Articles
<![CDATA[HUKUM MICROTRANSACTION DALAM ONLINE MOBILE GAMES ]]>
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>
<![CDATA[ Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6249
<![CDATA[Various online mobile games with the Massive Multiplayer Online (MMO) genre favored by the Indonesian people, such as Mobile Legends: Bang-bang and Players Unkown Battlegrounds Mobile (PUBG) have been downloaded by more than 100 million users. These technological developments gave birth to a new business model known as microtransactions. Through microtransactions, users can buy and sell items in the in-game shop. The presence of microtransactions causes various problems because they are considered to exploit children and have the potential to cause gambling addiction. In Indonesia itself, it has not been so clearly regulated because it still views microtransactions as the same as buying and selling online in general. The results of this study indicate that the legal regulation of microtransactions in Indonesia has not been clearly regulated and the concept of electronic trading systems only moves space and time from conventional trade. The legal aspect to be considered is the aspect of the legality of microtransactions which some countries equate with gambling, while in Indonesia there is a lack of clarity about the regulation. So that the aspect of consumer protection, especially for vulnerable groups such as children and adolescents, has not been fulfilled.Keywords: Microtransaction, Game, Online ABSTRAKBerbagai online mobile games bergenre Massive Multiplayer Online (MMO) yang digemari oleh masyarakat Indonesia seperti Mobile Legends: Bang-bang dan Players Unkown Battlegrounds Mobile (PUBG) yang telah diunduh lebih dari 100 juta pengguna. Perkembangan teknologi tersebut melahirkan suatu model bisnis baru yang dikenal dengan microtransaction. Melalui microtransaction pengguna dapat melakukan jual beli item yang terdapat pada toko di dalam game. Kehadiran microtransaction menimbulkan berbagai permasalahan karena dianggap mengeksploitasi anak dan berpotensi menyebabkan kecanduan judi. Di Indonesia sendiri belum begitu mengatur secara jelas karena masih memandang microtransaction sama dengan jual beli online pada umumnya. Penelitian ini mengunakan metode penelitian normative dan mengunakan pendekan perundang undangan dan pendekatan konseptuan dari berbagai literasi dengan melihat fakta hukum mengingat adanya kekosangan hokum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan hukum microtransaction di Indonesia belum di atur secara jelas serta Konsep perdagangan sistem elektronik hanya memindahkan ruang dan waktu semata dari perdagangan. Aspek hukum diperhatikan ialah aspek legalitas microtransaction yang oleh beberapa negara dipersamakan dengan perjudian sedangkan di Indonesia adanya ketidak jelasan regulasi tersebut. Sehingga aspek perlindungan konsumen terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja belum dapat terpenuhi.]]>
<![CDATA[SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 ]]>
<![CDATA[Rininta Rininta]]>;
<![CDATA[Hartanto Hartanto]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>;
<![CDATA[Said Munawar]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 2 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.802 KB)
<![CDATA[Virus Corona (Covid-19) merupakan bencana non-alam, secara fisik tidak terlihat dan sulit dideteksi, maka pemerintah melakukan segala daya upaya untuk mengatasinya, seiring risiko kesehatan yang ditimbulkan pada tingkat substansial (kematian). Pemidanaan merupakan langkah yang ditempuh pemerintah merupakan bentuk proritas negara terhadap rakyat dalam mencegah terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19, namun saat ini masih terdapat polemik tentang sejauh mana intensitas penindakan yang menggunakan hukum pidana. Pengawasan yang dilakukan pemerintah dan pengendalian sosial merupakan fungsi hukum dalam konteks ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang penerapan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19, dan eksistensi penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KUHP maupun undang-undang khusus yaitu tentang Kekarantinaan Kesehatan digunakan menjadi dasar pemidanaan pelanggar protokol kesehatan, dengan memperhatikan urgensi terjadinya pandemi ini, sekaligus menunjukkan eksistensi sanksi pidana sebagai bentuk keseriusan dan tanggung-jawab negara. Sanksi pidana yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan dapat signifikan dalam penanggulangan Covid-19, tentunya dengan mempertimbangankan asas proporsionalitas dan berdasar tujuan terwujudnya keadilan]]>
<![CDATA[Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights ]]>
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>
<![CDATA[ Lex Renaissance Vol 4 No 1 (2019): JANUARI 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JLR.vol4.iss1.art5
<![CDATA[This study aims to analyze the role of UNGP in constructing CSR legal policies in Indonesia and the implementation of CSR for companies, in order to create effective, targeted and beneficial CSR for the country, companies and society. This research is a normative study using a statutory approach, historical approach, conceptual approach and comparative approach. The results showed that according to UNGP, there is a principle of the company's obligation to respect human rights, so the company has a tool for accountability with human rights due diligence. This human rights due diligence serves to identify, prevent, mitigate and account for the impact of human rights violations that arise. In Indonesia, these UNGP principles need to be adopted in legislation such as that of France in order to create an effective, targeted and useful CSR.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Koperasi Nelayan Melalui Kolaborasi dengan Fintech (Studi Di Koperasi Mina Bahari ‘45 Pantai Depok Bantul) ]]>
<![CDATA[Erna Tri Rusmala Ratnawati]]>;
<![CDATA[Fifink Praiseda Alviolita]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3558
<![CDATA[Coastal communities in fishing villages throughout Indonesia have the potential to be empowered to optimize the people's economic strength. This is in line with Indonesia's ideals as the world's maritime axis. However, the problems faced by Mina Bahari Cooperative ‘45 Depok Beach, Bantul, Special Region of Yogyakarta as one of the legal entity fishermen cooperatives in Indonesia, are institutional problem and short of capital in terms of financing as well as competition with moneylenders. This research is using empirical juridical methods, with sociological juridical approaches and technical analysis of descriptive qualitative data. The aim of this research is to optimize the role of fishing cooperatives as legal entities in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 in the future to reach coastal communities that are classified as unbankable. Key-words: coastal communities, cooperative, industrial revolution 4.0]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Masyarakat Adat Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Arvita Hastarini]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1326
<![CDATA[Sejak dulu, hak atas tanah merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat dibelahan bumi manapun, tak terkecuali bagi masyarakat adat Indonesia. Namun masyarakat adat di Indonesia terus menerus berada di posisi terlemah dalam upaya memperoleh hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya alam. Padahal, kedudukan masyarakat adat dalam memperoleh hak atas tanahnya diakui dan di lindungi oleh konstitusi yang termuat di dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kedudukan hukum Masyarakat Adat dalam memperoleh Hak Atas Tanah berdasarkan hukum positif rancangan peraturan perundang- undang pertanahan di Indonesia serta bagaimana proses pengajuan permohonan untuk masyarakat adat dalam memperoleh hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan tertentu di Indonesia. Penelitian disusun dengan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang akan mengkaji dan menganalisa penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan juga dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang akan menjadi produk hukum yang baru serta berbagai pustaka lainnya sebagai sumber yang bisa membantu dalam menjawab semua permasalahan yang ada.]]>
<![CDATA[THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN LAW ENFORCEMENT IN ITS ACCEPTANCE OF LAW ENFORCEMENT (Comparison of Law Application in Bantul Police) ]]>
<![CDATA[hartanto hartanto]]>;
<![CDATA[Bambang Tri Bawono]]>;
<![CDATA[Roni Sulistyanto Luhukay]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>;
<![CDATA[Syafiqurrohman Syafiqurrohman]]>
<![CDATA[ Jurnal Meta-Yuridis Vol 6, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[fakultas hukum universitas PGRI Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26877/m-y.v6i1.13112
<![CDATA[The application of restorative justice at the investigation level based on the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police Number: SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice (Restorative Justice) has been widely SE. 08/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the context of accelerating the realization of justice, using a comparative study of criminal cases in the Bantul Regional Police; in this study used normative research methods. The application of the Chief of Police's Circular on Restorative Justice in the case of the crime of theft which is an example/case study in the Bantul Police Region in fact cannot be carried out in general (generalization), this is seen from the factor, namely the losses suffered by the victims. Comparison of cases in BP/…/VIII/2020/RESKRIM and BP/…/III/2020/RESKRIM, both efforts were made to resolve restorative justice but some were completed and some were continued, because essentially a case (case) is not necessarily the same exactly. There is also a disparity in the application of restorative justice based on S.E. National Police Chief with Supreme Court Regulation 2 of 2012.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Koperasi Nelayan Melalui Kolaborasi dengan Fintech (Studi Di Koperasi Mina Bahari ‘45 Pantai Depok Bantul) ]]>
<![CDATA[Erna Tri Rusmala Ratnawati]]>;
<![CDATA[Fifink Praiseda Alviolita]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>
<![CDATA[ Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Restorative Justice ]]>
Publisher : <![CDATA[Musamus University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.51 KB)
|
DOI: 10.35724/jrj.v5i2.3558
<![CDATA[Coastal communities in fishing villages throughout Indonesia have the potential to be empowered to optimize the people's economic strength. This is in line with Indonesia's ideals as the world's maritime axis. However, the problems faced by Mina Bahari Cooperative ‘45 Depok Beach, Bantul, Special Region of Yogyakarta as one of the legal entity fishermen cooperatives in Indonesia, are institutional problem and short of capital in terms of financing as well as competition with moneylenders. This research is using empirical juridical methods, with sociological juridical approaches and technical analysis of descriptive qualitative data. The aim of this research is to optimize the role of fishing cooperatives as legal entities in facing the challenges of the industrial revolution 4.0 in the future to reach coastal communities that are classified as unbankable. Key-words: coastal communities, cooperative, industrial revolution 4.0]]>
<![CDATA[KERANGKA UN GUIDING PRINCIPLES ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS BAGI PENGATURAN KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>;
<![CDATA[Arvita Hastarini]]>
<![CDATA[ Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 1 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/jrkhm.v1i1.7
<![CDATA[UN Guiding Principles on Business and Human Rights hadir sebagai pedoman dalam menyikapi relasi negatif antara bisnis dan HAM. Namun kontekstualisasinya tak kunjung terealisasi, sedangkan dalam 10 tahun terakhir perusahaan selalu menjadi pihak pelanggar HAM yang diadukan terbanyak kedua. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengejawantahkan UNGP sebagai kerangka pengaturan kegiatan bisnis di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan normatif, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengadopsian UNGP dapat dilakukan melalui harmonisasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan serta membuat standarisasi kepatuhan HAM terkait dengan aktivitas korporasi yang diwujudkan dengan disyaratkannya uji tuntas HAM dalam setiap kegiatan bisnis di Indonesia.]]>
<![CDATA[The Problems of E-Ticketing From Legal Perpective ]]>
<![CDATA[Luhukay, Roni Sulistyanto]]>;
<![CDATA[Gusti Fadhil Fithrian Luthfan]]>;
<![CDATA[Edy Chrisjanto]]>
<![CDATA[ Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 5 No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37631/widyapranata.v5i2.1172
<![CDATA[The problems faced in the development of an electronic system use CCTV to carrying out the function of monitoring and enforcing traffic were : (1) Traffic and legal compliance awareness in paying fines. (2) Public considers about failures in building a good law enforcement structure. (3) Because people who violate it feel afraid to pay STNK, it potyentialy reduction in non-tax state income through the e-ticket policy. (4) misdirect in sent ticket letters, because many vehicles are purchased by people who administratively still with old ownwer. This research uses nomative legal research methods. This study discusses about the urgency legal certainty of e-tickets, including certainty about the violators, regarding to amount and what kind of violaion which has been included on the blue slip. In terms of justice, traffic violators who commit the same offense will receive the same penalty or fine without discrimination, E-tickets are also a form of transparency and professionalism of police officers in law enforcement, to prevent issues of illegal levies (Pungli) by unscrupulous individuals. Characteristics of e-ticket regulations in criminal law framework more focuses on fines than the concept of non-compliance in driving. Articles contained in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has not been implemented in a real way especially sanctions for revoking driving licenses]]>
<![CDATA[Critical Reflection on the Empty Box Phenomenon and Political Party Cadre Crisis ]]>
<![CDATA[Sudiarsana, I Kadek]]>;
<![CDATA[Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil]]>;
<![CDATA[Tombi, Johan Tri Noval Hendrian]]>
<![CDATA[ JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8656
<![CDATA[Indonesia's democratic life in the 2024 elections is characterized by complex dynamics, such as demonstrations against the alleged constitutional disobedience by the Baleg DPR and the empty box phenomenon in 37 regions. This indicates the degradation of the quality of democracy, where political parties that should be a forum for political education are instead shackled by the hegemony of fat coalitions, ignoring the function of regeneration. This normative juridical research uses statutory and conceptual approaches, with qualitative data analysis, concluding that parties fail to optimize their strategic role in democracy. The empty box phenomenon reflects the pragmatism of political parties that are trapped in the comfort zone of coalitions, even losing the basic philosophy of their establishment. The implications include election budget inefficiency, inhibition of regional strategic programs due to risk-averse acting regional heads, and threats to the quality of development. To restore democracy, the author proposes: (1) limiting political party coalitions, (2) reformulating the requirements for independent pathways in regional elections, and (3) preventing power domination in order to create a competitive democratic ecosystem with integrity.]]>
