Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KECAMATAN ULU TALO KABUPATEN SELUMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Eni Putri Sari
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6612

Abstrak : Rumusan masalah penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma? 2) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum Islam?. Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang di analisa berdasarkan dengan membaca dan mengutif informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. 2) MenurutKompilasi Hukum Islam Perkawinan tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadinya perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).Kata Kunci: Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian. Abstrack : The formulation of the research problem is: 1) How is the fulfillment of children's livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency? 2) How is the implementation of the fulfillment of children's livelihood rights due to divorce in Ulu Talo District, Seluma Regency, from a Islam law perspective?. The type of research is field research (field research). Data collection uses observation, interview and documentation techniques which are analyzed based on reading and quoting information. This study concludes that: 1) Fulfillment of the Child's Livelihood Rights Due to Divorce In Ulu Talo Subdistrict, Seluma Regency, the fulfillment of the responsibility to meet the needs of the child after divorce, only the mother of the child (ex-wife) and assisted by the mother's parents in mutual cooperation , by the way the mother works and has a business. 2) According to the Compilation of Islamic Marriage Law on Child Care Article 156 (d) in the event of a divorce “All hadhanah costs and child maintenance are the responsibility of the father according to his ability, at least until the child is an adult able to take care of himself (21 years old).Keywords: Children's Livelihood Rights Due to Divorce.

PROBLEMATIKA PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LIN-TAU BUO KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT Wahyuni Risma; Hamzah Vensuri; Hengki Januardi
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6617

Abstrak: Perundang-undangan menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan harus di depan pejabat yang berwenang atau tercatat, tapi di Kecamatan Lintau Buo masih ada masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat dan tidak memiliki buku nikah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah di Kecamatan Lintau Buo dan untuk mengetahui upaya KUA dalam menagulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian penulis mengenai problematika pernikahan tidak tercatat disebabkan oleh: 1)Pernikahan tidak mendapat restu orang tua. 2)Pernikahan duda atau janda karena kurang syarat administrasi di kantor KUA (akta cerai). 3)Pernikahan karena tertangkap basah oleh masyarakat. 4)Hamil diluar nikah. 5)P3N tidak melaporkan pernikahan. Ada sebanyak 120 orang yang belum memiliki buku nikah dan 5 orang yang melakukan istbat nikah di Pengadilan agama selama 2 tahun terakhir. Penyebab masyarakat tidak memiliki buku nikah karena buku nikah hilang, pegawai pencatat, pegawai pencatat nikah tidak memberikan buku nikah, perkawinan tidak tercatat. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA dalam menanggulangi masyarakat yang tidak memiliki buku nikah adalah dengan cara wawancara dengan solusi dan Sosialisasi.Kata kunci: Problematika, Perkawinan, Tercatat; KUA. Abstrack : The law stipulates that every marriage that takes place must be in front of an authorized or registered official, but in Lintau Buo Subdistrict there are still people whose marriages are not registered and do not have a marriage certificate. The purpose of this study was to determine the causes of people who do not have a marriage book in Lintau Buo District and to find out the efforts of KUA in dealing with people who do not have a marriage book. This research is a field research (field research). Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To analyze the data, the writer uses data reduction, data display, and drawing conclusions or verification. The results of the author's research regarding the problems of unregistered marriages are caused by: 1) Marriage does not get the blessing of parents. 2) Marriage of a widower or widow due to lack of administrative requirements at the KUA office (divorce certificate). 3) Marriage due to being caught red-handed by the community. 4) Pregnant out of wedlock. 5) P3N did not report marriage. There are as many as 120 people who do not have a marriage book and 5 people who do istbat marriage in the religious court for the last 2 years. The cause of people not having a marriage book is because the marriage book is missing, registrar employees, marriage registrar employees do not provide marriage books, marriages are not registered. Efforts made by the KUA in tackling people who do not have a marriage book are by way of interviews with solutions and outreach.Keywords: Problematic, Marriage, Recorded, KUA.

KONSEP NAFKAH MUAQQAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ilham Romadani
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6613

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep nafkah muaqqat dalam Hukum Islam dan hukum positif. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga konsep nafkah muaqqat yang ditawarkan. Yang pertama bahwa nafkah itu tidak ada batas waktunya, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Adz-dzahiry yang berdasarkan ayat al-quran “berikanlah nafkah kepada para istri sesuai dengan kemampuanmu sesuai kadar rezekimu”. Yang kedua bahwa batasan nafkah sampai 3 (tiga) hari berturut-turut, pendapat ini dipelopori oleh Madzhab Imam Syafi’i. Pendapat tersebut berdasarkan perkatan dari sahabat Rosulullah sekaligus khalifah ke-2 kaum muslimin yaitu Umar bin Khattab, beliau mengirim pesan kepada pasukan perang yang sedang berada diluar kota. dan yang ketiga adalah batasan nafkah diserahkan kepada pasangan suami istri itu sendiri. Pendapat ketiga ini berdasarkan hukum normatif Indonesia yaitu UUP dan KHI. Didalam aturan tersebut tidak dicantumkan batas waktu yang ditentukan. Melainkan diserahkan kepada yang bersangkutan. Apabila pasangan tersebut mengingkan adanya kepastian dalam memperoleh hak dan kewajibannya, maka mereka berhak untuk mengajukan perjanjian perkawinan atau perjanjian taklik talaq.Kata Kunci: Nafkah; Muaqqat; Hukum Islam Abstract: This study aims to determine the concept of muaqqat living in Islamic law. This type of research uses qualitative methods. Sources of data used in this study using primary data and secondary data. Data collection techniques used in this research are documentation and literature (library research). The results of this study are that there are three concepts of muaqqat living offered. The first is that the living has no time limit, this opinion was pioneered by the Imam Adz-dzahiry Madzhab which based on the verse of the Qur'an "give a living to your wives according to your ability according to the level of your sustenance". The second is that the limitation of living is up to 3 (three) consecutive days, this opinion was pioneered by the Imam Shafi'i School. This opinion is based on the words of a friend of the Prophet as well as the second caliph of the Muslims, namely Umar bin Khattab, he sent a message to the war troops who were outside the city. and the third is the limitation of living left to the husband and wife themselves. This third opinion is based on Indonesian normative law, namely the UUP and KHI. The regulation does not include a specified time limit. Rather, it is up to the person concerned. If the couple wants certainty in obtaining their rights and obligations, then they have the right to apply for a marriage agreement or taklik talaq agreement.Keywords: Livelihood; Muaqqat; Islamic Law

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Renoctha Refenza
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6614

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam. penyelenggaraan haji Kedua,faktor yang mempengaruhi hubungan kerja dalam. penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif .Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Pertama, hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma telah terjalin dengan baik. Hubungan kerja menunjukan bahwa ada peran penting bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama dalam mensukseskan penyelenggaraan haji di Kabupaten Seluma. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan haji sesuai dengan bidang tugasnya. Kementerian Agama Kabupaten Seluma berperan penting dalam soal pembinaan umat, pendidikan dan sosialisasi dalam hajinya. Kedua, faktor yang mempengaruhi hubungan kerjaantara Pemerintah Kabupaten Seluma dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma dalam penyelenggaraan haji adalah Pertma, factor Pendukung yaitu minat masyarakat Kabupaten Seluma yang tinggi untuk dapat menunaikan ibadah haji, pengetahuan masyarakat tentang kedudukan haji dalam Islam, kemampuan masyarakat secara ekonomi, adanya sinergi antara pemerintah kabupaten dan pihak Kemenagalam pengelolaan haji. Kedua, faktor Penghambat yaitu wilayah Kabupaten Seluma yang luas hingga ke daerah pedalaman sehingga menyulitkan pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan manasik kepada jamaah calon haji, masih kurangnya tenaga khusus yang mengelola pendaftaran haji secara on-line dan terbatasnya jaringan internet di Kabupaten Seluma.Kata Kunci : UU Nomor 13 tahun 2008, Hubungan Kerja, Penyelenggaraan Haji Abstract: The purpose of this study was to analyze: First, the working relationship between the Regional Government of Seluma District and the Ministry of Religion of Seluma District in organizing the Hajj. Second, the factors that influence the working relationship in the implementation of the pilgrimage in Seluma District. This type of research is qualitative research. Data collection uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques use data reduction, data display and conclusion drawing.This study concludes that: First, the working relationship between the District Government of Seluma and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency has been well established. Working relationships indicate that there is an important role for the Regional Government and the Ministry of Religious Affairs in succeeding the implementation of Hajj in Seluma District. The parties are responsible for the implementation of Hajj in accordance with their field of duty. Ministry of Religious Affairs Seluma District plays an important role in the matter of fostering the people, education and socialization in hajinya. Second, the factors that affect the working relationship between the Government of Seluma District and the Ministry of Religious Affairs of Seluma Regency in performing the Hajj are: First, Supporting factor is the interest of the people of Seluma Regency who are high to be able to perform the pilgrimage, the knowledge of the society about the position of Hajj in Islam, the ability of the society economically, the synergy between the district government and the Ministry of Religious Affairs in the management of Hajj. Secondly, the inhibiting factor is the wide area of Seluma Regency up to the hinterland, making it difficult for the implementation of socialization and guidance of the pilgrims to pilgrims, still lack of specialized personnel who administer on-line hajj registration and limited internet network in Seluma District.Keywords: Law Number 13 of 2008, Employment Relations, Implementation of Hajj

PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Arini Rufaida; Nuryati Nuryati
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6610

Abstrak: Kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam sebuah hadis ditunjukkan bahwa pemberian nafkah yang pantas adalah wajib bagi suami untuk istri atas kehalalan suami terhadap kemaluan istri. Di Desa Somagede ditemukan bahwa saat istri membantu suami mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ada sebagian suami yang tidak memberikan nafkah lagi pada istrinya dengan alasan bahwa istrinya telah bekerja sehingga menganggap bahwa nafkah telah gugur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bekerja di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitianya adalah praktik pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur’an, hadis dan ijma.Nafkah adalah hak istri meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau nusyuz. Tentang praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, masing-masing keluarga mempunyai cara yang berbeda dalam mengaplikasikan kewajiban memberi nafkah pada istrinya. Sedangkan menurut sosiologi hukum Islam, suami tetap wajib memberikan nafkah pada istri yang berpenghasilan sendiri sesuai dengan kemampuannya tanpa menuntut nafkah melebihi batas kemampuan suaminya.Kata kunci: Nafkah, Berpenghasilan, Sosiologi Hukum Islam. Abstract: The most basic obligation of a husband to his wife after the marriage contract is the obligation to provide a living both physically, namely the fulfillment of household needs and spiritually, namely the fulfillment of biological needs. In a hadith it is shown that it is obligatory for a husband to provide a proper living for his wife for the husband's lawfulness of the wife's genitals. In Somagede Village, it was found that when the wife helps her husband earn an income to meet the needs of his family, there are some husbands who do not provide any more support for their wives on the grounds that their wives have worked so they think that their livelihoods have died. This type of research is field research. Data collection techniques, namely by interview, observation, and documentation. The subject of this research is a married couple who work in Somagede Village, Banyumas Regency. While the object of the research is the practice of providing a living from husband to wife who earns income in Somagede Village, Banyumas Regency. The husband's obligatory livelihood is fulfilled by the husband based on texts sourced from the Qur'an, hadith and ijma. Sustenance is the right of the wife even though she is rich and her husband is poor. The obligation to provide a living for the wife does not fall, unless the wife disobeys or nusyuz. Regarding the practice of giving a living from a husband to a wife who earns money in Somagede Village, Banyumas Regency, based on the results of interviews with respondents, each family has a different way of applying the obligation to provide for their wives. Meanwhile, according to the sociology of Islamic law, the husband is still obliged to provide a living for his wife who earns herself according to her ability without demanding a living beyond the limits of her husband's ability.Keywords: Live, Earn, Sociology of Islamic Law.

HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM MENSIKAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Nattasya Meliannadya; Mukarramah Mukarramah
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6615

Abstrak: Keluarga merupakan cikal bakal pembentukan karakter yang paling mendasar. Sikap mendidik anak dalam sebuah keluarga sangat berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, keluarga harus siap dan mampu menghadapi tantangan zaman. Revolusi industri 4.0 memiliki pengaruh yang besar bagi keluarga. Tantangan dan godaan yang dengan mudahnya menyusup ke dalam kehidupan keluarga melalui teknologi, komunikasi, dan informasi. Serta derasnya materialisme membawa perubahan besar dalam pola hidup dan sikap perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian guna menjawab tantangan yang terjadi di lingkungan keluarga. Tulisan ini merupakan hasil penelitian kualitatif dari berbagai sumber data (karya): buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang keluarga dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Dari penelitian ini menghasilkan dampak dan berbagai macam penawaran yang dapat digunakan dalam menyikapi revolusi industri 4.0 khususnya di sektor keluarga. Dampak yang terjadi akibat revolusi industri 4.0 di bidang hukum keluarga antara lain: konsentrasi anggota keluarga yang terfokus pada mencari kesenangan, kurangnya perhatian orang tua, kecenderungan untuk menggunakan gadget secara berlebihan, putusnya seluruh sistem keluarga, kehidupan materialistis. Untuk merespon dampak tersebut, ada beberapa tawaran yang dinilai mampu menjawab era revolusi industri 4.0 antara lain: menumbuhkan saling pengertian, mengaktualisasikan peran, memberikan penghargaan, komunikasi yang positif dan efektif, menanamkan sikap disiplin positif dan membangun kualitas. generasi.Kata kunci: Keluarga, Revolusi Industri 4.0, Ketahanan Keluarga. Abstract: Family is the forerunner of the most basic character formation. The attitude of educating children in a family is very influential on the next life. Therefore, families must be ready and able to face the challenges of the times. The industrial revolution 4.0 has a great influence on families. Challenges and temptations that easily infiltrate family life through technology, communication, and information. As well as the torrent of materialism brought major changes in patterns of life and attitudes of daily behavior. Therefore, it is necessary to conduct research in order to answer the challenges that occur in the family environment. This paper is the result of qualitative research from various data sources (works): books, journals, and articles that discuss families in facing the era of the industrial revolution 4.0. From this research, it produces impacts and various kinds of offers that can be used in responding to the industrial revolution 4.0, especially in the family sector. The impacts that occur due to the industrial revolution 4.0 in the field of family law include: concentration of family members focused on seeking pleasure, lack of parental attention, tendency to use gadgets excessively, breaking up of the whole family system, materialistic life. To respond to this impact, there are several offers that are considered capable of responding to the era of the industrial revolution 4.0 including: fostering mutual understanding, actualizing roles, presenting awards, positive and effective communication, instilling a positive discipline attitude and building a quality generation.Keywords: Family, Industrial Revolution 4.0, Family Resilience.

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN GANTI RUGI TANAM TUMBUH PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Ganti Rugi Tanam Tumbuh Pembangunan Jalan Tol di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Dian Agustia
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6611

Abstrak : Rumusan masalah penelitian ini yaitu :1) Apa saja regulasi/ hukum positif di Negara Indonesia yang mengatur tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh? 2) Bagaimana perspektif fiqih siyasah tentang pengadaan tanah khususnya dalam hal ganti rugi tanam tumbuh?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian yaitu terdapat 13 bidang tanah dari warga terkena proyek pengadaan tanah jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung di Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat yang uang ganti kerugiannya dititipkan ke pengadilan negeri(konsinyasi). Dari ke-13 bidang tanah tersebut, 3 bidang sertifikatnya masih menjadi agunan di bank.Kata kunci : Pengadaan tanah, Ganti Rugi Tanam Tumbuh, Jalan TolAbstract : The formulation of the research problem is: 1) What are the positive regulations/laws in the State of Indonesia that regulate land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing? 2) What is the fiqh siyasah perspective on land acquisition, especially in terms of compensation for planting and growing?. This type of research is a field research with data collection methods by observation, interviews, and documentation. The research location is in Jum'at Village, Talang Empat District, Central Bengkulu Regency. The results showed that there were 13 plots of land from residents affected by the Bengkulu-Taba Penanjung toll road land acquisition project in Jum'at Village, Talang Empat District whose compensation money was deposited with the district court (consignment). Of the 13 parcels of land, 3 of the certificates are still collateral in the bank.Key words : Land acquisition, Plant Growth Compensation, Toll Road

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMAKAI NARKOBA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ( PUTUSAN NOMOR : 47/PID/2013/PT.JKT Valentino Kristanto Napitupulu
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6616

Abstrak: Timbulnya masalah lalu lintas sudah merupakan salah satu masalah yang berkembang seirama dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat. Antara lain adalah masalah pelanggaran lalu lintas yang cenderung mengakibatkan timbulnya ketidaktertiban dan kecelakaan dalam masyarakat. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan dalam hal ini adalah piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode hukum penelitian Hukum Normatif ( penelitian hukum kepustakaan ) yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan mengacu kepada ilmu hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pendapat ahli hukum maupun praktisi hukum mengenai penegakan Hukum Terhadap Pemakai Narkoba Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Di dalam undang-undang hukum pidana ( KUHP ) umumnya diatur perbuatan yang dilakukan dengan disengaja, maupun perbuatan yang dilakukan dengan tidak disengaja.Kata kunci: Lalu lintas, Penegakan Hukum, Pemakai Narkotika Abstract: The emergence of traffic problems is one of the problems that develops in tune with the development and development of society. Among other things is the problem of traffic violations which tend to lead to disorder and accidents in society. Traffic violations are a situation where there is a discrepancy between the rules and implementation. The rules in this case are legal instruments that have been determined and agreed upon by the state as laws that are legally valid, while the implementation is humans or the people of a country who are bound by these legal instruments. The research method used to answer the problems in this thesis is the normative juridical approach or the legal method of normative law research (library law research) which is carried out by first examining library materials that are relevant to the problem under study and referring to legal science. contained in laws and regulations, legal principles and opinions of legal experts and legal practitioners regarding law enforcement against drug users who cause traffic accidents. In the criminal law law (KUHP) generally regulated acts committed intentionally, as well as acts committed unintentionally.Keywords: Traffic, Law Enforcement, Narcotics Users

PEMANFAATAN HARTA WARIS BERSAMA DENGAN CARA GILIR SAWAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU) Ayu Aigistia; Iim Fahima
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6643

Abstrak: Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah pada masyarakat Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu? Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggabungkan observasi non partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah dengan reduksi data (data reduction); penyajian data (display data); dan terakhir penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah ini dilakukan dengan cara bergilir berurut dari istri atau suami yang ditinggal selanjutnya ke anak pertama seterusnya dan tidak dimiliki seutuhnya hanya diambil manfaatnya saja. 2) Menurut hukum Islam, pemanfaatan harta waris bersama dengan cara gilir sawah boleh dilakukan karena adanya saling ridha dan sepakat di anatara para ahli waris.Kata Kunci: Pemanfaatan Harta Waris, Hukum Islam. Abstract : The problem in this study are: 1) How is the implementation of the use of shared inheritance by gilir sawah in the community of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu? 2) What is the view of Islamic law on the use of shared inheritance by gilir sawah in the people of Kelam Tengah, Kaur, Bengkulu Province? This type of research is a research that focuses on qualitative data from the field (field research). The data collection technique that the researcher uses is to combine non-participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The technique used is data reduction (data reduction); data presentation (data display); and finally drawing conclusions (conclusion drawing). This study concludes that: 1) The use of joint inheritance by gilir sawah is carried out in a sequential manner from the wife or husband who is left behind to the first child onwards and is not fully owned, only the benefits are taken. 2) According to Islamic law, the use of joint inheritance by way of shifting fields may be carried out because of mutual pleasure and agreement between the heirs.Keywords: Utilization of Inheritance, Islamic Law.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK DI KECAMATAN KETAHUN) Elda Widya
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 7, No 1 (2022): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v7i1.6644

Abstrak: Rumusan penelitian ini adalah : 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pemadaman listrik di Kecamatan Ketahun? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pemadaman listrik di Kecamatan Ketahun? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dengan cara menghimpun informasi melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah responden dari pegawai PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur maupun pegawai PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur Kantor Jaga Ketahun di Kecamatan Ketahun dan beberapa konsumen pengguna listrik di kecamatan Ketahun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1) Bentuk perlindungan hukum PT. PLN (Persero) terhadap konsumen telah sesuai pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan konsumen mendapat kompensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. pada Pasal 29 ayat (1) huruf e yang menyatakan konsumen berhak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/ atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. 2) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemadaman listrik di Kecamatan Ketahun yaitu faktor eksternal dan faktor internal . faktor eksternal itu sendiri 90% disebabkan oleh faktor cuaca dimana hujan lebat di sertai angin kencang yang menyebabkan banyak pohon tumbang sehingga menyebabkan kerusakan pada instalasi gardu listrik. Dan 10% dikarenakan faktor internal seperti kerusakan pada trafo, kabel dan alat penunjang lainnya. Terkait kasus pemadaman listrik di wilayah ketahun itu 90% disebabkan oleh faktor cuaca sehingga pihak PLN tidak memberikan ganti rugi karena itu diluar dari perkiraan mereka.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Undang-Undang, Pemadaman Listrik. Abstract: The formulations of this research are: 1) What is the form of legal protection for consumers related to power outages in Ketahun District? 2) What are the factors that cause blackouts in Ketahun District? This type of research is field research (field research). Collecting data by collecting information through in-depth interviews with a number of respondents from employees of PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur and employees of PT. PLN (Persero) Rayon Arga Makmur, Ketahun Guard Office in Ketahun District and some consumers use electricity in Ketahun sub-district. This study concludes that: 1) The form of legal protection of PT. PLN (Persero) to consumers has complied with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and consumers are compensated based on Law Number 30 of 2009 concerning Electricity. in Article 29 paragraph (1) letter e which states that consumers have the right to receive compensation in the event of a blackout caused by errors and/or negligence in operation by the holder of the electricity supply business license. 2) The factors that influence the occurrence of blackouts in Ketahun District are external factors and internal factors. 90% of external factors are caused by weather factors where heavy rains are accompanied by strong winds which cause many trees to fall, causing damage to the installation of electrical substations. And 10% due to internal factors such as damage to transformers, cables and other supporting equipment. Regarding the case of blackouts in the area that year, 90% were caused by weather factors so that PLN did not provide compensation because it was beyond their estimates.Keywords: Consumer Protection, Laws, Power Outages.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Irsal

Contact Email bengkuluirsal@gmail.com

Phone +6285381305810

Journal Mail Official -

Editorial Address Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location Kota bengkulu, Bengkulu INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Irsal

Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com

Phone
+6285381305810

Journal Mail Official
-

Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu

Location
Kota bengkulu,

Bengkulu

INDONESIA