Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERKAWINAN JANDA TANPA AKTA CERAI (Studi Kasus pada Masyarakat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan) Januardi, Hengki; Efrinaldi, Efrinaldi; Efrinaldi, Efrinaldi
Jurnal AL-AHKAM Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : UIN Imam Bonjol Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15548/alahkam.v11i1.1478

Abstract

He problem in the widow's marriage without a divorce certificate was a marriage carried out by a widow at the Office of Religious Affairs without a divorce certificate from the Religious Court, and the Office of Religious Affairs recorded the marriage. This type of research is field research using the sociological approach of Islamic law. The results revealed several findings about the factors causing widow marriages without divorce certificates from the Religious Courts, namely: (1) factors that cause widow marriage without divorce certificates are economic factors, widow desire factors for marriage and lack of public legal awareness of marriage. The legal consequence is that the marriage can be canceled (Article 22 of Law No. 1 of 1974). Children remain joint responsibility and shared assets can be divided between husband and wife (2) widow's marriage procedure without divorce certificate in accordance with the positive law stipulated in KMA No. 477 of 2004 jo. KMA No. 298 of 2003. However, the KUA married it with an attachment to the divorce statement from Wali Nagari as a requirement for marital administration. (3) The KUA's consideration in carrying out widow marriage registration without divorce certificate was that the widow had divorced and arrived in the period the marriage is already complete in the Shari'a. If the marriage is not carried out, it will have a negative impact on both parties such as adultery and public gossip
Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan bagi Perempuan yang dalam Proses Perceraian Wahida, Hasanatul; Januardi, Hengki
Journal of Islamic Law El Madani Vol. 2 No. 2 (2023)
Publisher : Yayasan Marwah Madani Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55438/jile.v2i1.83

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pihak KUA yang menikahkan perempuan yang belum putus perceraian di Pengadilan Agama dengan suaminya yang pertama kemudian dikawinkan dengan suami kedua oleh KUA. Seharusnya KUA menunggu putusan pengadilan perihal perceraian perempuan ini, tetapi pada kenyataan di lapangan KUA mengawinkannya karena alasan perempuan terdesak membutuhkan akta nikah dan akta cerai dan perempuan ini sudah lama berpisah dengan suaminya, maka pihak KUA mengawinkannya sebelum putusan perceraian dan membuat tanggal di akta nikah sesudah keluarnya putusan ditambah dengan masa iddah yang dijalani perempuan dengan masa iddah talak raj’i. Hasil penelitian yang penulis temukan adalah Pertama, pelaksanaan perkawinan perempuan yang masih dalam proses perceraian di pengadilan ini menurut KUA prosesnya sama saja dengan proses perkawinan pada umunnya, hanya saja wanita yang akan menikah ini masih belum putus percerain dengan suaminya dan kelengkapannya syaratnya kurang satu yaitu akta cerai, maka untuk itu KUA berpendapat nikahnya secara Islam sudah sah tidak perlu menunggu akta cerai. Karena KUA didesak oleh pihak keluarga untuk mengawinkannya. Kedua, karena perempuan ini dalam keadaan terdesak membutuhkan akta nikah dan akta cerai maka KUA menikahkannya karena secara Islam cerainya sudah sah. Hanya saja dibagian administratif Negara saja yang kurang. Untuk itu KUA menikahkannya dan tanggal tercatat nikah dibuat setelah keluarnya akta cerai di Pengadilan Agama, ditambah dengan masa iddah talak raj’i. KUA lebih mengutamakan hukum Islam dalam Perkawinan dan perceraian.
Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha Januardi, Hengki; Yulius, Yulius; Wahida, Hasanatul
Taruna Law: Journal of Law and Syariah Vol. 1 No. 01 (2023): Taruna Law: Journal of Law and Syariah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54298/tarunalaw.v1i01.85

Abstract

which is a concern for the weak. Zakat is paid by a muzakki given to the mustahik. In this study, it appears that the understanding of people of Lengayang District only understands the zakat fitrah that they pay during the fasting month. For the measure of payment, they only estimate it. In the efforts that must be made so that people's understanding of the obligation of zakat can be achieved through coaching muzakki and mustahiq, of course, there is good cooperation between all parties involved, namely the community itself, the Zakat Collection Unit, village officials, religious scholars, and religious extension workers are no exception. Islam. The implementation of zakat in Lengayang District is marked by the presence of supporting and inhibiting factors as well as efforts to build public awareness of paying zakat. This is inseparable from the role of the Lengayang District Office of Religious Affairs under the auspices of the Ministry of Religion as Amil Zakat Trustees who have carried out program development by establishing a zakat consulting institution in order to increase awareness of zakat for the community. Keywords: Understanding, Legal Awareness, Zakat Results of Business.
TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUKAK SELO SEBELUM AKAD NiIKAH MASYARKAT NAGARI UJUNG PADANG KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Wahida, Hasanatul; Januardi, Hengki
JURNAL CERDAS HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Mei 2025
Publisher : LPPM-IAI BATAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tradisi yang dilakukan masyarakat Lengayang saat perkawinan yaitu membayar sejumlah uang bukak selo dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebelum akad nikah dilakukan. Perkiraan jumlah uang bukak selo ini di sepakati antara kedua belah pihak saat maminang. Metode penelitian adalah kualitatif. Hasil penelitian mencaku tiga hal: pertama, pemahaman masyarakat terhadap tradisi uang bukak selo sebelum akad nikah adalah tradisi ini sudah turun temurun dari nenek moyang yang wajib dilestarikan, pembayaran uang bukak selo ini wajib dibayarkan sebelum terjadinya akad nikah dengan maksud bahwa kemakan kami akan diserahkan kepada pihak lelaki dan dengan uang tersebut membuktikan bahwa lelaki tersebut mampu untuk membiaya, menafkahi istrinya.. Kedua, pelaksanaan tradisi bukak selo bahwa pelaksanan. Penetapan uang bukak selo dan nominal yang akan dibayarkan adalah pada saat duduk mamak kedua belah mempelai atau saat meminang. Uang bukak selo ini dibayarkan setelah datangnya pihak lelaki ke rumah pihak perempuan yang akan menikah, pelaksanaan berunding pun dimulai dan disanalah pihak lelaki membayarkan uang bukak selo kepada pihak perempuan sebagai simbolis akan dilaksanakanya ijab dan qabul. Ketiga, tinjauan hukum slam tentang tradisi bukak selo yaitu bahwa tradisi ini memang tidak dijelaskan dalam Al-Quran namun bila dilihat bahwa tradisi ini adalah urf , tradisi bukak selo ini dihukumi makruh karena tidak adanya dalil yang mengharamkan perbuatan tersebut bila dilihat dari indikasi perbuat uang bukak selo bila tidak dilaksanakan akan memperlambat akad nikah dan membuat kegaduhan. Kata kunci: tradisi, bukak selo, perkawinan
RELEVANSI PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR DALAM PENDIDIKAN DASAR ISLAM KONTEMPORER Pratama, Andy Riski; Januardi, Hengki; Yulius, Yulius; Maulana, Ramza Fatria; Wahida, Hasanatul
Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam Vol 8 No 2 (2025): Dirasah: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Dasar Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/dirasah.v8i2.789

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Mohammad Natsir dalam merespons tantangan pendidikan Islam kontemporer. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana pemikiran Natsir mengenai pendidikan Islam dapat menjadi solusi atas problem dualisme ilmu, krisis moral, dan lemahnya orientasi spiritual dalam dunia pendidikan saat ini. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga aspek utama: gagasan Natsir tentang integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, urgensi pendidikan karakter berbasis nilai-nilai tauhid, serta pentingnya kemandirian lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber-sumber primer berupa karya tulis Mohammad Natsir dan sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, serta dokumen ilmiah lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) untuk menggali substansi pemikiran Natsir secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Mohammad Natsir tetap kontekstual dan relevan sebagai landasan konseptual dalam pengembangan pendidikan Islam yang integratif dan holistik. Gagasan-gagasannya dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan sistem pendidikan Islam yang berakar kuat pada nilai-nilai keislaman serta mampu beradaptasi dengan tantangan zaman.