cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Terttiaavini
Contact Email
lppm@uigm.ac.id
Phone
+6285377238800
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Jend Sudirman No 629 KM 4 Palembang
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Politik
Published by Universitas Indo Global Mandiri
ISSN : 25022032     EISSN : 25020900     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1" : 6 Documents clear
Pengembangan Kapasitas Pegawai Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Kantor Kepegawaian Daerah Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kota Palembang Dian Anggraini
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.178 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i1.683

Abstract

AbstractThe realization of good governance needs professional and competent public servants. Early step that shall be taken by local government is capacity building of public servants in every public organization in the local. One public organization that is Local Employment Agency of Palembang City. Result of research indicates that capacity building of public servants at Local Employment Agency of PalembangCity in general has been quite well. Employee transparency for information openness is not working optimally. Employee responsiveness to administrative service is adequate. Employee equality in delivering service is sufficient. Capacity building of public servants must be supported by enthusiastic leadership which drives employee and collective commitment based on work contract and employee agreement. Employee must be made understood through socialization, internal session or even internal regulation.Keywords : Capacity building, good governanceAbstrakDalam mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah daerah, dibutuhkan pegawai yang profesional dan berkompeten. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan pengembangan kapasitas pegawai dalam setiap organisasi publik di daerah, salah satunya adalah BKDSDM Kota Palembang Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan kapasitas pegawai pada BKDSDM Kota Palembang secara umum berjalan cukup baik. Penerapan transparansi pegawai dalam bentuk keterbukaan informasi belum dilakukan secara optimal. Responsivitas pegawai terhadap pelayanan administrasi sudah cukup baik. Keadilan pegawai terhadap pelayanan sudah cukup baik. Pengembangan kapasitas pegawai antusiasme pimpinan menggerakkan pegawainya dan komitmen bersama yang sesuai dengan kontrak kerja dan janji pegawai. Namun hal tersebut terhambat adanya faktor kesadaran individu pegawai yang masih perlu diperhatikan. Sebaiknya pegawai diberikan pemahaman melalui sosialisasi atau rapat internal dan membuat aturan internal.Kata kunci : Pengembangan kapasitas, good governance
Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menciptakan Rumah Layak Huni pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang M. Sattarudin
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.632 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i1.684

Abstract

AbstractSeeing the development of the development of settlements in the city of Palembang, especially in the District of Kalidoni, there are still a number of middle class citizens who still need assistance from the Regional Head to improve a dwelling. However, the implementation of the coordination of the implementation carried out by the government was still faced with ineffective and inefficient services and the attention of the Head of the Kalidoni Sub-District to repair these habitable houses. This can be seen from the fact that there are still many houses that are not worth visiting in the Kalidoni sub-district of Palembang.The method used in this research study is using descriptive qualitative methods that aim to elevate the situation and phenomena that occur when the study takes place and explain the problems based on the data obtained by the steps of observation, interviews and documentation.The results of the study show that the Implementation of Republic of Indonesia Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in Creating Livable Houses at the Kalidoni District Office in Palembang City has not yet proceeded properly and is still not effective. This can be seen from the fact that there are still poor and low-income people living in uninhabitable homes with slum settlements and far from being healthy, but there is no action from the head of the region to help the community.Keywords : Implementation, Housing and Settlement AreaAbstrakMelihat kondisi perkembangan permukiman di Kota Palembang khususnya di daerah Kecamatan Kalidoni saat ini masih banyaknya warga golongan menengah kebawah yang masih membutuhkan bantuan dari Kepala Daerah untuk memperbaiki suatu huniannya. Namun pada kenyataannya penyelenggaraan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kurangnya perhatian dari Kepala Camat Kalidoni untuk memperbaiki rumah-rumah yang layak huni tersebut. Hal ini terlihat dari masih banyaknya rumah warga yang tidak layak huni disekitar Kecamatan Kalidoni Palembang.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian penelitian  ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengangkat keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan langkah-langkah observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang belum berjalan dengan baik dan masih belum efektif. Hal ini dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah menempati rumah yang tidak layak huni dengan permukiman yang kumuh dan jauh dari kata sehat, tetapi belum adanya tindakan dari kepala Daerah untuk membantu masyarakat tersebut.Kata kunci : Implementasi, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa (Studi : Tentang Sejarah Organisasi Pkk Di Indonesia) Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain; Novia Kencana
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.367 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i1.679

Abstract

AbstractAnalyzing the role of Indonesian women's politics in political structures in Indonesia is one part of a long history that cannot be denied that women also contribute to the distribution of power. The position and political role of women in Indonesia's political structure today is certainly closely related to gender ideas that are built in a conceptual framework that is understood by society in general. Conceptually gender ideas that are understood by Indonesian society in general and the whole are in fact built in uniform arguments and reflected in several women's movements which are influenced in the political structure and the power of the ruling political regime. The presence of the PKK organization during the New Order was a manifestation of the regime's work on the control of the repressed women's movement and on political rules and interests that were adjusted to the New Order's political policies which were co-opted through its role only in the domestic domain as good wives and mothers by adopting five central role, namely: first, women as wives with husbands, second, women as mothers seekers, third, women as household economic regulators, fourth, women as breadwinners, fifth, women as members of society.Keywords: Political Role, Women's Movement, PKK HistoryAbstrakMenganaliasa peran politik perempuan Indonesia dalam struktur politik di Indonesia merupakan salah satu bagian sejarah panjang yang tidak bisa dipungkiri bahwa kaum perempuan juga berkontribusi pada distribusi kekuasaan.  Posisi dan peran politik perempuan dalam struktur politik Indonesia dewasa ini tentu sangat terkait dengan gagasan-gagasan gender yang dibangun dalam kerangka konseptual yang di pahami masyarakat secara  umum. Secara konseptual gagasan-gagasan gender yang dipahami masyarakat Indonesia secara umum dan keseluruhan nyatanya dibangun dalam argumentasi  yang  seragam dan tercermin dalam beberapa gerakan perempuan yang terpengaruh  dalam struktur politik serta kekuasaan rezim politik yang berkuasa. Hadirnya organisasi PKK pada masa Orde Baru merupakan manifestasi dari bekerjanya rezim terhadap penguasaan gerakan perempuan yang direpresi dan pada aturan dan kepentingan politik yang disesuaikan dengan kebijakan politis Orde Baru yang dikooptasi memalui perannya hanya dibatasi pada wilayah domestik sebagai istri dan ibu yang baik dengan mengadopsi pada lima peran sentral, yaitu : pertama,  perempuan sebagai istri pedamping suami, kedua, perempuan sebagai pencari ibu, ketiga, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, keempat, wanita sebagai pencari nafkah, kelima,  wanita sebagai anggota masyarakat.Kata kunci : Peranan Politik, Gerakan Perempuan,  Sejarah PKK
Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Legalitas Ojek Online) Puji Rahman
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.966 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i1.685

Abstract

AbstractOnline motorcycle taxi transportation in several major cities including Palembang City has brought a polemic regarding its legality as public transportation. The Provincial Government, in this case the Department of Transportation has the authority to develop road transportation, needs to be investigated regarding the legality of the existence of online motorcycle taxis in the South Sumatra Province, especially in Palembang City.Research uses qualitative research methods. This research was conducted directly to the object of research, namely the Department of Transportation of South Sumatra Province to obtain relevant data. Data collection uses observation, documentation and interviews with informants who are considered competentThe results showed that the Implementation of Ministerial Regulation No. 26 of 2017 concerning the Implementation of People's Transportation with Public Vehicles Not in Routes has gone well, it can be seen that until now online motorcycle taxi operations can still operate in tandem with conventional angkot safely, smoothly and in accordance with safety standards. The implementation of the 11 points contained in Ministerial Regulation Number 26 Year 2017 can run well of course because of the role of the Transportation Agency of South Sumatra Province who has carried out their duties optimally by conducting direct supervision and cooperating with the Police.Keywords : Implementation, Ojek Online AbstrakAngkutan ojek online di beberapa kota-kota besar termasuk Kota Palembang telah membawa polemik terkait legalitasnya sebagai angkutan umum. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Perhubungan memiliki wewenang dalam pembinaan angkutan jalan perlu untuk diteliti terkait dengan legalitas keberadaan ojek online di wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek penelitian yaitu pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan data yang relevan. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara pada informan yang dianggap berkompetenHasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini operasional ojek online tetap dapat beroperasi beriringan dengan angkot konvensional dengan aman, lancar dan sesuai dengan standar keselamatan. Implementasi dari 11 poin yang dimuat dalam Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 dapat berjalan dengan baik tentunya karena peran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang telah melalukan tugasnya secara optimal dengan melakukan pengawasan secara langsung dan bekerjasama dengan pihak Kepolisian.Kata kunci : Implementasi, Ojek Online
Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim Siti Zubaidah
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.74 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i1.680

Abstract

AbstractThe road construction is a vital requirement as a major supporter of the dynamics and economic activity, both at central and local and regional development as well as major infrastructures for the national economy. As an important part in the activities of the road management Roads Towards Botanical Sriwijaya Muara Enim regency were in need of supervisory activities road handed over to a third party or agent . The results of the study are limited capability of human resources supervisor professional while goal setting tailored to the type of work while still limited budget available for operational purposes supervisor. For the problem of the execution time is already in accordance with the applicable procedures and agreed upon by several stakeholders, sometimes constrained by natural conditions, especially when the rainy season is very annoying time of the existing activities in the field. Scheduling is the process of preparing a list of work to be done to achieve and realize a certain goal and Examination Report has been carried out in accordance with the Terms of Reference but there are obstacles reports submitted did not follow up on the implementation of the work.Keywords: Analysis, Implementation, Monitoring, Development, Road AccessAbstrakPembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi, baik di pusat maupun daerah dan pengembangan wilayah serta sebagai prasarana penunjang yang utama bagi perekonomian nasional. Sebagai bagian penting dalam kegiatan penyelenggaraan jalan maka Pembangunan Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya Kabupaten Muara Enim juga memerlukan adanya kegiatan pengawasan jalan yang diserahkan kepada pihak ketiga atau konsultan. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia pengawas yang profesional sedangkan penentuan tujuan disesuaikan dengan jenis pekerjaan sedangkan anggaran yang tersedia masih terbatas untuk keperluan operasional pengawas. Untuk masalah waktu pelaksanaan memang sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan disepakati oleh beberapa pihak terkait, terkadang terkendala oleh keadaan alam terutama waktu musim penghujan sangat mengganggu waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan. Penjadwalan merupakan proses penyusunan daftar pekerjaan yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan suatu tujuan tertentu dan Laporan Hasil Pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja namun laporan yang disampaikan terdapat kendala tidak adanya tindak lanjut dari pelaksanaan pekerjaan.Kata kunci : Analisis, Pelaksanaan, Pengawasan, Pembangunan, Jalan Akses
Peranan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kebencanaan terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan Heru Adi Putranto
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 4, No 1
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.807 KB) | DOI: 10.36982/jpg.v4i1.682

Abstract

AbstractThis research focuses on the performance of employees in the Regional Disaster Management Agency of the Province of South Sumatra in particular through Education and Training. This research is descriptive research with a qualitative approach. This study intends to describe and analyze the performance of employees in the Regional Disaster Management Agency in the Province of South Sumatra, especially Education and Training (Diklat). The performance of the environment in the Regional Disaster Management Agency in the Province of South Sumatra is applied to Education and Training (Diklat) carried out by the Regional Disaster Management Agency of South Sumatra Province.Data measurement techniques used in the step of collecting data on Education and Training (Diklat) in the Regional Disaster Management Agency of South Sumatra Province are in-depth interview techniques. The method used to obtain data is by conducting question and answer activities on a number of questions both verbally and answered verbally as well.The results of data analysis are strengthened by interview data analysis, it was found that the performance of the employees of the South Sumatra Provincial Disaster Management Agency is good, this can be seen from the performance in completing the tasks carried out by each employee both time and maximum work results.Keywords : Education, Training and Employee PerformanceAbstrakPenelitian ini memfokuskan Pada kinerja pegawai dalam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya melalui Pendidikan dan Pelatihan. Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Penenlitian ini bermaksud menggambarkan dan menganalisis kinerja pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Pelaksanaan kinerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang diterapkan pada Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang di laksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengukuran data yang dipergunakan dalam langkah mengumpulkan data mengenai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Badan Penanggulangan  Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu teknik wawancara mendalam. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan jalan melakukan kegiatan tanya jawab atas sejumlah pertanyaan baik secara lisan dan dijawab secara lisan pula.Hasil analisis data yang diperkuat dengan analisis data wawancara, maka ditemukan simpulan yaitu kinerja pegawai Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah bagus, hal ini terlihat dari kinerja dalam menyelesaikan tugas yang diemban oleh masing-masing pegawai baik ketetpan waktu maupun  hasil kerja yang maksimal.Kata kunci : Pendidikan, Pelatihan dan Kinerja pegawai

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 4 (2025) Vol. 10 No. 3 (2025) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 4 (2024) Vol. 9 No. 3 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 4 (2023) Vol. 8 No. 3 (2023) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 4 (2022) Vol. 7 No. 3 (2022) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol. 6 No. 3 Vol 6, No 3 Vol 6, No 2 Vol 6, No 1 Vol 5, No 3 Vol 5, No 2 Vol 5, No 1 Vol 4, No 3 Vol 4, No 2 Vol 4, No 1 Vol 3, No 3 Vol 3, No 2 Vol 3, No 1 Vol 2, No 1 Vol 1, No 2 Vol 1, No 1 More Issue