cover
Contact Name
Deasy Sylvia Sari
Contact Email
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Phone
+6285222251435
Journal Mail Official
redaksi.padjir@unpad.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jln. Ir Soekarno, KM. 21, Jatinangor Sumedang, 45363
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Journal of International Relations
ISSN : -     EISSN : 26848082     DOI : https://doi.org/10.24198/padjir.v1i1
Core Subject : Humanities, Social,
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 3 (2020)" : 9 Documents clear
ASEAN Personal Data Protection (PDP): Mewujudkan Keamanan Data Personal Digital pada Asia Tenggara Trisa Tampubolon; Rizki Ramadhan
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.798 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i3.26197

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan bagaimana peran ASEAN dalam mewujudkan keamanan data personal digital melalui ASEAN Personal Data Protection (PDP) dalam rangka digitalisasi ASEAN. Peneliti menggunakan teori Peran (Role Theory) yang dikemukakan oleh Lisbeth Aggestam. Dalam menganalisis peran dari ASEAN PDP, peneliti menggunakan teori peran tersebut untuk menganalisis apa saja peran yang dilakukan ASEAN PDP dan bagaimana ia berkontribusi dalam proses pengamanan data personal secara digital. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis diskursus yang digunakan untuk menganalisis peran. Artikel ini menemukan bahwa ASEAN PDP memiliki peran yang krusial dalam proses mewujudkan keamanan data personal digital dengan adanya peningkatan program dan kebijakan keamanan siber. Didukung oleh dokumen tambahan lainnya, seperti ASEAN ICT Masterplan 2020 dan Work Plan on ASEAN Cyber, ASEAN PDP terbukti sebagai salah satu ‘alat’ dalam membantu proses digitalisasi ASEAN yang masih berlanjut sampai saat ini.
Cyber Diplomacy: Menuju Masyarakat Internasional yang Damai di Era Digital Iskandar Hamonangan; Zainab Assegaff
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.146 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i4.26246

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk membahas mengenai diplomasi siber (cyber diplomacy) dan apa yang bisa dijanjikannya untuk menuju masyarakat internasional yang damai di era digital. Ruang siber telah memiliki tempat khusus dan menjadi topik yang sangat penting dalam hubungan internasional. Topik ini telah menjadi arus utama karena sebagian besar aktor-aktor global telah menuangkan kebijakan-kebijakan luar negerinya dan mengadopsi berbagai langkah untuk mengejar tujuan-tujuan stategisnya di dalam ruang siber. Hal ini dapat dilihat misalnya pada penggunaan media sosial oleh Kementerian Luar Negeri untuk mempromosikan negara, kebijakan, dan nilai-nilainya. Namun, kegiatan di ruang siber tidak selalu damai. Terdapat dua kelompok negara yang bersaing untuk tata kelola keamanan siber global dan adanya persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan China dalam memperebutkan keamanan siber. Konflik kepentingan antarnegara inilah yang membuat cyber diplomacy diperlukan untuk menengahinya dan mencegah perang siber yang terbuka. Cyber diplomacy adalah praktik internasional yang muncul atas upaya untuk membangun masyarakat siber internasional, dengan menjembatani antara kepentingan nasional negara dan dinamika masyarakat dunia. Oleh karena itu, tujuan dari cyber diplomacy adalah untuk memenuhi fungsi-fungsi tradisional diplomasi, seperti menjaga perdamaian serta membangun rasa saling percaya di antara para pemangku kepentingan, di ruang siber. Makalah ini menggunakan teori Diplomasi dari mazhab English School untuk menganalisis apa yang bisa dijanjikan cyber diplomacy bagi penggunaan ruang siber yang damai. Ada dua fungsi utama dari cyber diplomacy, yaitu sebagai alat komunikasi internasional untuk membangun norma siber bersama dan sebagai upaya untuk meminimalkan gesekan di ruang siber.
Diplomasi Publik Indonesia melalui Penyelenggaraan Asian Games 2018 Anggia Tiffany; Fuad Azmi
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.629 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i3.26193

Abstract

Asian Games merupakan acara multi-olahraga kontinental yang diadakan setiap empat tahun sekali dan diikuti oleh seluruh atlet dari berbagai negara di Asia. Indonesia sudah menjadi tuan rumah sebanyak 2 kali tahun 1962 dan tahun 2018. Indonesia memaksimalkan penyelenggaraan karena Asian Games merupakan event bergengsi bukan sekedar pertandingan olahraga yang menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencetak image baik sebuah negara, mempopulerkan Indonesia di mata dunia serta menjadi ajang dalam mempromosikan wisatanya. Maka dari itu, Indonesia melakukan diplomasi publik melalui rangkaian pelaksanaan Asian Games 2018. Dalam riset ini, periset menganalisis upaya-upaya diplomasi publik Indonesia melalui Asian Games 2018 yang dilakukan pemerintah Indonesia dan INASGOC. Periset menggunakan satu konsep dalam hubungan internasional, yakni konsep tiga lapisan diplomasi publik dengan metode riset berupa metode kualitatif deskriptif. Hasil dari riset ini menunjukan bahwa strategi-strategi yang dijalankan oleh masing-masing aktor dari pemerintah Indonesia dan non pemerintah dapat mencapai tujuan diplomasi publik dalam jangka pendek melebihi ekspektasi di dunia internasional. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para aktor hubungan internasional ini sesuai dengan bentuk tiga lapisan diplomasi publik serta cukup memenuhi konten dari setiap lapisan tersebut, yakni: monolog, dialog serta kolaborasi.
Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia Wisnu Prabowo; Satriya Wibawa; Fuad Azmi
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.319 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i3.26194

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, dimana Indonesia dengan jumlah pengguna Internetnya yang besar telah mendorong pertumbuhan perusahaan teknologi asing untuk berpartisipasi di Indonesia.  Perusahaan teknologi ini mengumpulkan dan mengolah data yang diambil dari pengguna internet di Indonesia di server data di luar negeri. Sehingga pemanfaatan data pribadi yang memengaruhi keamanan privasi individu.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan terhadap data yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan dampaknya terhadap vital core dari human security penduduk Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah konsep human security dan keamanan siber untuk menjelaskan potensi ancaman yang ditimbulkan dari kebijakan yang telah dilakukan negara dan dampaknya terhadap vital core penduduk Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Kesesuaian Lethal Autonomous Weapon Systems dengan Rezim Kontrol Persenjataan Internasional Muhammad Nasution; Hasan Sidik
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (632.076 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i4.26249

Abstract

Pada Oktober 2001, drone dari Amerika Serikat dengan kemampuan otonom pertama kali dioperasikan yang kemudian memulai diskusi penggunaan senjata otonom di medan perang – lethal autonomous weapon systems.  Dalam satu dekade terakhir, kuantitas dan kualitas dari senjata otonom meningkat. Sejalan dengan diskusi perkembangan regulasi yang intens. Teknologi otonom belum diregulasi secara jelas dalam rezim kontrol persenjataan internasional yang menjadikan legalitas dan etika penggunaannya tidak jelas. Untuk berkontribusi dalam diskusi terkait kesesuaian teknologi senjata otonom dengan rezim kontrol persenjataan internasional, tulisan ini akan menganalisa kesesuaian sistem senjata terkait degan menggunakan wadah Convention on Conventional Weapon sebagai badan untuk mengkaji senjata terbarukan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi kesesuian senjata otonom dengan hukum humaniter internasional, Klausa Martens, dan implikasi etika penggunaan senjata. Tulisan ini kemudian menyarankan agar kontrol manusia dalam penggunaan senjata harus menjadi aspek utama yang diregulasi dan melihat tidak perlu adanya hukum baru yang harus dibentuk dalam meregulasi lethal autonomous weapon systems.
Diplomasi Publik Baru Indonesia terhadap UNESCO dalam Menjadikan Kawasan Geopark Rinjani-Lombok sebagai Geopark Global UNESCO Eka Nurhanifa; Neneng Konety; Raden Affandi
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.052 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i3.26195

Abstract

Keindahan dan kekayaan sumber daya alam Indonesia sudah tidak  asing  lagi  di  dunia.  Kekayaan  alam  yang  dimaksud mencakup  situs-situs  geologi,  keanekaragaman  hayati,  dan warisan budaya yang bersinergi di suatu kawasan. Urgenitas pelestarian kekayaan sumber daya alam tersebut terletak pada pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan. Sehingga untuk menjaga keberlangsungan kekayaan alam tersebut, Indonesia mengusulkan geopark Rinjani-Lombok terhadap UNESCO untuk menjadi salah satu Geopark Global UNESCO (UGG). Dalam prosesnya, pengusulan tersebut mengalami status “tertunda” sehingga UNESCO memberikan jangka waktu dua tahun untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dirangkum dalam 10 rekomendasi UNESCO. secara teknis, kesepuluh poin tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan peran masyarakat dalam mencapai status UGG. Dari 10 rekomendasi tersebut, praktik diplomasi publik baru Indonesia dilakukan dan relevan dalam menjadikan kawasan geopark Rinjani-Lombok sebagai UGG. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi lapangan, jurnal ini membahas apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menjadikan kawasan geopark Rinjani-Lombok sehingga akhirnya resmi berstatus sebagai UGG.
Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Enginering dalam Pengadaan Kapal Selam sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Essential Force Militer Republik Indonesia Wawan Darmawan; Jafar Alkadrie; Arfin Sudirman
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (577.642 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i4.26242

Abstract

Indonesia memang disebut negara kepulauan terbesar di dunia, karena letaknya yang strategis yaitu diantara benua Asia dan benua Australia. Ditambah berdekatan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Karena hubungan tersebut Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi beberapa faktor seperti ekonomi, politik, dan keamanan nasional Indonesia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ancaman dengan pertahanan dan keamanan negara di laut, seperti ancaman yang mempengaruhi konsep dan strategi pertahanan negara dan timbul tidak saja disebabkan oleh hubungan geografis Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor globalisasi di era pasca Perang Dingin, maupun perkembangan lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis. Untuk mengantisipasi ancaman yang akan muncul baik dalam maupun luar negeri, kekuatan militer Indonesia harus memiliki persiapan yang kuat baik dari persenjataan maupun alusista yang lainnya. Walaupun kekuatan militer Indonesia masuk kedalam 20 militer terkuat didunia, namun dari segi persenjataan dan alusista lainnya kelengkapan militer di Indonesia masih belum memadai dari kelengkapan militer negara lainnya. Dengan melihat perkembangan dunia saat ini, seharusnya Indonesia memperbaharui kekuatan militer baik dari persenjataan militer maupun alusista militer untuk mengantisipasi ancaman yang kemungkinan akan muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Namun apabila dilihat saat ini, terbatasnya pengadaan persenjataan dan alusista militer dikarenakan adanya broker – broker yang muncul antara hubungan dua negara dalam pengadaan barang tersebut. hal tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan kerjasama antara Indonesia dan Korea selatan dalam pengadaan kapal selam yang mana hal tersebut tidak lepas dari adanya broker di Indonesia dimana kualitas alusista dari Korea Selatan secara kualitas masih kurang memadai dari kapal selam Rusia yang menyebabkan kerugian bagi pihak pemerintah Indonesia.
Globalisasi Budaya Populer Indonesia (Musik Dangdut) di Kawasan Asia Tenggara Ilham Fitriyadi; Gilang Alam
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.281 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i3.26196

Abstract

Musik ini merupakan suatu budaya yang sangat terpopuler ataupun sangat terkenal di dunia, dan musik ini juga salah satu media yang sangat modern dan dapat menghibur masyarakat-masyarakat terhadap dengan adanya musik. Musik ini juga merupakan bagian dari budaya manusia, dan musik merupakan salah satu yang diciptakan oleh manusia sendiri. Musik ini sendiri memilik beberapa genre, seperti genre Jazz, Pop, Dangdut, Rock, Reggae, dan sebagainya. Untuk mengenai judul yang saya akan bahas mengenai Musik Dangdut Go Internasional, jadi musik dangdut ini salah satu musik ciptaan orang indonesia, dan musik dangdut ini juga hanya ada di indonesia, maka indonesia ini memanfaatkan secara diplomasi budaya populer terhadap musik dangdut tersebut, agar bisa terkenal di seluruh dunia. Musik dangdut ini sudah mencapai ke mancanegara, seperti: negara Malaysia, Singapura, Timor Leste, Brunei Darrusalam, dan banyak lagi negara-negara di luar Asia.Dalam musik dangdut yang berasal dari indonesia ini juga dapat menjadi budaya populer yang dimiliki oleh indonesia. Musik dangdut di indonesia saat ini sangat digemari oleh masyarakat-masyarakat indonesia, maka dengan itu bukan hanya masyarakat indonesia saja yang menyukai musik dangdut, tetapi dengan adanya negara lain yang menyukai musik dangdut itu. Pada saat penyelenggaraan ASIAN GAMES 2018 yang dilaksanakan di Indonesia itu menjadi sorotan untuk semua negara di seluruh Dunia. Dikarenakan dengan opening Penyelenggaraan tersebut Theme Song ASIAN GAMES 2018 itu ialah merupakan musik Dangdut yang dari ciri khas Budaya Musik Indonesia, dan mengakibat menjadi sorotan bagi semua negara.
UPAYA INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KASUS HUMAN TRAFFICKING DI SELAT MALAKA Anggie Yunda
Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 3 (2020)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.394 KB) | DOI: 10.24198/padjir.v1i3.26192

Abstract

Indonesia menjadi negara asal sebagai korban utama perdagangan manusia pada 2012 di Dunia. Perairan teritorial Indonesia juga rentan sebagai rute perdagangan manusia, yaitu Selat Malaka. Perdagangan manusia menjadi masalah terbesar di Selat Malaka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik deskriptif dan konsep strategi melawan perdagangan manusia oleh Friesendorf, di mana teori ini menjelaskan 4 strategi dalam menanggulangi perdagangan manusia, yaitu: implementasi, kerja sama, penelitian dan evaluasi, pelembagaan. Pertama, sebagai strategi implementasi, Indonesia telah meratifikasi Protokol Palermo dan mengimplementasikannya melalui Undang-Undang No. 21 tahun 2007. Indonesia juga meratifikasi Deklarasi ASEAN tentang Perdagangan Manusia Khusus tentang Perempuan dan Anak. Strategi kedua adalah kerja sama. Indonesia telah bekerja sama dengan negara atau non-negara, seperti kerja sama MALSINDO, kerja sama bilateral dengan AS, kerja sama dengan IMO, dan kerja sama antar aktor sektor keamanan. Strategi ketiga adalah pengendalian dan evaluasi, di mana peneliti tidak menemukan upaya Indonesia dalam strategi ketiga ini. Strategi keempat adalah melembagakan di mana Indonesia belum membentuk lembaga yang terkait dengan penanganan perdagangan manusia di Selat Malaka.

Page 1 of 1 | Total Record : 9