cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2" : 6 Documents clear
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Electronic Voting Di Desa Lubuk Saung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin A. Ridhuan Habena
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.987 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v3i2.669

Abstract

AbstractThis study aims to find out the Implementation of Banyuasin Regency Regulation No. 1 of 2015 on Procedure of Election of Head of Village Based Electronic Voting in village of Lubuk Saung District of Banyuasin III of Banyuasin Regency and To Know Factor inhibiting Implementation of Regency Regulation of Banyuasin Number 1 Year 2015 About Procedure of Selection Head of Village Based Electronic Voting in Lubuk Saung Village. The results of this study to be a description for research in order to get the expected results.The results of this study according to the Implementation of Regional Regulation of Banyuasin Regency Number 1 Year 2015 on the procedure of Village Head Election based on electronic voting in Lubuk Saung Village Banyuasin District III Banyuasin Regency has been running effectively can be seen from socialization, simulation, Pilkades Committee and media / coordination of the implementation is in accordance with the Regional Regulations. So that the result of research of Village Head Election based on electronic voting in Lubuk Saung Village Banyuasin District III Banyuasin Regency can be used as reference in electoral village based on electronic-voting. Suggestions that can be given is to socialize with the local community so that in the future the Regional Government will be more synergized with the Village Device in conducting the electoral village (Pilkades) based on electronic voting in the future.Keywords: Banyuasin, Banyuasin Regent's Regulation, Electronic VotingAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Pemungutan Suara Elektronik di Desa Lubuk Saung Kabupaten Banyuasin III Kabupaten Banyuasin dan Untuk Mengetahui Faktor Penghalang Implementasi Peraturan Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Berbasis Pemungutan Suara Desa di DesaLubuk Saung. Hasil penelitian ini menjadi deskripsi untuk penelitian agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa berdasarkan voting elektronik di Desa Lubuk Saung Kabupaten Banyuasin Kabupaten III Kabupaten Banyuasin telah berjalan efektif dapat dilihat dari sosialisasi, simulasi , Komite Pilkades dan media / koordinasi pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah. Sehingga hasil penelitian Pemilihan Kepala Desa berdasarkan pemungutan suara elektronik di Desa Lubuk Saung Kabupaten Banyuasin Kabupaten III Kabupaten Banyuasin dapat dijadikan acuan di dusun elektoral berdasarkan pemungutan suara elektronik. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat sehingga kedepan Pemerintah Daerah akan lebih bersinergi dengan Perangkat Desa dalam melakukan pemilihan desa (Pilkades) berdasarkan voting elektronik di masa depan.Kata kunci: BanyuAsin, Peraturan Bupati Banyuasin, Pemungutan Suara Elektronik
Peranan Administrasi Negara Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Sudut Pandang Islam Rahmawati Rahmawati
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.372 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v3i2.670

Abstract

Abstract In the times at the moment where people are growing increasingly progressing to become an advanced society and modern, and in any social development is closely linked to the changes that occurred in the midst of society, especially in the decisions and policies set by the State Administration. This is because the community is part of a large organization called the state, so that the life of the nation cannot be separated from the interference of the state in regulating the public interest. One form of government participation in managing public interests is the Public Administration (State). Administration is not limited to the activities of writing, but covers a wider field. Administration was not a familiar thing in everyday life. In addition, we also often find him anywhere and anytime in the aspects of our lives. However, many people do not know and understand the meaning and significance of what is true about the administration Administration is not new that exist in modern times, but it has existed since time immemorial. The basics of the administration is in the time is now there at the time of the Prophet first. As the distribution of zakat, inheritance, registration of accounts payable, the distribution of alms to the people around who are less able, it is already included in the activities of the administration. The sources are contained in the Qur'an, the Sunnah and Hadist. Islam has the concept of the state administration and administration of comprehensive government as exemplified by the Prophet for leading the community in Medina. In Islam the state institutions cannot be separated from the collective concept that exists in a moral foundation and Islamic law. Keywords: Role of the State Administration in the Life of Nation and State in Islam Perspecti Abstrak Pada saat-saat di saat orang-orang tumbuh semakin maju untuk menjadi masyarakat yang maju dan modern, dan dalam setiap perkembangan sosial sangat terkait dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Administrasi Negara . Ini karena masyarakat adalah bagian dari organisasi besar yang disebut negara, sehingga kehidupan berbangsa tidak dapat dipisahkan dari campur tangan negara dalam mengatur kepentingan publik. Salah satu bentuk partisipasi pemerintah dalam mengelola kepentingan publik adalah Administrasi Publik (Negara). Administrasi tidak terbatas pada kegiatan menulis, tetapi mencakup bidang yang lebih luas. Administrasi bukanlah hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga sering menemukannya di mana saja dan kapan saja dalam aspek kehidupan kita. Namun, banyak orang tidak tahu dan mengerti arti dan arti dari apa yang benar tentang administrasi administrasi bukanlah hal baru yang ada di zaman modern, tetapi sudah ada sejak dahulu kala. Dasar-dasar administrasi adalah pada waktunya sekarang ada pada zaman Nabi pertama. Sebagai distribusi zakat, pewarisan, pendaftaran hutang, distribusi sedekah kepada orang-orang sekitar yang kurang mampu, itu sudah termasuk dalam kegiatan administrasi. Sumber-sumbernya terkandung dalam Al Qur'an, Sunnah dan Hadist. Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif sebagaimana dicontohkan oleh Nabi untuk memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak dapat dipisahkan dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan hukum Islam. Kata Kunci: Peran Administrasi Negara dalam Kehidupan Bangsa dan Negara dalam Perspektif Islam
Implementasi Kebijakan Pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Siti Zubaidah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.982 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v3i2.671

Abstract

Abstract The research under the title Implementation of the Policy of Making Certificate of Land Ownership in Ogan Komering Ulu Regency has the objective is to know the Implementation of Policy of Preparation of Land Owner Certificate in Ogan Komering Ulu Regency. This research method using descriptive qualitative research method is a method that aims to provide general, systematic, factual and actual. This research technique using interview, observation and documentation. The conclusion of this research is that the implementation of the land title certificate policy means land ownership which gives authority to use it for all kinds of purposes with unlimited duration, as long as there is no special prohibition for it, whereas the right of business is only to cultivate the land which is controlled directly by the state for the purposes of agriculture (plantation), fisheries or livestock. Similarly, the right to use buildings only to establish and own buildings on the land owned by others or land directly controlled by the state. Land certificate is the final product of land management that serves as a proof of ownership as well as a means of controlling the field of land to the land for prosperity and justice and ensure the continuity of sustainable development for all the people of the Unitary State of the Republic of Indonesia.Keywords: Implementation, Policy, Preparation of Certificate of Property, LandAbstrakPenelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pembuatan Sertifikat Kepemilikan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyusunan Sertifikat Pemilik Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum, sistematis, faktual dan aktual. Teknik penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan sertifikat hak milik tanah berarti kepemilikan tanah yang memberikan kewenangan untuk menggunakannya untuk semua jenis tujuan dengan jangka waktu tidak terbatas, selama tidak ada larangan khusus untuk itu, sedangkan hak usaha adalah hanya untuk mengolah tanah yang dikendalikan langsung oleh negara untuk keperluan pertanian (perkebunan), perikanan atau ternak. Demikian pula, hak untuk menggunakan bangunan hanya untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh orang lain atau tanah yang dikendalikan langsung oleh negara. Sertifikat tanah adalah produk akhir dari pengelolaan lahan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan serta cara mengendalikan bidang tanah ke tanah untuk kesejahteraan dan keadilan dan menjamin kelangsungan pembangunan berkelanjutan bagi semua rakyat Negara Kesatuan. Republik Indonesia.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Persiapan Sertifikat Properti, Tanah
Implementasi Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 Tentang Corporate Social Responsibility Dalam Upaya Pengembangan Masyarakat Sekitar Pada PT. Semen Baturaja Persero Tbk Site Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Provinsi Sumatera Selatan Puji Rahman
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.663 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v3i2.667

Abstract

Abstract Implementation of Law number 40 of 2007 on Corporate Social Responsibility in the development of surrounding communities at PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk has an effect on the economic, social and environmental condition of the community in Ring I area of Ogan Komering Ulu Regency. The programs conducted are also based on the Regulation of the Minister of BUMN PER-07/ MBU/05/2015 namely Partnership and Community Development program with small business. The implementation of the Partnership and Community Development program should be based on the submission of proposals from the community except for routine programsThis research data is obtained from primary data and secondary data. Primary data in the form of direct interviews with the company and local communities. While the secondary data in the form of data obtained from internal data company. The method used is descriptive qualitative method.The results showed that based on the answers of informants interview the implementation of CSR program environment PT. Semen Baturaja Persero Tbk, which is always and frequently done in Sukajadi, Air Gading, Talang Jawa, Saung Naga, Tanjung Agung and Pusar villages is an indicator of religious infrastructure development program and public facilities and indicators of disaster relief program. on the indicators of infrastructure development programs for places of worship and public facilities, one of which is the provision of clean water and indicators of disaster relief programs.      Keywords: Policy Implementation, CSR, Socio-Economic Community.AbstrakImplementasi Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam pengembangan masyarakat sekitar di PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat di daerah Ring I Kabupaten Ogan Komering Ulu. Program-program yang dilakukan juga didasarkan pada Peraturan Menteri BUMN PER-07 / MBU / 05/2015 yaitu program Kemitraan dan Bina Lingkungan dengan usaha kecil. Pelaksanaan program Kemitraan dan Pengembangan Masyarakat harus didasarkan pada pengajuan proposal dari masyarakat kecuali untuk program rutin.Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan perusahaan dan komunitas lokal. Sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari perusahaan data internal. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan jawaban dari informan wawancara terhadap pelaksanaan program CSR lingkungan PT. Semen Baturaja Persero Tbk, yang selalu dan sering dilakukan di desa Sukajadi, Air Gading, Talang Jawa, Saung Naga, Tanjung Agung dan Pusar merupakan indikator program pengembangan infrastruktur keagamaan dan fasilitas umum serta indikator program bantuan bencana. pada indikator program pengembangan infrastruktur untuk tempat ibadah dan fasilitas umum, salah satunya adalah penyediaan air bersih dan indikator program penanggulangan bencana.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, CSR, Komunitas Sosial Ekonomi.
Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam : Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668 SM) Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.396 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v3i2.672

Abstract

AbstractThe study in this paper is to discuss the principles of good governance applied in the administration system of Islamic governance in the Umayyad dynasty in Shia (Damascus) especially during the Muawiyah period of Bin Abu Sufyan. It is very interesting to study more deeply in the Umayyad administration system during the period of Muawiyah ibn Abu Sufyan's leadership, there was a major breakthrough in his administration with the open concept of Roman (Byzantium) Muawiyah Bin Abu Sufyan pioneering and pioneering the birth of the first bureaucratic system and state system in the history of civilization in Islamic government in the world. The bureaucratic system and the government system of the government of Muawiyah Bin Abu Sufyan, later became a reference for the system of Islamic governance in the future even today. The system of government during the Muawiyah bin Abu Sufyan period was in general and structured. For the sake of creating a good and directed governance system, several government departments (bureaucracy) and state institutions with different tasks, roles and functions for each department. The presence of the bureaucratic system and the government system is very helpful in the governance process, including the bureaucratic system, namely office work (postal correspondence), departmental stamps, transportation offices, secretarial offices, financial offices and trade watch offices, while the government system is implemented with a guard office  and police station.Keywords: Good Governance, Ummayah Dynasty Government System, Muawiyah Bin Abu SufyanAbstrakStudi dalam tulisan ini adalah membahas mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance )  yang diterapkan dalam sistem administrasi pemerintahan Islam pada dinasti Umayyah di Syiah (Damaskus) khususnya selama periode kepemimpinan Muawiyah Bin Abu Sufyan. Sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi bahwa dalam sistem administrasi Umayyah pada periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan, telah  terjadi terobosan besar pada pemerintahannya denga mengadopsi konsep pemerintahan dari Romawi (Byzantium) Muawiyah Bin Abu Sufyan telah merintis dan mempelopori lahirnya sistem birokrasi dan sistem keamanan negara pertama dalam sejarah peradaban pemerintahan Islam di dunia. Bahkan sistem birokrasi dan sistem institusi keamanan dari pemerintahan Muawiyah Bin Abu Sufyan, kemudian menjadi acuan bagi sistem pemerintahan Islam dikemudian hari bahkan hingga saat ini. Sistem pemerintahan selama periode kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan dikelola secara teratur dan terstruktur. Demi menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan terarah, beberapa departemen pemerintah (birokrasi) dan lembaga keamanan negara  dibentuk dengan pembagian tugas, peran dan fungsi  yang jelas bagi masing-masing departemen. Kehadiran dari sistem birokrasi dan sistem keamanan tersebut secara sistematis sangat membantu dalam proses pemerintahan, diantara dari sistem birokrasi tersebut,di antaranya adalah kantor pos (korespondensi pos), stempel departemen, kantor transportasi, kesekretariatan, kantor keuangan dan kantor pengawas perdagangan, sedangkan sistem keamanan diimplementasikan dengan kantor pengawal dan kantor polisi.Kata kunci: Good Governance, Sistem Pemerintahan Dinasti Ummayah, Muawiyah  Bin Abu  Sufyan
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Diwajibkan Harus Menyelesaikan Minimal Strata Satu dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Pendidik (Study Kasus di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin) Citra Iasha
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.046 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v3i2.668

Abstract

Abstract The aim of this study knew the implementation of constitution Number 14, 2005 about the teacher must s1 graduation to increase the quality of the teacher. The study case holds at UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyusin. Looking for the supporting and inhabiting factors implementation of constitution No 14, 2015. The result of this study will be an instructions for the researcher for getting the desired value. The method of this study was a descriptive research by using qualitative approach. Collecting the data was observation by using interview and documentation. The object of this study was related to the implementation of constitution No 14, 2005 about the teacher must s1 graduation to improve the quality of the teacher. The result of this study according to implementation of constitution N0 14, 2015 was not objective yet. It cannot be reference to the teacher at UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. The teacher is not qualification S1 degree. There are not scholarships, their age not young enough. Therefore become a difficulties for improving their qualityKeywords : Implementation, Constitution No 14, 2015, Quality of the TeacherAbstrak Tujuan penelitian ini mengetahui pelaksanaan konstitusi Nomor 14 tahun 2005 tentang kelulusan guru harus s1 untuk meningkatkan kualitas guru. Kasus studi ini diadakan di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyusin. Mencari faktor pendukung dan penghuni dari konstitusi No 14, 2015. Hasil penelitian ini akan menjadi petunjuk bagi peneliti untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data adalah observasi dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini terkait dengan penerapan konstitusi Nomor 14 tahun 2005 tentang kelulusan guru harus s1 untuk meningkatkan kualitas guru. Hasil penelitian ini sesuai dengan implementasi konstitusi N0 14, 2015 belum objektif. Itu tidak bisa menjadi referensi bagi guru di UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. Guru tidak berkualifikasi gelar S1. Tidak ada beasiswa, usia mereka tidak cukup muda. Karena itu menjadi kesulitan untuk meningkatkan kualitasnya. Kata kunci: Implementasi, Konstitusi No 14, 2015, Kualitas Guru

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 3 Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue