cover
Contact Name
Vox Populi
Contact Email
vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6281354974545
Journal Mail Official
vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar Jl. H. M. Yasin Limpo, No. 36 Samata-Gowa Call. (0411)841879 Fax(0411) 8221400, Email: vox.populi@uin-alauddin.ac.id
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Vox Populi
ISSN : 20873360     EISSN : 27147657     DOI : -
Core Subject : Social,
Vox Populi (VP) merupakan jurnal berkala yang terbit dua kali setahun (Juni dan Desember) oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN) Makassar, Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk menerbitkan penelitian akademis asli yang topik utamanya Politik dan Politik Islam. Subjek mencakup semua masalah terkait tentang Politik seperti Politik Islam, Demokratisasi, Gerakan Islam, Pemilu dan Partai Politik, Sosiologi Politik, Politik dan Pemerintahan
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI" : 5 Documents clear
Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Makassar: Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Aslang Jaya; Darussalam Syamsuddin; Alimuddin Alimuddin
Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.878 KB) | DOI: 10.24252/vp.v2i2.11675

Abstract

Studi ini membahas tentang sejauhmana peran Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk meminimalisir pelanggaran Pemilu di Kota Makassar. Jenis Penelitian ini ialah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan di lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena sosial, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Makassar. Lokasi ini dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar dapat berjalan dengan baik dan Kota Makassar terkenal sebagai daerah sentral politik di Sulawesi Selatan.
The Position Of Islam In Foreign Policy During President Joko Widodo's Government (2014-2019) Erianto Erianto
Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.754 KB) | DOI: 10.24252/vp.v2i2.12102

Abstract

Indonesia is the 4th  most largest population in the world, 87% of 260 million people in Indonesia is a Muslim. Indonesia is the country with the largest Muslim religion in the world, but Indonesia is not a Islamic State. Domestic political conditions influence on foreign policy. Indirectly, what happens in the country influences foreign policy issued. The author use a qualitative methodology to analyze the issue. So, the result of this research is to show the extent to which Islam influenced Indonesia's foreign policy,especially during the President Jokowi government. About how the style of President Jokowi's government in responding to domestic issues that attacked the government. This study also discusses how interest groups bring their interests to influence a policy that is produced. 
KPU dan Konsolidasi Demokrasi: Studi Terhadap Independensi KPU Kota Makassar Alfyana Alfyana; Fajar Fajar
Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (526.944 KB) | DOI: 10.24252/vp.v2i2.11262

Abstract

Artikel ini akan membahas tentang konsolidasi demokrasi di Makassar. Dengan Kajian utama pada kasus Pilwali 2018 di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini menggunakan teori demokrasi, strukturasi serta konsep independensi. Temuan penelitian, pertama, dalam verifikasi berkas paslon bahwa KPU berdasar pada peraturan No.3 Tahun 2018 tentang acuan memverifikasi berkas yang dimana meliputi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kedua, dalam penetapan paslon bahwa KPU melakukan verifikasi  berkas calon dengan meninjau langsung kesesuaian ijazah mulai dari sekolah pertamanya sampai pendidikan terakhirnya dan KPU juga memastikan apakah paslon telah melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan berdasar pada UU No.10 Tahun 2016 maka paslon telah resmi ditetapkan. Ketiga, dalam diskualifikasi paslon KPU tidak memiliki otoritas dan menghiraukan putusan bawaslu sehingga terjadi diskualifikasi yang seharusnya KPU tidak perlu mendengar putusan PTTUN dan mengajukan kasasi ke MA karena putusan bawaslu juga sesuai dengan aturan perundang-undangan. Keempat, dalam proses pemungutan suara KPU membentuk KPPS yang bertugas di TPS untuk melaksanakan pemugutan suara. Dalam hal ini KPU hanya memfasilitasi kandidat dan pemilih bukan melakukan mobilisasi apalagi intervensi kepada pemilih. Kelima, dalam penetapan hasil pemungutan suara KPU melakukan rekap atau hasil perhitungan secara transparan ke masyarakat, KPPS sampai kecamatan dan terakhir rekap di KPU.
Cendekiawan dan Kekuasaan Perspektif Yudi Latif Andi Awwaliyah Wulandari; Syahrir Karim; Muhammad Natsir
Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.503 KB) | DOI: 10.24252/vp.v2i2.10338

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perspektif Yudi Latif terkait cendekiawan dan kekuasaan. Untuk mengetahui konstruksi pemikiran Yudi Latif mengenai cendekiawan dan kekuasaan serta mengetahui pandangannya tentang fenomena hubungan cendekiawan dan kekuasaan. Jenis penelitian ini studi tokoh dengan menggunakan metode pengumpulan data library research. Menurut Yudi Latif bahwa cendekiawan adalah sesuatu yang abstrak dapat dikatakan sebagai intelektual ataupun intelegensia. Sedangkan kekuasaan adalah suatu daya atau kekuatan yang diperlukan oleh manusia dan tidak ada kehidupan tanpa kekuasaan. Bentuk fenomenanya dalam cendekiawan dan kekuasaan mengalami kemunduran dimana kaum intelektual dijadikan sebagai alat oleh para pemilik modal.
Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan di Pulo Madu Kabupaten Kepulauan Selayar Hasimu Hasimu; Achmad Abdi Amsir
Vox Populi Vol 2 No 2 (2019): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.572 KB) | DOI: 10.24252/vp.v2i2.11975

Abstract

Studi ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat nelayan yang ada di Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik, pandangan dan sikap politik serta strategi politik masyarakat nelayan untuk mempengaruhi anggotanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori partisipasi politik, teori  strategi politik, dan teori perilaku politik. Kesimpulan umum pada penelitian ini adalah bahwa masyarakat nelayan Desa Pulo Madu sangat berinisiatif dalam ikut-serta pada pemilihan umum. Masyarakat tidak mengenal kata Golput, yang mereka tahu adalah ikut berpartisipasi memberikan suaranya pada pemilihan umum dikarenakan tuntutan beberapa hal seperti karena uang, harapan pada perbaikan hidup, karena keluarga atau karena untuk melunasi hutang. Pandangan dan sikap politiknya sangat ditentukan oleh fakta yang terjadi di lapangan sehingga wajah politik tergantung daripada perilaku para politikus.

Page 1 of 1 | Total Record : 5