cover
Contact Name
Sukendar
Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id
Phone
+628122416324
Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA
ISSN : 20858884     EISSN : 28295889     DOI : https//doi.org/10.30999
Core Subject : Social,
Media Justitia Nusantara (MJN) is a journal that intends to publish most quality research papers in the fields of law or criminology and social justice studies. The journal is keen to present relative overview of law, system-wide trends and problems on law, crime and justice throughout the world. Journal provides a medium for social scientists to report research findings with respect to crime and justice through innovative and advanced methodologies. The Journal encourages in submission of articles, research notes, and commentaries and also invites papers based on empirical research, theoretical analysis and debate, and policy analysis and critique that centre on crime and broadly defined justice-related topics in an international perspective.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 4 Documents
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2022): September 2022" : 4 Documents clear
Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisata atas Kecelakaan Juwita Eka Widhiawati; Sri Maharani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2539

Abstract

Penyelenggaraan pengangkutan umum oleh perusahaan jasa bus pariwisata tentu tak selamanya berjalan dengan baik. Dalam penyelenggaraannya dimungkinkan terjadi kecelakaan. Hal tersebut tentu merugikan pihak penumpang bus tersebut yang dalam hal tersebut menjadi korban kecelakaan. Adanya persitiwa tersebut, tentu piha korban melekat untuk mendapatkan ganti rugi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali mengenai efektivitas hukum dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap penumpang sebagai korban kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan bus pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di PT. Frizha Yulmi Sejahterah. Hasil penelitia menunjukkan bahwa ganti rugi pada dasarnya wajib diberikan oleh pihak perusahaan penyelenggara pengangkutan bersamaan dengan pihak asuransi yang sebelumnya telah bekerja sama. Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi masi ditemui adanya keterlambatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undagan yang ada. Hal ini berujung pada belum terwujudnya perlindungan hukum represif terhadap korban.
Implementasi Restorative Justice sebagai Penegakan Hukum oleh Pihak Kejaksaan pada Tindak Pidana Penggelapan Tsania Manzil Assolich; Adhitya Widya Kartika
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2540

Abstract

Restorative justice merupakan perwujudan penegakan hukum dengan melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum lainnya yang mengutamakan nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum dimasyarakat. Restorative justice tidak berfokus pada sanksi pidana, namun lebih berfokus pada pemenuhan hak korban sekaligus masyaarakat akibat tindakan pelaku. Kejaksaan sebagai penegak hukum melekat wewenang untuk dapat melaksanakan restorative justice dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara yang tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum sebagaimana Pasal 140 Ayat (2)a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali implementasi restorative justice oleh pihak kejaksaan dengan menghentikan penuntutan dalam perkara tindak pidana penggelapan, hingga pada akhirnya dapat memperhatikan sisi efektivitas hukumnya. Metode penelitian ini ialah menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait mekanismenya, namun masih ditemukan adanya faktor penghambat dari sisi internal maupun eksternal yang berujung ditolaknya restorative justice tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik dalam implementasinya, yang mana dapat berdampak pada nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban. Penerapan restorative justice dengan ini perlu dimaksimalkan.
Mediasi oleh Mediator Non Hakim sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Cerai Talak Reninta Mayang Sari; Sri Maharani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2574

Abstract

Cerai talak yang dimohonkan oleh pihak suami, pada dasarnya hal tersebut jangan sampai terjadi. Hal itu karena pihak suami yang memimpin rumah tangganya seharusnya dapat membina dengan baik sekaligus mempertahankan rumah tangganya, bukan justru memohon cerai. Cerai talak ketika tak bisa dihindarkan oleh pihak suami dan kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan, sejatinya masih bisa dicegah dengan dilakukannya mediasi. Mediasi dapat dipimpin oleh mediator non hakim salah satunya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam upaya pencegahan terjadinya cerai talak. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian didapati bahwa prosesur mediasi cerai talak pada lokasi penelitian sebagian besar telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun kepastian hukumnya belum terwujud dengan baik, karena adanya beberapa ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan dan pemberian arahan dari mediator non hakim. Selain itu keberadaan mediator non hakim justru memberatkan pihak yang akan bercerai, dengan adanya biaya untuk mediator yang harus dibayarkan. Mediasi terkait cerai talak dalam realitanya di Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2022 menunjukkan ketidakberhasilan, mengingat adanya permohonan cerai talak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan terdapat perkara yang justru tidak dimediasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Luthfi Gama Albarik
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2454

Abstract

Unsur pegawai negeri Roda penggerak dalam mesin pemerintahan negara harus berputar guna memenuhi amanatnya serta menjaga kehormatan dan nama baik negara di mata warganya. Pegawai negeri yang dapat diandalkan, beretika, dan kompeten memiliki keterampilan dan motivasi untuk memperbaiki masalah mendasar yang menghalangi mereka untuk melakukan yang terbaik. Disiplin tempat kerja, termasuk kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dan prosedur, kemauan untuk mengambil tanggung jawab, dan produktivitas yang tinggi adalah semua bidang yang perlu diperkuat. Peran PNS sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang luhur.

Page 1 of 1 | Total Record : 4