cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Taufiq
Contact Email
m.taufiq222@gmail.com
Phone
+6285729966377
Journal Mail Official
m.taufiq222@gmail.com
Editorial Address
Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kelurahan Toapaya Asri Kab. Bintan, Prov. Kepri PO BOX 33 - Tanjungpinang 29100
Location
Kab. bintan,
Kepulauan riau
INDONESIA
TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum
Published by STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
ISSN : 27153878     EISSN : 2715386X     DOI : https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal TERAJU fokus pada kajian ilmu syariah dan hukum. Kajian utama jurnal TERAJU meliputi: Hukum Islam: Usul Fikih, Fikih, Perbandingan Mazhab, Sosiologi Hukum Islam, serta kajian yang masuk dalam ilmu syariah. Ilmu Hukum: Filsafat Hukum, Ilmu Hukum, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara dan ilmu yang serumpun. Studi Perbandingan hukum: meliputi perbandingan hukum islam dan hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 01 (2019)" : 5 Documents clear
Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan Habib Ismail
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1722.643 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.15

Abstract

Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Permasalahan yang terjadi pada harta wakaf seperti yang terjadi di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, disana tejadi peristiwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif yang pada awalnya wakaf untuk pondok pesantren diambil kembali oleh wakif untuk di wakafkan kembali untuk dijadikan pasar. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif didesa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Hukum Islam sudah jelaslah bahwa pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif tidak diperbolehkan, karena para Imam Madzhab berpendapat kepemilikan harta wakaf bukan pada wakif bahkan wakif sudah tidak mempunyai hak atas wakaf itu. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh diambil kembali oleh wakif, namun dalam kasus Pengambilan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Di Desa Karang Anyar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan harta wakaf belum di daftarkan ke Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), maka secara hukum tanah tersebut masih milik orang yang namanya tertulis di dalam surat tanah tersebut.
Studi tematik tentang konsep keadilan dalam perspektif Al-Qu'ran dan Hadis Zakki Abdillah
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1502.797 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.23

Abstract

Makalah ini memfokuskan pembahasan tentang keadilan dalam khazanah pemikiran Islam. Adil dan keadilan selalu menjadi pembincangan yang menarik seiring semakin banyaknya perspektif keilmuan era kontemporer ini. Sedangkan artikel ini tetap fokus menggali epistimologi keadilan dari sumber ajaran Islam, Al-quran dan Hadis. Kedua sumber ini dijadikan sebagai referensi utama untuk menggali makna adil yang tersirat maupun tersurat di dalamnya. Dalam penelitian ini diketahui bahwa keadilan tidak adanya keperpihakan kepada salah satu pihak yang berarti tidak berat sebelah. Dengan demikian, makna keadilan bukanlah memberikan sebuah bagian yang sama atau memberikan hak kepada orang yang berhak. Kedua hal ini tidak bisa dikatakan sebagai definsi keadilan, akan tetapi, ia merupakan aplikasi dari sifat adil, yang pada suatu saat ia dapat berubah sesuai dengan problem yang dihadapi. Dalam konteks pemerintahan modern, adil tidak hanya diserahkan kepada individu-individu. Ia harus diatur dengan norma-norma yang mengikat, khususnya kepada para pemimpin agar mereka tidak bisa berbuat seenaknya. Maka, keadilan itu termasuk norma dan nilai ajaran Islam yang perlu ditegakan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Abstract This paper focuses on the discussion of justice in the treasures of Islamic thought. Fair and justice has always been an interesting discussion as more and more scientific perspectives of this contemporary era. While this article remains focused on exploring the epistemology of justice from sources of Islamic teachings, the Qur'an and Hadith. These two sources serve as the main reference to explore the meaning of fair that is implied or explicit in it. In this research, it is known that justice is not in favor of one party which means it is not biased. Thus, the meaning of justice is not giving an equal part or giving rights to those who are entitled. These two things cannot be said as the definition of justice, however, they are applications of fairness. Which at one time he can change according to the problem at hand. In the context of modern government, justice is not only left to individuals. It must be regulated by binding norms, especially to leaders so that they cannot do whatever they want. Thus, justice includes norms and values ​​of Islamic teachings that need to be upheld in the life of society and the state.
Hukum memperebutkan kekuasaan dalam perspektif Al-Qur’an hariyun sagita; Abd Rahman
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1482.186 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.41

Abstract

Artikel ini hendak mengupas tentang hukum perebutan kekuasaan dalam perspektif Islam, yakni digali dari Al-Quran. Para ulama memiliki pandangan tersendiri terhadap beberapa ayat yang memiliki kaitan dengan tema perebutan kekuasaan. Dalam hal ini, ayat yang menjadi sorotan yakni ayat 54-55 dari Surat Yusuf yang mengisahkan tentang Nabi Yusuf meminta suatu jabatan untuk mengurusinya. Hal ini dijadikan hujjah sebagai dibolehkanya meminta kekuasaan dengan syarat memiliki kompetensi dan memiliki sifat-sifat yang baik untuk menjadi pemimpin. Maka, dalam kajian ini dapat disimpulkan bahwa memperebutkan kekuasaan itu merupakan sesuatu yang boleh dan sudah menjadi bagian kordat alamiah dalam kehidupan manusia. Meski demikian, dalam beberapa ayat dan hadis juga menegaskan agar kandidat yang memperebutkan kekuasaan itu memiliki persyaratan lain yang dinilai cukup menjadi penguasa. Syarat-syarat lain itu bertujuan untuk menjaga agar kekuasaan yang dimiliki tidak disalahartikan dan disalahgunakan. Abstrac The article is going to explore the law of power struggles in an Islamic perspective, that is excavated from the Koran. The scholars have their own views on several verses that have links with the theme of the struggle for power. In this case, the highlighted verse is verses 54-55 of the Letter of Joseph which tells about the Prophet Joseph asking for a position to take care of it. This is used as hujjah as allowed to ask for power on condition that they have competence and have good qualities to be leaders. So, in this study it can be concluded that fighting for power is something that is permissible and has become part of the natural cord in human life. However, in a number of verses and traditions it is also emphasized that candidates who fight for power have other requirements that are considered sufficient to be rulers. The other conditions are intended to ensure that the power held is not misinterpreted and misused.
Hukum waris dalam kompilasi hukum Islam perspektif filsafat hukum Maylissabet Maylissabet
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1543.724 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.51

Abstract

Abstrak Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada yang berhak. Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hukum waris Islam, yang berisi pembahasan tentang ahli waris dan bagian warisan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa pembaharuan hukum waris yang belum ada pada masa sebelumnya, seperti pembagian harta waris untuk anak angkat, orang tua angkat, dan ahli waris non-muslim. Hal ini menjadikan penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan kacamata filsafat hukum. Hukum Kewarisan Indonesia menggunakan mazhab hukum sosiologi. Mazhab hukum sosiologi sesuai dengan keadaan masyarakat karena sangat mempertimbangkan adat yang ada di masyarakat. Kata kunci: Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam, Filsafat Hukum. Abstrac Islamic Inheritance Law is a law that regulates heritage treasure someone who has passed away and given to the beneficiary. Indonesia has set the Compilation of Islamic Law Islamic law of inheritance, such as heirs and inheritance. In the Compilation of Islamic Law, there are several updates to the law of inheritance that do not have in the past, such as the division of the estate for the adopted child, the adoptive parents, and non-Muslim heirs. It makes the writer feel compelled to study deeper the Islamic law of inheritance in Islamic Law Compilation by using glasses philosophy of law. Indonesian Inheritance Law uses a school of sociology law. The school of sociology law is in accordance with the conditions of the community because it takes into account the existing customs in the community. Keywords: Law of Inheritance, Islamic Law Compilation, Philosophy of Law.
Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia Al Mahfuz
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1 No 01 (2019)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1390.311 KB) | DOI: 10.35961/teraju.v1i01.52

Abstract

Fokus kajian dalam Artikel ini perihal Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antar umat beragama. Tulisan ini beranjak dari fenomena sosial kenegaraan pascareformasi yang masih menimbulkan konflik herizontal di kalangan masyarakat. Eksalasi konflik ini banyak menggunakan agama sebagai sebagai dasarnya. Dari telaah pada tulisan ini, dapat diketahui bahwa Nilai dasar dan filosofi yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya sudah memuat tentang paradigma berpikir yang humanis. Muatan yang terkandung dalam butir-burtir dan nilai-nilai ajar Pancasila menghendaki agar warga negara senantiasa hidup dalam kerukunan dan saling menghargai antar penganut agama, sehingga akan dapat terwujud masyarakat Indonesia meskipun berbeda agama dan kepercayaan namun bersatu dalam persatuan dan kesatuan sebagaimana tertuang dalam sila persatuan Indonesia, guna menuju kejayaan bangsa dan negara. Dari kajian ini pula dapat diketahui bahwa perlu kajian yang lebih mendalam lagi untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma kerukunan. The focus of the study in this article is about Pancasila as a paradigm in inter-religious life. This paper moves from the social phenomena of post-reform statehood which still cause horizontal conflict in the community. Exalting this conflict uses religion as its basis. From the study in this paper, it can be seen that the basic values ​​and philosophies contained in Pancasila actually already contain the paradigm of humane thinking. The content contained in the principles and teaching values ​​of Pancasila requires that citizens always live in harmony and respect each other among religious adherents, so that Indonesian people will be able to realize even though different religions and beliefs, but united in unity and unity as enshrined in the principle of unity Indonesia, in order to achieve the glory of the nation and state. From this study it can also be seen that a deeper study is needed to embody the values ​​of Pancasila as a paradigm of harmony.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 02 (2025) Vol 7 No 01 (2025) Vol 6 No 02 (2024) Vol 6 No 01 (2024) Vol 5 No 02 (2023) Vol 5 No 01 (2023) Vol 4 No 02 (2022) Vol 4 No 01 (2022) Vol 3 No 02 (2021) Vol 3 No 01 (2021) Vol 2 No 02 (2020) Vol 2 No 01 (2020) Vol 1 No 02 (2019) Vol 1 No 01 (2019) More Issue