cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686253X     DOI : http://dx.doi.org/10.29300/qys
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER" : 12 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus di Desa Sengkuang Jaya Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma) Suci Astria
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5405

Abstract

Abstract: The formulation of this research is What are the substance of the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program, What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program), How is the implementation of the Ministerial Regulation Social Affairs Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program from the Maslahah Mursalah Perspective. This type of research is field research (field research) with a qualitative approach. The results of the research substance from the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program are in accordance with the main content of this program reducing numbers and breaking the poverty chain, improving the quality of human resources, and changing welfare-enhancing behavior. The supporting and inhibiting factors for the implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning are the assistance from the social service, the existence of complete data and adequate road access to reach the homes of residents and schools that receive, while the obstacle is the lack of human resources and sometimes there are some technical problems during disbursement. Implementation of the Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 concerning the Family Hope Program Perspective of Maslahah Mursalah This family of hope program has become a benefit for the people of Sengkuang Jaya Village by using the maslahah mursalah theory in order to provide an illustration that a rule made will contain a benefit for the community which prioritizes the interests of maslahah al-ammah.Keywords: Minister of Social Affairs Regulation Number 1 2018, Family Hope Program, Maslahah Mursalah Perspective Abstrak : Rumusan penelitian ini adalah Apa saja substansi dari implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), Bagaimana impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) pendekatan kualitatif. Hasil penelitian substansi dari implementasi Peraturan Menteri  Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan isi pokok dari program ini mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningktkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peningkatan kesejahteraan. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang adalah adanya pendampingan dari dinas sosial, Adanya data yang lengkap dan akses djalan yang telah memadai untuk menjangkau rumah warga dan sekolah yang penerima PKH, sedangkan penghambatnya adanya kurangnya sumber daya manusia dan terkadang ada beberapa kendala secara teknis pada saat melakukan pencairan. Impelementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Maslahah Mursalah Program keluarga Harapan ini sudah menjadi sebuah kemaslahatan bagi masyarakat Desa Sengkuang Jaya dengan menggunakan teori maslahah mursalah agar dapat memberikan gambaran bahwa suatu aturan dibuat akan mengandung sebuah maslahat bagi masyarakat yang mana lebih mengutamakan kepentingan maslahah al-ammah.Kata Kunci : Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH), Perspektif Maslahah Mursalah
PELAKSANAAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2010 TERHADAP FUNGSI DAN PERAN SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Analisis Di Polsek Ratu Samban Kota Bengkulu) Ujang Risuldi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5410

Abstract

 Abstrak: Rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 di Kepolisian Sektor Ratu Samban di masa pandemi Covid -19. Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi  pelaksanaan fungsi dan peran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan : pertama, sentra pelayanan terpadu Kepolisian Sektor Ratu Samban sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 menjalankan fungsi antara lain pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain penanganan tempat kejadian perkara meliputi tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan pengolahan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas, pelayanan melalui telepon, pesan singkat, faksimili, internet (jejaring sosial), dan surat. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Jenis layanan yang diberikan di adalah penanganan tempat kejadian perkara, pengaturan jalan dan pengawalan lalulintas dan pelayanan administrasi. Kedua, sentra pelayanan terpadu Polsek Ratu Samban berperan sebagai : pertama, instrumen penegakan hukum pendukung mencegah penyebaran penyakit dan instrument edukasi masyarakat. Ketiga, faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran sentra pelayanan kepolisian terpadu  Polsek Ratu Samban adalah pertama faktor pendukung fasilitas seperti gedung, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruang, Aparat sopan dan menarik, tempat parkir luas. Faktor penghambat terdiri dari keterbatasan jumlah personil dan kekurangan fasilitas kerja.Kata kunci : Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Peran dan Fungsi  Abstract: The formulations how is the implementation of the functions and roles of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 in the Ratu Samban Police Sector during the Covid-19 pandemic. Second, what factors affect the implementation of the function and role of the Integrated Police Service Center based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 22 of 2010 in providing services to the community during the Covid-19 pandemic. This type of research is juridical sociological. This study concludes: first, the integrated service center of the Ratu Samban Police Sector in accordance with the Regulation of the Chief of the Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010 carries out functions, including coordinating and providing assistance and assistance, including handling the scene of the case including the first action at the scene of the case and processing crime scene, road management and traffic control, telephone service, short message, facsimile, internet (social networking), and mail. Presentation of general information related to the public interest in accordance with the provisions of the legislation. The types of services provided are handling of crime scenes, road management and traffic control and administrative services. Second, the integrated service center of the Ratu Samban Police acts as: first, a supporting law enforcement instrument to prevent the spread of disease and an instrument for public education. Third, the factors that influence the implementation of the function and role of the integrated police service center of the Ratu Samban Police are the first factors supporting facilities such as buildings, cleanliness, tidiness and comfort of space, polite and attractive officers, spacious parking lots. Inhibiting factors consist of limited number of personnel and lack of work facilities.Keywords : Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 22 of 2010, Roles and Functions 
ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA Ahmadi Hamzah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5406

Abstract

Abstrak : Rumusan penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri dalam memutuskan membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Bagaimana Pandangan Hukum Administrasi atas Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Bagaimana Tinjauan Hak Asasi Manusia atas Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Kepustakaan (library research) Hasil penelitian Pertimbangan atas terbitnya surat keputusan bersama menteri yang mencakup instansi kementerian dan lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan memuat tiga aspek yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, Hukum Administrasi menilai pembubaran front pembela islam melalui Surat keputusan bersama menteri menyatakan tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang secara de jure dianggap bubar tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dengan hanya tidak diperpanjang status badan hukumnya yang secara de jure otomatis tidak diakui lagi legalitasnya sebagai badan hokum Pandangan Hak asasi manusia atas pembubaran front pembela islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri tersebut bahwa terhadap Hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat tidak boleh di larang karena menyangkut hak dasar warga Negara dalam Negara demokrasi namun disisi lain hak – hak tersebut harus dibatasi oleh hukum dan undang – undang   Atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Kata kunci: Yuridis, Pembubaran Front Pembela Islam. Abstract : The formulation of this research is how the legal considerations for the issuance of a Joint Ministerial Decree in deciding to dissolve the Islamic Defenders Front Community Organization. What is Administrative Law's View on the Dissolution of the Islamic Defenders Front Community Organization. How is the Human Rights Review on the Dissolution of the Islamic Defenders Front Community Organization. This type of research is normative juridical and library research. The results of the study. Consideration of the issuance of a joint ministerial decree covering the ministry and law enforcement agencies of the police and the prosecutor's office contains three aspects, namely philosophical, sociological and juridical aspects, Administrative Law assesses the dissolution of the Islamic defense front through a joint ministerial decree stating that it is not registered as a community organization which is de jure considered disbanded, it is in accordance with existing procedures and mechanisms with only the status of a legal entity not being extended which de jure automatically no longer recognizes its legality as a legal entity. the dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) based on the Joint Ministerial Decree that the rights of association, assembly, and expression of opinion should not be prohibited because it involves the basic rights of citizens in a democratic country, but on the other hand the rights This must be limited by laws and regulations or through court decisions that have permanent legal force.Keywords: Juridical, Dissolution of the Islamic Defenders Front
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Muhammad Muhammad
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5412

Abstract

Abstrak: Penelitian ini diadakan di Kota Arga Makmur dengan mengangkat permasalahan apa penyebab muncul anak jalanan di kota Arga Makmur dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap layanan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara terhadap anak jalanan di Kota Arga Makmur. Untuk menjawab permasalahan tersebut, jenis penelitian yang yuridis empiris. Data didapat melalui informan anak jalanan dan dinas sosial dengan mengunakan metode pengamatan, wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) penyebab munculnya anak jalanan di kota Arga Makmur disebabkan karena faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri (kemandirian), dan faktor budaya (kebiasaan), faktor orang tua. 2) Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya. Islam tidak pernah menyebutkan dan menyinggung tentang perbedaan gender dan jenis kelamin dari seorang anak. Maksudnya, semua anak mendapatkan porsi dan hak yang sama untuk dilindungi demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik dari segi fisik maupun mental dan sosialnya, hal ini sejalan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Bengkulu Utara dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak jalanan agar dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang telah terprogram, dengan cara; a) Melakukan pembinaan, b) melakukan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga pusat rehabilitasi untuk anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dalam kurung waktu tertentu, c) melaksanakan proses penguatan keluarga yang dilakukan secara terencana dan terarah melalui kegiatan bimbingan dan pelatihan keterampilan, d) melaksanakan bimbingan lanjutan untuk memonitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan, e) dibutuhkan peran serta masyarakat dalam memberi perlindungan hukuk kepada anak jalanan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Jalanan Abstract : This research was conducted in the City of Arga Makmur by raising the problem of what causes the emergence of street children in the city of Arga Makmur and how the Islamic family law review of the services of the North Bengkulu Regional Government for street children in the City of Arga Makmur. To answer this problem, the type of research is juridical empirical. Data obtained through street children informants and social services using the method of observation, in-depth interviews and secondary data collection, then after the data is obtained, material reconstruction is carried out by being analyzed in qualitative juridical ways with deductive and inductive methods. The results showed that 1) the cause of the emergence of street children in the city of Arga Makmur was due to economic factors, self-will (independence), cultural factors (habits), parents' factors. 2) In Islam street children are known as laqit, the North Bengkulu Government has provided maintenance and protection for street children so that all their daily needs can be fulfilled in a programmed manner, namely; a) Conducting coaching, b) providing further coaching by continuing to patrol in public places in the City of Arga Makmur, especially places where there are indeed many street children, c) carrying out social rehabilitation activities, d) carrying out the process of strengthening the family which is carried out in a planned and directed through guidance and skills training activities, e) carry out further guidance to monitor and evaluate performance results in a planned and continuous manner, f) community participation is needed so as not to give money to street children.Keywords: Legal Protection, Street Children
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Deriska Wulanda Putri
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5407

Abstract

Abstrak : Di dalam hukum Islam hubungan antara pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan maqasyid Alsyariah adalah melalui pendaftaran tanah, hak-hak warga negara untuk melindungi bendanya berupa tanah dapat terwujud dan itu juga merupakan tujuan dari maqasyid Al-Syariah yang hendak dicapai. Dijelaskan di dalam tulisan ini, bagaimana pelaksanaan PTSL, bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dalam PTSL, dan bagaimana Perspektif hukum islam terhadap Pelaksanaan PTSL dan kepemilikan hak atas tanah. Guna mempercepat proses pendaftaran tanah di Indonesia, dikeluarkanlah terobosan baru yaitu Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap atau yang disingkat PTSLyang diatur melalui ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Terkait kepastian hukum, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendaftaran tanah yaitu, asas publisitas,  pemasangan tanda batas dan penerapan asas Contradicture Delimitasi atau kehadiran pemilik dan saksi berbatasan. Hubungan hukum islam dan pendaftaran tanah merupakan sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-undang Pokok Agraria. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-empiris dengan cara field research atau observasi dan dilakukan dengan wawancara.Kata kunci :Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Maqasyid Al-syari’ah Abstract : In Islamic law, the relationship between Complete Systematic Land Registration and Maqasyid Al-Sharia is through land registration, the rights of citizens to protect their objects in the form of land can be realized and that is also the goal of Maqasyid Al-Shariah to be achieved. It is described in this paper, how is the implementation of PTSL, how is the legal certainty of ownership of land rights in PTSL, and how is the Islamic legal perspective on the implementation of PTSL and ownership of land rights. In order to speed up the land registration process in Indonesia, a new breakthrough was issued, namely the Complete Systematic Land Registration or abbreviated as PTSL which is regulated through the provisions of the Minister of Agrarian Regulation Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Regarding legal certainty, things that need to be considered in land registration are the principle of publicity, installation of boundary signs and the application of the principle of Contradicture Delimitation or the presence of the owner and witnesses bordering. The relationship between Islamic law and land registration is a form of government responsibility in carrying out the mandate of the Basic Agrarian Law. This research is a qualitative-empirical research by means of field research or observation and conducted by interview.Keywords: Complete Systematic Land Registration, Maqasyid Al-syari'ah
KURSUS CALON PENGANTIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Kabupaten Kaur) Irlianuddin Irlianuddin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5413

Abstract

Abstrak : Penelitian ini diadakan di KUA yang ada di Kabupaten Kaur dengan mengangkat permasalahan bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA, dan sejauhmana keberhasilan pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di Kabupaten Kaur serta bagaimana masyarakat Kabupaten Kaur memandang dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konseptual. Data didapat melalui pengamatan dan wawancara kepada kepala KUA, peserta Suscatin dan masyarakat, kemudian setelah data didapat dilakukan rekotruksi bahan dengan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan metode deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Pelaksanaan kursus calon pengantin yang dilakukan oleh KUA di Kabupaten Kaur masih belum sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang mengatur tentang suscatin, yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009. 2) Keberhasilan pelaksanaan kursus calon penganti yang ada di KUA Kaur Utara, KUA Muara Sahung dan KUA Padang Guci Ulu, mulai terlihat dan dirasakan oleh masyarakatnya walaupun belum maksimal. 3) Pandangan masyarakat Kabupaten Kaur dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai syarat pernikahan dalam perspektif maslahah mursalah ada dua (2) pandangan Pertama, setuju dengan adanya kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan, Kedua, tidak setuju dengan kursus calon pengantin sebagai syarat perkawinan.Kata Kunci: Kursus Calon Pengantin, Perceraian dan Maslahah Mursalah Abstract : This research was conducted at the KUA in Kaur Regency by raising the issue of how the implementation of the prospective bride and groom course was carried out by the KUA, and how successful the implementation of the prospective bride and groom course was in minimizing the divorce rate in Kaur Regency and how the people of Kaur Regency viewed the implementation of the prospective bride and groom course. as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah. To answer these problems, the research used juridical empirical, with a law approach, and a conceptual approach. The data were obtained through observations and interviews with the head of KUA, Suscatin participants and the community, then after the data was obtained, the material was reconstructed and analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. The results of the study show that 1) The implementation of the prospective bride and groom course conducted by the KUA in Kaur Regency is still not in accordance with the laws and regulations governing suscatin, namely the Regulation of the Director General of Islamic Community Guidance, Ministry of Religion Number DJ.II/491 of 2009. 2) The success of the implementation of the substitute candidate courses in North Kaur KUA, Muara Sahung KUA and Padang Guci Ulu KUA, is starting to be seen and felt by the community even though it is not optimal. 3) The views of the people of Kaur Regency in the implementation of the prospective bride and groom course as a condition of marriage in the perspective of maslahah mursalah there are two (2) views. First, they agree with the bride and groom course as a condition of marriage, Second, they do not agree with the prospective bride course as a condition of marriage. Keywords: Bride and Groom Course, Divorce and Maslahah Mursalah 
USIA MINIMAL KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG- UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSHALAH Gustiya Sunarti
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5408

Abstract

Abstrak :  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejarah lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia,  makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah dan pandangan Islam terhadap undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunujukkan bahwa Sejarah lahirnya undang-undang perkawinan di Indonesia terdapat pada periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Makna dan tujuan standar usia minimal kawin berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah terdiri dari kesiapan spiritual, kesiapan fisik, kesiapan finansial, kesiapan mental, kesiapan sosio-emosional, dan kesiapan intelektual. Pandangan Islam terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif maslahah mursalah  memiliki maslahah untuk pasangan suami istri dan maslahah untuk Negara/Pemerintah sehingga memiliki kemaslahatan daruriyah.Kata kunci: Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, Maslahah Mursalah. Abstract : This study aims to determine and describe the history of the birth of the marriage law in Indonesia, the meaning and purpose of the minimum age standard for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah and the Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah. This research is a library research using a qualitative approach. The results of this study indicate that the history of the birth of the marriage law in Indonesia is in the period before independence and the period after independence. The meaning and purpose of the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah consists of spiritual readiness, physical readiness, financial readiness, mental readiness, socio-emotional readiness, and intellectual readiness. The Islamic view of Law Number 16 of 2019 in the perspective of maslahah mursalah has maslahah for married couples and maslahah for the State/Government so that it has the benefit of daruriyah.Keywords: Marriage, Law Number  16 of 2019, Maslahah Mursalah.
FENOMENA CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN SIYASAH DUSTURIYAH Yopa Puspitasari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5414

Abstract

Abstrak : Penelitian ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) perspektif demokrasi dan siyasah dusturiyah. Dengan rumusan masalah bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?, dan bagaimana pandangan siyasah dusuriyah terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan yang lainya yang berhubugan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah diatas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi. karena, semangat demokrasi secara harfiah mengharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqih siyasah dusturiyah  tidak ditemukan secara jelas tentang metode  pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal, Demokrasi, Siyasah DusturiyahAbstract:  This study examines the phenomenon of a single candidate in the regional head election (PILKADA) from the perspective of democracy and siyasa dusturiyah. With the formulation of the problem, how is the element of democracy in the general election in Indonesia towards the election of regional heads with a single candidate? The type of research used is normative juridical research, with a case approach and a statutory approach as well as other approaches related to the title and formulation of the research problem. The results of the two problem formulations above are that democratically, regional head elections with a single candidate are still contrary to elements of democracy, but if regional head elections are conducted with a single candidate, it will reduce the quality of democracy. because, the spirit of democracy literally expects as many alternative leaders as possible. In addition, in the fiqh of siyasa dusturiyah, it is not clear that the method of selecting regional heads with a single candidate is found. However, substantially the regional head election can be carried out with a single candidate if the regional head candidate meets the predetermined qualifications.Keywords: Regional head election, Single Candidate, Democracy, Siyasah Duturiyah
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR YANG MELEPASKAN DAN MEMINDAHKAN HARTA YANG BUKAN HARTA BOEDEL PAILIT DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Abinezier Pebrian Edison; Margo Hadi Pura
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5404

Abstract

Abstract: Handling of unlawful acts that commit civil crimes is not balanced with the many parties who also think about and take concrete steps. Likewise, efforts to resolve how to solve it and to find out what sanctions were received by the lurator due to his unlawful act.This study uses a normative juridical research method, which is an approach carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written data and documents obtained either scientific material or the like and related laws and regulations.with the problems to be discussed. The specification used in this research is descriptive analyst. Types and sources of data in this research are normative juridical. The data collection technique used is the library method, in the literature research the writer tries to get and read documents related to the problem under studyKeywords: Civil Law Policy, Acts against the Law, Curator  Abstrak: Penanganan perbuatan melawan hukum yang melakukan tindak kejahatan perdata tidak diimbangi dengan banyaknya pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk menyelesaikan bagaimana upaya penyelesaiannya serta mengetahui sanksi apa saja yang didapat oleh lurator akibat perbuatan melawan hukumnya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori- teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analis. Jenis dan sumber data dalam penelitian bersifat yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan, dalam penelitian kepustakaan penulis berusaha mendapatkan dan membaca dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti.Kata Kunci: Kebijakan Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum, Kurator
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DARI COVID - 19 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SELUMA Parlyndungan Sianturi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i2.5409

Abstract

Abstrak : Berdasarkan hasil observasi peneliti Kesadaran pentingnya kesehatan terdampak covid -19 masyarakat Kabupaten Seluma yang rendah Masyarakat Seluma terkesan ‘’meremehkan’’ bahaya covid-19 Efek sanksi bagi masyarakat Kabupaten Seluma tidak member efek jera  Tingkat koordinasi gugus Tugas penanggulangan Covid – 19 yang perlu di tingkatkan khususnya perihal kinerja Satpol PP Kabupaten Seluma. Penelitian yang dilakukan yaitu Penelitian Kualitatif Empiris dengan subjek Penelitian yaitu gugus tugas penanganan Covid-19, Satpol PP, Pemerintah Kabupaten Seluma serta Masyarakat umum Pemecahan masalah yaitu menilai Pelaksanaan, evaluasi, sanksi, atas penerapan peraturan bupati seluma nomor 26 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19. peran satuan polisi pamong praja atas disiplin protokol covid serta pelanggaran yang dilakukan masyarakat kabupaten seluma perilaku masyarakat seluma atas peraturan bupati seluma nomor 26 tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pedoman observasi, dan wawancara Data penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Tingkat kepatuhan masyarakat seluma terhadap penegakan Peraturan Bupati Seluma nomor 26 tahun 2020 yang di lakukan oleh Satpol PP masih rendah masih karena banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti menciptakan kerumunan, tidak memakai masker dan tidak mencuci tangan, hal tersebut di sebabkan oleh kelalaian serta alasan belum terbiasa menerapkan protokol kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan masyarakat seluma menilai penegakan peraturan bupati seluma nomor 26 yang di lakukan satpoll sudah cukup maksimal seperti sosialisasi, pencegahan dan penindakan atas pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh saptol ppKata kunci: peraturan Bupati, Satpol PP, Covid-19 Abstract: Based on the results of the researcher's observations, the awareness of the importance of health affected by COVID-19 in the Seluma Regency community is low. The Seluma community seems to "underestimate" the danger of covid-19. The effect of sanctions on the people of Seluma Regency does not provide a deterrent effect. The level of coordination of the Covid-19 Task Force needs to be improved. especially regarding the performance of the Seluma Regency Satpol PP. The research carried out is Empirical Qualitative Research with research subjects namely the Covid-19 handling task force, Satpol PP, Seluma Regency Government and the general public. Problem solving is assessing the implementation, evaluation, sanctions, on the application of the regent's regulation as long as number 26 of 2020 concerning the application of discipline and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and control COVID-19. the role of the civil service police unit in the discipline of the covid protocol and violations committed by the district community as long as the behavior of the community is based on the regent's regulation number 26 of 2020. This study used guidelines for observation, and interviews. Research data were analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the level of public compliance with the enforcement of Seluma Regent Regulation number 26 of 2020 carried out by Satpol PP is still low because many people violate health protocols such as creating crowds, not wearing masks and not washing hands, this is caused by negligence. and reasons for not being used to implementing health protocols. The results of this study indicate that the public has always assessed that the enforcement of the regent's regulation number 26 which was carried out by the Satpoll was maximal enough, such as socialization, prevention and prosecution for violations of health protocols carried out by the PP.Keywords: Regent regulations, Satpol PP, Covid-19 

Page 1 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue