cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd Kahar Muzakkir
Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com
Phone
+6282291222637
Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 14109328     EISSN : 26140071     DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 21 No 2: November 2018" : 5 Documents clear
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN Ampera, Ampera
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.807 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i2.17

Abstract

The responsibilities of the hospital for the exercise of the rights of the patient include: The right to medical information, the right to the consent of medical action, the right to choose a doctor and the right to the contents of the medical record has not gone well in accordance with the prevailing laws and regulations. AbstrakTanggung jawab rumah sakit untuk melaksanakan hak-hak pasien meliputi: Hak atas informasi medis, hak atas persetujuan tindakan medis, hak untuk memilih dokter dan hak atas isi catatan medis belum hilang. sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Mukti, Mukti
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.535 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i2.18

Abstract

Establishment Law Politics Regional Regulation on APBD essentially includes local policies that are planned to be implemented in the framework of the public welfare. Regulation formation of local regulations on the budget, in its development, has experienced a shift towards the better. Political law establishment of regional regulation on APBD ideal, if the Regional Regulation on the budget in accordance with the nature of the formation of regional regulations, in accordance with the hierarchy of legislation in Indonesia, in accordance with the principle of the establishment and the principles of the substance of the legislation, and made through the stages of formation Local regulation. AbstrakHukum Pembentukan Politik Peraturan Daerah tentang APBD pada dasarnya mencakup kebijakan lokal yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Regulasi pembentukan peraturan daerah tentang anggaran, dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menuju yang lebih baik. Pembentukan undang-undang politik tentang peraturan daerah tentang APBD ideal, jika Peraturan Daerah tentang anggaran sesuai dengan sifat pembentukan peraturan daerah, sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan prinsip pembentukan dan prinsip-prinsip dari substansi legislasi, dan dibuat melalui tahapan pembentukan Peraturan Daerah.
PENGATURAN TINDAK PIDANA MAYANTARA (CYBER CRIME) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Akub, M Syukri
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.928 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i2.19

Abstract

Cyber crime is a crime by using computers and internet access that knows no national borders. Losses that can arise from cyber crime also surpass the harm caused by conventional crime. Cyber crime prevention encountered many difficulties, one of them in the legal arrangement because the form of cyber crime always experience the development along with the progress of information technology. AbstrakKejahatan dunia maya adalah kejahatan dengan menggunakan komputer dan akses internet yang tidak mengenal batas negara. Kerugian yang dapat timbul dari kejahatan dunia maya juga melampaui kerugian yang disebabkan oleh kejahatan konvensional. Pencegahan kejahatan dunia maya menemui banyak kesulitan, salah satunya dalam pengaturan hukum karena bentuk kejahatan dunia maya selalu mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi.
HAKEKAT KEADILAN PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL Masturi, Rahmat
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.723 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i2.20

Abstract

Land acquisition for the interest is done by way of deliberation in order to obtain agreement especially related to compensation issue. Although the empiric often occurs disagreement, which resulted in the clash between the holder of the land with the land holder land. The values of justice in the implementation of land procurement for the public interest have not been fully able to realize just law protection, so that the formation of Law No. 2 of 2012 on the procurement of land for public interest, can not be used as a means to achieve prosperity for all Indonesian people. AbstrakPengadaan tanah untuk kepentingan tersebut dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan terutama terkait dengan masalah kompensasi. Meskipun secara empiris sering terjadi perselisihan, yang mengakibatkan terjadinya bentrokan antara pemegang tanah dengan pemilik tanah. Nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan publik belum sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan hukum yang adil, sehingga pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata kunci: Keadilan; Pengadaan Tanah; Pembangunan Nasional;
WARALABA (FRANCHISE) DALAM SISTEM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Mayasari, Riezka Eka
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 21 No 2: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.224 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v21i2.21

Abstract

Franchise (Franchise) is one type of modern business that provides a promising advantage. This franchise business also has the benefit that plays an important role in improving the development of small business. In terms of packaging The franchise of this franchise business is also a positive value that can be justified according to Islamic law. In Islamic law, franchise with this model is almost similar to the model syirkah mudharabah (profit sharing), but has progressed with the development of the era and there is a combination of other types of shirkah. AbstrakWaralaba (Franchise) adalah salah satu jenis bisnis modern yang memberikan keuntungan yang menjanjikan. Bisnis waralaba ini juga memiliki manfaat yang memainkan peran penting dalam meningkatkan pengembangan bisnis kecil. Dalam hal pengemasan Waralaba bisnis waralaba ini juga merupakan nilai positif yang dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Dalam hukum Islam, waralaba dengan model ini hampir mirip dengan model syirkah mudharabah (bagi hasil), tetapi telah berkembang seiring perkembangan zaman dan ada kombinasi jenis syirkah lainnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2: Juni - November 2025 Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025 Vol 27 No 2: Juni - November 2024 Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue