Articles
<![CDATA[Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014 ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 1 (2015): Partai Politik dan Pemilihan Umum ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.919 KB)
<![CDATA[Tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang keempat dilaksanakan pasca turunnya Soehrato dari kursi kekuasaan. Untuk menghadapi pemilu 2014 para pekerja politik, pengurus dan pimpinan partai politik, baik pusat maupun daerah sudah melakukan langkah-langkah taktis dengan mencoba mendekatkan diri kepada para pemilih pemula. Misalnya mulai beriklan di TV, media massa secara teratur hingga melakukan kunjungan secara langsung ke masyarakat. Mendekatkan diri kepada pemilih pemula merupakan strategi jitu untuk menggaet suara mereka pada pemilu yang akan datang. Misi utamanya adalah selain memperkenalkan ideologi partai juga mensosialisasikan program-program partai politik yang selama ini dilakukan, baik di lembaga parlemen maupun di eksekutif. Harapannya adalah meyakinkan para pemilih pemula yang memiliki tingkat pemahaman politik yang cerdas dan kritis. ]]>
<![CDATA[BIROKRASI, KORUPSI, DAN KEKUASAAN ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar -]]>;
<![CDATA[Rozuli, Ahmad Imron]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 3, No 1 (2017): Potret Birokrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (744.707 KB)
<![CDATA[This study explains about bureaucracy, corruption, and power. Bureaucracy is an institution that has huge power in governance. Such power deals with public interest, and potentially it can also be abused. One of power abuses in bureaucracy is corruption. Both bureaucracy and corruption are huge problem that needs to be solved. If bureaucracy corrupts, it will impacts to bad public service, bad government performance, and disadvantaged people. In reducing of power abuse in bureaucracy, political and civil society controls are needed. The control is very needed for guiding bureaucrat behavior in doing job and function.]]>
<![CDATA[POLITIK POPULISME RENDRA KRESNA ]]>
<![CDATA[Budiarti, Linda]]>;
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>;
<![CDATA[Setiawan, Andi]]>
<![CDATA[ Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 2 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah kesejahteraan masyarakat menjadikan satu alasan Kabupaten Malang harus membuat kebijakan yang mampu menyejahterakan masyarakatnya. Terkait pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan Pendidikan menjadi hal penting yang harus diseleseikan. Angka kemiskinan kabupaten Malang mencapai 11,7 % (2014). Merupakan angka yang masih tinggi hingga perlu program yang tepat untuk menyelesaikannya. Kabupaten Malang memiliki program diantaranya program renovasi rumah, pembangunan jamban sehat, kesehatan gratis, program bina desa, dan bina desa wisata. Penelitian ini akan membahas terkait berjalannya program Rendra tersebut dan menganilisis bagaimana bentuk populisme yang dijalankan oleh Rendra. Analisis bagaimana bentuk populisme Rendra dilihat melalui konsep populisme dan konsep kepemimpinan demokratis. Populisme merupakan sebuah paham yang mengakui hak-hak rakyat kecil. Bentuk populisme yang dilihat adalah populisme âwong cilikâ, populisme otoriter, dan populisme revolusioner. Hasil penelitian ini bahwa program Rendra mengarah ke bentuk populisme âwong cilikâ dan populisme revolusioner Namun, semua program tidak bisa murni dianggap sebagai kebijakan populis, karena Rendra melaksanakan program tersebut diawal kepimpinannya.]]>
<![CDATA[Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Setiawan, Andi]]>;
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>;
<![CDATA[Wilujeng, Nila Febri]]>
<![CDATA[ Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 2, No 1 (2017): UU Desa: Mewujudkan Kemandirian Aras Lokal atau Jebakan Ketergantungan Dana Pusa ]]>
Publisher : <![CDATA[Political Science Program, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (631.337 KB)
|
DOI: 10.15294/jpi.v2i1.8483
<![CDATA[This study describes the accountability of the management of village fund allocation (ADD) in the village Budugsidorejo Sumobito District of Jombang in 2015. The aim of this study is to describe and explain the presence or absence of accountability in the management of ADD in 2015. The theory that formed the basis of looking at accountability ADD is Rahardjo Adisasmito concept of accountability by which to see accountability in financial management can be seen from the indicators of financial accountability, accountability benefits and procedural accountability. This study uses qualitative descriptive method and determination of informants by using purposive sampling technique. The results of this study indicate that accountability in the management of ADD are in accordance with the applicable procedures and can be realized because of the internal and external oversight. Given such surveillance raises their awareness that the programs funded from ADD should be accounted for as well as possible.]]>
<![CDATA[Menggali Pemahaman Pelajar Tentang Korupsi ]]>
<![CDATA[Damayanti, Ratnaningsih]]>;
<![CDATA[Rahman, Fathur]]>;
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Gorontalo Journal of Government and Political Studies Vol 1, No 2 (2018): Gorontalo Journal of Government and Political Studies - Vol.1 - No.2 - Oktober, ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Gorontalo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (349.188 KB)
|
DOI: 10.32662/gjgops.v1i2.340
<![CDATA[ABSTRACTUnderstanding of corruption is not only task for KPK, government officials, and members of Parliament. Public also needs to understand corruption as part of anti-corruption education. Students are one of the elements of society who need to gain an understanding of anti-corruption or integrity because of their early age. Research conducted by survey to students in Malang in certain limits managed to reveal students' understanding about corruption. This research presents an understanding of theoretical corruption and then looks at the extent to which respondents understand about corruption. Student's understanding and knowledge about corruption, corruption behavior, corruption-related actors to what was the most popular corruption case. In addition, the students also know about the institution authorized in conducting the act of corruption. However, for the respondents, the best institution in working to eradicate corruption is KPK. The results of this study also show that students 'understanding of corruption in Indonesia is related to students' obedience to school rules. The more students understand about corruption, the more obedient they are to school rules. ABSTRAKSIMemahami korupsi bukan hanya tugas KPK, pegawai pemerintah, dan anggota DPR. Masyarakat juga perlu memahami korupsi sebagai bagian dari pendidikan anti korupsi. Pelajar sebagai bagian dari masyarakat yang perlu memahami anti korupsi atau integritas sejak dini. Penelitian yang dilakukan melalui survey kepada pelajar di Kota Malang ini dalam batasan tertentu mampu mengungkalan persepsi pelajar mengenai korupsi. Pemahaman dan pengetahuan pelajar tentang korupsi, perilaku korupsi, dan aktor yang terjerat kasus korupsi yang paling populer. Bagi responden, institusi terbaik yang dapat memberantas korupsi adalah KPK. Hasil penelitian ini juga menunjukkan pemahaman pelajar terhadap koruspi di Indonesia berhubungan dengan kepatuhan pelajar terhadap peraturan sekola. Semakin pelajar memahami korupsi, semakin patuh mereka terhadap peraturan sekolah. ]]>
<![CDATA[Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal ]]>
<![CDATA[HABODDIN, MUHTAR]]>
<![CDATA[ Jurnal Studi Pemerintahan Vol 3, No 1 (2012): February 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (436.025 KB)
<![CDATA[The strengthening of identity politics in the local domains happens together with politicaldecentralization. Post-enactment of Law 22/1999, identity politics movements is more clearly . In fact,Many actors both local and national politics are consciously using this issue in the power-sharing.This research use literature review as method in analysis. Identity politics In Riau, CentralKalimantan, West Kalimantan and Irian Jaya, which is become the focus of this study, are show howstrength this issue. This issue used by political actors when dealing with other political entities.]]>
<![CDATA[KONFLIK PARTAI: PERBANDINGAN ANTARA PKB DAN PDIP ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Governance Vol 1 No 2 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (258.965 KB)
<![CDATA[Tulisan ini menfokuskan diri pada kajian konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Studi perbandingan ini menarik, bukan saja karena jumlahnya masih kurang dilakukan tetapi juga memberikan ruang yang cukup luas dalam mendalami anatomi konflik yang terjadi di PKB maupun di PDIP. Pada kedua partai ini tidak pernah lepas dari intrik dan konflik. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat model konflik. Pertama, konflik secara horizontal dimana yang terlibat dalam konflik ini adalah para petinggi partai politik. Konflik ini biasa terjadi pada saat pemilihan ketua umum partai. Kedua, konflik yang terjadi secara vertikal. Konflik senantiasa terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Implikasi yang ditimbulkan akibat konflik adalah terjadinya perpecahan di partai PKB maupun PDIP.]]>
<![CDATA[MASYARAKAT ADAT MELAWAN PERUSAHAAN: KASUS DI KALIMANTAN BARAT ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Governance Vol 2 No 1 (2011): Governance : Jurnal Ilmu Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana Universitas Islam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.021 KB)
<![CDATA[Tulisan ini menyoroti perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan di Kalimantan Barat.Menampilkan wacana ini menjadi penting karena akan memperkaya kajian akademik. Hasil penelusuran data menyebutkan bahwa ada dua pola perlawanan masyarakat adat terhadap perusahaan yakni pola damai dan pola kekerasan. Kedua pola ini dilakukan tetapi hasilnya belum maksimal. Hal ini terjadi karena masyarakat adat banyak kalahnya di satu sisi, sementara pihak perusahaan banyak menangnya. Terlepas dari apapun hasilnya, perlawanan masyarakat adat ini patut untuk dicatat dan didokumentasikan dalam lembaran sejarah.]]>
<![CDATA[SIRKULASI ELITE LOKAL DI BANTAENG ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.926 KB)
|
DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.01.4
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan keberhasilan kalangan massa dalam meraih kekuasaan kepala daerah. Nurdin Abdullah merupakan bagian dari massa yang berhasil mengalahkan keluarga petahana pada pilkada 2008-2013 dan tidak memiliki relasi kuasa dengan elite politik bentukan Orde Baru. Keberhasilan Nurdin Abdullah meraih kekuasaan bisa dimaknai jatuhnya elite lama dari keluarga petahana dan bangkitnya elite politik baru dalam kekuasaan. Peristiwa jatuhnya keluarga petahana menandakan kebangkitan politik massa di Bantaeng. Dalam teori elite politik disebut sirkulasi elite. Dalam konteks politik Bantaeng, sirkulasi elite terjadi dari massa menjadi elit politik yang memerintah. Fenomena ini merupakan pukulan bagi elite politik petahana karena dikalahkan oleh massa dalam pilkada langsung. Sistem pemilu seperti Pilkada telaah memberikan kesempatan politik kepada Nurdin Abdullah untuk menang dalam pertarungan kekuasaan kepala daerah yang langsung, damai, dan demokratis. Pilkada langsung merupakan instrumen yang dipercaya untuk menjalankan proses sirkulasi elite politik di tingkat lokal. Terpilihnya Nurdin Abdullah sebagai elite politik yang memerintah menjelaskan kepada masyarakat bahwa siapa pun boleh menjadi kepala daerah dan keluarga petahana bisa dikalahkan dalam pilkada langsung. Selain itu, kemenangan Nurdin Abdullah dalam pilkada secara tidak langsung telah membantah argumentasi yang mengatakan bahwa pilkada langsung telah dimonopoli oleh elite-elite politik lama. ]]>
<![CDATA[Merayakan Inovasi Daerah ]]>
<![CDATA[Haboddin, Muhtar]]>
<![CDATA[ Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Makalah ini sengaja mengangkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi pemerintahan. Berbagai terobosan dan inovasi sudah dihasilkan oleh pemimpin daerah. Kesemua terobosan dan inovasi itu sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan, baik dari lembaga pemerintah, lembaga donor maupun lembaga swasta. Apresiasi dan penghargaan berbagai lembaga merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam merayakan dan membumikan terobosan dan inovasi yang notabene menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Keberhasilan ini merupakan cara kerja governability. Dalam perspektif governability memadukan antara kapasitas teknokratik dan kapasitas politik dalam mendorong inovasi dalam bentuk perbaikan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.]]>
