cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ihdi Karim Makinara
Contact Email
Ihdi Karim Makinara
Phone
+6282304008070
Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 14112353     EISSN : 25795090     DOI : http://dx.doi.org/10.22373/jms
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal focused on Islamic Law Studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE Ahkam specializes on Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20, No 1 (2018)" : 7 Documents clear
Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya) Burhanuddin A. Gani; Nisrina Nisrina
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6505

Abstract

itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah. Berdasarkan keterangan responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan sebuah program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia, khususnya di Aceh, yaitu Local Governace Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) membeberkan data bahwa 1.064 pasangan suami istri di Pidie Jaya yang tersebar di 6 kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kategori paling banyak adalah mereka yang menikah pada saat Aceh dilanda konflik bersenjata. Di Mahkamah Syar’iyah Meuredu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara itsbat nikah yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan itsbat nikah. Maka dari itu peneliti ingin meneliti dengan mengangkat judul “Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor dan hambatan-hambatan apasaja yang membuat para pasangan enggan melakukan itsbat nikah. Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan tela’ah dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan yang menikah dengan dinikahkan oleh Teungku Gampong pada saat Aceh di landa konflik bersenjata namun Teungku tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka mengaku kesulitan untuk mengurus itsbat nikah dikarenakan Teungku tersebut telah meninggal dunia  padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah hakim meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang-orang yang mengetahui pernikahan pemohon bisa diantaranya wali nikah, saksi dan orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon. Disini kita dapat melihat bahwa masih adanya sebagian masyarakat yang masih awam terhadap suatu hukum, faktor keengganan pasangan lainnya juga disebabkan karena jarak yang jauh, merasa malu dan khawatir akan biayanya. Itsbat Marriage is the ratification of the marriage that has been held according to Islamic sharia but is not recorded by the KUA or the marriage registration officer. Based on the information of respondents in a study conducted by a program of the Australian and Indonesian governments, especially in Aceh, the Local Governance Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) released data that 1,064 married couples in Pidie Jaya in 6 sub-districts and 72 villages assistance by who do not have a marriage deed. The results of the study also showed that most categories were those who were married at the time when Aceh was hit by armed conflicts. In the court of Shar'iyah Meuredu throughout the years 2015 and 2016 there are 211 cases of marriage is accepted, while in research LOGICA2 there are 1064 couples who do not ask for marriage, therefore there are still 853 couples who have not submitted an itsbat marriage. Therefore, researchers want to research by raising the title "The reluctance of married couples in doing Itsbat marriage". This research aims to know and explain the factors and obstacles that make the spouses reluctant to do the marriage itsbat. Method of data collection with field research, which is done by observation, interviews and Tela'ah documentation. The results showed that many couples married by Teungku Gampong at the time of Aceh in armed conflict but the Teungku did not enter their marriage data to the KUA so they claimed difficulties to take care of the marriage Itsbat because the Teungku has died when in the procession of the session of marriage and the judges ask the applicant to present the witnesses, namely people who know the marriage applicant can include a marriage, witnesses and The closest people who know the applicant's marriage. Here we can see that there is still a part of society that is still public against a law, the factor of the reluctance of other couples is also due to the long-distance, feel embarrassed and worried about the cost.
Peran Bahagian Sokongan Keluarga Dalam Masalah Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Tinggi Syariah Kedah, Malaysia) Agustin Hanafi; Mohamad Hedhayatullah Bin Mohamad
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6501

Abstract

Nafkah merupakan salah satu daripada hak isteri yang perlu ditunaikan. Hukum ini telah termaktub di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang diketahui oleh semua muslim, salah satu kewajiban seorang suami itu adalah menyediakan nafkah buat isterinya baik dalam  tempoh  perkawinan  maupun  pasca perceraian.  Namun,  mutakhir  ini,  banyak kasus yang melibatkan perilaku suami yang mengabaikan nafkah isteri pasca perceraian. Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) merupakan pihak berwenang yang mampu mengatasi dengan sebaik mungkin segala permasalahan berkaitan dengan pemberian nafkah. BSK memberi peluang kepada mantan isteri untuk membuat tuntutan nafkah jika suami gagal atau enggan membayar nafkah sekaligus mengembalikan hak isteri. Pertanyaan yang diajukan dalam permasalahan ini adalah bagaimana peran BSK dalam menjamin terpenuhinya  nafkah isteri pasca perceraian dan bagaimana efektifitasnya (BSK) terhadap masalah penegakan nafkah isteri pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran (BSK) dalam masalah pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian. Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu kajian lapangan (field research) dan yuridis normatif yaitu kajian kepustakaan (library research). Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa peran BSK dalam masalah pemenuhan nafkah isteri pasca perceraian berjalan secara efektif karena BSK memantau dan menangani masalah ketidakpatuhan mantan suami terhadap perintah nafkah Mahkamah Syariah melalui pembentukan Unit Khidmat Nasehat dan Perundangan, Unit Penguatkuasaan dan Pelaksanaan Perintah dan Unit Pengurusan Dana. Keberadaan BSK telah menjadi tempat rujukan dan   memberikan bantuan kepada mantan isteri. Berdasarkan hal tersebut, dapat difahami bahwa pokok permasalahan dalam penyelesaian masalah pengabaian nafkah apabila mantan suami memahami  hal  berkaitan  agama  Islam  serta  mengetahui  hak  dan  tanggung  jawab terhadap isteri pasca perceraian.Kata Kunci: Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dan Nafkah Isteri Pasca Penceraian Living in one of the rights of wives that need to be shown. This law has been contained in the Koran and as it is known by all Muslims, one of the obligations of a husband is to provide a living for his wife both in the period of marriage or post-divorce. However, these cutting-edge, many cases involve the behavior of husbands who neglect the living wives post-divorce. The Family Support Division (BSK) is the authority who can cope with the best possible problems relating to the provision of the living. BSK allows the former wife to make a living claim if the husband fails or refuses to pay the living while returning the right of the wife. The question posed in this issue was the role of BSK in guaranteeing the fulfillment of the postpartum wife and how effectiveness (BSK) has been to the problem of establishing a divorce post. The study aims to find out about the role (BSK) in the issue of fulfilling wives after divorce. The research in this thesis was empirical, i.e. field research and normative juridical (library research) study. The methods of data collection used by the authors in this thesis are observations, interviews and documentation study. The results of the research obtained, that the role of BSK in the problem of fulfillment of wives post-divorce runs effectively because BSK monitors and addresses the problem of non-compliance of ex-husband against the order of Sharia court The establishment of the Advisory and Legal Unit, enforcement Unit and the execution of the Order and fund Management unit. The existence of BSK has been a referral place and provides relief to the former wife. Based on this, it can be understood that the subject matter in solving the issue of living if the former husband understands the matter related to Islam and knows the rights and responsibilities of the post-divorce wife.
Mekanisme Majelis Tahkim Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga (Analisis Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 tentang Penambahan Kaedah-Kaedah Hakam di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor, Malaysia) Muslem Muslem; Siti Aminah Binti Abd Samat
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6502

Abstract

Majelis Tahkim sebagai proses penyelesaian sengketa (syiqāq) yang melibatkan pertemuan suami dan isteri bersama dengan Hakam untuk tujuan perdamaian atau perceraian dengan lafaz talak atau dengan khuluk. Berdasarkan fakta empiris menyatakan bahwa salah satu provinsi yang paling menonjol menggunakan metode Majelis Tahkim ini adalah Provinsi Selangor. Sebagaimana yang diketahui oleh penulis bahwa praktek Majelis Tahkim di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam menggunakan Kaedah-Kaedah Hakam yang diterapkan khusus di Provinsi Selangor sahaja yang berbeda dengan provinsi yang lain di Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana praktek Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 2003 Seksyen 48 mengenai penambahan Kaedah-Kaedah Hakam (Negeri Selangor) terhadap pelaksanaan Majelis Tahkim dalam penyelesaian sengketa rumah tangga (syiqāq) di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Penulisan skripsi ini adalah bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme Majelis Tahkim dalam penyelesaian sengketa rumah tangga dan keunggulan Kaedah-Kaedah Hakam yang digunakan. Oleh itu, penulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis. Dari hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa mekanisme Majelis Tahkim dalam penyelesaian sengketa rumah tangga di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam menggunakan Kaedah-Kaedah Hakam terdapat beberapa keunggulan antaranya menjelaskan tentang Hakam dan proses Majelis Tahkim secara rinci sebagai panduan Hakam. Seterusnya, proses Majelis Tahkim ini mampu mengurangi beban Mahkamah Syariah dalam menyelesaikan kasus yang banyak di meja Mahkamah. Oleh hal yang demikian, diharapkan bagi pihak kerajaan perundangan untuk memberlakukan Kaedah-Kaedah Hakam ini bagi semua provinsi di Malaysia agar Hakam mendapatkan panduan lebih mendalam terkait Hakam dan proses Majelis Tahkim. Tahkim Assembly as a dispute resolution process (SYIQĀQ) involving a husband and wife meeting along with Hakam for peace or divorce with the pronunciation of Talak or with Khuluk. According to empirical facts, it states that one of the most prominent provinces using the method of the Tahkim assembly is Selangor province. As it is known by the authors that the practice of the Tahkim assembly in Shah Alam Sharia court used the essential methods applied in the province of Selangor only different from other provinces in Malaysia. This study aims to obtain an overview of the enactment of Islamic Family Law number 2 the year 2003 section 48 on the addition of the Hakam methods (Selangor State) on the implementation of the Tahkim assembly in the settlement of household disputes (SYIQĀQ) in the Syariah low court of Shah Alam. The writing of this thesis is aimed at knowing how the Tahkim assembly mechanisms in the settlement of household disputes and the excellence of the Hakam methods used. Thus, this writer uses a descriptive method of analysis. From the results of the author's research can be concluded that the mechanism of the Tahkim assembly in the settlement of household disputes in Shah Alam Syariah low court using the essential methods there are several advantages between explaining Hakam and the process of Tahkim assembly in detail as a guide to Hakam. Subsequently, the Tahkim assembly process was able to reduce the burden of sharia Court in resolving many cases at the Court table. Therefore, it is expected for the legal government to enforce this Hakam method for all provinces in Malaysia for Hakam to obtain a more in-depth guide to the Hakam and the process of the Tahkim assembly.
Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak) Jamhuri Jamhuri; Zuhra zuhra
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6503

Abstract

Talak merupakan hukum yang disyariatkan bagi satu pasangan yang tidak mungkin lagi membina hubungan keluarga dengan baik. Peluang talak ini dapat dipilih oleh suami dengan memperhatikan tata cara dan prosedur yang sesuai dengan hukum Islam. Terdapat beberapa hukum yang ulama tidak padu dan berbeda pendapat, khususnya mengenai konsep talak dilihat dari sisi waktu dan jumlah penjatuhannya. Penelitian ini henda mengkaji pendapat Ibn Qayyim. Masalah yang didalami adalah bagaimana pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terhadap konsep dan pengaruh hukum talak syar’i dilihat dari segi waktu dan jumlah penjatuhan talak, dan bagaimana metode istinbaṭ yang ia gunakan. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, data yang terkumpul dianalisis dengan cara analisis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, konsep talak secara umum ada dua bentuk, yaitu talak dari segi waktu dan dari segi jumlah. Dari segi waktu, talak dilakukan saat isteri suci dan tidak digauli saat suci tersebut. Pengaruh suami yang menceraikan isteri saat haid dan telah digauli, itu diharamkan dan talak tidak jatuh. Dari segi jumlah, hak talak suami hanya ada tiga. Tiga jumlah hak talak tersebut digunakan secara bertahap, tidak bisa digunakan sekaligus. Pengaruh suami yang menceraikan isteri dengan talak dua atau tiga sekaligus, talak yang jatuh hanya dipandang satu kali. Adapun dalil yang digunakan Ibn Qayyim yaitu QS. al-Ṭalāq ayat 1, QS. al-Baqarah ayat 229, QS. al-Baqarah ayat 230, dan QS. al-Nūr ayat 6. Adapun riwayat hadis di antaranya hadis dari Nafi’ riwayat Abī Dāwud, dari Sa’di bin Ibrahim riwayat Muslim, dari Abdullah bin Ali bin Sa’ib riwayat Abī Dāwud, dan dari Ibn Wahab riwayat HR. Nasā’i. Metode yang digunakan Ibn Qayyim yaitu bayanī dan metode istiṣlāḥī. Talak is a law prescribed to one spouse that is no longer likely to foster family relationships well. The chance of this Talak can be chosen by the husband taking into account the ordinances and procedures according to Islamic law. There are some laws that scholars do not mix and differ, especially regarding the concept of Talak seen from the time and number of the allotment. This study has studied Ibn Qayyim's opinion. The issue in the matter is how Ibn Qayyim al-Jauziyyah's view of the concept and influence of the law is seen in terms of time and the number of a bailout, and how the Istinbaṭ method he used. This research includes the research of libraries, the collected data is analyzed in a descriptive-analysis way. The results showed that according to Ibn Qayyim al-Jauziyyah, the concept of Talak, in general, there are two forms, namely Talak in terms of time and in terms of number. In terms of time, the Talak was performed during the Holy Wife and not in the holy moment. The influence of the husband who divorced the wife during menstruation and has been held, it is haraam and the Talak does not fall. In terms of numbers, the right to the husband is only three. The three total rights of the Board are used gradually, not to be used at once. The influence of the husband who divorced the wife with a two or three talak at once, a talak that fell only considered one time. The evidence that Ibn Qayyim used is QS.  al-Ṭalāq verse 1,  Qs. Al-Baqarah verses 229,  Qs. Al-Baqarah verses 230, and  Qs. Al-Nūr verse 6. The history of Hadith includes hadith from  Nafi ' History of Abī Dāwud,  from Sa'di bin Ibrahim  Muslim history, from Abdullah bin Ali bin Sa'ib  abī dāwud history, and Ibn Wahab narrated by the history of the Christian. The method used Ibn Qayyim was bayanī and the method Istiṣlāḥī. 
Pembuktian dalam Cerai Ta’liq Talak (Studi Implementasi Pasal 50 Enakmen No.5 Tahun 2004 Di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang) Khairani Khairani; Nuha Binti Nasir
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6499

Abstract

Cerai ta’liq merupakan satu kaedah perceraian yang telah dibincangkan oleh para ulama sejak sekian lamanya. Cerai ta’liq adalah suatu bentuk penceraian sering dilakukan di Negara Malaysia. Kaedah perceraian ini akan berlaku setelah syarat yang terkandung dalam lafaz ta’liq yang diucapkan oleh suami itu, kemudian terjadi. Tujuan ta’liq talak untuk membela nasib wanita daripada ditindas dan dizalimi oleh suami terutama dalam kasus pengabaian nafkah, mencederakan dan meninggalkan istri dalam tempoh yang agak lama. Hal ini bertepatan dengan implikasi ta’liq memberi kesan besar yaitu perceraian apabila syarat ta’liq tersebut telah berlaku. Seorang istri berhak mendapatkan perceraian ta’liq apabila terbukti suami tersebut telah melanggar perjanjian ta’liq talak sebagai yang diatur dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004. Istri harus mengajukan permohonan tersebut di Mahkamah Rendah Syariah untuk menyelesaikan kasus itu. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui prosedur pembuktian dalam cerai ta’liq talak dalam beberapa kasus yang berada di Mahkamah Rendah Syariah Balik Pulau, Pulau Pinang. Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan yaitu wawancara. Data sekunder diperoleh dari riset dan pustaka dianalisis dengan diskriptif analisis. Ditemukan bahwa pembuktian serta prosedur ta’liq talak dari awal penyelenggaraan pendaftaran sehingga mendapat keputusan daripada mahkamah itu hampir sama dengan perceraian secara biasa dan tidak ada perbedaannya. Saranan yang sesuai untuk dipraktikan berdasarkan pemerhatian adalah membuat suatu perjanjian mengenai pemilikkan harta benda bersama suami istri selama perkawinan dan menegaskan lagi hukum dan denda kepada suami yang menzalimi istrinya.Ta’liq talak is a method of divorce that has been discussed by scholars for many years. A divorce is a form of frequent enlightenment in the state of Malaysia. This method of divorce will take place after the condition contained in the Ta'liq spoken by the husband, then occurs. The purpose of Ta'liq Talak to defend the fate of women rather than be suppressed and wronged by the husband, especially in the case of a living abandonment, injure and leave the wife in a relatively long period. This coincides with the implications of Ta'liq giving a big impression of divorce when the terms of the Ta'liq have occurred. A wife is entitled to a Ta'liq divorce when it is proven that the husband has violated the Treaty of Ta'liq Talak as stipulated in the law of the Islamic State of Penang No. 5 the year 2004. The wife must apply to the sharia lower court to settle the case. The purpose of this research is to know the verification procedure in divorce in some cases that are located at the lower court of Syariah Balik Pulau, Penang. In the discussion of this thesis, the authors used empirical research on the primary data and secondary data. Primary Data is obtained from the research field i.e. interviews. Secondary Data obtained from research and libraries are analyzed with a detailed analysis. It was found that the ta'liq talak proof and procedure from the beginning of the registration process so that the decision of the court was almost the same as the usual divorce and there was no difference. The appropriate suggestion to be practiced based on observation is to make a Treaty on the sorting of the property with husband and wife during marriage and reaffirm the law and fines to the husband who wronged his wife.
Penentuan Kandidat Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh Muhammad Ridwansyah
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6504

Abstract

Artikel ini ingin menyorot mengenai penentuan kandidat pepala Pemerintah Aceh di internal Partai Aceh. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh. Serta mengetahui dan menganalisis penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di Internal Partai Aceh yang tidak merujuk kepada AD dan ART Partai Aceh sekaligus dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan, disimpulkan: Pertama, bahwa proses penentuan kandidat calon Kepala Pemerintah Aceh di internal Partai Aceh tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh. Akan tetapi proses ditentukan dalam kongres partai hal ini berdasarkan pernyataan para elit-elit Partai Aceh. Kemudian Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wliayah, Dewan Pimpinan Sagoe, Dewan Pimpinan Mukim dan Dewan Pimpinan Gampong sudah mengadakan rapat dalam hal penentuan para kandidat yang diusung. Kedua, konsekuensi dari penentuan kandidat Kepala Pemerintah Aceh baik itu Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati, Calon Walikota/Wakil Walikota memang tidak merujuk kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Partai Aceh, dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 yang menyatakan kewenangan Majelis Tuha Peut menentukan kebijakan strategis namun kenyataannya tidak demikian, hal ini inkonstitional karena melanggar ketentuan AD dan ART Partai Aceh. Karena legitimasi AD dan ART Partai Aceh diakui secara kuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. This article would like to highlight the determination of the Aceh Government candidate pala in internal Aceh Party. Aims to find out and analyze the determination of candidates for the candidates for the Head of the Government of Aceh in the Internal Aceh Party. As well as knowing and analyzing the determination of candidates for candidates for the Head of the Aceh Government in the Internal Aceh Party who did not refer to the AD and ART of the Aceh Party as well as Government Regulation Number 20 Year 2007 concerning Local Political Parties in Aceh. Based on the research results in the discussion, it was concluded: First, that the process of determining candidates for the Head of Aceh Government candidates in the Aceh Party internally was not in accordance with the Aceh Party Statutes and Bylaws. However, the process was determined at the party congress based on the statements of the Aceh Party elites. Then the Central Leadership Board, the Wliayah Leadership Board, the Sagoe Leadership Board, the Mukim Leadership Council and the Gampong Leadership Council held a meeting in determining the candidates to be promoted. Second, the consequences of determining the candidates for the Head of the Government of Aceh, whether Candidates for Governor / Deputy Governor, Candidates for Regent / Deputy Regent, Candidates for Mayor / Deputy Mayor, do not refer to the Statutes and Articles of the Aceh Party, in Article 6 of the Bylaws which states the authority of the Tuha Assembly Peut determines strategic policy but the reality is not the case, this is unconstitutional because it violates the provisions of the AD and ART of the Aceh Party. Because the legitimacy of the AD and ART of the Aceh Party is strongly recognized by Government Regulation Number 20 of 2007 concerning Local Political Parties in Aceh. 
Status Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan) Soraya Devy; Mohammad Syakirin Bin Zahari
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6500

Abstract

Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri adalah salah satu permasalahan dari ketentuan hukum Islam bagaimana status hukum pernikahan tersebut dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu dalam menjatuhkan putusan terhadap status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim luar negeri. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka dan wawancara. Hasil dari kajian pustaka dan wawancara, penulis mendapat dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dari sumber primer yaitu putusan hakim yang berkaitan secara langsung bertempat di Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu, Kelantan. Manakala sumber sekunder yaitu sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat perbahasan data yang diambil penulis dalam skripsi ini adalah dari wawancara, buku-buku standard, kitab-kitab dalil dan hadist, al-Quran dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan hakim dalam memutuskan perkara Status Hukum Pernikahan  dilaksanakan oleh Wali Hakim Luar Negeri antaranya adalah pemohon gagal menggunakan wali hakim yang ditunjukkan oleh DYMM Al-Sultan Kelantan, pemohon gagal mengikuti peraturan-peraturan prosedur pernikahan diluar negeri Enakmen Undang-undang Keluarga Islam antaranya seperti masa pendaftaran pernikahan dijalankan diluar negeri di Malaysia, prosedur wali enggan dan wali hakim, sehingga Mahkamah menolak permohonan pemohon. Oleh karena itu, bagi seorang yang ingin menikah haruslah mengikuti prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Jangan sampai hal pernikahan seperti ini tidak dapat didaftarkan dan status hukum pernikahan itu dianggap tidak sah dan tidak wujud oleh negara dan hukum Islam.The Legal status of the marriage conducted by the Regent of Foreign Affairs is one of the problems of the provisions of Islamic law on how the legal status of the marriage and how the judges of the Syariah low Court judge Kota Bharu to impose a verdict on the legal status of marriage carried out by foreign trustees. In this study, the authors used a method of literature and interview studies. As a result of the review of the literature and interviews, the authors got two sources: primary and secondary sources. From the primary source, the ruling judge is directly related to the Syariah low court of Kota Bharu, Kelantan. While the secondary source is capable or can provide information or additional data that can strengthen the discussion of the data taken by the author in this thesis is from interviews, standard books, Evidence books, and Hadist, al-Quran, and enactment of the Islamic Family Law in Malaysia. The results of this study show that the view of the judge in deciding the marital legal Status is carried out by the Regent of Foreign Affairs, among others, the applicant failed to use the trustee indicated by HRH Al-Sultan of Kelantan, the applicant failed to follow the rules of marriage procedures abroad enactment of the Islamic Family law such as the period of marriage registration conducted abroad in Malaysia Applicant's application. Therefore, one who wants to marry must follow the procedures established by the law. Do not let this kind of marriage be registered and the legal status of the marriage is deemed invalid and not in existence by the state and Islamic law.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 2 (2024) Vol 26, No 2 (2024) Vol 26, No 1 (2024) Vol 26 No 1 (2024) Vol 25 No 2 (2023) Vol 25, No 2 (2023) Vol 25, No 1 (2023) Vol 25 No 1 (2023) Vol 24 No 2 (2022) Vol 24, No 2 (2022) Vol 24, No 1 (2022) Vol 23, No 2 (2021) Vol 23, No 1 (2021) Vol 22, No 2 (2020) Vol 22, No 1 (2020) Vol 21, No 2 (2019) Vol 21, No 1 (2019) Vol 20, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 19, No 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol 13, No 2 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) More Issue