cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Muhammadiyah Purwokerto
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 1, No. 1, April 2018" : 6 Documents clear
Peranan KJKS BMT Mitra Mentari Mersi dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah Diyah Febrikawati Ratna Dhahita; Ida Nurlaeli
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.996 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3709

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan pada produk pembiyaan musyarakah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian di KJKS BMT Dana Mentari Mersi, sementara teknik adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan musyarakah lebih sedikit dibanding jumlah nasabah pada pembiayaan murabahah dikarenakan kurangnya minat masyarakat terhadap pembiayaan musyarakah. Namun, bila ditinjau dari aspek perkembangan usaha, usaha nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah sebagian besar maju, walaupun sebagain sama seperti sebelum melakukan pembiayaan. KJKS BMT Mitra Mentari berperan penting dalam UMKM, namun kurangnya promosi dalam pembiayaan musyarakah menyebabkan kurangnya nasabah pada produk ini. Selain itu, KJKS BMT Mitra Mentari kurang berani untuk mencairkan dana untuk usaha yang baru berdiri, sehingga beberapa hambatan dalam UMKM antara lain kepercayaan masyarakat yang pada awalnya masih kurang. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat sudah mulai percaya.
Perspektif Hukum Refleksif terhadap Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Adam Setiawan
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.645 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3715

Abstract

Peran Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, membuat dirinya ditasbihkan menjadi penjaga konstitusi (the guardian of constitution), sehingga perannya yang sangat signifikan  dalam  menjamin hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara, khususnya para Penghayat Kepercayaan yang dalam praktiknya mendapatkan tindakan diskriminasi dari sebuah ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Perspektif hukum refleksif yang digagas oleh Gunther Teubner, melihat peran Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi yang merupakan tempat mengadu dan merespon, tatkala hak-hak konstitusional masyarakat terganggu, dalam arti tidak mendapatkan sebuah keadilan yang dikarenakan sebuah ketentuan Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Analisis Manfaat Mudharabah Muqayyadah Produk Pembiayaan Linkage pada Bank BRI Syariah Cabang Purwokerto Murdiyah Murdiyah; Encep Saepudin
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.952 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3710

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah pada produk pembiayaan linkage di Bank BRI Syariah Purwokerto dan mengetahui manfaat pemilihan akad mudharabah muqayyadah pada produk linkage di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berjenis kualitatif, penelitian dilakukan di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto. Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan pembiayaan linkage di Bank BRI Syariah cabang Purwokerto yaitu Kopkar (Koperasi Karyawan) atau KPRI mengajukan permohonan pembiayaan, setelah itu Bank melakukan BI Checking  terhadap koperasi, kemudian wawancara dan pemenuhan dokumen persyaratan, bank melakukan analisa layak atau tidaknya koperasi diberikan pembiayaan, setelah itu On the Spot (OTS) dan transaksi jaminan, kemudian koperasi menandatangani surat pesetujuan pembiayaan setelah itu dilakukan akad pembiayaan dan kemudian Bank BRI Syariah melakukan pencairan pembiayaan. Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan linkage kepada koperasi dengan menggunakan mudharabah muqayyadah karena memiliki banyak manfaat baik dari beberapa pihak yaitu : Bank BRI Syariah (shahibul maal), koperasi (mudharib) dan anggota koperasi.
Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) dalam Pemberdayaan Perekonomian Mustahik di Banyumas Tahun 2010-2014 Azqiyatul Mu’takhiroh; Ida Nurlaeli
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.555 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3711

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi lembaga amil zakat infaq shadaqah dalam mengatasi pemberdayaan perekonomian mustahik di Banyumas. Jenis penelitian ini menggunakan  metode deskriptif kualitatif yang penulis laksanakan dengan menggunakan data kualitatif. Dalam pengumpulan data mennggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah  (1) zakat sangat berperan dalam pemberdayaan perekonomian mustahik hal ini terbukti dengan berkembangnya usaha dari para mustahik yang semakin meningkat, (2) penghimpunan dana zakat, infaq, shaqdaqah (ZIS) diperoleh dengan cara jemput zakat atau dengan cara muzakki menyerahkan dana kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), (3) berkembangnya usaha yang dilakukan oleh mustahik dapat menajdi tolak ukur seberapa besar strategi yang dilakukan LAZISMU dalam pemberdayaan perekonomian mustahik, (4) pengelolan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) diprioritaskan pada program pendayagunaan yang produktif, (5) adanya faktor penunjang yaitu mempunyai sumber daya manusia yang baik dan manajemen pengelolaan yang kreatif, (6) adanya faktor penghambat yaitu masih banyaknya dari para pengurus Muhammadiyah yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat, infaq, shadaqah (ZIS) , minimnya respon dari para AUM untuk dapat bersinergi dengan LAZISMU untuk bekerjasama.
Pengaruh Budaya, Psikologis, Pelayanan, Promosi, dan Pengetahuan tentang Produk Terhadap Keputusan Nasabah dalam Memilih Bank Syariah Annisa Wahyulkarima; Ida Nurlaeli; M Makhrus
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.753 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3712

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya, psikologis, pelayanan, promosi dan pengetahuan tentang produk berpengaruh terhadap keputusan nasabah  dalam memilih bank syariah (studi kasus pada nasabah BPRS Khasanah Ummat). Jenis penelitian ini mengguanakan metode kuantitatif dengan pengolahan data menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 100 responden kepada nasabah BPRS Khasanah Ummat. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji statistik regresi linear berganda, uji normalitas, uji reliabilitas, uji validitas, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pelayanan, promosi, dan pengetahun tentang produk mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Sedangkan variabel budaya dan psikologi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Bila dibandingkan dengan ketiga variabel pelayanan, promosi dan pengetahuan, variabel promosi memiliki pengaruh dominan dengan angka 0,000 untuk nilai sig dan 0,705 untuk nilai regresi.
Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Mahsun ismail
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Volume 1, No. 1, April 2018
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.672 KB) | DOI: 10.30595/jhes.v1i1.3714

Abstract

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari sistem peradilan pidana  mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Namun disisi lain tidak jarang hak-hak tersangka kadangkala dikesampingkan dengan adanya tindakan diskriminasi maupun tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menjurus pada self-incrimination. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap hak-hak tersangka merupakan ciri dari proses hukum yang adil yang berpijak pada rule of law.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober Volume 5, No. 1, April 2022 Volume 4, No. 2, Oktober 2021 Volume 4, No. 1, April 2021 Volume 3, No. 2, Oktober 2020 Volume 3, No. 1, April 2020 Volume 2, No. 2, Oktober 2019 Volume 2, No. 1, April 2019 Volume 1, No. 2, Oktober 2018 Volume 1, No. 1, April 2018