cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd Kahar Muzakkir
Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com
Phone
+6282291222637
Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 14109328     EISSN : 26140071     DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22 No 1: Mei 2019" : 5 Documents clear
IMPLEMENTASI FUNGSI KONTROL PERS TERHADAP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 Muhsin, Riswansyah
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (135.817 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i1.22

Abstract

Law Number 40 the Year 1999 regarding the Press is one of the rules of law which has a function in the effort to realize a good life together. In broad outline of the press coverage has reflected the process of democratization, is no longer controlled by the government, the alignment of the press is based on the truth with based on moral and ethical values and laws, without any influence or pressure either internal or external. AbstrakUndang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan salah satu aturan hukum yang memiliki fungsi dalam upaya mewujudkan kehidupan yang baik bersama. Secara garis besar liputan pers telah mencerminkan proses demokratisasi, tidak lagi dikendalikan oleh pemerintah, penyelarasan pers didasarkan pada kebenaran dengan didasarkan pada nilai-nilai dan hukum moral dan etika, tanpa pengaruh atau tekanan baik internal maupun eksternal.
TANGGUNG JAWAB PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP CACATNYA BARANG DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG Sahban, Sahban
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.636 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i1.23

Abstract

The Partnership of Commanders uses some form of responsibility that is first seen from the price of the goods, in this case it means that the partnership partners give full compensation from the price of damaged goods / lost, but in the compensation is made an agreement between the partnership partners and the consumer and second settlement is if the consumer goods damage / defect at the time of delivery of goods that is by tariff price will be cut every time delivery of goods next or give 10% from price of goods to consumer. AbstrakKemitraan Komandan menggunakan beberapa bentuk tanggung jawab yang pertama kali dilihat dari harga barang, dalam hal ini berarti mitra kemitraan memberikan kompensasi penuh dari harga barang yang rusak / hilang, tetapi dalam kompensasi dibuat kesepakatan antara mitra kemitraan dan konsumen dan penyelesaian kedua adalah jika barang konsumen rusak / cacat pada saat pengiriman barang yaitu dengan tarif harga akan dipotong setiap kali pengiriman barang berikutnya atau memberikan 10% dari harga barang kepada konsumen. Kata kunci: Tanggung Jawab; Perjanjian; Angkutan Barang;
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI LEMBAGA ARBITRASE Hasbi, Hasnan
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.274 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i1.24

Abstract

The arbitral tribunal may be applied to the object of civil disputes of land, whether lands that have land rights or land that have no rights. Mechanisms and procedures of land arbitration agencies are very simple as arbitration courts in trade disputes and banking only need to be added a phase of data analysis and consideration to find a synchronization between data and information, between juridical data and physical data, in order to get a fair and right decision. AbstrakPengadilan arbitrase dapat diterapkan pada objek sengketa perdata tanah, apakah tanah yang memiliki hak atas tanah atau tanah yang tidak memiliki hak. Mekanisme dan prosedur agen arbitrase tanah sangat sederhana karena pengadilan arbitrase dalam sengketa perdagangan dan perbankan hanya perlu menambahkan fase analisis data dan pertimbangan untuk menemukan sinkronisasi antara data dan informasi, antara data yuridis dan data fisik, untuk mendapatkan keputusan yang adil dan benar. Kata kunci: Sengketa Tanah; Arbitrase;
NILAI PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH Maryam Patajai, Sitti
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (256.31 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i1.25

Abstract

Every plot of land controlled and/or owned wherever possible is secured from the possibility of a dispute with another person, by being registered with the competent authority to obtain protection and guarantee of legal certainty. Land rights certificates have perfect verification value, therefore they can serve as powerful evidence. The certificate of title to land as an authentic deed has the power of proof of birth of formal proof, because all the explanations contained therein are viewed as information from the issuing official and its issuance in accordance with the applicable law provisions so it is very difficult to be canceled or declared invalid. AbstrakSetiap sebidang tanah yang dikendalikan dan / atau dimiliki sedapat mungkin dijamin dari kemungkinan perselisihan dengan orang lain, dengan didaftarkan pada otoritas yang kompeten untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum. Sertifikat hak tanah memiliki nilai verifikasi sempurna, oleh karena itu mereka dapat berfungsi sebagai bukti kuat. Sertifikat hak milik atas tanah sebagai akta otentik memiliki kekuatan bukti kelahiran bukti formal, karena semua penjelasan yang terkandung di dalamnya dipandang sebagai informasi dari pejabat penerbit dan penerbitannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sangat sulit dibatalkan atau dinyatakan tidak valid.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENGANCAMAN MELALUI PESAN SINGKAT D Sulolipu, Andi Irriana
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 1: Mei 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.555 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i1.26

Abstract

Proof of criminal offense through short message service based on at least 2 evidences plus judge's confidence. Legal evidence can be in the form of witness statements, expert information, letters, instructions and explanations of defendants and information / electronic documents as an extension of evidence in the provisions of the ITE Law, while the print is an extension of documentary evidence in the Criminal Code. Therefore, the elements to be met, ie intentionally, without rights, transmit, the object of Electronic Information and / or electronic documents containing threats of violence or intimidating personally addressed. AbstrakBukti tindak pidana melalui layanan pesan singkat berdasarkan setidaknya 2 bukti ditambah keyakinan hakim. Bukti hukum dapat berupa pernyataan saksi, informasi ahli, surat, instruksi dan penjelasan terdakwa dan informasi / dokumen elektronik sebagai perpanjangan bukti dalam ketentuan UU ITE, sedangkan cetakan adalah perpanjangan dari bukti dokumenter dalam Kode kriminal. Oleh karena itu, unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu sengaja, tanpa hak, mentransmisikan, objek Informasi Elektronik dan / atau dokumen elektronik yang mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan secara pribadi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2: Juni - November 2025 Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025 Vol 27 No 2: Juni - November 2024 Vol 27 No 1: Desember 2023 - Mei 2024 Vol 26 No 2: Juni - November 2023 Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue