cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Nurjannah S, SH., MH
Contact Email
nurjajustice@gmail.com
Phone
+6281805222976
Journal Mail Official
jihmediakeadilan@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1, Pagesangan, Mataram, 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Mataram
ISSN : 23390557     EISSN : 26851857     DOI : https://doi.org/10.31764/mk:%20jih
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum didirikan pada Januari 2012, merupakan lembaga yang yang fokus pada pengembangan jurnal untuk mahasiswa, dosen, dan semua entititas pengemban hukum dalam topik global dan partikular. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum diterbitkan dua kali setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal ini Menyediakan versi cetak dan akses terbuka langsung ke kontennya dengan prinsip bahwa penelitian tersedia secara bebas untuk diperoleh publik serta mendukung pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Tujuan Jurnal ini adalah menyediakan ruang bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli, atau artikel ulasan. Ruang lingkup tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dibidang hukum Islam dan Bisnis Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan, Hukum Kesehatan dan Medis, Hukum Adat, Hukum Internasional, dan bagian Hukum Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER" : 15 Documents clear
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR INFORMAL La Ode Muhamad Haidar; La Ode Bariun
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6258

Abstract

This study aims to determine the responsibility of local governments to the implementation of social security for the informal sector. Because in practice, this program is a social insurance system based on contributions paid by participants, and is administered by BPJS Ketenagakerjaan. This type of research is normative legal research, with a statute approach. The legal materials used are primary legal materials, such as statutory regulations and secondary legal materials, such as books and scientific literatures obtained through literature study, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that with the existence of regional autonomy and the principle of decentralization, the implementation of social security for employment in the informal sector becomes the authority and responsibility of the regional government. Although universally, the central government also remains responsible for the implementation of social security for employment in the informal sector. The Indonesian state, which has a development model with the concept of a welfare state, is obliged to guarantee and provide protection for the human rights of its citizens, including social protection if its citizens are in a vulnerable situation.Keywords: Local Government Responsibilities, Employment Social Security, Informal. ABSTRAKPenelitian ini ditujukan mengetahui tanggungjawab pemerintah daerah terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagerjaan sektor informal. Karena secara prakteknya, program ini merupakan sistem asuransi sosial didasarkan pada iuran yang dibayarkan secara oleh peserta, dan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan literature-literatur karya ilmiah yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi, maka pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor informal, menjadi kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintahan daerah. Meskipun secara universal, pemerintah pusat juga tetap bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada sektor informal tersebut. Negara Indonesia yang memiliki model pembangunan dengan konsep negara kesejahteraan “welafare state”, diwajibkan untuk menjamin dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya, termasuk perlindungan sosial apabila warga negaranya dalam situasi rentan.
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI Aswin Aswin; La Ode Bariun
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4698

Abstract

This research was conducted on the consideration that efforts to control the environment are less rapidly than the rate of environmental destruction and pollution that occurs. Meanwhile, humans as ecological creatures cannot live in a good and healthy environment. This study uses a juridical-normative study, with a research approach that is statutory regulations. The results of the research were analyzed descriptively by using literature law materials and legal materials for researching media institutions. The results showed that law enforcement had not run optimally. This is because the substance of the law does not authorize supervisory officials to be able to impose sanctions on the person in charge of the transmigration development area. The supervisory official is only technically authorized to find a violation of the law, which is then given to the minister, governor or regent / mayor according to his / her authority. This is what the author considers, that environmental supervision does not have binding legal consequences, because it could be agreed by the minister, governor or regent / mayor, even though the supervisory official has recommended compliance with the environmental licensing provisions. Therefore, the authors suggest that environmental supervisors be given authority in administrative law enforcement. Keywords: Control, Environment, Transmigration Development. ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas pertimbangan bahwa upaya pengendalian lingkungan, kalah cepat dengan laju perusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang terjadi. Sementara itu, manusia sebagai makhluk ekologi tidak bisa hidup dengan lingkungan yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan kajian yuridis-normatif, dengan pendekatan penelitian yaitu peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan bahan hukum kepustakaan dan bahan hukum penulusuran media pranata. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara maksimal. Hal itu disebabkan substansi hukum tidak memberikan kewenangan kepada pejabat pengawas untuk bisa menjatuhkan sanksi kepada penanggungjawab kawasan pembangunan transmigrasi. Pejabat pengawas hanya berwenang secara teknis untuk menemukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya diberikan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. Hal inilah yang dipandang penulis, bahwa pengawasan lingkungan tidak memiliki konsekuensi hukum mengikat, karena bisa saja diamini oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota, meskipun pejabat pengawas telah merekomendasikan adanya ketiktaatan ketentuan perizinan lingkungan. Oleh sebab itu, penulis menyarankan agar pejabat pengawas lingkungan diberikan kewenangan didalam penegakan hukum administrasi.    
HUKUM MICROTRANSACTION DALAM ONLINE MOBILE GAMES Gusti Fadhil Fithrian Luthfan
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6249

Abstract

Various online mobile games with the Massive Multiplayer Online (MMO) genre favored by the Indonesian people, such as Mobile Legends: Bang-bang and Players Unkown Battlegrounds Mobile (PUBG) have been downloaded by more than 100 million users. These technological developments gave birth to a new business model known as microtransactions. Through microtransactions, users can buy and sell items in the in-game shop. The presence of microtransactions causes various problems because they are considered to exploit children and have the potential to cause gambling addiction. In Indonesia itself, it has not been so clearly regulated because it still views microtransactions as the same as buying and selling online in general. The results of this study indicate that the legal regulation of microtransactions in Indonesia has not been clearly regulated and the concept of electronic trading systems only moves space and time from conventional trade. The legal aspect to be considered is the aspect of the legality of microtransactions which some countries equate with gambling, while in Indonesia there is a lack of clarity about the regulation. So that the aspect of consumer protection, especially for vulnerable groups such as children and adolescents, has not been fulfilled.Keywords: Microtransaction, Game, Online ABSTRAKBerbagai online mobile games bergenre Massive Multiplayer Online (MMO) yang digemari oleh masyarakat Indonesia seperti Mobile Legends: Bang-bang dan Players Unkown Battlegrounds Mobile (PUBG) yang telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna. Perkembangan teknologi tersebut melahirkan suatu model bisnis baru yang dikenal dengan microtransaction. Melalui microtransaction pengguna dapat melakukan jual beli item yang terdapat pada toko di dalam game. Kehadiran microtransaction menimbulkan berbagai permasalahan karena dianggap mengeksploitasi anak dan berpotensi menyebabkan kecanduan judi. Di Indonesia sendiri belum begitu mengatur secara jelas karena masih memandang microtransaction sama dengan jual beli online pada umumnya. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normative dan mengunakan pendekan perundang undangan dan pendekatan konseptuan dari berbagai literasi dengan melihat fakta hukum mengingat adanya kekosangan hokum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum microtransaction di Indonesia belum di atur secara jelas serta Konsep perdagangan sistem elektronik hanya memindahkan ruang dan waktu semata dari perdagangan. Aspek hukum diperhatikan ialah aspek legalitas microtransaction yang oleh beberapa negara dipersamakan dengan perjudian sedangkan di Indonesia adanya ketidak jelasan regulasi tersebut. Sehingga aspek perlindungan konsumen terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja belum dapat terpenuhi.
UPAYA PENCEGAHAN AKTIFITAS ILLEGAL FISHING OLEH KEPOLISIAN RESOR KONAWE SELATAN Bambang Eko Purwanto; Sitti Fatmawati L
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.4709

Abstract

This study is intended to determine the efforts to prevent illegal fishing activities by the South Konawe Police, which in fact, the repressive approach is still far from expectations in efforts to eradicate illegal fishing activities. This study uses a type of empirical normative legal research. The legal materials used in the discussion of this research are secondary legal materials obtained through literature study and primary legal materials obtained through interviews. Secondary legal materials and primary legal materials from the research results are analyzed qualitatively based on theory (theoretical approach). The results showed that the efforts to prevent illegal fishing activities by the South Konawe Resort Police had not been carried out optimally. Because they have just carried out legal socialization activities and marine patrols. Meanwhile, policies that can touch the root of the problem of illegal fishing activities (strengthening the economy of local fishing communities) have not been carried out through coordination with the local government. Therefore, the Konawe Selatan Resort Police should coordinate with the local government in an effort to prevent illegal fishing activities.Keywords : Prevention; Illegal Fishing; Resort Police. ABSTRAKPenelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya pencegahan aktifitas illegal fishing oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, yang sejatinya pendekatan represif masih jauh dari harapan dalam upaya pemberantasan aktifitas illegal fishing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum primer yang diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum sekunder dan  bahan hukum primer dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif dengan berlandaskan teori (theoretical approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pencegahan aktifitas illegal fishing oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan, belum dilakukan secara maksimal. Karena baru melakukan kegiatan sosialisasi hukum dan patroli laut. Sementara, kebijakan yang dapat menyentuh akar permasalahan terjadinya aktifitas illegal fishing (penguatan perekonomian masyarakat nelayan lokal) belum dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Oleh sebab itu, seyogyanya pihak Kepolisian Resor Konawe Selatan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam upaya pencegahan aktifitas illegal fishing.
THE CRIME OF HATE SPEECH THROUGH THE INTERNET (REVIEW OF ARTICLE 28 SECTION (2) OF THE INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTION LAW) Nabila Yulianda Inkeputri; Muhammad Rustamaji
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6370

Abstract

The problems contained in scientific papers are about what are the indicators or limits of hate speech in the ITE Law and how to apply or implement Article 28 of the ITE law on hate speech. This study uses a juridical-normative approach. From this research, it is found that Article 28 of the ITE Law does not explain in detail the indicators of hate speech itself. If grouped, the scope of crime (Hate Speech) is classified as a crime against honor. The next indicator that is included in hate speech is regarding understanding related to hatred and the last one is about elements between groups. In addition to its implementation which opens up space for multiple interpretations and subjectivity, the criminal threats contained in this article which are regulated in Article 45A paragraph (2) of this ITE Law also have problems regarding the application of criminal sanctions in this article are considered to be over the line and not in accordance with the characteristics of the law . this law as an administrative law.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 2 (2025): Oktober Vol 16, No 1 (2025): April Vol 15, No 2 (2024): Oktober Vol 15, No 1 (2024): April Vol 14, No 2 (2023): Oktober Vol 14, No 1 (2023): April Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER Vol 13, No 1 (2022): APRIL Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER Vol 12, No 1 (2021): APRIL Vol 11, No 2 (2020): Oktober Vol 11, No 1 (2020): April Vol 10, No 2 (2019): Oktober Vol 10, No 1 (2019): April Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER More Issue