Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

NEGARA DAN KEADILAN

negkea
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 23027010 EISSN : 27219801 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 10 Documents

Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2019): Agustus" : 10 Documents clear

PELAKSANAAN PUTUSAN NOMOR: 1719/PDT.G/2018/PA.BWI DALAM PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA POLIGAMI ABDUR ROHMAN
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Dapat dideskripsikan, bahwa pelaksanan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan poligami adalah sama dengan pembagian harta gono-gini dalam perkawinan monogami, yaitu masing-masing pasangan mendapatkan bagian sama antara suami dan para istri, sebagaimana maksud Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Ditetapkan harta bersama dalam perkara ijin poligami, adalah demi kemaslahatan dan melindungi Harta bersama Pemohon dan Termohon, agar istri yang baru tidak mengklaim harta bersama tersebut dengan menerapkan 3 pilar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumKata kunci: kepastian hukum, poligami, perkawianan It can be described, that the distribution of the gono-gini assets in the polygamy marriage is the same as the distribution of the gono-gini assets in a monogamous marriage, where each pair gets an equal share between husband and wife, as intended in Article 37 of Law Number 1 of 1974 and Article 97 Compilation of Islamic Law. Determined joint property in the case of a polygamy permit, is for the benefit and protection of Assets with the Petitioner and Respondent, so that the new wife does not claim the joint property by applying the 3 pillars of legal objectives namely justice, expediency and legal certainty Keywords: legal certainty, polygamy, marriage

KEDUDUKAN KAWIN PAKSA DALAM KAJIAN ISLAM DAN HAM muzaki muzaki
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Dari aspek hukum Islam maupun hak asasi manusia, pemilihan pasangan bagi yang hendak menikah atau melangsungkan perkawinan diakuinya sebagai hak. Sedangkan perberdaanya, kalau dalam hukum Islam, setiap pemilihan pasangan oleh lelaki maupun perempuan, ada rambu-rambu yang menentukannya, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ada batasan. Artinya diserahkan secara bebas pada masing-masing calon. Dalam kajian Islam, masih ada perbedaan dalam menentukan siapa yang paling berhak dalam memilih calon, sedangkan dalam kajian HAM, tidak ditentukan, atau siapapun dan tanpa paksaaan dan alas an apapun, setiap calon berhak menentukan siapa calon pasangan hidupnya.Kata kunci: hak asasi manusia, kawin, Islam From the aspect of Islamic law and human rights, the selection of partners for those who want to get married or hold a marriage is recognized as a right. Whereas the regulation, if in Islamic law, every pair selection by men or women, there are signs that determine it, while in human rights studies, there are no restrictions. This means that they are left freely to each candidate. In Islamic studies, there are still differences in determining who is most entitled to choose a candidate, whereas in a human rights study, it is not determined, or whoever and without any compulsion and reasons, each candidate has the right to determine who his potential life partner is. Keywords: human rights, marriage, Islam

PELAKSANAAN PUTUSAN PERCERAIAN ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA Ahmad Nur Faizin
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Dalam putusan mengenai pelaksanaan nafkah iddah, mut’ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui juru sita pengadilan setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari yang dirugikan. Untuk itu apabila permohonan eksekusi dilakukan maka terlebih dahulu mantan suami akan diberikan teguran agar memenuhi kewajibannya atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemberian nafkah.Kata kunci: nafkah, perceraian, perkawinan, putusan pengadilan In the decision regarding the implementation of the iddah, mut'ah and maintenance for the child, the real execution is either voluntary, or by the court through the court's arbitrator upon application if either party is not willing to execute the decision voluntarily. The court will not execute the execution if there is no application for the execution of the damages. Therefore, if the execution of the application is made then the ex-husband will be reprimanded for fulfilling his duty on the court's decision relating to the provision of maintenance. Keywords: alimony, divorce, marriage, court decision

PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLEBLOWER DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Supriyadi Supriyadi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Perlindungan hukum terhadap whistleblower secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi whistleblower akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam kesumat terdakwa atau terpidana yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan memunculkan ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan whistleblower yang terkait.Kata kunci: whistleblower, korupsi, penanggulangan Comprehensive legal protection against whistleblowers should apply to all stages of the judiciary (starting from the reporting, investigation, investigation, prosecution, and examination phases) and after the judicial process is complete. This is because sometimes in certain conditions for a particular crime, the threat and terror of the whistleblower will continue to follow after the criminal justice process is complete. The emergence of revenge from the defendant or convicted person who has been reported as a criminal act, is relatively possible to cause discomfort and create a danger to the life of the related whistleblower. Keywords: whistleblower, corruption, countermeasures

ASPEK YURIDIS DALAM PERJANJIAN MUSYARAKAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA mundorin mundorin
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Untuk menjamin terlaksanannya akad Pembiayaan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banyuwangi, maka dilakukan sebuah kontrak/perjanjian antara bank dan nasabah. Kontrak tersebut dijadikan payung hukum dalam pelaksanaan akad yang memberikan gambaran suatu komitmen pihak, masing-masing wajib mentaati apa yang telah dituangkan dalam kontrak (akad) Perjanjian pembiayaan Musyarakah ini berdasar atas peraturan perundang-undangan perbankan syari’ah, terutama Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan Syari’ah, sehingga dapat disimpulkan lebih detail lagi bahwa pelaksanaan pembiayaan Musyarakah pada bank Muamalat Indonesia cabang Banyuwangi dilaksanakan bersarkan Hukum Islam dan Hukum Fositif.Kata Kunci: bank, perjanjian, yuridis, Islam To guarantee the implementation of the Musyarakah Financing contract at Bank Muamalat Indonesia Banyuwangi Branch, a contract / agreement is held between the bank and the customer. The contract is used as a legal umbrella in the implementation of the contract that gives a description of a party's commitment, each must obey what has been stated in the contract (contract). in 2008 concerning Syari'ah banking, so that it can be concluded in more detail that the implementation of Musyarakah financing at the Muamalat Indonesia bank in the Banyuwangi branch was carried out based on Islamic Law and Phositive Law.Keywords: bank, agreement, juridical, Islam

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG SENGKETA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Suyatno Suyatno
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam membuat pertimbangan hukum, kurang memperhatian aspek teknis dalam proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu sehingga pertimbangan hukum yang disusun kurang cermat dalam memahami UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD. Kata Kunci: kewenangan, prosedur, substansi serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. The Jakarta State Administrative Court's Judges, in making legal considerations, paid little attention to the technical aspects of the Election Registration, Verification, and Determination of Political Parties so that legal considerations were arranged inaccurately in understanding Law No. 7 of 2017 concerning PKPU Elections and No 6 years 2018 concerning Registration, Verification, and Determination of Political Parties participating in the Election of Members of the DPR, DPRD. Keywords: authority, procedure, substance and general principles of good governance.

ANALISIS YURIDIS FAKTOR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) yiyin umi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Penggunaan Ketentuan Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Untuk Mengabulkan Cerai Gugat. Dalil terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh majelis hakim dalam memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut dapat memperkuat dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan/atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975. Namun demikian dalam praktik jika pada dalil gugatan diuraikan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut majelis hakim tidak mengaitkannya dengan dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975.Kata kunci: kekerasan, hokum, suami, istri Use of the provisions of Article 6 of the Law No. 23 of 2004 As A Basis Of Judgment Of Religious Court Judges To Grant Divorce. The arguments for domestic violence as stipulated in Article 6 of the Law No. 23 of 2004 was accepted by a jury in a divorce suit. Which of these proposals may strengthen the arguments for divorce as set out in Article 19 letter (d) and / or Article 19 letter (f) of PP RI No. 9 of 1975. However, it is practicable that in the prosecution's case it is stated that domestic violence is as stated in Article 6 of the Law No. 23 In 2004 the jury did not associate it with the grounds of divorce as set out in Article 19 letter (d) of PP No. 9, 1975. Keywords: violence, hockey, husband, wife

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KECELAKAAN PENERBANGAN DALAM MEMPEROLEH GANTI RUGI M.Usman Syahrul A
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan penerbangan akan memiliki risiko munculnya kerugian akibat cacat produk. Penumpang sebagai Konsumen yang menderita kerugian dalam kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak yang dianggap bertanggungjawab. Penyelesaian ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, luka-luka atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara tersebut sebagai salah satu tanggungjawab hukum dalam penyelenggara penerbangan. Namun persoalan penyelesaian ganti kerugian yang berkaitan dengan tanggungjawab produk (Product Liability) dalam penyelenggaraan penerbangan ini pada praktek seringkali belum sepenuhnya dapat diselesaikan, karena peraturan perundang-undangan yang ada masih belum mengaturnya, baik hukum nasional maupun aturan hukum internasional.Kata Kunci: kecelakaan penerbangan, prinsip-prinsip tanggungjawab, korban, perlindungan, hukum dan ganti rugi.In each flight management activity, there is a risk of loss due to product defects. Passengers as Consumers who suffer losses in airplane accidents due to product defects can claim compensation for those who are considered responsible. Completion of compensation for passengers who have died, injuries or defects caused by aircraft accidents is one of the legal responsibilities in the flight operator. However, the problem of settlement of compensation related to product liability in the administration of this flight in practice is often not completely resolved, because the existing laws and regulations still do not regulate it, both national law and international law. Keywords: aviation accidents, principles of responsibility, victims, protection, law and compensation.

PELAKSANAAN PILKADA SUSULAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH PADA TANGGAL 27 JANUARI 2016 m.rosyid ridho
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan, pada hari Rabu, 27 Januari 2016 diduga telah mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan penyelenggara negara terkait lainnya. Jika KPU RI, KPU Provinsi Kalteng dan para penyelenggara negara lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, konsisten dengan istilah yuridis “Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Susulan”, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 121 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Peraturan KPU RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (diundangkan tanggal 16 April 2015 dalam Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 565)Kata kunci: demokrasi, pemilihan, pelaksanaan Voting for the Election of Governors and Deputy Governors of Central Kalimantan, on Wednesday, January 27, 2016 was alleged to have ignored the provisions of the law and legislation in force by the KPU RI, Central Kalimantan Provincial Election Commission and other relevant state organizers. If the KPU RI, Central Kalimantan Provincial Election Commission and other state organizers are involved in the Election of the Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan, consistent with the juridical term "Election of Governor and Deputy Governor of Central Kalimantan", should apply the provisions of Article 121 Paragraph (2) jo Article 5 Paragraph (1) and Paragraph (3) of Law Number 1 Year 2015 jo. Article 4, 5 and 6 RI KPU Regulation Number: 2 of 2015 concerning Stages, Programs and Schedule of Implementation of Election of Governors and Deputy Governors / Regents and Deputy Regents / Mayors and Deputy Mayors (promulgated April 16 2015 in Republic of Indonesia State Gazette Year 2015 Number 565 )Keywords: democracy, election, implementation

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF YURIDIS yuliadi yuliadi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 2 (2019): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Sinkronisasi Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 secara umum telah mencapai taraf yang baik, namun masih terdapat muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, seperti penunjukan PPID pada pengadilan tingkat pertama dan banding serta satuan kerja eseolan I Mahkamah Agung tidak memenuhi kualifikasi sebagai pejabat yang membidangi informasi publik dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kata kunci: informasi publik, yuridis, keterbukaan The synchronization of the Decree of the Chief Justice of the Republic of Indonesia Number 1-144 / KMA / SK / I / 2011 with Law Number 14 of 2008 in general has reached a good level, but there are still contents that are not in accordance with the provisions of the Act, such as the appointment PPID in the first instance court and appeals as well as the Supreme Court work unit I did not meet the qualifications as officials in charge of public information and had competence in the field of information and documentation management. Keywords: public information, juridical, openness

Page 1 of 1 | Total Record : 10

Filter by Year

2019 2019

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moh. Muhibbin

Contact Email mih.pps@unisma.ac.id

Phone +6282198932510

Journal Mail Official riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA