cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ihdi Karim Makinara
Contact Email
Ihdi Karim Makinara
Phone
+6282304008070
Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 14112353     EISSN : 25795090     DOI : http://dx.doi.org/10.22373/jms
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal focused on Islamic Law Studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE Ahkam specializes on Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 21, No 2 (2019)" : 7 Documents clear
Pencegahan Jarimah Khalwat di Kota Sabang Webby Aditya; Dahlan Ali; Suhaimi Suhaimi
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.2491

Abstract

Abstrak: Pasal 18 huruf (b) Undang-Undang Dasar Negera Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan hukum tertingi pengakuan wilayah Aceh sebagai daerah Syariat Islam, konsep hukum Islam mulai diterapkan, salah satunya mengenai Hukum Jinayat yang mana terdapat 10 (sepuluh) jenis jarimah yang termuat dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Didaerah Kota Sabang, khalwat merupakan jenis jarimah yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasrkan hasil penelitian setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor kendala efetivitas hukum jinayat di Kota Sabang, pertama hukum jinayat yang lemah dalam hal penjatuhan uqubat/sanksi terhadap pelaku jinayah khalwat (tidak memberikan efek jera), dan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum jinayat dapat dieksekusi dengan  hukuman cambuk didepan umum yang dapat mengakibatkan trauma terhadap anak dan mengganggu proses tumbuh kembangnya, serta subjek hukum yang kabur dalam qanun ini. Faktor kedua yang menjadi kendala personel penyidik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang baru 1 (satu) orang, akibatnya proses penegakan hukum menjadi lambat, dan penyidik hanya menangani jarimah khalwat. Faktor ketiga belum terdapat ruang sel tahanan jinayah di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang.  Abstract: Article 18 letters (b) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia become the highest legal basis for the recognition of the territory of Aceh as the area of Islamic Shari’a and the concept of Islamic law came into force, one of which concerns jinayat law in which there are 10 (ten) types of finger which is contained in Qanun Aceh No.6 Year 2014 on Jinayat Law. In the region of Sabang, khalwat is a kind of jarimah that experience increase every year. Based on the result of research there are at least 3 (three) constraints factor of jinayat’s legal effectivity in Sabang City, firstly jinayah law which is weak in the case of sanction/uqubat imposition on khalwat penpetrator (no deterrent effect) and to the chilad with problem jinayat law can be executed with public canning that can lead to trauma to children and disrupt the process of growing up, as well as the legal subjects that are vague in this qanun. The second factor becomes the personal obstacle of the investigator of the Civil Service Police Unit and the Wilayatul Hisbah the new Sabang City 1 (one) person, consequently the law enforment process becomes slow and the investigator only handles khalwat fingers. The third factor has not been contained jinayah prison cell cell in police officers office police station and Wilayatul Hisbah Sabang City.  
Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review Dan Judicial Review Asmaul Husna; Eddy Purnama; Mahdi Syahbandar
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.3411

Abstract

Qanun merupakan pengganti dari istilah peraturan daerah yang dikhususkan untuk Provinsi Aceh sebagai salah satu bentuk otonomi khusus. Di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Qanun merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tata urutannya di bawah Undang-Undang. Oleh karena qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis perda, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk membatalkannya jika qanun tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada pertengahan tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia telah membatalkan 3.143 Perda karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi. Selain itu, peraturan tersebut juga dianggap menghambat proses perizinan dan investasi serta menghambat kemudahan berusaha. Dari jumlah tersebut terdapat 65 qanun Aceh yang ikut dibatalkan, yang terdiri dari 6 Qanun Provinsi dan 59 Qanun Kabupaten/Kota. Mengenai kewenangan siapa yang sebenarnya berwenang menguji Perda/Qanun tidak ada sebuah kesepakatan pendapat diantara para pakar. Ni’matul Huda dan Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pengujian terhadap peraturan daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 . Berbeda dengan pandangan mereka, Sri Soemantri menyatakan bahwa ada beberapa pihak yang mempunyai hak uji terhadap Perda. Hak uji dilakukan bukan hanya oleh Mahkamah Agung, tetapi juga oleh Pemerintah, ada yang oleh Presiden dan ada juga oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu, Mendagri harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan pembatalan qanun mengingat sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tidak ada lagi upaya mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung dan pemerintah harus lebih cermat dalam melihat kekhususan dan keistimewaan masing-masing daerah terutama daerah Aceh mengingat daerah Aceh adalah daerah yang berlandaskan syari’at Islam.
Pemeliharaan Harta Anak Yatim oleh Wali (Studi Kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya) Khairuddin Khairuddin; Rina Safrida
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.6494

Abstract

Abstrak: Hukum Islam memerintahkan agar wali anak yatim tidak membuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan hartanya. Karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategis dalam pembentukan sebuah keluarga menjadi lebih baik. Wali dilarang berlaku zalim terhadap anak yatim. Aturan perundang-undangan mewajibkan wali untuk membuat daftar hartanya supaya tidak bercampur harta anak yatim dengan harta si wali, dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang larangan menggunakan dan memakan secara berlebihan, memindahkan dan menjual harta anak yatim. Akan tetapi realita masyarakat, khususnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, pemeliharaan atas harta anak yatim tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat problematika pemeliharaan harta anak yatim oleh wali di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya, dan tinjauannya menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kasus (case study). Subjek dalam penelitian ini yaitu Keuchik, imam masjid dan beberapa pihak terkait lainnya di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian yaitu pemerliharaan harta anak yatim dilakukan oleh pihak keluarga dari pihak ayah atau pihak ibu anak. Proses penetapan wali anak yatim tidak ada. Pihak wali dapat menggunakan dan membelanjakan harta anak, baik kepentingan anak maupun kepentingan keluarga. Praktek pemeliharaan harta tidak dicatatkan dalam daftar harta. Bentuk kelalaian wali dalam memelihara harta anak yatim ada dua, yaitu menggunakan harta anak secara berlebihan, dan tidak membuat daftar harta anak. Dari sisi hukum Islam, pemeliharaan harta anak yatim di Kecamatan Tangan-Tangan cenderung tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena wali menggunakan harta anak yatim secara berlebihan. Saran peneliti hendaknya masyarakat memperdalam ilmu agama Islam, khususnya menyangkut pemeliharaan harta anak yatim.Abstract:  Islamic law instructs the orphan guardians not to make arbitrary to orphans and their possessions. Because children are part of the young generation as one of the human resources that have a strategic role in the formation of a family is better. Guardians are prohibited from wrongdoing against orphans. The rules of legislation require the Guardian to make a list of his property so as not to mix the treasures of the orphans with the property of the Guardian, and in Law No. 1 the year 1974 on marriage is governed about the prohibition to use and consume excessively, move and sell the property of orphans. But the reality of society, especially in the subdistrict of the hands of Abdya District, the maintenance of the property of orphans is not carried out as specified. This research aims to see the problem of maintenance of orphans ' property by Guardians in the Sub-district hands of Abdya District, and its review according to Islamic law. The method used is the case study. The subject in this study was Keuchik, Imam of the mosque and some other related parties in the sub-district hands of Abdya district. Data collection techniques conducted observations and interviews. The results of the study of the orphan's treasures are carried out by the family party from the father's party or the mother's party. The orphaned Guardian's assignment process does not exist. The Guardian may use and spend the child's property, both the child's interest and family interest. Property maintenance practices are not recorded in the list of treasures. Form of the custodian's negligence in maintaining the property of orphans there are two, namely using the property of children excessively, and does not make a list of children's possessions. In terms of Islamic law, the maintenance of the property of orphans in sub-district hands tends not to comply with the provisions of Islamic law, because the guardians use the property of orphans excessively. Advice researchers should society deepen the science of Islamic religion, especially concerning the maintenance of the property of orphans.
Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar’iyyah Sigli Mansari Mansari; Soraya Devi
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.2287

Abstract

Abstrak: Penerapan dwangsom (uang paksa) dalam putusan yang memberikan biaya pendidikan dan penghidupan anak pasca perceraian sering diabaikan. Padahal tidak sedikit anak tidak mendapatkan biaya tersebut setelah perceraian meskipun telah ditetapkan dalam putusan hakim. Putusan tanpa adanya dwangsom memberikan peluang bagi ayah mengabaikan segala kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya. Kondisi demikian akan merugikan bagi anak yang berakibat pada gagal mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan dari orangtuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi hakim tidak menetapkan dwangsom dalam putusan dan bentuk perealisasian nafkah anak pasca perceraian tanpa dwangsom. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Sigli dengan mewawancarai hakim dan panitera yang bertugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi hakim tidak menerapkan dwangsom dalam putusan yaitu: tidak adanya permintaan dari ibu, hakim bersifat pasif, ibu menginginkan perkara cepat berakhir, pengetahuan hukum masyarakat rendah. Perealisasian nafkah anak tanpa dwangsom dapat dilaksanakan apabila ayah memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya. Untuk mewujudkan itu, makan perlu diberikan pemahaman keagamaan bagi dirinya. Selain itu, kontribusi aparatur gampong dan masyarakat juga sangat diperlukan untuk mengawasi dan memastikan terealisasikan biaya pemeliharaan anak dengan baik.Abstract: The application of dwangsom (forced money) in decisions that provide the cost of education and the livelihood of children after divorce is often ignored. Though not a few children do not get these costs after the divorce even though it has been established in the judge's decision. The verdict in the absence of dwangsom gives an opportunity for my father to ignore all the obligations that have been assigned to him. Such conditions will be detrimental to the child resulting in the failure to obtain the rights that should be obtained from his parents. This study aims to determine the factors behind the judge did not set dwangsom in the decision and the form of realization of the child's income after divorce without dwangsom. This empirical juridical study was conducted at the Syar'iyah Sigli Court by interviewing the judges and the assigned clerks. The results showed that the factors behind the judge did not apply dwangsom in the decision that is: the absence of request from the mother, the judge is passive, the mother wants the case to end quickly, the knowledge of community law is low. The realization of a child's income without dwangsom can be implemented if the father has an awareness of his responsibilities. To realize that, eating needs to be given a religious understanding for himself. In addition, the contribution of gampong and community apparatuses is also needed to monitor and ensure the realization of the cost of child care well.
Pembagian Rumah Tuo dalam Warisan Adat Aneuk Jamee Ditinjau Menurut Fiqh Mawaris (Studi di Kecamatan Tapaktuan) Mahdalena Nasrun; Rizki Mardhatillah Mouna
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.6493

Abstract

Abstrak: Pembagian rumah tuo dalam warisan adat Aneuk Jamee di Kecamatan Tapaktuan berbeda dengan fiqh mawaris. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembagian warisan rumah tuo dan untuk mengetahui tinjauan fiqh mawaris dalam pembagian warisan rumah tuo dalam masyarakat adat Aneuk Jamee. Metode penelitian ini adalah kualitatif, sedangkan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee telah dilakukan sejak dulu, yaitu dengan memberikan hak waris kepada perempuan lebih besar daripada laki-laki. Pembagian rumah tuo dalam warisan adat aneuk jamee tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dilakukan dengan tiga tahapan umum. Yang pertama, kesesuaian waktu dalam pembagian harta warisan yaitu setelah wafatnya pewaris. Kedua meskipun ukuran besaran yang didapat berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi sesuai dalam asas kewarisan pada rasa keadilan dan kerelaan masing-masing ahli waris. Ketiga, kesesuaian dengan qawa’id al fiqhiyah al ‘adah al muhakamah dalam hal kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Aneuk Jamee untuk melindungi anak perempuan.Abstract: The division of tuo house in Aneuk Jamee's traditional heritage in Tapaktuan District is different from fiqh mawaris. The purpose of this study was to determine the practice of distributing the inheritance of tuo houses and to find out the fiqh review of mawaris in the distribution of inheritance of tuo houses in the Aneuk Jamee indigenous community. This research method is qualitative, while the type of field research (field research) with a case study approach. The results of this study indicate that the practice of distributing house tuo in the aneuk jamee customary heritage has been done long ago, namely by giving inheritance rights to women greater than men. The division of the tuo house in the aneuk jamee traditional heritage is not contrary to Islamic law, because it is carried out in three general stages. First, the suitability of time in the distribution of inheritance is after the death of the testator. Second, although the size of the amount obtained is different between boys and girls, but according to the principle of inheritance on the sense of justice and willingness of each heir. Third, conformity with qawa'id al fiqhiyah al ‘adah al muhakamah in terms of good habits that grow and develop in the Aneuk Jamee community to protect girls.
Penundaan Pelaksanaan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Schorsing) yang Berpotensi Merusak Lingkungan Miftah Sa'ad Caniago
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.2810

Abstract

Abstrak: Pasal 67 ayat 2, dengan demikian memberi hak kepada penggugat untuk “dalam keadaan tertentu” diperkenankan menyimpang asas praduga rechtmatig yang terdapat pada pasal 67 ayat 1. Kriteria penundaan pelaksanaan KTUN di dalam undang-undang hanya disebutkan harus terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kembali mengatur menganai penundaan pelaksanaan KTUN tersebut. Akan tetapi, ada perbedaan pengaturan penunndaan pelaksanaan KTUN tersebut dengan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai hukum materiil tidak mengatur secara detail mengenai hukum acara permohonan penundaan,  sehingga  berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali hakim harus tetap berpatokan dengan aturan penundaan yang lama sampai dengan adanya aturan baru yang dapat mengakomodir pelaksanaan penundaan tersebut dan dalam menentapkan Penetapan Permohonan Penundaan tersebut Hakim harus tetap melihat urgensi Keputusan/Tindakan Pemerintah tersebut dapat ditunda dengan mempedomani hasil pemeriksaan atau audit dari auditor lingkungan hidup yang telah diberi sertifikasi oleh LSK auditor Lingkungan Hidup yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, serta tidak bertentangan dengan “Kepentingan Umum”.Abstract: Section 2 of article 67, consequently give the right to plaintiff “under certain circumstances” is permitted to deviate from the presumption of rechmatig principle presented in section 1 of article 67. Criteria for deferment implementation of KTUN mentioned that there must be a very urgent circumstance which is affected the importance of plaintiff become disadvantage by doing the postponement of KTUN. The enactment of constitution Number 30 of 2014 about government administration, it regulates the postponement of the implementation for KTUN. However, there are differences in the regulation in the implementation of KTUN arranged in article 67 of the constitution Number 5 of 1986 concerning about the justice of civil court. The result of study showed that the constitution Number 30 of 2014 as material law has been not regulate the detail of the regulation for the application of postponement, so it was applied base on the principle of lex specialist derogate legigenerali where the judge must be followed the previous law until the new law released with the ability to accommodate the implementation for the decision of deferment application. The judge still focus on the urgency of government policy by guiding the results of audits from environmental auditors certified by LSK auditor of the Ministry of Environment, and not contrary with “public interest”.
Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh Teuku Firmansyah
Media Syari'ah Vol 21, No 2 (2019)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v21i2.3233

Abstract

Abstrak: Kontrak penggunaan jasa konstruksi tidak terlepas dari persoalan hukum manakala para pihak melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah disepakati. Perselisihan yang terjadi memerlukan solusi untuk menyelesaikannya. Untuk menentukan bentuk penyelesaian sengketa jasa konstruksi sangat tergantung kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Namun dari 14 kontrak jasa konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa hanya 4 kontrak yang menyebutkan bentuk penyelesaiannya yakni di Pengadilan, sementara yang lain mengabaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstruksi?Apa hambatan dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi ?Apa akibat hukum jika penyelesaian sengketa jasa kontrak konstruksi tidak diselesaikan secara non litigasi terlebih dahulu?Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer, data sekunder yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan data tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yang mendasari tidak dicantumkan tempat penyelesaian adalah pemahaman hukum yang kurang, lebih memprioritaskan teknik pembuatannya, sudah terbiasa dengan format kontrak yang ada dan tidak adanya acuan yang baku dari Kementerian Pekerjaan Umum. Hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa jasa konstruksi yaitu : Pertama, Waktu Terlalu Singkat, kedua, Berganti Pejabat Pembuat Komitmen, ketiga, Disibukkan dengan Rutinitas masing-masing. Keempat, Kemampuan Komunikasi yang Belum Memadai. Konsekuensi hukum yang muncul bila penyelesaian sengketa secara non litigasi tidak dilakukan terlebih dahulu adalah dapat membuat persetujuan secara tertulis mengenai tatacara penyelesaian sengketa, termasuk dapat membuatkan penyelesaian perkara di pengadilan.Abstract: Contracts for the use of construction services are inseparable from legal issues when the parties make a breach of an agreed agreement. Disputes that occur require a solution to solve them. To determine the dispute resolution form of construction services is highly dependent on the contents of agreements that have been agreed upon. However, of the 14 construction service contracts between the Committing Officer and the Service Provider, only 4 contracts specify the settlement in the Court, while others ignore it. This study aims to find out why not mention the settlement of disputes in construction contracts? What are the barriers in the settlement of construction service disputes? What are the legal consequences if the settlement of construction service contract dispute is not settled non litigation first? This research uses empirical juridical research method using primary data, secondary data that is primary law material and secondary law material and tertiary data. The result of the research shows that the underlying reason is not the place of completion is the lack of understanding of the law, prioritizing the manufacture technique, is familiar with the existing contract format and the absence of standard reference from the Ministry of Public Works. The obstacles encountered in resolving construction service disputes are: First, Time Too Short, second, Switch to Committing Officer, third, Busy with each Routine. The legal consequences that arise when a non-litigation dispute resolution is not done in advance is to make written approval of the dispute settlement procedure, including for making court settlement possible.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 2 (2024) Vol 26 No 2 (2024) Vol 26, No 1 (2024) Vol 26 No 1 (2024) Vol 25 No 2 (2023) Vol 25, No 2 (2023) Vol 25, No 1 (2023) Vol 25 No 1 (2023) Vol 24 No 2 (2022) Vol 24, No 2 (2022) Vol 24, No 1 (2022) Vol 23, No 2 (2021) Vol 23, No 1 (2021) Vol 22, No 2 (2020) Vol 22, No 1 (2020) Vol 21, No 2 (2019) Vol 21, No 1 (2019) Vol 20, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 19, No 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol 13, No 2 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) More Issue