cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Enza Resdiana
Contact Email
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Phone
+6282331740805
Journal Mail Official
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep Jalan Raya Sumenep Pamekasan KM. 5 Patean Sumenep 69451 Telp. (0328) 673399 Fax. (0328) 673088
Location
Kab. sumenep,
Jawa timur
INDONESIA
Public Corner
Published by Universitas Wiraraja Sumenep Sumenep
ISSN : 24430714     EISSN : 2621475X     DOI : https://doi.org/10.24929/fisip.v14i2.888
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Jurnal Public Corner (p-ISSN: 2443-0714, e-ISSN: 2621-475X) merupakan media publikasi artikel ilmiah penelitian dan pengembangan ilmu di bidang ilmu Politik dan ilmu Sosial yang terbit dua kali dalam satu tahun (Bulan Juni dan Desember). Jurnal Public Corner menerbitkan artikel dari hasil penelitian, pengembangan dan ulasan di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik dan Bisnis 2. Komunikasi dan Politik 3. Ilmu pemerintahan 4. Hubungan Internasional Kami menerima naskah publikasi dari hasil penelitian dan ulasan artikel (non- penelitian), namun kami lebih menekankan pada naskah artikel dari hasil penelitian. Public Corner sebagai jurnal publikasi bidang ilmu politik dan sosial ini telah menggunakan sistem OJS (open jurnal system) dan terindeks oleh Google Cendikia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12 No 2 (2017): Public Corner" : 5 Documents clear
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS COMMUNITY BASED MANAGEMENT (Studi Pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep) Ida Syafriyani
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.712 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.422

Abstract

Coastal area is a rich resource Coastal, marine and fisheries. Coastal areas also have potential that can be developed as a marine tourism area. People who live in the coastal area, since the first also has to depend its life from the utilization of natural resources found in coastal areas.. CBM (Community Based Management) is one approach that will be used in optimizing community empowerment in coastal areas with the CBM approach, not only the economic growth of coastal communities will improve, but also ensure economic growth that can be enjoyed fairly and proportionally. Departement of Fishery Sumenep Regency in coastal community empowerment Community-based refers to the development of entrepreneurs in order to improve the quality of products in production and develop the economy through empowerment that is based on the management of coastal communities industry,
RELASI BUDAYA POLITIK DI MADURA TERHADAP DEMOKRASI LOKAL: Analisis Reformasi Birokrasi dan Pemilihan Kepala Desa Dwi Listia Rika Tini
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.554 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.423

Abstract

Kajian tentang relasi budaya politik di Madura dengan demokrasi khususnya dalam hal reformasi birokrasi yang menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Pamekasan dan Pilkades serentak di Sumenep menunjukkan bahwa budaya politik dengan demokrasi dan kepemimpinan lokal di Madura secara umum positif dan relative demokratis. Terjadinya good governance dengan melibatkan masyarakat dalam kepentingan public dan tidak terjadi diskriminasi dalam pencalonan, baik karena faktor afiliasi politik, etnis dan jenis kelamin. Semua warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai kandidat. Namun dalam pemilihan Pilkades di Sumenep masih ada hal-hal yang dapat menciderai demokrasi, antara lain: Pertama, muculnya calon tunggal. Dari 90 desa yang melaksanakan Pilkades, ada 2 desa yang memiliki satu calon atau calon tunggal. Kedua, maraknya isu money politics. Meskipun sulit dibuktikan, pemilihan kepala desa di Madura, termasuk di Kabupaten Sumenep, sejak masa dulu hingga saat ini tidak bisa meniadakan Praktik money politics. Selain itu Praktik open house para calon kades beberapa bulan sebelumnya dari pemberian sangu kepada calon pemilih. Akan tetapi hal-hal yang berpotensi menciderai demokrasi tersebut di masa yang akan datang dapat diminimalisasi melalui pendidikan politik secara terus-menerus.
AKUNTABILITAS KINERJA PENGELOLAAN PROGRAM WAJIB MADRASAH DINIYAH DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP Istighfarin .
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.206 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.424

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh kondisi kinerja instansi pemerintah yang didalamnya terdapat hak dan juga kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap kinerjanya yang sudah dilakukan dari berbagai upaya yang berguna untuk memaksimalkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satuan kerja instansi pemerintah di bidang pendidikan dan juga sebagai pengelola program bupati wajib diniyah yang tercantum dalam Perbup No 15 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Program Wajib Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisa data Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2015: 246-253). Fokus penelitian ini yaitu efektif, efisien, responsif, dan transparansi instansi pemerintah yang dikaji berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 1990 terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam (Moeheriono, 2012:101). Hasil penelitian menunjukkan bahwapada konteks efektif: pencapaian tujuan rencana kerja satu tahun 90% telah terlaksana, akan tetapi jika dilihat pada konteks efisien penyerapan anggaran 10% belum menghasilkan manfaat, pada konteks responsif masih belum ada tindak lanjut dari kendala penyelengara, dan transparansi masih belum maksimal dalam memanfaatkan media informasi baik cetak ataupun noncetak. Sehingga saran peneliti adalah evaluasi pada kendala intensif ustad/ustadzah, mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan belanja anggaran, melakukan pertemuan rutin dengan penyelnggara wajib diniyah, menerbitkan laporan kinerja baik baik cetak ataupun elektronik.
IMPLEMENTASI PROGRAM GENERASI BERENCANA (GENRE) DALAM MENYIAPKAN KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI REMAJA AYU RATNASARI
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.854 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.425

Abstract

Program Generasi Berencana merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah upaya merespon berbagai permasalahan terkait remaja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup remaja dengan memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan penyiapan diri remaja menghadapi masa depan dan menyongsong kehidupan berkeluarga dengan baik yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi Program Generasi Berencana dalam menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep belum berhasil diimplementasikan secara maksimal dimana hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya angka pernikahan dini di Kabupaten Sumenep. Komunikasi pada aspek sosialisasi berhasil dilakukan dengan baik namun pada aspek intensitas komunikasi belum dilakukan dengan maksimal. Sumber daya yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) implementor Program Generasi Berencana jumlahnya tidak proporsional dengan cakupan luas wilayah sasaran program, sedangkan fasilitas serta sumber daya finansial sudah cukup mendukung proses implementasi dari Program Generasi Berencana. Disposisi yang dimiliki pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep cukup baik serta operasional prosedur yang digunakan oleh para implementor sangat mudah dipahami.
KUALITAS PELAYANAN PENGGUNA KARTU INDONESIA SEHAT ( KIS ) DI PUSKESMAS GAPURA SENNIWATI .
PUBLIC CORNER Vol 12 No 2 (2017): Public Corner
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja, Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.053 KB) | DOI: 10.24929/fisip.v12i2.426

Abstract

Untuk menghindari semakin menurunnya dan memburuknya pelayanan kesehatan, Undang – undang dasar 1945 pasal 28 poin (H) yang sudah diamandemin menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Selain itu negara berhak bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus penilitian mengenai kualitas pelayanan yang meliputi : 1.Kemudahan, 2. Keamanan, 3. Keandalam, 4. Perhatian Kepada Orang, 5. Pendekatan Pemecahan Masalah, 6. Keadilan, 7. Tanggungjawab, 8. Pengaruh Masyarakat. Hasil peniltian menunjukkan kualitas pelayanan pengguna kartu indonesia sehat (KIS) di Puskesmas Gapura dalam taraf pelayanan yang prima terlihat dari 8 Indikator yaitu : 1.Kemudahan yang prima petugas melayani pasien ( KIS ), 2. Keamanan yang prima dalam sarana dan prasarana, 3.Keandalan yang prima cekatan, akurat dan tepat waktu dalam malayani pasien (KIS), 4.Perhatian kepada orang yang belum prima karena pelayanan petugas belum baik dari segi informasi kesehatan bagi ( KIS ), 5. Pendekatan Pemecahan Masalah juga belum prima karena keluhan dan kebutuhan pasien petugas belum tanggap dalam melayani pasien, 6.Keadilanyang prima petugas melayani pasien ( KIS ) dan pasien umum, 7.Tanggungjawab yang prima petugas dalam melayani pasien (KIS), terus adanya 8. Pengaruh Masyarakatyang prima mendapat pelayanan yang sesuai prosedur standar kesehatan pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan perlu adanya peningkatan kompetensi karyawan yang profesional dalam memberikan layanan dan tindakan kesehatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 20 No 01 (2025): Public Corner Vol 20 No 2 (2025): Public Corner Vol 19 No 2 (2024): Public Corner Vol 19 No 1 (2024): Public Corner Vol 18 No 2 (2023): Public Corner Vol 18 No 1 (2023): Public Corner Vol 17 No 2 (2022): Public Corner Vol 17 No 1 (2022): Public Corner Vol 16 No 2 (2021): Public Corner Vol 16 No 1 (2021): Public Corner Vol 15 No 2 (2020): Public Corner Vol 15 No 1 (2020): Public Corner Vol 14 No 2 (2019): Public Corner Vol 14 No 1 (2019): Public Corner Vol 13 No 2 (2018): Public Corner Vol 13 No 1 (2018): Public Corner Vol 12 No 2 (2017): Public Corner Vol 12 No 1 (2017): Public Corner Vol 11 No 2 (2016): Publik Corner Vol 11 No 1 (2016): Publik Corner Vol 10 No 2 (2015): Publik Corner Vol 10 No 1 (2015): Publik Corner Vol 9 No 2 (2014): Publik Corner More Issue