : 5 Documents clear
PENERAPAN KONSEP GOOD GOVERNANCE DALAM REKRUTMEN DAN PENGEMBANGAN PNS DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Agus, Agus
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.309 KB) | DOI: 10.20414/politea.v1i2.815

Abstract

Penelitian ini menelisik tiga permasalahan; kondisi pegawai negeri sipil (PNS), rekrutmen dan pengembangan PNS, serta permasalahan dan solusi kebijakan praktek good governance dalam rekrutmen dan pengembangan PNS. Loksai studi di Pemerintah Daerah Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan, terjadi surplus (kelebihan) jumlah PNS yang menduduki jabatan pada Eselon III sebanyak 4.241 orang dan eselon II sebanyak 73 orang. Implikasinya terjadi persaingan tidak sehat untuk mendapatkan jabatan struktural, kondisi ini mengganggu kesehatan organisasi birokrasi. Rekrutmen PNS berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 tahun 2000 yang mengkosntruksikan enam tahapan pekerjaan; perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan CPNS sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Praktek kebijakan pengembangan PNS melahirkan tiga kondisi; tumbuhnya praktek spoils system, tidak murninya penggunaan hasil kerja Baperjakat yang menyebabkanterganggunya independensi kerja Baperjakat. Praktek good governance dalam rekrutmen PNS telah mempraktekkan aspek-aspek efisiensi, transparansi, dan kesetaraan, tetapi belum terlihat pada aspek pengembangan. Berdasarkan kondisi di atas, penelitian ini menawarkan solusi kebijakan kepada pemerintah daerah.
Potret Buram Politik Islam Indonesia M. Zaki
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.532 KB) | DOI: 10.20414/politea.v1i2.816

Abstract

Agama dan politik memiliki relasi yang sangatlah unik, dan menarik. Keduanya kadang bermula dari perseteruan dan bertepi dengan kemesraan. Artikel ini membahas tentang potret politik Islam di Indonesia. Temuan artikel menunjukkan bahwa Indonesia hanyalah sekelumit contoh faktaneka hostoris betapa agama t elah melakukan fungsi kritisnya sebagai medium kritik sosial sebuah masyarakat sekaligus sarana perubahan politik sebuah tatanan kekuasaan. Bukan hanya agama, politik juga sering melawan, mengintimidasi, dan menghancurkan agama. Diskriminasi ulama dan pemuka agama yang ghalib terjadi akhir-akhir ini di setiap jengkal tanah dalam buaian ibu pertiwi adalah faktaneka historis yang tak terbantahkan. Dengan kata lain, hubungan sekaligus nasib agama dan politik akan ditentukan oleh otoritas mana yang paling kuat dan dominan dari keduanya serta bagaimana karakter para elit politik dan elit agama yang kebetulan berkuasa. Jika politik menjadi ‚superordinat?, maka agama akan berpotensi menjadi ‚subordinat?. Begitu pula sebaliknya.
Pendidikan Pemilih dan Penguatan Demokrasi Ahmad Imron Rozuli; Muhtar Haboddin
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.34 KB) | DOI: 10.20414/politea.v1i2.818

Abstract

Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaran di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan demokrasi. Cara pandang ini sangat berbedah dengan kajian pendidikan pemilih, yang menempatkan pemilu sebagai fokus sentralnya. Bagi penulis, pendidikan pemilih perlu diperluas maknanya dengan mengaitkan politik kewarganegaraan dan demokrasi. Pendidikan pemilih berkontribusi menciptakan warganegara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pada saat yang sama, mandiri dan bebas dalam menyuarakan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politiknya. Lebih jauh lagi, hasil dari pendidikan pemilih memungkinkan warganegara melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warganegara bila berhadapan dengan pemerintahan.
POLITIK DIGITAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 “MARKETING & KOMUNIKASI POLITIK” Very Wahyudi
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.811 KB) | DOI: 10.20414/politea.v1i2.819

Abstract

Keterbukaan media sosial memberikan peluang yang sangat besar bagi semua orang untuk mengakses informasi, terlebih di era revolusi industri 4.0 telah merambat ke media internet yang menyediakan semua akses informasi. Dengan pendekatan literatur tulisan ini membahas mengenai politik digital di era revolusi industri 4.0 “marketing & komunikasi politik”. Dimana penggunaan media sosial bukan lagi dimanfaatkan untuk kegiatan marketing barang dan jasa namun sudah mulai digunakan sebagai alat politik oleh paratai politik dan kandidat yang diusung partai politik. Hal ini membuktikan bahwa berpolitik melalui media sosial mulai menjadi wadah bagi para politisi untuk melakukan marketing politik, komunikasi politik dengan masyarakat pemilih. Oleh karena itu dengan keterbukaan informasi dan akses melalui media haruslah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh partai politik dan politisi untuk memberikan informasi mengenai visi, misi dan program kerja bahkan prestasi-prestasi yang pernah dilakukan sehingga masyarakat pemilih dapat menentukan pilihan sesuai dengan harapannya.
URGENSITAS UU NO. 32 TAHUN 2004 TERHADAP PILKADA SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (Tinjauan Terhadap Pilkada NTB Tahun 2008) Ihsan Hamid
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.797 KB) | DOI: 10.20414/politea.v1i2.820

Abstract

Artikel ini berusaha memotret perjalanan penerapan otonomi daerah di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yang dipengaruhi oleh situasi perpolitikan nasional dalam rangka melakukan pemerataan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Dilihat dari perubahan sistem otonomi daerah yang diberlakukan, perubahan yang sangat prinsip dan mendasar terjadi pada tahun 2004, saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan cukup besar terhadap daerah sekaligus menandakan hubungan pusat dan daerah dilakukan dengan pola desentralisasi, termasuk salah satu point penting yang menjadi amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah sistim pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD provinsi untuk pemilihan Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Walikota. Perubahan sistim pemilihan kepala daerah yang mendasar ini tentu menimbulkan dinamika baru ditengah sosial kemasyarakatan. Salah satunya, sangat rawan terjadinya gesekan dan konflik sosial dimasyarakat akibat adanya kompetisi ketat antar pendukung masing-masing calon yang melibatkan banyak masa. Hal ini kemudian memunculkan berbagai implikasi dan dinamika sosial kemasyarkatan yang menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 1 (2025): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 2 (2024): Islam, Political Legitimacy, and Democracy in the Modern State Vol. 7 No. 1 (2024): Islam, Democracy, General Elections and Civil Society Vol. 6 No. 2 (2023): Partai Politik, Pemilu Dan Demokrasi Vol. 6 No. 1 (2023): Agama, Negara dan Demokrasi Vol. 5 No. 2 (2022): Politik Islam, Pemilu dan Drama Politik Menyambut Tahun 2024 Vol. 5 No. 1 (2022): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Analisis Kebijakan Publik di Masa Pandemi Vol. 4 No. 2 (2021): Politik Islam, Demokrasi Desa dan Kebebasan Berfikir di Masa Pandemi Vol. 4 No. 1 (2021): Reformulasi Studi Pemikiran Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2020): Konstelasi Pemikiran Ideologi Politik, Partisipasi Publik dan Evalusi Kinerja P Vol 3 No 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 3 No. 1 (2020): Politik Indonesia : Eleksi, Kebijakan Publik dan Dinamika Kelompok Vol. 2 No. 2 (2019): Wacana Baru Politik Islam dalam Konteks Keindonesiaan dan Global Vol. 2 No. 1 (2019): Politik Islam dan Dinamika Pemerintahan di Indonesia Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember Vol. 1 No. 1 (2018): Januari - Juni More Issue