cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Achmad Muchaddam Fahham
Contact Email
jurnaldprri@gmail.com
Phone
+6287839712686
Journal Mail Official
jurnaldprri@gmail.com
Editorial Address
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 2 Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270 Telp 021 5715372 Fax 021 5715245
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Aspirasi : Jurnal Masalah-masalah Sosial
Published by Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
ISSN : 20866305     EISSN : 26145863     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Social Sciences
Jurnal Aspirasi is a journal on social issues publishing articles from parliamentary perspectives, covering both library and field studies. The journal puts emphasis on aspects related to social issues in Indonesian context with special reference to sociology, psychology, education, environment, religion, and health.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2020)" : 16 Documents clear
Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar Ulfa, Maria; Mulyadi, Mohammad
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1294

Abstract

Community empowerment through micro-business development can be an instrument in poverty alleviation. The development of micro-businesses cannot take place by itself, therefore it needs to get financial support from the government. One form of government’s support is the people's business credit (kredit usaha rakyat - KUR) which until now has been running for more than ten years. The purpose of this study was: (1) To determine the impact of the KUR on the micro-business sector; and (2) To determine the impact of the development of micro-businesses on poverty reduction. The type of research used was descriptive with a qualitative approach. The sampling technique in this study was purposive sampling with a consideration that the informants were considered the most knowledgeable about the object of this research problem (key informants). The informants consisted of officials from the Makassar City Office of Cooperatives and SMEs, business actors, and community leaders. Based on the research conducted, it is known that the KUR has a positive impact on the development of micro-businesses in Makassar City and the development of micro-businesses has a positive impact on poverty alleviation.AbstrakPemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dapat menjadi sebuah instrumen dalam penanggulangan kemiskinan. Pengembangan usaha mikro tidak dapat berjalan sendiri, karenanya perlu mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih dari sepuluh tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dampak KUR pada sektor usaha mikro; dan (2) Untuk mengetahui dampak pengembangan usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan bahwa narasumber atau informan dianggap paling tahu tentang objek permasalahan penelitian ini (key informant). Adapun informannya terdiri dari pejabat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.
Analisis Dampak Kredit Usaha Rakyat pada Sektor Usaha Mikro terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kota Makassar Ulfa, Maria; Mulyadi, Mohammad
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1294

Abstract

Community empowerment through micro-business development can be an instrument in poverty alleviation. The development of micro-businesses cannot take place by itself, therefore it needs to get financial support from the government. One form of government’s support is the people's business credit (kredit usaha rakyat - KUR) which until now has been running for more than ten years. The purpose of this study was: (1) To determine the impact of the KUR on the micro-business sector; and (2) To determine the impact of the development of micro-businesses on poverty reduction. The type of research used was descriptive with a qualitative approach. The sampling technique in this study was purposive sampling with a consideration that the informants were considered the most knowledgeable about the object of this research problem (key informants). The informants consisted of officials from the Makassar City Office of Cooperatives and SMEs, business actors, and community leaders. Based on the research conducted, it is known that the KUR has a positive impact on the development of micro-businesses in Makassar City and the development of micro-businesses has a positive impact on poverty alleviation.AbstrakPemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dapat menjadi sebuah instrumen dalam penanggulangan kemiskinan. Pengembangan usaha mikro tidak dapat berjalan sendiri, karenanya perlu mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah. Salah satu bentuk dukungan pemerintah adalah kredit usaha rakyat (KUR) yang hingga saat ini telah berjalan selama lebih dari sepuluh tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dampak KUR pada sektor usaha mikro; dan (2) Untuk mengetahui dampak pengembangan usaha mikro terhadap penanggulangan kemiskinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan bahwa narasumber atau informan dianggap paling tahu tentang objek permasalahan penelitian ini (key informant). Adapun informannya terdiri dari pejabat pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, pelaku usaha, dan tokoh masyarakat. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa KUR memiliki dampak positif terhadap pengembangan usaha mikro di Kota Makassar dan pengembangan usaha mikro memiliki dampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan.
Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi Muh Kamim, Anggalih Bayu
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1587

Abstract

This study explores the ocean grabbing phenomenon that arises as a result of the reclamation project undertaken to facilitate the expansion of urban capital. The case of reclamation projects in Indonesia and Malaysia is taken to be compared with the consideration of the method of spending and facilitation on urban capital investment through the reclamation project. The need for new land which has become the culprit of the reclamation project will be explored about the impact it has had on the socio-ecological crisis that coastal communities must suffer. This study is a literature review carried out by tracing research reports, journal articles, and online media coverage related to the problem being examined. This study was carried out by borrowing the definition of ocean grabbing made by Bennett, Govan, and Satterfield and the criteria they made to show socio-ecological crises arising in coastal communities due to the reclamation project. The results of the study show that reclamation projects in Indonesia and Malaysia pose serious ocean grabbing problems. First, reclamation projects in Indonesia and Malaysia have poor governance. Minimal public participation and inadequate planning are a way for the facilitation of urban capital expansion in the reclamation project. Second, the reclamation project has worsened the living conditions of coastal communities due to loss of catchment area, decreased income, and deprived the community of its living space. Third, the reclamation project has caused damage to the ecosystem which has broken the balance of the environment in marine waters.AbstrakKajian ini mendalami fenomena ocean grabbing yang muncul akibat proyek reklamasi yang dilakukan untuk memfasilitasi ekspansi modal. Kasus proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia diambil untuk diperbandingkan dengan melihat metode pengurugan dan upaya memfasilitasi investasi perkotaan dalam proyek reklamasi. Kebutuhan lahan baru yang menjadi biang keladi dari proyek reklamasi akan didalami mengenai dampak yang ditimbulkannya pada krisis sosio-ekologis yang harus diderita masyarakat pesisir. Studi ini adalah kajian pustaka yang dilakukan dengan menelusuri laporan penelitian, artikel jurnal, dan pemberitaan media daring yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kajian ini dilakukan dengan meminjam pendefinisian ocean grabbing yang dibuat oleh Bennett, Govan, dan Satterfield serta kriteria yang mereka buat untuk mengidentifikasi krisis sosio-ekologis yang muncul di masyarakat pesisir akibat proyek reklamasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia menimbulkan masalah ocean grabbing secara serius. Pertama, proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia memiliki tata kelola yang buruk. Partisipasi publik yang minim dan perencanaan tidak memadai menjadi jalan bagi fasilitasi ekspansi modal dalam proyek reklamasi. Kedua, proyek reklamasi telah memperburuk keadaan kehidupan masyarakat pesisir akibat hilangnya daerah tangkapan, penurunan pendapatan dan mencerabut komunitas dari ruang hidupnya. Ketiga, proyek reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem yang telah merusak keseimbangan lingkungan di perairan laut. 
Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi Muh Kamim, Anggalih Bayu
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1587

Abstract

This study explores the ocean grabbing phenomenon that arises as a result of the reclamation project undertaken to facilitate the expansion of urban capital. The case of reclamation projects in Indonesia and Malaysia is taken to be compared with the consideration of the method of spending and facilitation on urban capital investment through the reclamation project. The need for new land which has become the culprit of the reclamation project will be explored about the impact it has had on the socio-ecological crisis that coastal communities must suffer. This study is a literature review carried out by tracing research reports, journal articles, and online media coverage related to the problem being examined. This study was carried out by borrowing the definition of ocean grabbing made by Bennett, Govan, and Satterfield and the criteria they made to show socio-ecological crises arising in coastal communities due to the reclamation project. The results of the study show that reclamation projects in Indonesia and Malaysia pose serious ocean grabbing problems. First, reclamation projects in Indonesia and Malaysia have poor governance. Minimal public participation and inadequate planning are a way for the facilitation of urban capital expansion in the reclamation project. Second, the reclamation project has worsened the living conditions of coastal communities due to loss of catchment area, decreased income, and deprived the community of its living space. Third, the reclamation project has caused damage to the ecosystem which has broken the balance of the environment in marine waters.AbstrakKajian ini mendalami fenomena ocean grabbing yang muncul akibat proyek reklamasi yang dilakukan untuk memfasilitasi ekspansi modal. Kasus proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia diambil untuk diperbandingkan dengan melihat metode pengurugan dan upaya memfasilitasi investasi perkotaan dalam proyek reklamasi. Kebutuhan lahan baru yang menjadi biang keladi dari proyek reklamasi akan didalami mengenai dampak yang ditimbulkannya pada krisis sosio-ekologis yang harus diderita masyarakat pesisir. Studi ini adalah kajian pustaka yang dilakukan dengan menelusuri laporan penelitian, artikel jurnal, dan pemberitaan media daring yang terkait dengan persoalan yang dikaji. Kajian ini dilakukan dengan meminjam pendefinisian ocean grabbing yang dibuat oleh Bennett, Govan, dan Satterfield serta kriteria yang mereka buat untuk mengidentifikasi krisis sosio-ekologis yang muncul di masyarakat pesisir akibat proyek reklamasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia menimbulkan masalah ocean grabbing secara serius. Pertama, proyek reklamasi di Indonesia dan Malaysia memiliki tata kelola yang buruk. Partisipasi publik yang minim dan perencanaan tidak memadai menjadi jalan bagi fasilitasi ekspansi modal dalam proyek reklamasi. Kedua, proyek reklamasi telah memperburuk keadaan kehidupan masyarakat pesisir akibat hilangnya daerah tangkapan, penurunan pendapatan dan mencerabut komunitas dari ruang hidupnya. Ketiga, proyek reklamasi menyebabkan kerusakan ekosistem yang telah merusak keseimbangan lingkungan di perairan laut. 
Penanggulangan Kemiskinan Perempuan melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Saragih, Junius Fernando S.
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1501

Abstract

Poverty is still relatively high, especially among women. On the one hand the gap in work participation between men and women still occurs. On the other hand women have the opportunity to overcome the problems of poverty and their families with flexible work and do not interfere with the task of taking care of the household. Entrepreneurship is the right choice but needs to be accompanied by inclusive finance that brings capital closer to women. Inclusive finance is characterized by access to business capital financing without collateral, one-stop financial transactions, availability of financing that exceeds demand and increased financial literacy including saving habits and increasing financial management capabilities. It aims to describe and analyze the application of inclusive financial strategies in sustainable poverty reduction for women and to explain and analyze the impact of poverty reduction on low-income women and their families. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results show that financing can increase business interest and stimulate business development, increase income and strengthen the role of women in the welfare of their families. Poverty alleviation through an inclusive financial strategy is effective in increasing the economy, capacity and role of women in the welfare of the family. An adequate selection and monitoring system has a profound effect on this success.AbstrakKemiskinan masih tergolong tinggi, khususnya di kalangan perempuan. Sementara kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan masih terjadi. Di sisi lain perempuan memiliki peluang untuk mengatasi masalah kemiskinannya dan keluarganya dengan pekerjaan yang fleksibel dan tidak mengganggu tugas mengurus rumah tangga. Berwirausaha adalah pilihan yang tepat, namun perlu diiringi dengan keuangan inklusif yang mendekatkan modal kepada perempuan. Keuangan inklusif ditandai dengan akses terhadap pembiayaan modal usaha tanpa agunan, transaksi keuangan satu pintu, ketersediaan pembiayaan yang melebihi permintaan, dan peningkatan literasi keuangan, meliputi kebiasaan menabung serta peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis penerapan strategi keuangan inklusif dalam penanggulangan kemiskinan perempuan serta dampaknya terhadap perempuan berpendapatan rendah dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mampu meningkatkan minat usaha dan memberi stimulan dalam pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta memperkuat peran perempuan dalam menyejahterakan keluarganya. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi keuangan inklusif efektif meningkatkan ekonomi, kapasitas dan peran perempuan dalam menyejahterakan keluarga. Sistem seleksi dan monitoring yang memadai sangat besar pengaruhnya akan keberhasilan ini. 
Penanggulangan Kemiskinan Perempuan melalui Strategi Keuangan Inklusif oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) Saragih, Junius Fernando S.
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1501

Abstract

Poverty is still relatively high, especially among women. On the one hand the gap in work participation between men and women still occurs. On the other hand women have the opportunity to overcome the problems of poverty and their families with flexible work and do not interfere with the task of taking care of the household. Entrepreneurship is the right choice but needs to be accompanied by inclusive finance that brings capital closer to women. Inclusive finance is characterized by access to business capital financing without collateral, one-stop financial transactions, availability of financing that exceeds demand and increased financial literacy including saving habits and increasing financial management capabilities. It aims to describe and analyze the application of inclusive financial strategies in sustainable poverty reduction for women and to explain and analyze the impact of poverty reduction on low-income women and their families. The research method used is a qualitative approach with a descriptive type. The results show that financing can increase business interest and stimulate business development, increase income and strengthen the role of women in the welfare of their families. Poverty alleviation through an inclusive financial strategy is effective in increasing the economy, capacity and role of women in the welfare of the family. An adequate selection and monitoring system has a profound effect on this success.AbstrakKemiskinan masih tergolong tinggi, khususnya di kalangan perempuan. Sementara kesenjangan partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan masih terjadi. Di sisi lain perempuan memiliki peluang untuk mengatasi masalah kemiskinannya dan keluarganya dengan pekerjaan yang fleksibel dan tidak mengganggu tugas mengurus rumah tangga. Berwirausaha adalah pilihan yang tepat, namun perlu diiringi dengan keuangan inklusif yang mendekatkan modal kepada perempuan. Keuangan inklusif ditandai dengan akses terhadap pembiayaan modal usaha tanpa agunan, transaksi keuangan satu pintu, ketersediaan pembiayaan yang melebihi permintaan, dan peningkatan literasi keuangan, meliputi kebiasaan menabung serta peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan menguraikan dan menganalisis penerapan strategi keuangan inklusif dalam penanggulangan kemiskinan perempuan serta dampaknya terhadap perempuan berpendapatan rendah dan keluarganya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan mampu meningkatkan minat usaha dan memberi stimulan dalam pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, serta memperkuat peran perempuan dalam menyejahterakan keluarganya. Penanggulangan kemiskinan melalui strategi keuangan inklusif efektif meningkatkan ekonomi, kapasitas dan peran perempuan dalam menyejahterakan keluarga. Sistem seleksi dan monitoring yang memadai sangat besar pengaruhnya akan keberhasilan ini. 
Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Hakim, Lukman Nul
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1589

Abstract

At present we are witnessing an increasing population of the world's elderly. The World Health Organization (WHO) calls this phenomenon as humanity’s greatest triumph. Indonesia is one of the countries with the most elderly population in the world. The WHO predicts that in 2025 Indonesia will occupy the fifth position with the highest percentage of elderly people in the world. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? The researcher uses a qualitative method with a combination of interview techniques and literature studies. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? So if there is an elderly bonus, the burden on productive people will be heavier. Gerontologists introduce the concept of active aging as a solution. A concept that invites us to see the elderly not as burdens but people with economic and social potential. A solutive, comprehensive and implementative policy that is supported by implementers at the central, regional, and community level will make the bonus of the elderly a blessing. Therefore, the revision of Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare is urgently called for, with several important things that must be included, namely the principle of humanity, the rights of the elderly, elderly data collection, and economic protection for the elderly.AbstrakSaat ini kita sedang menyaksikan meningkatnya populasi lanjut usia (lansia) di dunia. World Health Organization (WHO) menyebut fenomena ini sebagai kemenangan terbesar umat manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi lansia terbanyak di dunia. WHO memprediksi bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan menempati posisi kelima negara dengan persentase lansia tertinggi di dunia. Artikel ini mencoba menjawab bagaimanakah kajian ilmiah terkini tentang lansia? Berapakah sebaiknya batasan kategori usia lansia di Indonesia? Apakah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lansia) mendesak untuk dilakukan? Terakhir, bagaimana peran DPR RI mengenai isu ini? Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan kombinasi teknik wawancara dengan pakar dan kajian literatur. Berdasarkan perhitungan dependency ratio oleh BPS, pada tahun 2020 ini 100 orang usia produktif menanggung beban 48 orang non-produktif, sehingga jika terjadi bonus lansia maka beban orang produktif akan semakin berat. Para ahli gerontologi memperkenalkan konsep active ageing sebagai solusi. Sebuah konsep yang mengajak kita memandang lansia bukan sebagai beban melainkan orang-orang yang potensial secara ekonomi dan sosial. Sebuah kebijakan yang solutif, komprehensif dan implementatif yang didukung oleh para pelaksana di tingkat pusat, daerah, dan unsur masyarakat akan menjadikan bonus lansia sebagai berkah. Karena itu revisi UU Lansia mendesak dilakukan, dengan beberapa hal penting yang harus dimasukkan, yaitu prinsip kelanjutusiaan, hak-hak lansia, pendataan lansia, dan proteksi ekonomi bagi lansia.
Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Hakim, Lukman Nul
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1589

Abstract

At present we are witnessing an increasing population of the world's elderly. The World Health Organization (WHO) calls this phenomenon as humanity’s greatest triumph. Indonesia is one of the countries with the most elderly population in the world. The WHO predicts that in 2025 Indonesia will occupy the fifth position with the highest percentage of elderly people in the world. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? The researcher uses a qualitative method with a combination of interview techniques and literature studies. This article tries to answer what is the latest scientific study of the elderly? What should be the category limit old age in Indonesia? Is the revision of the Law Number 13 of 1998 concerning Elderly Welfare (the Elderly Act) is urgent to do? Finally, what is the role of the Indonesian Parliament on this issue? So if there is an elderly bonus, the burden on productive people will be heavier. Gerontologists introduce the concept of active aging as a solution. A concept that invites us to see the elderly not as burdens but people with economic and social potential. A solutive, comprehensive and implementative policy that is supported by implementers at the central, regional, and community level will make the bonus of the elderly a blessing. Therefore, the revision of Law No. 13 of 1998 on Elderly Welfare is urgently called for, with several important things that must be included, namely the principle of humanity, the rights of the elderly, elderly data collection, and economic protection for the elderly.AbstrakSaat ini kita sedang menyaksikan meningkatnya populasi lanjut usia (lansia) di dunia. World Health Organization (WHO) menyebut fenomena ini sebagai kemenangan terbesar umat manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai populasi lansia terbanyak di dunia. WHO memprediksi bahwa pada tahun 2025 Indonesia akan menempati posisi kelima negara dengan persentase lansia tertinggi di dunia. Artikel ini mencoba menjawab bagaimanakah kajian ilmiah terkini tentang lansia? Berapakah sebaiknya batasan kategori usia lansia di Indonesia? Apakah revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Lansia) mendesak untuk dilakukan? Terakhir, bagaimana peran DPR RI mengenai isu ini? Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan kombinasi teknik wawancara dengan pakar dan kajian literatur. Berdasarkan perhitungan dependency ratio oleh BPS, pada tahun 2020 ini 100 orang usia produktif menanggung beban 48 orang non-produktif, sehingga jika terjadi bonus lansia maka beban orang produktif akan semakin berat. Para ahli gerontologi memperkenalkan konsep active ageing sebagai solusi. Sebuah konsep yang mengajak kita memandang lansia bukan sebagai beban melainkan orang-orang yang potensial secara ekonomi dan sosial. Sebuah kebijakan yang solutif, komprehensif dan implementatif yang didukung oleh para pelaksana di tingkat pusat, daerah, dan unsur masyarakat akan menjadikan bonus lansia sebagai berkah. Karena itu revisi UU Lansia mendesak dilakukan, dengan beberapa hal penting yang harus dimasukkan, yaitu prinsip kelanjutusiaan, hak-hak lansia, pendataan lansia, dan proteksi ekonomi bagi lansia.
Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1505

Abstract

The continuity of development and the rate of economic growth accompanied by an increase in the number of populations generally creates problems in urban areas, which of them is the generation of waste. Among the two cities that are experiencing growth and facing waste problems are Cirebon City and Surakarta City. Based on urban typology based on population, these two cities fall into the medium city category. The average type of city, in general, has relatively not experienced acute waste problems, especially when compared to large cities such as Bandung and Jakarta. This study focused on the preparation of these cities in anticipation of the emergence of garbage problems in the future when they head to and become a big city (population above 1 million). Using in-depth interviews with Environmental Office and garbage bank business actors in waste management in the two cities and the author's direct observation found the fact that waste management in both cities still applied the 3P pattern, i.e. pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), and pembuangan (disposal). This means that waste management is carried out by collecting as much as possible, then transported as quickly as possible and after that disposed of as far as possible. Even more worrying, the running of waste management in the landfill is still managed by an open dumping mechanism or the garbage is only stacked open without any significant management. Sooner or later, waste in these cities will grow faster than the management solution. One day, landfills in the two cities are no longer able to accommodate them.AbstrakPembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah populasi umumnya menimbulkan masalah di daerah perkotaan, yang di antaranya adalah timbulnya sampah. Dua kota yang mengalami pertumbuhan dan menghadapi masalah persampahan adalah Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Berdasarkan tipologi perkotaan dilihat dari sisi populasi, kedua kota ini masuk dalam kategori kota sedang. Kedua kota tersebut secara umum, relatif tidak mengalami masalah persampahan yang akut, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Studi ini difokuskan pada persiapan kota- kota ini untuk mengantisipasi munculnya masalah sampah di masa depan ketika mereka menuju dan menjadi kota besar (populasi di atas 1.000.000). Menggunakan wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku bisnis bank sampah di dua kota tersebut, dan melalui pengamatan langsung, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan sampah di kedua kota masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, kemudian diangkut secepat mungkin, dan setelah itu dibuang sejauh mungkin. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pengolahan sampah di TPA masih dilakukan dengan mekanisme open dumping atau sampah hanya ditumpuk terbuka tanpa ada pengelolaan khusus. Cepat atau lambat, sampah di kota-kota ini akan tumbuh lebih cepat daripada solusi pengelolaannya. Suatu hari nanti, tempat pembuangan sampah di kedua kota tidak lagi dapat menampung sampah yang ada. 
Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta Prihatin, Rohani Budi
Jurnal Aspirasi Vol 11, No 1 (2020)
Publisher : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46807/aspirasi.v11i1.1505

Abstract

The continuity of development and the rate of economic growth accompanied by an increase in the number of populations generally creates problems in urban areas, which of them is the generation of waste. Among the two cities that are experiencing growth and facing waste problems are Cirebon City and Surakarta City. Based on urban typology based on population, these two cities fall into the medium city category. The average type of city, in general, has relatively not experienced acute waste problems, especially when compared to large cities such as Bandung and Jakarta. This study focused on the preparation of these cities in anticipation of the emergence of garbage problems in the future when they head to and become a big city (population above 1 million). Using in-depth interviews with Environmental Office and garbage bank business actors in waste management in the two cities and the author's direct observation found the fact that waste management in both cities still applied the 3P pattern, i.e. pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), and pembuangan (disposal). This means that waste management is carried out by collecting as much as possible, then transported as quickly as possible and after that disposed of as far as possible. Even more worrying, the running of waste management in the landfill is still managed by an open dumping mechanism or the garbage is only stacked open without any significant management. Sooner or later, waste in these cities will grow faster than the management solution. One day, landfills in the two cities are no longer able to accommodate them.AbstrakPembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah populasi umumnya menimbulkan masalah di daerah perkotaan, yang di antaranya adalah timbulnya sampah. Dua kota yang mengalami pertumbuhan dan menghadapi masalah persampahan adalah Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Berdasarkan tipologi perkotaan dilihat dari sisi populasi, kedua kota ini masuk dalam kategori kota sedang. Kedua kota tersebut secara umum, relatif tidak mengalami masalah persampahan yang akut, terutama jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Studi ini difokuskan pada persiapan kota- kota ini untuk mengantisipasi munculnya masalah sampah di masa depan ketika mereka menuju dan menjadi kota besar (populasi di atas 1.000.000). Menggunakan wawancara mendalam dengan Dinas Lingkungan Hidup dan pelaku bisnis bank sampah di dua kota tersebut, dan melalui pengamatan langsung, penulis menemukan fakta bahwa pengelolaan sampah di kedua kota masih menerapkan pola 3P (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan). Hal ini berarti bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan mengumpulkan sebanyak mungkin, kemudian diangkut secepat mungkin, dan setelah itu dibuang sejauh mungkin. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, pengolahan sampah di TPA masih dilakukan dengan mekanisme open dumping atau sampah hanya ditumpuk terbuka tanpa ada pengelolaan khusus. Cepat atau lambat, sampah di kota-kota ini akan tumbuh lebih cepat daripada solusi pengelolaannya. Suatu hari nanti, tempat pembuangan sampah di kedua kota tidak lagi dapat menampung sampah yang ada. 

Page 1 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015) Vol 5, No 2 (2014) Vol 5, No 1 (2014) Vol 4, No 2 (2013) Vol 4, No 1 (2013) Vol 3, No 2 (2012) Vol 3, No 1 (2012) Vol 2, No 2 (2011) Vol 2, No 1 (2011) More Issue