cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lusy Liany
Contact Email
lusyliany@gmail.com
Phone
+6285263332791
Journal Mail Official
adil.jurnalhukum@yarsi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Yarsi Yarsi Tower Building Lt. 3 Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
ADIL : Jurnal Hukum
Published by Universitas Yarsi
ISSN : 20866054     EISSN : 25979884     DOI : https://doi.org/10.33476/ajl
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal adil adalah jurnal yang berfokus pada ilmu hukum secara keseluruhan yang dihasilkan dari ilmu-ilmu dasar hukum, masyarakat serta penelitian ilmu hukum yang mengintegrasikan ilmu hukum dalam semua aspek kehidupan. Jurnal ini menerbitkan artikel asli, ulasan dan laporan kasus-kasus hukum yang menarik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016" : 6 Documents clear
Eksistensi Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Almaududi Almaududi
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.091 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.354

Abstract

Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank (PLPS LB) diatur ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang mengelola Aset Eks BDL, namun permasalahannya adalah tidak ditemukannya alas hak bagi LPS untuk melakukan pengelolaan tersebut.  Sebelum status badan hukum BDL hapus, tidak dilakukan terlebih dahulu penyerahan (levering) atau pengalihan piutang (cessie) dari Tim Likuidasi kepada LPS sehingga, secara yuridis tindakan penghapusan Aset Eks BDL dari NSL tidak benar-benar menghapuskan kepemilikan aset oleh BDL. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi permasalahan hukum kedepannya, ada baiknya LPS memberi pengaturan yang jelas mengenai alas hak bagi LPS dalam melakukan pengelolaan Aset Eks BDL dengan tetap memperhatikan pelaksanaan likuidasi 16 bank yang dicabut izinnya pada tahun 1997, dimana Negara (c.q. Kementerian Keuangan) sebagai kreditur mayoritas menerima sisa Aset Eks BDL sebagai pembayaran non-tunai.
Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice Febrina Annisa
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.405 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.355

Abstract

Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatinkan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversi tidak dapat diupayakan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Penyelesaian Perkelahian Antar Pelajar Sma Jakarta Oleh Kepolisian Resort Jakarta Selatan (Studi Kasus: Tawuran Pelajar Sma N 6 Dengan Sma N 70 Jakarta) Nela Ade Fahrani
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.551 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.356

Abstract

Dalam perkembangannya menuju dewasa, anak akan melewati satu tahapan yang disebut dengan ‘remaja’. Apabila orang tua berhasil membimbing dan memperhatikan anaknya, maka si anak akan melewati kehidupan remajanya dengan gemilang, sebaliknya maka akan terjerumus ke dalam hal-hal yang menyimpang, yang dapat disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang sering dilakukan oleh remaja dan sangat meresahkan masyarakat itu sendiri ialah perkelahian pelajar. Kasus perkelahian pelajar yang sedang hangat-hangatnya menjadi perbincangan dalam masyarakat adalah kasus perkelahian pelajar yang melibatkan SMA N 6 dan SMA N 70 Jakarta, yang menimbulkan satu orang siswa dari SMA N 6 meninggal dunia. Penyebabnya antara lain adalah adanya pembatasan wilayah antar kedua SMA, adanya doktrin dari alumni untuk melestarikan perkelahian, dan untuk membela nama baik almamater sekolah masing-masing. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum melihat norma hukum yang berlaku dan langsung dihubungkan atau dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pihak Penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan menangani kasus ini dengan dua cara, yaitu secara persuasif, dengan memanggil orang tua pelajar yang terlibat untuk membuat surat pernyataan dan dikembalikan kepada orang tua dan sekolah, serta secara hukum, menerapkan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, dan 351 ayat (3) KUHP tentang Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, kepada tersangka, yaitu siswa SMA N 70 Jakarta.
Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Berkaitan Dengan Ekspor Jasa Maklon Evie Rachmawati Nur Ariyanti
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.21 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.352

Abstract

Penyelesaian sengketa pajak ini berawal dari diterbitkannya Surat Tagihan Pajak dari Direktur Jenderal Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor jasa maklon. Jika PKP tersebut (Penggugat) memaksakan untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010, maka akan menimbulkan kekacauan administrasi karena invoice yang diterbitkan tidak didasarkan pada fakta kejadian atau transaksi yang sebenarnya terjadi. Bahkan untuk kasus yang sama hanya berbeda masa pajak, seluruhnya dimenangkan oleh Penggugat. Akhirnya, Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Pajak yang membatalkan Surat Tagihan Pajak yang memuat sanksi administrasi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Seharusnya sengketa ini tidak akan terjadi jika pemerintah lebih memahami karakter hukum dari Pajak Pertambahan Nilai.
Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014 Novi Yanthy Adelina
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.257 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.357

Abstract

Pada periode 2004-2009, jumlah anggota dewan di DPRD Provinsi Sumatera berjumlah 85 orang namun hanya ada 5 (lima) orang anggota perempuan yang berhasil duduk di parlemen. Dari jumlah anggota perempuan yang hanya 5 (lima) orang tersebut menunjukkan bahwa Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Utara masih sangat rendah. Partai politik berpeluang untuk menentukan partisipasi dan keterwakilan perempuan, ketentuan  kuota  30 persen  bagi  perempuan untuk  menduduki  jabatan  politik  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, demikian  juga  dengan  UU  No.  2  Tahun 2008  tentang  Partai  Politik. Pendekatan masalah yang digunakan penulis adalah melalui pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan data primer. Dengan adanya kebijakan dari partai politik untuk memperhatikan keterwakilan perempuan agar dapat duduk dalam parlemen, serta adanya sangsi yang tegas dalam Undang-undang mengenai partai politik yang tidak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam partai politik tidak akan lulus verifikasi partai politik.
Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim Syafrida Syafrida
Jurnal ADIL Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.915 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v7i2.353

Abstract

Latar belakang masalah dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya  peredaran produk makanan dan minuman di masyarakat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk agama Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa  “Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya”. Rumusan masalah tulisan ini adalah apa manfaat sertifikat halal produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di masyarakat. Tujuan penulisan untuk mengetahui manfaat sertifikat halal pada produk makanan dan minuman yang diperdagangkan di msyarakat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah penelitian Kepustakaan berupa data sekunder mengunakan bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Kesimpulan dari tulisan ini untuk mendapat sertifikat halal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI membentuk  Tim auditor  untuk  melakukan audit pada saat proses produksi dan hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal, manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan adalah untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): DESEMBER 2025 Vol 16 No 1 (2025): JULI 2025 Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024 Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024 Vol 14 No 2 (2023): DESEMBER 2023 Vol 14, No 1 (2023): JULI 2023 Vol 13, No 2 (2022): DESEMBER 2022 Vol 13, No 1 (2022): JULI 2022 Vol 12, No 2 (2021): DESEMBER 2021 Vol 12, No 1 (2021): Juli 2021 Vol 11, No 2 (2020): Desember 2020 Vol 11, No 1 (2020): JULI 2020 Vol 10, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 10, No 1 (2019): JULI 2019 Vol 9, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 6, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 4, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 2, No 3 (2011): DESEMBER 2011 Vol 9, No 1 (2018): JULI 2018 Vol 8, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 8, No 1 (2017): ADIL: Jurnal Hukum, Juli 2017 Vol 7, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 7, No 1 (2016): JULI 2016 Vol 5, No 2 (2014): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2014 Vol 3, No 2 (2012): ADIL : Jurnal Hukum Desember 2012 Vol 3 No 2 Vol 1, No 1 (2010): ADIL Jurnal Hukum, Vol 1, No. 1, April 2010 Vol 4, No 1 (2013): ADIL : Jurnal Hukum Vol. 4 No.1 More Issue