Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Kebijakan Pembuatan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Siti Zubaidah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 3, No 2
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Abstract The research under the title Implementation of the Policy of Making Certificate of Land Ownership in Ogan Komering Ulu Regency has the objective is to know the Implementation of Policy of Preparation of Land Owner Certificate in Ogan Komering Ulu Regency. This research method using descriptive qualitative research method is a method that aims to provide general, systematic, factual and actual. This research technique using interview, observation and documentation. The conclusion of this research is that the implementation of the land title certificate policy means land ownership which gives authority to use it for all kinds of purposes with unlimited duration, as long as there is no special prohibition for it, whereas the right of business is only to cultivate the land which is controlled directly by the state for the purposes of agriculture (plantation), fisheries or livestock. Similarly, the right to use buildings only to establish and own buildings on the land owned by others or land directly controlled by the state. Land certificate is the final product of land management that serves as a proof of ownership as well as a means of controlling the field of land to the land for prosperity and justice and ensure the continuity of sustainable development for all the people of the Unitary State of the Republic of Indonesia.Keywords: Implementation, Policy, Preparation of Certificate of Property, LandAbstrakPenelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pembuatan Sertifikat Kepemilikan Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penyusunan Sertifikat Pemilik Tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum, sistematis, faktual dan aktual. Teknik penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan sertifikat hak milik tanah berarti kepemilikan tanah yang memberikan kewenangan untuk menggunakannya untuk semua jenis tujuan dengan jangka waktu tidak terbatas, selama tidak ada larangan khusus untuk itu, sedangkan hak usaha adalah hanya untuk mengolah tanah yang dikendalikan langsung oleh negara untuk keperluan pertanian (perkebunan), perikanan atau ternak. Demikian pula, hak untuk menggunakan bangunan hanya untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah yang dimiliki oleh orang lain atau tanah yang dikendalikan langsung oleh negara. Sertifikat tanah adalah produk akhir dari pengelolaan lahan yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan serta cara mengendalikan bidang tanah ke tanah untuk kesejahteraan dan keadilan dan menjamin kelangsungan pembangunan berkelanjutan bagi semua rakyat Negara Kesatuan. Republik Indonesia.Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Persiapan Sertifikat Properti, Tanah

Bibliometrik Pengukuran dan Manajemen Kinerja di Indonesia Doris Febriyanti; Siti Zubaidah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2902

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepustakaan pengukuran dan manajemen kinerja dalam database Scopus yang ditulis oleh peneliti Indonesia. Proses pencarian dengan kategoriâ€œtitle, abstract and keyword: â€œperformance measurementâ€ and â€œperformance managementâ€ ditemukan sebanyak 1.253 artikel, penulis hanya mengambil artikel yang terbit di Negara Indonesia dan dalam bahasa Inggris serta mengurutkannya berdasarkan relevansinya yaitu sebannyak 22 artikel. Kemudian melakukan analisis bibliometric dengan menggunakan perangkat lunak VOS viewer versi 1.6.18, selanjutnya data base tersebut akan di analisis berdasarkan tren publikasi pertahun, affiliasi paling produktif, penulis paling berkontribusi, dan bidang ilmu terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa artikel pertama diterbitkan pada tahun 2008 tentang sistem pengukuran kinerja berbasis pengetahuan hybrid, artikel berikutnya kemudian baru muncul 3 tahun setelahnya, Wibisono merupakan penulis paling berkontribusi, Institut Teknologi Bandung adalah affiliasi paling produktif dan pengukuran dan manajemen kinerja paling banyak terbit pada bidang ilmu bisnis, management dan accounting. Artinya penelitian tentang pengukuran kinerja masih belum banyak dibahas oleh peneliti Indonesia khususnya ilmu sosial karena berdasarkan data yang ditemukan bidang ilmu sosial hanya berkontribusi 7,5% dari artikel yang terbit di Indonesia.Keywords : pengukuran kinerja, manajemen kinerja, analisis bibliometrik

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Siti Zubaidah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 01 (2022): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarkat ABDIKAT
Publisher : Gloal Research Institut Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kondisi fisik lingkungan di sejumlah kawasan seperti Daerah kumuh dari ketidakmampuan masyarakat untuk memperbaiki kondisi fisik lingkungan permukimannya, maka berkembanglah permukiman kumuh. Akibatnya, diperlukan upaya peningkatan daya masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kegiatan dalam meningkatkan kualitas permukiman kumuh. Dalam upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh, antara lain pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pengabdian. Kapasitas masyarakat yang menggambarkan kebutuhan masyarakat yang mendukung pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan kualitas permukiman pemberdayaan ini berupa pembuatan usulan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup seperti: Pembangunan talud dan perpipaan, pengaspalan jalan, dan RTLH (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni), disamping peran masyarakat dalam menjaga pembangunan.

PELAKSANAAN KEGIATAN PELAYANAN KELILING PEREKAMAN E-KTP DI KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN Siti Zubaidah; Rusdi Laili; Dian Kristiawan
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

This study discusses the implementation of Mobile Recording E-Identity Card Service Activities in Tanjung Lago District, One of which supports the implementation of the E-Identity Card is a printing press. The regions do not yet have permission to choose their own E-Identity Card because the current authority is still at the Center. On the basis of the above problems, a special government apparatus in Tanjung Lago Subdistrict, Banyuasin District, did a recording of the E-Identity Card to help and facilitate the community in the process. This study uses a qualitative method with observation techniques and direct interviews with informants. The conclusion of this study is that there are still people who do not have an E-Identity Card because the people in Tanjung Lago District are happy to record e-ID Card and related printing machines that are still at the center and there are still responses to the government that are less friendly from the government apparatus in Tanjung District, For this reason, infrastructure facilities to support the e-ID card recording process in Tanjung Lago Subdistrict are provided by the central government.

PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR PADA INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN BANYUASIN (Study Empiris : Kecamatan Tanjung Lago) Dian Kristiawan; Siti Zubaidah
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 10 No. 1 (2020): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

This study discusses environmental monitoring which is an activity carried out directly or indirectly by the regional environmental supervisory apparatus to determine compliance with business and / or activity compliance with regulations in controlling environmental pollution. This research method uses qualitative research using the theory proposed by T. Hani Handoko (1995: 23) "Basic Oversight", namely: 1. Preliminary Supervision; 2. Supervision of Implementation; 3. Feedback Monitoring (After Implementation). Key informants were: Head of the Banyuasin District Environmental Agency, Head of Environmental Compliance and Capacity Building, Head of the Environmental Monitoring Section, Head of the Environmental Pollution Control Section, the Head of the Environmental Damage Control Section and the Company Management. The results of the research show that compliance with business and / or activities responsible for the regulation in controlling environmental pollution has problems, namely: the available budget is still limited for supervisory operational needs, the implementation of supervision in Banyuasin District seems slow and has not been implemented well apart from the lack of company compliance in reporting liquid waste management in Banyuasin Regency for that important role with stakeholders, namely the government, the community, and companies that produce waste is needed. Conducted joint supervision will have a very effective impact in overseeing industrial waste that will result in environmental pollution, while the company itself should periodically and continuously check the industrial waste produced

PENINGKATAN PROFESIONAL GURU MELALUI PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PALEMBANG Yamamoto Yamamoto; Siti Zubaidah
JURNAL ILMIAH ILMU ADMINISTRASI Vol. 11 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM SYEKH YUSUF

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33592/jiia.v11i1.1436

Melalui pendidikan dan pelatihan Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Palembang diharapkan mampu mengerahkan dan mandayagunakan factor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan sehingga tercipta proses belajar mengajar yang bermutu. Fenomena yang terjadi selama ini guru diberikan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi tetapi tidak di ikuti dengan Follow up yang dapat membantu mereka di dalam menerapkan hasil pelatihan yang selama ini di laksanakan, sehingga efektifitas pendidikan dan pelatihan yang selama ini dilaksanakan menjandi tidak terukur karena tidak ada jaminan mutu, bahwa hasil pelatihan benar-benar dapat di impelementasikan, dan akhirnya diklat hanya dianggap sebagai formalitas saja. Untuk menjawab fenomena di atas, maka diklat perlu di laksanakan dengan pendekatan sistem yang berkesinambungan, menyeluruh dan sistematis. Untuk itu di perlukan berbagi hal dalam mendesain (merancang bangun) program pendidikan dan latihan agar dapat menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan diklat dan dapat menyiapkan bahan-bahan, metode dan pendekatan serta tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaanya berdasarkan aspek-aspek dan unsur-unsur yang menjadi fokus diklat. Semua elemen yang terkait dalam merancang model diklat di dasarkan pada analisis kebutuhan yang mendalam terhadap kinerja, iklim dan kebutuhan organisasi, berdasarkan hasil analisis kebutuhan diklat kemudian di rancang suatu model pelaksanaan diklat yang di mulai dengan workshop untuk memperkenalkan konsep pelatihan dan sasaran kompetensi yang di harapkan dimiliki oleh peserta, pendampingan untuk melihat implementasi diklat di sekolah setelah pelatihan di lakukan (sebagai bahan evaluasi Diklat), dan refleksi dilaksanakan untuk mendiskusikan kembali laporan dari hasil pendampingan dengan mengundang kembali peserta diklat (ini dilaksanakan setelah 3-5 bulan setelah pelatihan workshop). Semua kegiatan diklat ini didesain dalam beberapa tahap berdasarkan fungsi dari manajeman pelatihan diklat yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada pasca diklat. Kata kunci : Peningkatan, Profesional, Guru, Diklat

Merancang Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata yang Inklusif dan Partisipatif Siti Zubaidah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 No 01 (2024): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Alihsanpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Latar Belakang: Pengembangan Wisata yang Inklusif dan Partisipatif dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Plaju. Permasalahan kurangnya keterlibatan masyarakat lokal, pihak swasta serta pihak pemerintah, menjadi penyebab ketidakberlanjutannya usaha pariwisata, kerusakan lingkungan atau kelelahan wisata. Perlu perencanaan yang matang untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan wisata dan pelestarian lingkungan, sehingga tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap rancangan pengembangan wisata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Metodelogi: Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terkait perancangan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Wisata yang Inklusif dan Partisipatif. Alasan pemilihan metode ini adalah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat lokal, pihak swasta dan pemerintah setempat pentingnya keberlanjutan usaha pariwisata guna pelestarian lingkungan. Hasil: Merancang program pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wisata yang inklusif dan partisipatif sangat penting untuk menjamin pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat di seluruh tahapan program dan menjawab kebutuhan serta aspirasi seluruh anggota masyarakat. Dengan memberdayakan masyarakat, kita dapat menciptakan industri pariwisata yang tidak hanya memberikan manfaat bagi wisatawan, tetapi juga masyarakat lokal, pihak swasta, dan pelestarian lingkungan

Strengthening Collaborative Governance in the Department of Transportation: Implementation and Enforcement Levies Hermansyah Hermansyah; Siti Zubaidah; Jumroh Jumroh; Zahra Ahmadi
Journal of Contemporary Governance and Public Policy Vol. 5 No. 2 (2024): (October 2024)
Publisher : Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Kontemporer, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46507/jcgpp.v5i2.640

This article explores the strengthening of collaborative governance within Indonesia's Department of Transportation, focusing on the implementation and enforcement of levies. It highlights the integration of diverse stakeholders, including government bodies, private sector entities, and civil society, to create a more effective levy management system. However, a lack of collaboration between the Palembang city government and the local community has hindered the effectiveness of levies. Key strategies for improvement include promoting transparency, shared decision-making, and the use of innovative technologies. The study underscores the importance of trust and accountability among stakeholders to enhance compliance and enforcement. In Palembang, the capital of South Sumatra Province, transportation and traffic management challenges necessitate the effective implementation of levies. Employing a qualitative approach through in-depth interviews, observations, and documentation, the research reveals that collaborative efforts between local governments, the private sector, and the community are essential, despite challenges such as limited resources and community resistance. The findings suggest that while collaborative governance can improve the effectiveness of levy enforcement, it requires commitment and active participation from all parties. Recommendations include enhancing human resource capacity, strengthening regulatory frameworks, and raising public awareness of the importance of levies for regional revenue. This study also aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in improving infrastructure, fostering sustainable cities (SDG 11), and promoting effective partnerships (SDG 17).

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search