cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bayu Sujadmiko
Contact Email
bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id
Phone
+6281394194918
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Gedung C. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Cepalo
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 25983105     DOI : https://doi.org/10.25041/cepalo
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini memiliki visi untuk menjadi jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang sesuai dengan kearifan lokal Provinsi Lampung, yang akan di analisis secara komprehensif dengan perundang-undangan Nasional atau Internasional dan kondisi sosiologis. Misi dari Cepalo adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum baik dalam skala nasional, maupun skala internasional. Cepalo pada dasarnya berisi topik tentang hukum, sistem hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, antrophologi hukum, kebijakan publik, hukum internasional, hukum adat, hukum administrasi, hukum agraria, hukum islam, hukum bisnis, hukum pidana, hukum kesehatan, filsafat hukum, hukum kesehatan, hukum tekhnologi dan budaya. Namun tidak membatasi pokok bahasan mengenai studi hukum komparatif dan tidak menutup kemungkinan bagi penelitian yang bertemakan tentang kearifan lokal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 2 (2020)" : 6 Documents clear
PROBLEMATIKA WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA DI INDONESIA Dwi Andayani B.S.; Tetty Hariyati
Cepalo Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.1893

Abstract

Permasalahan terkait pengaturan hukum yang sulit diatur oleh hakim adalah terkait permasalahan waris beda agama dengan sumber hukum Islam yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan secara sempit diatur dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam tahun 1991. Selain itu fakta bahwa waris Islam yang mengacu pada sumber hukum Islam adalah Alquran dan Hadis yang kini telah dirangkum dalam Keputusan Presiden Penyusunan Hukum Islam Nomor 1 tahun 1991. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normative dengan analisis terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait masalah hukum yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim agung dalam memutus perkara waris beda agama ini lebih mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kemaslahatannya. Walaupun hal ini sebenarnya bertentangan dengan sumber Hukum Islam baik dalam Al-Qur’an maupun Hadits.
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HILANGNYA HAK ATAS TANAH MILIK WARGA MASYARAKAT YANG TERKENA ABRASI DI WILAYAH KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH Christopher Kendrick Adam; Joe Arifiando Walpa; Vina Octavia
Cepalo Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.1943

Abstract

Abrasi yang terjadi pada Kabupaten Brebes pada bulan Februari 2020, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Brebes, menimbulkan dampak yang luar biasa. Sekian banyak tanah yang hilang disebabkan oleh abrasi pantai yang menyebabkan hilangnya luas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat Kabupaten Brebes yang memiliki hak atas tanah yang hilang tersebut membutuhkan perlindungan hukum atas tanah nya yang musnah. Status hukum atas tanah yang musnah karena terkena abrasi pun musnah. Negara tidak dapat memberikan perlindungan hukum terhadap tanah yang musnah. Dalam Pasal 27 UUPA huruf b tentang hapusnya hak atas tanah, tanah yang musnah berarti tanahnya hapus. Oleh sebab itu, hilangnya tanah karena faktor alam, seperti abrasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap negara, terkecuali jika pemerintah terbukti tidak melakukan upaya-upaya pencegahan yang semestinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab public pemerintah. Pemerintah dalam hal ini semestinya dapat melakukan upaya pencegahan dalam menjaga kondisi alam sekaligus hak-hak masyarakat terhadap tanah yang dimiliki rakyat. Namun, apabila masyarakat merasa tindakan pencegahan tersebut kurang tepat dalam mencegah bencana abrasi maka masyarakat setempat dapat mengajukan gugatan Class Action melalui Pengadilan Negeri setempat.
ANOMALI KEHADIRAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM CAKRAWALA KEPEGAWAIAN DI INDONESIA Legina Nadhila Qomarani
Cepalo Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.1979

Abstract

Perjalanan panjang birokrasi yang penuh rintangan dan berbagai kelemahan sejatinya sangat menuai banyak kritikan sehingga menjadi sebuah tantangan besar bagi birokrasi untuk melakukan upaya mereformasinya. Salah satu upaya mendasar yang perlu disasar dalam reformasi birokrasi adalah penataan sistem manajemen SDM Aparatur Negara dalam peraturan perundang-undangan. Hadirmya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang secara sekuensial menghadirkan PPPK dalam cakrawala kepegawaian di Indonesia merupakan langkah Pemerintah dalam upaya mereformasi birokrasi. Pasalnya, kehadiran PPPK yang secara mutatis mutandis menghapuskan eksistensi tenaga honorer disinyalir mampu untuk lebih memberikan perlindungan hukum dan menjawab carut marut perihal kompetensi, integritas dan profesionalitas Aparatur Negara. Tulisan ini secara khusus bertujuan untuk mendiskursuskan kehadiran PPPK dalam cakrawala kepegawaian di Indonesia sebagai suatu anomali dengan menguraikan berbagai problematika yang lahir seiring dengan lahirnya PPPK dan bagaimanakah eksistensi PPPK ke depannya dalam persinggungannya dengan Tenaga Ahli. Diskursus tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian yang bersifat preskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dengan melakukan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang meliputinya, hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam persinggungannya dengan eksistensi Tenaga Ahli, jika berbagai problematika seputar PPPK tidak segera diatasi, maka seiring berjalannya waktu eksistensi PPPK hanya akan tenggelam ditelan permasalahan. Dalam hal ini, Pemerintah (Presiden) sebagai pembentuk undang-undang dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya agar segera menetapkan peraturan pelaksana yang lebih khusus dan terperinci dalam upaya memaksimalkan perekrutan PPPK yang diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional, transparan dan objektif, serta bebas dari intervensi politik dan bersih dari KKN. Hal demikian tentu saja dapat dinilai mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi PPPK dan tenaga honorer/pegawai tidak tetap lainnya yang selama ini telah ada dan diakui.
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Adam Khafi Ferdinand; Sunarto DM; Maya Shafira
Cepalo Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2006

Abstract

Conspiracy of tender and corruption are both have related in government’s procurements of goods and services, because the procure partially or completely are being financed by APBN/APBD or another state budgeter. The act in the conspiracy of tender also is categorized as an act of corruptions. Therefore, there are two law enforcement institutions which have the authority to punish the perpetrators, that are KPPU and KPK. The purpose from this journal is to find out about how the efforts in law enforcement on government’s procurements of goods and services by KPPU and KPK, and what are the influence factors in the law enforcements process. This research is used with law normative method which is supported with data and information from interview or questionnaire. Futhermore, these article is using with statue approach and comparative approach. The results from this research are the law enforcement in government’s procurements goods and services by KPPU on tender conspiracy case have implemented of based in Anti Monopoly Law, KPPU Law Number 1 of 2019 and KPPU Law Number 2 of 2010 (Guidelines of Article 22). Whereas, law enforcement in government’s procurements goods and services by KPK on corruption case have implemented of based in Corruption Law, KPK Law and KUHAP. Both institutions have scope and authority for each other, however both of them have cooperation in terms of supervision and the law enforcement in government’s procurements goods and services which is poured on Memorandum of Understanding (MoU) between KPPU and KPK. Other than that, there are many factors that influence the law enforcement in government’s procurements goods and services by KPPU and KPK, there are law factor, law enforcer factor, tools/facilities factor, public factor and culture factor.
PELAYANAN YANG DITERIMA OLEH MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK BERDASARKAN PENERAPAN BEBAN PAJAK DAERAH YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Salsabila Aufadhia Ilanoputri
Cepalo Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2067

Abstract

Pajak merupakan instrumen perekonomian yang menjadi sumber pemasukan utama sebuah negara dan merupakan kewajiban setiap warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945. Pajak di Indonesia sendiri menurut kewenangannya terbagi menjadi pajak pusat dan daerah. Pajak sebagai penopang penerimaan daerah menjadi tidak optimal apabila regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah tumpah tindih dengan kebijakan perpajakan nasional. Dari sisi masyarakat, rasio penerimaan retribusi daerah lebih tinggi dibandingkan dengan rasio penerimaan pajak daerah tersebut dikarenakan masyarakat menghendaki adanya pelayanan sehingga pemerintah harus memberikan standar parameter pelayanan bagi masyarakat atas kontribusinya dalam pembayaran pajak. Pemerintah diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sepadan kepada masyarakat sebagai pembayar pajak agar masyarakat dapat merasakan manfaat atas pembayarannya. Berdasarkan hal tersebut maka perumusan masalah yang akan dibahas ialah bagaimana standar pelayanan pajak daerah di Indonesia? dan bagaimana keseimbangan beban pajak daerah dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat? Penulisan ini untuk mengetahui keseimbangan beban pajak daerah dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari penerimaan pajak daerah dapat diukur melalui dua parameter sebagai bentuk kontraprestasi bagi sektor pajak yang dipungut yakni parameter formal dan parameter ideal. Kontrapretasi tersebut harus sesuai dengan peruntukannya dan ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanannya. 
PERUBAHAN WILAYAH LAUT ZONA EKONOMI EKSLUSIF RUSIA DI LAUT HITAM PASCA ANEKSASI KRIMEA Bertoni Dean Simamora; Joko Setiyono
Cepalo Vol 4 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no2.2079

Abstract

Rusia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan sumber daya yang banyak. Februari 2014 Rusia melakukan aksi aneksasi di Semenanjung Krimea. Konsekuensi anekasi Krimea oleh Rusia melampaui kekhawatiran akan kedaulatan tanah dan jauh ke perairan Laut Hitam terutama yang berhubungan dengan laut Zona Ekonomi Eksklusif. Pada Zona Ekonomi Eksklusif, negara pantai memiliki hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut dan juga di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut yang lainnya. Timbul permasalahan yaitu: bagaimana perubahan wilayah laut zona ekonomi ekslusif Rusia di Laut Hitam Pasca Aneksasi Krimea dan bagaimana dampak bertambahnya wilayah laut zona ekonomi ekslusif Rusia di laut hitam akibat aneksasi Krimea terhadap Ukraina. Penelitian ini bertujuan untuk melihat mengenai perubahan wilayah laut zona ekonomi eksklusif Rusia di Laut Hitam pasca aneksasi Krimea serta dampaknya terhadap Ukraina. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Metode penelititan normatif yang bersifat kualitatif dalam penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data sekunder yang bertumpu kepada alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen atas permasalahan perubahan wilayah laut zona ekonomi eksklusif Rusia di laut Hitam pasca aneksasi Krimea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erubahan wilayah laut Rusia di laut hitam yang sangat signifikan tentunya juga akan memberi keuntungan yang sangat besar dalam pemanfaatan zona ekonomi ekslusif yang baru ini bagi Rusia. Mahakamah Internasional (International Court of Justice) dapat menyelesaikan konflik antara Ukraina dan Rusia. UNCLOS 1982 dapat digunakan sebagai panduan dalam penyelesaian masalah mengingat Rusia dan Ukraina. Bagi Ukraina, Kebutuhan Ekonomi dalam bidang ekonomi seperti Perikanan, Kebutuhan barang tambang, arus lalu lintas laut, kebutuhan Angkatan perang Ukraina, dan jalur perdagangan menjadi dampak di aneksasinya Krimea oleh Rusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023): Issue In progress (August 2023) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 1 (2017) More Issue