Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law
Burhanuddin Abd. Gani
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur A. Gani, Burhanuddin; Ainun Hayati, Ainun Hayati
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i1.1575

Abstract

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk dari aplikasi perintah syar’i. Ketentuan pemberian mahar dalam Islam tidak ditentukan jumlah dan bentuknya. Namun, hal ini berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Kluet Timur yang menetapkan standar mahar. Penelitian ini membahas aspek yang melatarbelakangi pembatasan jumlah mahar yang ditetapkan oleh masyarakat adat kecamatan Kluet Timur dan tinjauan fiqh terhadap praktek pembatasan jumlah mahar yang telah ditetapkan masyarakat adat kecamatan Kluet Timur. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi pembatasan mahar tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor agama, ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun pandangan fikih terhadap pembatasan mahar tersebut ialah jika pembatasan pemberian mahar tersebut atas dasar paksaan, dibujuk atau tipu muslihat maka hukumnya tidak boleh diterima, karena telah mendzalimi calon suami, begitu pula sebaliknya.
PERIWAYATAN HADIS DENGAN MAKNA MENURUT MUHADDITSIN Abd. Gani, Burhanuddin
Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol 16, No 1 (2019)
Publisher : Forum Intelektual Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH) Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.429 KB) | DOI: 10.22373/jim.v16i1.5739

Abstract

Perawi hadis adalah salah satu dari manusia yang tidak terlepas dari rasa lupa dana tau kekurangan lainnya. Maka diantara perawi dalam menyampaikan hadis kepada rang lain adalah dengan lafadh aslinya tanpa menggantikan atau dan menambahkan teks-teks kalimat hadis sebagaimana ia mendengarkannya dari Rasulullah Saw. adakalanya meriwayatkan sesuatu hadis kepada orang lain dengan maknanya. Asal tidak menyimpang dari pengertian sesuatu hadis disebabkan penambahan dan atau menggantikan sebahagian kalimat dari sesuatu hadis dengan kalimat yang lain. Para ulama berbeda pendapat tentang periwayatan hadis dengan makna. Sebahagian ulama hadis, ahli fiqh dan ulama ushul mengatakan bahwa para perawi wajib meriwayatkannya dengan lafadh sebagaimana ia mendengarnya dari Nabi Saw.  Ketegasan yang senada juga pernah dikemukakan oleh Abu Bakar Ibn al ‘Arabi, Muhammad Ibn Suri, Qasim Ibn Muhammad dan Abu Bakar al-Razi.
KONSEP PERDAMAIAN DAN KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN A. Gani, Burhanuddin
Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol 16, No 2 (2019)
Publisher : Forum Intelektual Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH) Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.644 KB) | DOI: 10.22373/jim.v16i2.6565

Abstract

Memahami isi kandungan al–qur’an tidaklah mudah, melainkan memerlukan kepada rumus-rumus dan qaedah-qaedah yang baku, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, bahasa arab, ilmu mu’ani, dan seperangkat ilmu lainnya, sehingga menafsirkan ayat-ayat al-qur’an tidak lari dari sasaran utamanya, kadang-kadang Tuhan menggunakan lafazh-lafazh yang sangat simpel tetapi memiliki makna yang sangat luas, bahkan dapat dipahami secara ganda terhadap lafazh musytarak atau lafazh mutlak yang membutuhkan kepada taqyid atau lafazh ‘am memerlukan kepada khas dan sebagainya. Sehingga para mufassir dapat membandigkan penafsirannya baik secara tekstual atau kontekstual, tentunya dipengaruhi oleh kondisi dan situasi.
Langkah-Langkah Al-Qur’an dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Miskin A. Gani, Burhanuddin
Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif Vol 19, No 1 (2022)
Publisher : Forum Intelektual Qur'an dan Hadits Asia Tenggara (SEARFIQH) Kota Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jim.v19i1.12539

Abstract

This paper explores the concern of the Qur'an in empowering the economy of the poor, who desperately need attention from all parties. He is a person who has a steady income, but that income is not sufficient for his daily needs, so the main question in this paper is how the Qur'an cares for the economic empowerment of the poor. The method used in this research is a qualitative method which refers to the books in question. The results of the research conclude that the Qur'an contains steps to empower them, so that their standard of living is equal to that of other people. There are three steps regulated by the Qur'an regarding efforts to empower the poor, namely the provision of capital through voluntary giving (infaq), compulsory giving (zakat) and through paying off kafarah from people who have transgressed Allah's laws.ABSTRAKTulisan ini mengetengahkan tentang kepedulian al-Qur’an dalam memberdayakan ekonomi orang-orang miskin, yang sangat membutuhkan perhatian dari semua pihak. Ia adalah orang yang memiliki penghasilan tetap, tetapi penghasilan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam tulisan ini adalah bagaimana langkah-langkah kepedulian al-Qur’an dalam memberdayakan ekonomi orang-orang miskin. Adapun metode yang digunakan daam penelitian ini adalah metode kuaitatif yang merujuk kepada buku-buku yang ebrsangkutan. Hasil peneitian menyimpulkan bahwa al-Qur’an telah memuat langkah-langkah untuk dapat memberdayakan mereka, agar taraf hidupnya setara dengan orang-orang lain. Ada tiga langkah yang diatur al-Qur’an tentang upaya pemberdayaan orang miskin, yaitu pemberian modal melalui pemberian sukarela (infaq), pemberian wajib (zakat) dan melalui pelunasan kafarah dari orang-orang yang pernah melangkahi hukum-hukum Allah
Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya) Burhanuddin A. Gani; Nisrina Nisrina
Media Syari'ah Vol 20, No 1 (2018)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v20i1.6505

Abstract

itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Syariat Islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau Pegawai Pencatatan Nikah. Berdasarkan keterangan responden dalam sebuah penelitian yang dilakukan sebuah program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia, khususnya di Aceh, yaitu Local Governace Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) membeberkan data bahwa 1.064 pasangan suami istri di Pidie Jaya yang tersebar di 6 kecamatan dan 72 desa dampingan yang tidak memiliki akta nikah. Hasil penelitian itu juga menunjukkan bahwa kategori paling banyak adalah mereka yang menikah pada saat Aceh dilanda konflik bersenjata. Di Mahkamah Syar’iyah Meuredu sepanjang tahun 2015 dan 2016 terdapat 211 perkara itsbat nikah yang diterima, sedangkan dalam penelitian LOGICA2 ada 1064 pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah, maka dari itu masih terdapat 853 pasangan yang belum mengajukan itsbat nikah. Maka dari itu peneliti ingin meneliti dengan mengangkat judul “Keengganan Pasangan Suami Istri Dalam Melakukan Itsbat Nikah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor dan hambatan-hambatan apasaja yang membuat para pasangan enggan melakukan itsbat nikah. Metode pengumpulan data dengan penelitian lapangan (Field Research), yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan tela’ah dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan yang menikah dengan dinikahkan oleh Teungku Gampong pada saat Aceh di landa konflik bersenjata namun Teungku tersebut tidak memasukkan data pernikahan mereka ke KUA sehingga mereka mengaku kesulitan untuk mengurus itsbat nikah dikarenakan Teungku tersebut telah meninggal dunia  padahal dalam prosesi sidang itsbat nikah hakim meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi yaitu orang-orang yang mengetahui pernikahan pemohon bisa diantaranya wali nikah, saksi dan orang-orang terdekat yang mengetahui pernikahan pemohon. Disini kita dapat melihat bahwa masih adanya sebagian masyarakat yang masih awam terhadap suatu hukum, faktor keengganan pasangan lainnya juga disebabkan karena jarak yang jauh, merasa malu dan khawatir akan biayanya. Itsbat Marriage is the ratification of the marriage that has been held according to Islamic sharia but is not recorded by the KUA or the marriage registration officer. Based on the information of respondents in a study conducted by a program of the Australian and Indonesian governments, especially in Aceh, the Local Governance Innovation For Communities in Aceh (LOGICA2) released data that 1,064 married couples in Pidie Jaya in 6 sub-districts and 72 villages assistance by who do not have a marriage deed. The results of the study also showed that most categories were those who were married at the time when Aceh was hit by armed conflicts. In the court of Shar'iyah Meuredu throughout the years 2015 and 2016 there are 211 cases of marriage is accepted, while in research LOGICA2 there are 1064 couples who do not ask for marriage, therefore there are still 853 couples who have not submitted an itsbat marriage. Therefore, researchers want to research by raising the title "The reluctance of married couples in doing Itsbat marriage". This research aims to know and explain the factors and obstacles that make the spouses reluctant to do the marriage itsbat. Method of data collection with field research, which is done by observation, interviews and Tela'ah documentation. The results showed that many couples married by Teungku Gampong at the time of Aceh in armed conflict but the Teungku did not enter their marriage data to the KUA so they claimed difficulties to take care of the marriage Itsbat because the Teungku has died when in the procession of the session of marriage and the judges ask the applicant to present the witnesses, namely people who know the marriage applicant can include a marriage, witnesses and The closest people who know the applicant's marriage. Here we can see that there is still a part of society that is still public against a law, the factor of the reluctance of other couples is also due to the long-distance, feel embarrassed and worried about the cost.
Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna Burhanuddin A. Gani; Aja Mughnia
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 1 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (555.382 KB) | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i1.1615

Abstract

Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 Burhanuddin Abd. Gani; Putri Ramadhani; Nahara Eriyanti
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 2 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.202 KB) | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i2.1624

Abstract

In the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, article 15 letter (d) states that examining a child for whom a marriage dispensation is requested may seek a recommendation from a psychologist or professional Social Worker Doctor/Midwife, Social Welfare Personnel, Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A). , Indonesian/Regional Child Protection Commission (KPAI/KPAD). However, in reality the implementation of the Banda Aceh Syar'iyah Court's decision with Case number 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, the Judge granted the petition for a marriage dispensation by the applicant without fulfilling the conditions stated in article 15 in letter (d). In addition, in the community, parents who marry off their children have not reached the age stipulated by law, and without a recommendation letter from a doctor, even though it is very important for the reproductive health of the prospective bride. The question in this thesis research is the first dispensation for marriage according to PERMA No. 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage against underage women, and the second consideration of the judges of the Banda Aceh syar'iyah court in granting requests for dispensation for marriage to underage women. This study uses a qualitative method. The results of the study found that the marriage dispensation according to PERMA No. 5 of 2019 regarding guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage is that the application can be submitted for those who are not of the age in accordance with statutory regulations no. 16 of 2019 regarding amendments to law no. 1 of 1974. And the judge's consideration in granting the application for dispensation for marriage without fulfilling the conditions stipulated in PERMA No. 5 of 2019 in article 15 letter d because these conditions are supporting conditions, this can be seen from the age of the applicant because of concerns that occur in the reproduction of the woman because she is still a minor.
Berjabat Tangan Dengan Linto Baroe Dan Dara Baroe Dalam Pesta Perkawinan Menurut Ulama Dayah Burhanuddin A. Gani; Ida Friatna; Syukri Asnawi
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 2 No 2 (2022): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.014 KB) | DOI: 10.22373/hadhanah.v2i2.1734

Abstract

There are problems related to shaking hands during weddings in Suka Makmue District, Nagan Raya Regency, carried out by people who deviate from the Qur'an, Hadith and cleric opinions, namely people think shaking hands at weddings with linto baroe and dara baroe is something polite and civilized. Even though the scholars agree that shaking hands with non-mahrams is haram. The problems to be investigated in this study are first, how to shake hands between guests and brides linto baroe and dara baroe which was carried out in Suka Makmue sub-district, Nagan Raya district, secondly, how are the views of dayah scholars on the practice of shaking hands between guests with linto baroe and dara baroe at wedding party. This research uses a case study approach, which produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people observed. Field research includes interviews and documentation obtained from the community and cleric in Suka Makmue sub-district. From the results of the study, the procession of shaking hands with guests has two processes, namely, firstly, the linto or dara baroe meets the guest to shake hands and the second the guest shakes hands with the bride and groom when the intat linto/dara baroe process is completed by approaching the bride and groom while giving gifts. The results of the study second, the fourth view of the dayah scholars regarding shaking hands with non-mahram guests has several opinions where the legal issue of shaking hands with non-mahram directly is haram, except for small children or the elderly who do not have the potential to cause negative effects (desire and lust). slander). The law of shaking hands between the opposite sex and non-mahram by using gloves or a legal cover (permissible) as long as it does not have the potential to cause lust and slander.
Konsep Hadhanah Perspektif Mazhab Syafi'i dan Implementasinya dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 314/Pdt G/2017/MS Bna Burhanuddin A. Gani; Aja Mughnia
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 1 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i1.1615

Abstract

Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 Burhanuddin Abd. Gani; Putri Ramadhani; Nahara Eriyanti
El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law Vol 1 No 2 (2021): El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law
Publisher : Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/hadhanah.v1i2.1624

Abstract

In the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation, article 15 letter (d) states that examining a child for whom a marriage dispensation is requested may seek a recommendation from a psychologist or professional Social Worker Doctor/Midwife, Social Welfare Personnel, Integrated Service Center for the Protection of Women and Children (P2TP2A). , Indonesian/Regional Child Protection Commission (KPAI/KPAD). However, in reality the implementation of the Banda Aceh Syar'iyah Court's decision with Case number 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna, the Judge granted the petition for a marriage dispensation by the applicant without fulfilling the conditions stated in article 15 in letter (d). In addition, in the community, parents who marry off their children have not reached the age stipulated by law, and without a recommendation letter from a doctor, even though it is very important for the reproductive health of the prospective bride. The question in this thesis research is the first dispensation for marriage according to PERMA No. 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage against underage women, and the second consideration of the judges of the Banda Aceh syar'iyah court in granting requests for dispensation for marriage to underage women. This study uses a qualitative method. The results of the study found that the marriage dispensation according to PERMA No. 5 of 2019 regarding guidelines for adjudicating applications for dispensation for marriage is that the application can be submitted for those who are not of the age in accordance with statutory regulations no. 16 of 2019 regarding amendments to law no. 1 of 1974. And the judge's consideration in granting the application for dispensation for marriage without fulfilling the conditions stipulated in PERMA No. 5 of 2019 in article 15 letter d because these conditions are supporting conditions, this can be seen from the age of the applicant because of concerns that occur in the reproduction of the woman because she is still a minor.
Co-Authors Ainun Hayati, Ainun Hayati Aja Mughnia Asnawi, Syukri Ida Friatna Mughnia, Aja Nahara Eriayanti Nisrina Nisrina Putri Ramadhani Putri Ramadhani, Putri Syukri Asnawi