cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abd Kahar Muzakkir
Contact Email
muzakkir.abd.kahar@gmail.com
Phone
+6282291222637
Journal Mail Official
jurnal_alishlah@umi.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Makassar, Sulawesi-Selatan, Indonesia
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
AL-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 14109328     EISSN : 26140071     DOI : https://doi.org/10.56087/aijih.v25i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum adalah jurnal peer review yang diterbitkan dua kali setahun Mei dan November oleh Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sejak Tahun 1998, dimaksudkan untuk menjadi jurnal untuk penerbitan hasil penelitian tentang hukum baik studi empiris dan normatif, terutama dalam masalah hukum kontemporer. Berbagai topik tetapi tidak terbatas pada: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Konstitusi 3. Hukum Perdata dan Komersial 4. Hukum Hak Asasi Manusia 5. Hukum Ekonomi 6. Hukum Internasional 7. Hukum Islam atau Syariah 8. Hukum Adat 9. Hukum Lingkungan 10. Pendidikan Hukum 11. Hukum Komparatif Jurnal ini bertujuan terutama untuk memfasilitasi dan menyediakan forum bagi para sarjana hukum dan profesional untuk membahas dan mempromosikan perkembangan terkini tentang masalah hukum di seluruh dunia, diterbitkan dalam bahasa Indonesia, dan tinjauan ini berupaya memperluas batasan wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca di seluruh dunia. Oleh karena itu, tinjauan ini menerima kontribusi dari para sarjana dan profesional hukum internasional serta dari perwakilan pengadilan, penegak-penegak hukum, otoritas eksekutif, pemerintah, dan lembaga kerjasama pembangunan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22 No 2: November 2019" : 5 Documents clear
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR NOMOR : 92/PID.B/2015/PN.TKA DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA DI KABUPATEN TAKALAR Akbar, Akbar
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.128 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.27

Abstract

Judge Consideration in Decision No. 92 / Pid.B / 2015 / PN.Tka is not in accordance with the applicable law, because the judge has not been able to properly assess the facts in the trial. In addition, the application of material law by the judges who passed the decision against Defendant I and Defendant II Article 340 of the Criminal Code in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code is not appropriate, because the elements in the article have not been fulfilled in its entirety. AbstrakPertimbangan Hakim dalam Putusan No. 92 / Pid.B / 2015 / PN.Tka tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, karena hakim belum dapat menilai dengan baik fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, penerapan hukum materiil oleh hakim yang mengeluarkan putusan terhadap Tergugat I dan Tergugat II Pasal 340 KUHP dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak tepat, karena unsur-unsur dalam pasal tersebut belum telah terpenuhi secara keseluruhan. Kata kunci: Keputusan; Hakim; Pengadilan;
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DI TAMAN NASIONAL WAKATOBI Daeng Halim, Isro
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.246 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.29

Abstract

Law enforcement on Crime of Fish Catching Using explosives in TNW is still less effective, although it has been handled seriously by law enforcement officers in the form of preventative or repressive measures. This is due to several factors influencing the effectiveness of law enforcement on the crime of fishing using explosives in Waktatobi National Park are legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, legal awareness factors, and cultural factors. AbstrakPenegakan hukum tentang Kejahatan Penangkapan Ikan Menggunakan bahan peledak di TNW masih kurang efektif, meskipun telah ditangani secara serius oleh petugas penegak hukum dalam bentuk tindakan pencegahan atau penindasan. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan penegakan hukum terhadap kejahatan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di Taman Nasional Waktatobi adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum, dan faktor budaya.
EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MELALUI SARANA DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Chaidir Makkarannu, Ismu
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.528 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.30

Abstract

The application of diversion as a form of settlement of child crime through restorative justice approach done in Makassar is less effective, as a result of various factors that influence both externally and internally namely: lack of investigators, prosecutors and judges who are certified specifically to solve the problem of crime by the Children, lack of understanding about diversity, less effective law enforcement, limited economic conditions for the children's family, and poor social environment. AbstrakPenerapan pengalihan sebagai bentuk penyelesaian kejahatan anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan di Makassar kurang efektif, sebagai akibat dari berbagai faktor yang mempengaruhi baik secara eksternal maupun internal yaitu: kurangnya penyidik, jaksa dan hakim yang disertifikasi khusus untuk menyelesaikannya. masalah kejahatan oleh Anak-anak, kurangnya pemahaman tentang keragaman, penegakan hukum yang kurang efektif, kondisi ekonomi yang terbatas untuk keluarga anak-anak, dan lingkungan sosial yang buruk.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI DENGAN SISTEM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) Akbar Hamsah, Muhajir
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.678 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.31

Abstract

Legal protection to consumers by BPSK through means of mediation or conciliation or arbitration is made on the choice and consent of the parties concerned. Consumer dispute resolution is not a gradual dispute resolution process. Factors affecting the process of providing legal protection to the sale and purchase through electronic transactions are legal factors that still weaken the parties, especially the consumer, the requirement of the agreement in Article 1320 of the Civil Code can not be fulfilled in full, especially the matter of proficiency. The activities of the cyberspace can not be approached by conventional law size and classification alone, because if this method is taken too much difficulty and passes the enforcement of the law. AbstrakPerlindungan hukum kepada konsumen oleh BPSK melalui mediasi atau konsiliasi atau arbitrasi dilakukan berdasarkan pilihan dan persetujuan dari pihak-pihak terkait. Resolusi perselisihan konsumen bukanlah proses penyelesaian perselisihan bertahap. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian perlindungan hukum terhadap jual beli melalui transaksi elektronik adalah faktor hukum yang masih melemahkan para pihak, terutama konsumen, persyaratan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak dapat dipenuhi secara penuh, terutama soal kemahiran. Kegiatan dunia maya tidak dapat didekati dengan ukuran hukum konvensional dan klasifikasi saja, karena jika metode ini diambil terlalu banyak kesulitan dan melewati penegakan hukum.
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA Naswar, Naswar; Aminuddin, Aminuddin; Bachri, Syamsul; Yunus Wahid, Muhammad; Arie, Marthen; Zulfan Hakim, Muhammad
Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 22 No 2: November 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.153 KB) | DOI: 10.33096/aijih.v22i2.32

Abstract

Congko Village is one of the villages in the district of Marioriwawo, Soppeng District. In terms of its formation, this village is a unit of government known as 'local self-government', the village formed or formed supra village government. BUMDes is obliged to make the financial statements of all BUM Desa business units every month honestly and transparently. In addition, BUMDes is also required to report the progress of BUM Desa business units to village communities through village meetings at least twice a year. BUMDes must perform systematically written records or bookkeeping of daily transactions. Listing recording generally uses an accounting system. The function of accounting is to present financial information to internal and external parties and as a basis for making decisions. BUMDes internal party is the manager and the Board of Commissioners, while the external parties are district governments, banks, and communities that provide equity, as well as tax officials. AbstrakDesa Congko adalah salah satu desa di distrik Marioriwawo, Distrik Soppeng. Dalam hal pembentukannya, desa ini adalah unit pemerintahan yang dikenal sebagai 'pemerintahan sendiri lokal', desa yang membentuk atau membentuk pemerintahan desa supra. BUMDes wajib membuat laporan keuangan semua unit usaha BUM Desa setiap bulan secara jujur ​​dan transparan. Selain itu, BUMDes juga diharuskan melaporkan perkembangan unit bisnis BUM Desa kepada masyarakat desa melalui pertemuan desa setidaknya dua kali setahun. BUMDes harus melakukan catatan tertulis secara sistematis atau pembukuan transaksi harian. Pencatatan listing umumnya menggunakan sistem akuntansi. Fungsi akuntansi adalah untuk menyajikan informasi keuangan kepada pihak internal dan eksternal dan sebagai dasar untuk membuat keputusan. Pihak internal BUMDes adalah manajer dan Dewan Komisaris, sedangkan pihak eksternal adalah pemerintah kabupaten, bank, dan masyarakat yang menyediakan ekuitas, serta pejabat pajak.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 28 No 2: Juni - November 2025 Vol 28 No 1: Desember 2024 - Mei 2025 Vol 27 No 2: Juni - November 2024 Vol 26 No 1: Desember 2022 - Mei 2023 Vol 25 No 2: Juni - November 2022 Vol 25 No 1: Desember 2021 - Mei 2022 Vol 24 No 2: November 2021 Vol 24 No 1: Mei 2021 Vol 23 No 2: November 2020 Vol 23 No 1: Mei 2020 Vol 22 No 2: November 2019 Vol 22 No 1: Mei 2019 Vol 21 No 2: November 2018 Vol 21 No 1: Mei 2018 Vol 20 No 2: November 2017 Vol 20 No 1: Edisi Mei 2017 More Issue