Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDY ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAH SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF ) Baherman Baherman
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3751

Abstrak Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Upaya administratif merupakan penerapan atau implementasi dari negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menitiberatkan pada asas gotong royong, yang mana asas gotong royong diderivasi melalui asas kerukunan dan musyawarah. Sehingga upaya administratif merupakan penerapan dari asas kerukunan dan musyawarah, yang menganggap bahwa peradilan merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kedua apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, ketiga bagaimana tenggang waktu mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah adanya Upaya Administratif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa Tata Usaha Negara.Kata Kunci : Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi Pemerintahan. AbstractEnacted of Act Number 30 of 2014 on Government Administration leads the change of administrative court system in Indonesia. One of these change related to administrative effort. Administrative effort was application or implementation of Pancasila legal state. Pancasila legal state focus on the principle of mutual cooperation (gotong royong), which the mutual cooperation derived from harmony and deliberation. Thus administrative effort was aplication of harmony and deliberation principles, thought that judicial is the last effort to solve the problem. This research try to analyze the concept of administrative effort and it implementation at the court. Legal issues in this research is: first, do administrative effort must be taken before sues to administrative court; and second, whether original administrative decision or edministrative effort decision that used as an dispute object when apply a administrative lawsuit to administrative court. Expected of this research can be found a norm that can be provides legal protection for the people especially in administrative dispute.Keywords : Administrative Efforts, State Administrative Courts, Decisions.

LEGALISASI STATUS ANAK DI LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG NASAB ANAK DI LUAR NIKAH (RESPON TOKOH AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN) Dodi Irawan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3756

Abstrak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah di atas banyak menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda tak terkecuali tokoh agama yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana respon tokoh agama Bengkulu Selatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak di luar nikah. Metode penelitian adalah metode penelitian hukum empiris. Melalui pengumpulan data primer yang dihasilkan dari wawancara kepada tokoh agama Bengkulu Selatan dan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan mengutif buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian bahwa kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sah dalam pandangan agama, yaitu sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, maka tidak sah secara formil. Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-IIIV/2010 tentang Nasab Anak di luar nikah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya disamping itu dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama Bengkulu Selatan terbagi menjadi 2 pendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Pendapat yang setuju bahwa putusan MK merupakan merupakan suatu terobosan hukum yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri. Sedangkan pendapat yang tidak setuju dengan adannya putusan MK tersebut bahwa akan mengancam kesucian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan.Kata Kunci: Nasab Anak di Luar Nikah AbstractThe decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the Scriptures of Children outside of Marriage has generated many different views, including religious figures in South Bengkulu Regency. The problem in this research is how the position of children outside of marriage according to the laws and regulations in Indonesia and how the response of South Bengkulu religious leaders to the Constitutional Court decision Number 46 / PUU-VIII / 2010 regarding the lineage of children outside of marriage. The research method is an empirical legal research method. Through the collection of primary data generated from interviews with religious leaders of South Bengkulu and secondary data by reading, studying, recording and typing literature books related to the issues raised. The result of the research shows that the position of children outside of marriage according to the laws and regulations in Indonesia is legal in the view of religion, that is, materially valid, but because it is not registered either at the Office of Religious Affairs (KUA) or at the Civil Registry, it is not formally valid. However, since the issuance of the Constitutional Court No. 46 / PUU-IIIV / 2010 concerning the Nasab of children out of wedlock, which states that children outside of marriage have a civil relationship with their mother and their mother's family as well as with men as their father which can be proven based on science and technology or other evidence, then Children born out of wedlock have a civil relationship with their biological father. In addition, in responding to the Constitutional Court's decision regarding the lineage of children out of wedlock, South Bengkulu religious leaders are divided into 2 opinions, there are those who agree and disagree. The opinion that agrees is that the Constitutional Court's decision is a legal breakthrough that provides legal guarantees and protection to the wife and child from a sirri marriage. Meanwhile, the opinion that does not agree with the existence of the Constitutional Court's decision is that it will threaten the sanctity of the marriage institution as if it legalizes sirri marriage, cohabitation (samen laven), and adultery.Keywords: Scriptures of Children Out of Marriage

COVID 19 DALAM PERSFEKTIF FIQIH (STUDI KASUS TRAPI COVID TENTANG KEBERSIHAN) Sahmiar Pulungan
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3752

Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah untuk menjawab persoalan terhadap musibah yang menimpa dunia pada umumnya, khususnya Indonesia dengan adanya pandemi covid 19. Pandangan Islam menyatakan bahwa menjaga kebersihan agar tidak terserang penyakit adalah upaya terbaik. Banyak ayat dan hadis menganjurkan agar memperhatikan kebersihan, baik secara khusus atau yang terkait langsung dengan syarat sahnya ibadah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Instrument penelitian ini adalah hadis, al-quran, kitab-kitab fikih. Menurut kedokteran, cara yang paling baik untuk mengobati penyakit berjangkit dan penyakit-penyakit lainnya adalah adalah dengan cara menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan adalah suatu langkah untuk mengantisipasi diri dari terkena penyakit termasuk pandemi covid 2019. Sesungguhnya antisipasi lebih baik dari mengobati.Kata kunci: Fiqh, Covid 19, KebersihanAbstract:The purpose of this paper was to answer the problem of the disaster came to the world in general, especially Indonesia with the covid pandemic 19, in line with that view according to Islamic perspective that maintaining cleanliness is the best effort so we will not be attacked by disease. Many verses and traditions suggest paying attention to cleanliness, either specifically or directly related to the legal requirements for worship. This study uses a qualitative method with a library research approach. The instrument of this research was Hadith, Al-Qur'an, Fiqh Books. According to medicine, the best way to treat infectious diseases and other diseases was to maintain cleanliness. The health solution to overcome cobid 19 was to keep cleanliness. Maintaining cleanliness was a step to anticipate from getting sick, including the covid pandemic 2019. Indeed, anticipation is better than cure.Keywords: Fiqh, Covid 19, Cleaness

TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM KELUARGA ISLAM SYEKH NAWAWI AL-BANTANI KE DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Suwarjin Suwarjin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3807

AbstrakSejak Indonesia merdeka, transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional telah menjadi cita-cita hukum umat Islam Indonesia. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Karena itu hukum yang mengatur urusan mereka harus sejalan dengan keyakinan agama mereka. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selama kemerdekaan hingga sekarang telah diundangkan sejumlah undang-undang yang merepresentasikan kebutuhan hukum mereka, seperti Undang-Udang Perkawinan, undang-undang zakat, udang-undang haji, udang-undang perbankan Syari’ah dan undang-undang Jaminan Produk Halal. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut kitab-kitab fikih menjadi bahan hukum pimer dalam perumusan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut. Selain dalam bentuk undang-undang, produk hukum yang sangat penting dalam praktik hukum di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam ditransformasikan dari kitab Syarh Uqūd al-Lujain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain, karya Syekh Nawawi al-Bantani. Kitab ini dikaji di pesantren-pesantren sejak lebih dari seratus tahun lalu, karena itu pengaruhnya dalam praktik hukum keluarga Muslim tradisional sangat besar. Namun, akhir-akhir ini kitab tersebut banyak digugat sejumlah pegiat gender, karena dipandang mengandung bias gender. Penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu: (1) Konstruksi pemikiran hukum keluarga Islam dari Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Syarh Uqūd al-Lujain dan (2) pengaruh pemikirannya tersebut dalam serapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan Sejarah Pemikiran, diperoleh kesimpulan: (1) Konstruksi pemikiran hukum Keluarga Islam al-Bantani bercorak tradisional. Konstruksi pemikirannya mencerminkan genealogi pemikiran yang berkembang pada masanya. (2) Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat 4 pasal yang terdiri dari 10 ayat diserap langsung dari kitab Syarḥ‘Uqūd al-Lujain karya al-Bantani. Kata Kunci: Syekh Nawawi al-Bantani, Transformasi, Kompilasi Hukum Islam. AbstractSince Indonesia's independence, the transformation of Islamic law into a national legal system has been the ideal of Indonesian Muslim law. This is consistent with the fact that the majority of Indonesia's population is Muslim. Therefore the laws governing their affairs must be in line with their religious beliefs. To realize these ideals, during independence until now a number of laws that represented their legal needs had been enacted, such as the Marriage Shrimp Law, the Zakat Law, the Hajj Law, the Shari'ah Banking Law and the Law on Sharia Banking. Halal Product Guarantee. In the drafting of these statutory regulations the fiqh books become the primary legal material in the formulation of articles of the statutory regulations. Apart from being in the form of laws, a very important legal product in legal practice in Indonesia is the Compilation of Islamic Law. Compilation of Islamic Law into material law within the Religious Courts based on Presidential Instruction number 1 of 1991. A number of articles in the Compilation of Islamic Law were transformed from the book Syarh Uqūd al-Lujain fī Bayān Ḥuqūq al-Zaujain, by Syekh Nawawi al-Bantani. This book has been studied in Islamic boarding schools for more than a hundred years, therefore its influence in the practice of traditional Muslim family law is enormous. However, recently the book has been challenged by a number of gender activists, because it is considered to contain gender bias. This study discusses two problems, namely: (1) The construction of Islamic family law thought from Syekh Nawawi al-Bantani in the book Syarh Uqūd al-Lujain and (2) the influence of his thoughts on the uptake of the Compilation of Islamic Law in Indonesia. By using the Historical Thought approach, the following conclusions can be drawn: (1) The construction of the legal thought of the Islamic family of al-Bantani is a traditional style. The construction of thought reflects the genealogy of thought that developed in its time. (2) In the Compilation of Islamic Law, there are 4 articles consisting of 10 verses which are taken directly from the book Syarḥ'Uqūd al-Lujain by al-Bantani. Keywords: Syekh Nawawi al-Bantani, Transformation, Compilation of Islamic Law.

SIMBOL-SIMBOL AGAMA DALAM PROSES PEMILIHAN LEGISLATIF DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 (STUDI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM) Muhammad Iqbal
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3753

Abstrak Simbol agama banyak digunakan dalam pemilihan umum legislatif, simbol-simbol agama yang digunakan tujuanya adalah untuk mencari simpat partisipan. simbol agama adalah gejala atau penanda yang digunakan manusia untuk menunjukan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama. Turner (1966) menyebutkan bahwa realisme simbol agama. Rumusan penelitian Bagaimana simbol-simbol agama dalam proses pemilihan legislatif yang telah diselenggarakan ?. Apakah simbol-simbol agama dalam proses Pemilihan Legislatif Di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 bertentangan Studi undang-undang republik indonesia No 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum?. Jenis Penelitian ini Kualitatif Pengumpulan data menggunakan teknik penelitian lapangan pengumpulan data menggunakan untuk memutuskan ke arah mana penelitian ini dengan cara mewawancara informan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bahasa, kalimat agama dan simbol-simbol agama dalam proses Pemilihan Legislatif di Provinsi Bengkulu Tahun 2019 (Studi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017) tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-undang dalam pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019. Kata Kunci : Simbol-simbol agama, Pemilihan Legislatif dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017AbstractReligious symbols are widely used in legislative elections. Religious symbols are used for the purpose of seeking the sympathy of participants. Religious symbols are symptoms or markers used by humans to show the existence and characteristics of a religion. Turner (1966) states that realism is a religious symbol. Research formulation What are the religious symbols in the legislative election process that has been held? Do the religious symbols in the Legislative Election process in Bengkulu Province in 2019 contradict the study of the Republic of Indonesia Law No. 07 of 2017 on general elections? This type of research is qualitative. Data collection uses field research techniques. Data collection uses to decide which direction this research is going by interviewing informants. This research concludes that the use of language, religious sentences and religious symbols in the Legislative Election process in Bengkulu Province in 2019 (Study of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2017) concerning General Elections does not contradict the law in the implementation of the 2019 simultaneous elections. Keywords: Religious symbols, Legislative Elections and Law Number 17 of 2017

KONSEP PERWALIAN PERNIKAHAN ANAK ZINA DALAM TATANAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG Mawardi Mawardi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3808

Abstrack Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya akhir-akhir ini anak lahir di luar nikah atau anak zina. Hal ini disebabkan oleh masih adanya yang menyalahkan gunakan perkawinan dengan menodai makna dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan seks di luar nikah yang berakibat rusaknya sebuah perkawinan sehingga menimbulkan permasalahan yang mana di sebut perkawinan wanita hamil di luar nikah kemudian dapat menimbulkan permasalahan baru yaitu dengan status anak mereka yang dapat menimbulkan perselisihan dalam lingkungan masyarakat pada umumnya ataupun para ahli hukum mengenai status anak tersebut sah atau tidak sahnya perkawinan tersebut dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan perwalian. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun MK telah memutuskan hubungan perdata antara anak zina dengan ayah biologisnya, namun masalah perwaliannya dalam pernikahan anak zina tidak secara tegas disebutkan dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian anak zina sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini (Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974), tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena anak zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka dari ayah biologisnya anak tersebut tidak memiliki hak apapun yang bisa diperolehnya, karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidak memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Dari sinilah anak zina tidak memperoleh hak-hak materil dan moril dari ayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anak perempuan dan hak saling mewarisi. Kata kunci : status perwalian, anak zina, KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 AbstrackThis research is motivated by the recent rise of children born out of wedlock or adultery. This is due to the fact that there are still those who blame the use of marriage by tarnishing the meaning and purpose of marriage itself by committing adultery or having sex outside of marriage which results in damage to a marriage causing problems which are called marriage of pregnant women out of wedlock which can then cause problems. new, namely the status of their child which can cause disputes in the community in general or legal experts regarding the status of the child whether the marriage is valid or not valid, especially in relation to guardianship. The results of the study show that although the Constitutional Court has severed the civil relationship between the adulterous child and the biological father, the issue of guardianship in the marriage of an adulterous child was not explicitly stated in the marriage. Thus, adultery children in line with Indonesian national law so far (Article 43 paragraph (1) Law No.1 of 1974), do not have rights from their father. Because an adulterous child only has a relationship with his mother, from his biological father the child does not have any rights that can be obtained, because legally, both religious law and national law, he does not have blood ties (nasab) with a male who is his biological father. This is where the adulterous child does not get material and moral rights from his father, such as maintenance rights, living rights, marriage guardianship rights for girls and mutual inheritance rights. Keywords: guardianship status, adultery, KHI and Law Number 1 Year 1974

ETIKA KERJA DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ISLAM Khairiah Khairiah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3742

AbstrakTujuan penulisan ini ingin mendeskripsikan tentang etika kerja masa pandemi Covid-19 dalam perspektif Islam. Metode menggunakan pendekatan kualitatif deskripsi. Tolak ukur dalam penulisan ini hasil dari perilaku kerja secara optimal seperti kualitas, efektif, efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan terkait tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya seperti merencanakan program kerja, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pekerjaan masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika kinerja selama pandemi Covid-19 menjadi menurun, terlihat masalah etika kerja masa pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan, terjadi dalam bentuk kegelisahan, stress, kelelahan, penyimpangan perilaku kerja, hingga penurunan tanggungjawab, efektifitas dan efisiensi kinerja, terjadi kegelisahan dan sulitnya orang tua memfasilitasi anak belajar secara daring, terjadi krisis kolaborasi antara orang tua dan tenaga pendidik, terjadi gap dan tidak meratanya pendidikan, pembelajaran tidak optimal, dikarena pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga menurunnya mutu pendidikan, makalah ini mengusulkan perlu perubahan etika kerja,ideology pendidikan for all secara daring yang mengarah pada penyediaan iklim yang kondusif bagi munculnya berbagai pendekatan untuk meningkatkan etika kerja selama masa pandemi Covid-19. Etika kerja mengarah kepada penyediaan iklim yang kondusif bagi munculnya berbagai pendekatan untuk meningkatkan etika kerja. Etika kerja berasal dari nilai dan prinsip yang dianut dalam dunia pendidikan, seperangkat praktik moral yang membedakan antara hal yang benar dan yang salah dan etika sebagai penentu dan arahan bagi seseorang dalam berperilaku dalam pekerjaan.Kata Kunci: Etika, Kinerja, E-performance, SARS-Covid 19 AbstractThe purpose of this paper is to describe the work ethic of the Covid-19 pandemic in an Islamic perspective. The method uses a descriptive qualitative approach. The benchmarks in this paper are the results of optimal work behavior such as quality, effectiveness, efficiency in carrying out work related to main tasks, functions and responsibilities such as planning work programs, implementing, evaluating and following up on work results during the Covid-19 pandemic. The results show that performance ethics during the Covid-19 pandemic has decreased, it can be seen that work ethic problems during the Covid-19 pandemic in the world of education occur in the form of anxiety, stress, fatigue, deviations in work behavior, to decreased responsibility, effectiveness and efficiency of performance. anxiety and difficulty for parents to facilitate children's learning online, there is a crisis of collaboration between parents and educators, there is a gap and unequal education, learning is not optimal, because learning is carried out online, thus decreasing the quality of education, this paper proposes a change in work ethics , the ideology of education for all online which aims to provide a conducive climate for the emergence of various approaches to improve work ethics during the Covid-19 pandemic. Work ethics leads to providing a conducive climate for the emergence of various approaches to improve work ethics. Work ethics comes from the values and principles adopted in the world of education, a set of moral practices that distinguish between right and wrong things and ethics as a determinant and direction for someone to behave at work.Keywords: Ethics, Performance, E-performance, SARS-Covid 19

WACANA PENGUBURAN SECARA BERDIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Efrial Susanto
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3754

Abstrak Untuk mengatasi krisis lahan pemakaman di kota-kota besar maka salah satu solusinya adalah dengan merubah tatacara peletakkan jenazah di dalam kubur pada prosesi pemakaman yaitu di letakkan secara berdiri, tidak di baringkan seperti biasanya. Apa yang menjadi sebab adanya wacana penguburan secara berdiri di pemakaman kota-kota besar?. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri?. Untuk mengetahui apa permasalahan-permasalahan pemakaman yang terjadi di kota-kota besar. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penguburan secara berdiri. Jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian library research yaitu penelitian yang menggunakan buku dan literatur sebagai objek utama. Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian menyimpulkan Penyebab adanya wacana penguburan secara berdiri adalah Perkembangan penduduk, dan tingkat kematian yang tinggi yang tidak di barengi dengan ketersediaan lahan pemakaman serta prosesi pemakaman yang biasa dilakukan membuat tanah makam semakin hari semakin menipis. Penguburan secara berdiri boleh dilakukan bila kondisi pemakaman tersebut sudah dalam keadaan sulit dan darurat, berdasarkan dalil istihsan bidharurah, kaedah fiqhiyyah Ad-Dhararu Yuzalu (Kemudharatan dihilangkan) dan kaedah fiqhiyyah Ad-Dharurat Tubihu al-Mahzhurat (darurat itu membolehkan larangan).Kata kunci : Penguburan Berdiri, Hukum Islam AbstractTo overcome the burial land crisis in big cities, one solution is to change the procedure for placing the body in the grave during the funeral procession, which is to put it standing up, not lying down as usual. What are the reasons for the discourse on standing burials in the cemeteries of big cities? How does Islamic law review standing burials? To find out what funeral problems that occur in big cities. To find out how Islamic law reviews stand for burial. This type of research is in the form of library research, namely research using books and literature as the main object. This research was designed in the form of library research (library research). The results of the research conclude that the cause of standing burial discourse is population development, and a high mortality rate which is not accompanied by the availability of burial land and funeral processions that are usually carried out making the burial ground increasingly depleted. Standing burial may be carried out when the condition of the burial is already in a difficult and emergency situation, based on the proposition of bidharurah istihsan, the ad-Dhararu Yuzalu fiqhiyyah principle (Kemudharatan is removed) and the ad-Dharurat law of fiqhiyyah Tubihu al-Mahzhurat (emergency allows prohibition).Keywords: Standing Burial, Islamic Law

ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL) Rahma Nengsih
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3743

AbstrakPermasalahan dalam bidang pelayanan administrasi publik yang sering diisukan dapat lahir sebagai dampak dari penerbitan Sertipikat Hak Milik[1]. Pada dasarnya, pelayanan SHM memiliki mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun kenyataannya belum optimal dilaksanakan dan belum mampu melindungi kepentingan masyarakat. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam memutuskan perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Bagaimana argumentasi hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu dalam memutus perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL;. Untuk mengetahuiargumentasi hukum terhadappertimbangan Majelis Hakim PTUNBengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berbentuk penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan studi kasus (case study approach) di mana peneliti mengkaji aspek yang diteliti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Putusan PTUN Bengkulu. Adapun hasil penelitian bahwa Majelis Hakim menggunakan beberapa argumentasi yuridis sebagai dasar pijakan interpretasi hukumnya, yaitu: Asas Dominus Litis,Klausul Alternatif Konjungsi, Asas Kecermatan dalam AUPB, Pembuktian Frontal, Orbiter Dicta dan Ratio Decidendi, serta Hubungan Antar Peristiwa. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, Majelis Hakim PTUN dapat mengeluarkan beberapa pertimbangan yang akhirnya dapat dikonversi menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraacht).Kata kunci : Argumentasi hukum, pertimbangan hakim, putusan perkara dan pencabutan AbstractProblems in the field of public administration services that are often raised may arise as a result of the issuance of Freehold Certificate. Basically, SHM services have a mechanism that has been regulated in government regulations such as Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, but in reality it has not been optimally implemented and has not been able to protect the interests of the community. What was the basis for the consideration of the Bengkulu PTUN Judges in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? What are the legal arguments against the consideration of the Bengkulu PTUN Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? To find out the basis for the consideration of the Panel of Judges of the Bengkulu State Administrative Court in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL; To find out the legal arguments against the considerations of the PTUNBengkulu Panel of Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL. This type of research used in this research is qualitative research in the form of normative legal research. The approach to be taken is the statue approach and the case study approach in which the researcher examines the aspects under study with reference to the laws and regulations and the Bengkulu State Administrative Court Decision. The results of the research show that the Panel of Judges uses several juridical arguments as the basis for their legal interpretation, namely: Dominus Litis Principle, Alternative Conjunction Clause, Accuracy Principle in AUPB, Frontal Proof, Orbiter Dicta and Decidendi Ratio, and Relationship Between Events. Based on these arguments, the PTUN Panel of Judges can issue several considerations which can eventually be converted into a decision with permanent legal force (inkraacht).Keywords: legal argumentation, judge consideration, case verdict and revocation

ANALISIS PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH (STUDI DI KANTOR NOTARIS KOTA BENGKULU) Rizfitriani Alamsyah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v5i2.3755

Abstrak Pembagian harta warisan berdasarkan hukum Kewarisan Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, pada kenyataannya ada masyarakat Bengkulu yang melakukan pembagian warisan dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan kesepakatan bersama antara ahli waris, kemudian dibuatlah Akta nya di hadapan Notaris. Adapun rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pembagian harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan akta yang dibuat dihadapan notaris?, 2) Bagaimana kedudukan akta pembagian warisan yang dibuat dihadapan notaris perspektif Sadd Adz-Dzari'ah?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (Documentation). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa, 1) Ahli waris dalam membagi harta peninggalan tersebut tidak menggunakan sistem kewarisan Islam tetapi dibagi secara kekeluargaan yaitu dengan cara masing-masing pihak saling bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah kewarisan yang dihadapi. 2) Pelaksanaan pembagian warisan secara kekeluargaan, bukan dimaksudkan untuk menghindar dari furudhul muqaddarah (bagian yang sudah diatur jelas dalam nash),tetapi tidak lain demi kemaslahatan bagi semua ahli waris dan menghindari kemudharatan. Untuk mencegah terjadinya kemudharatan tersebut, maka dibuatlah Akta Pembagian Waris di hadapan notaris. Sehingga dalam perspektif sadd adz dzari’ah, kedudukan pembuatan akta pembagian waris hukumnya sunnah.Kata kunci : Warisan, Akta Notaris, Sadd Adz-Dzari’ah.AbstractThe distribution of inheritance based on Islamic inheritance law is an obligation that must be carried out, because this is a form of faith and piety to Allah and His Messenger. However, in fact there are Bengkulu people who do the distribution of inheritance using the principle of kinship and mutual agreement between heirs, then the Deed is made before the Notary. The formulation of the problem in this research are: 1) How is the distribution of inheritance made by the heirs based on the deed made before the notary perspective of Sadd Adz-Dzari'ah?, 2) What is the position of the inheritance distribution deed made before the notary perspective of Sadd Adz-Dzari’ah?. This type of research is library research. Data collection techniques using the Document Method. The conclusion states that, 1) The heirs in dividing the inheritance do not use the Islamic inheritance system but are divided in a family manner by means of each party discussing each other looking for a way out of the inheritance problem being faced. 2) The implementation of the distribution of inheritance in a family, not intended to avoid furudhul muqaddarah (the part that is clearly set out in the text), but is nothing but for the benefit of all heirs and avoid kemudharatan. To prevent this kemudharatan, then made the Deed of Inheritance before the notary public. So in the perspective of sadd adz dzari'ah, the position of making the deed of distribution of legal inheritance is sunnah.Keywords: Inheritance, Notarial Deed, Sadd Adz-Dzari'ah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA