Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga Breaking Dawn Dan Web Novel Renesmee s Normal Life ]]>
<![CDATA[Natasaputri, Pritha Arintha]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v1i2.2254
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang kepada pencipta atau pemegang hak cipta karya asli terhadap Terhadap Tindakan Fanfiksasi Studi Pada Novel The Twilight Saga Breaking Dawn dan Web Novel Renesmee s Normal Life Suatu Kajian Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Adapun temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 1) Legalitas karya fanfiction bersifat tentative, tergantung sejauh mana karya fanfiction tersebut tidak melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta karya asli. Untuk mengetahui apakah suatu fanfiction melanggar atau tidak, harus dikualifikasidengan penilaian kualitatif yang ditetapkan dalam Undang-Undang.Fanfiction sebagai karya derivative yang dibuat tanpa seizin pencipta karya asli telah diakomodir keberadaannya dalam Undang-Undang melalui mekanisme pembatasan hak cipta (fair use doctrine) dengan menetapkan beberapa kualifikasi diantaranya; tujuan penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pertunjukan yang tidak komersil, serta harus memperhatikan hak paternitas dan hak integritas pencipta. Penilaian terhadap karya fanfiction harus dilihat secara kasus perkasus karena tujuan penggunaan dan konten setiap karya fanfiction berbeda-beda. 2) Bentuk perlindungan hukum atas pencipta karya asli terhadap modifikasi karya asli, yaitu; Pertama, perlindungan hukum secara preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan; dan Kedua, perlindungan hukum secara represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E Commerce Lovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Sadad, Anwar]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v1i2.2250
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum transaksi E CommerceLovebird. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan wirausahawan. Metode yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pertama pasal 1243 KUH Perdata jika penjual melakukan wanprestasi maka konsumen dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kedua Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni berdasarkan pasal 62 Undang undang Perlindungan Konsumen yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Adapun problematika perlindungan Konsumen E CommerceLovebird terlatak pada dua aspek pertama tingkat kesadaran konsumen yang dirugikan dalam memperjuangkan hak-haknya selama ini masih rendah kedua Penegakan hukum terhadap produsen atau penjual barang terkait pelanggaran terhadap undang undang konsumen masih kurang.]]>
<![CDATA[Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut ah ]]>
<![CDATA[Ridwan, Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v1i2.2255
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa eksekusi putusan pengadilan agama mengenai nafkah Iddah, Mut ah. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan eksekusi terkait dengan kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami sebelum ikrar talak tidak diatur dalam undang undang, namun prakteknya hakim selalu berusaha agar bekas suami melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah untuk bekas istri sebelum dibacakan ikrar talak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi isi putusan terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu mengantisipasi dengan cara hakim meajibkan bagi bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut ah kepada bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak.bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bekas istri apabila mantan suami enggan memberikan nafkah iddah, mut ah adalah mengajukan permohonan eksekusi terkait hak hak nafkah yang seharusnya diterima melalui ketua pengadilan agama.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Dana Hibah Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ]]>
<![CDATA[Ardhianto, Mario]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v1i2.2251
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan dana hibah di provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, serta problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan dana hibah di Provinsi Jawa Tengah serta memahami problematika dan solusi atas pelaksanaan dana hibah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Pelaksanaan pemberian dana hibah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memungkinkan menimbulkan problematik. Salah satunya kurang pahamnya para pihak akan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Sanksi yang diberikan kepada penerima hibah yang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipertegas. Serta perlunya partisipasi masyarakat agar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengontrol kegiatan di lapangan yang dibiayai oleh dana hibah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberdayaan Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah Dalam Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ]]>
<![CDATA[Nurjanah, Nurjanah]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v1i2.2252
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Lembaga Amil Zakat sebagai salah satu organisasi atau lembaga berperan untuk mengoptimalkan pemberdayaan zakat yang belum mampu untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua masalah yaitu bagaimana implementasi pemberdayaan zakat di masjid Agung Jawa Tengah dalam kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan bagaimana kendala dan solusi atas pemberdayaan zakat yang dijalankan di masjid Agung Jawa Tengah dalam kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tanggungjawab dari pengelola Lazisma lainnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lainnya telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Kendala yang dihadapinya antara lain: masih banyak muzakki yang masih enggan untuk membayar zakat; Kepercayaan masyarakat kurang; Sosialisasi kepada masyarakat masih kurang optimal. Solusi untuk mengantisipasinya, meliputi: Melakukan pembinaan regulasi tentang kewajiban zakat bagi Muzakki; penguatan kepada amil zakat untuk selalu bersikap jujur dan professional; mensinergikan dan saling kerjasama antara lapisan masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan juga para amil zakat.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Dalam Menciptakan Iklim Investasi Yang Berbasis Nilai Keadilan Islam ]]>
<![CDATA[Zaeni, Ahmad]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v1i2.2248
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan Islam. Kemiskinan bisa diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, penanaman modal atau investasi adalah salah satu cara membuka lapangan pekerjaan yang secara otomatis mengurangi angka kemiskinan, sejauh manakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam mendukung investasi permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimanaKebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan islam suatu kajian peraturan Bupati Demak nomor 27 tahun 2013dan bagaimana problematika atas kebijakan peraturan Bupati Demak nomor 27 tahun 2013. Metode yang diguakan dalam penelitian ini merupakan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan islam. Problematika atas kebijakan peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 yakni Faktor internal dari dalam Dinpm PTSP Kabupaten Demak Jumlah Sumber daya manusia yang terbatas, solusi yang diambil adalah dengan tetap memaksimalkan tenaga yang ada kedua, Sarana dan prasarana yang sudah terlalu lama, Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dalam hal ini berasal dari calon investor itu sendiri]]>
<![CDATA[Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ]]>
<![CDATA[Palgunadi, Patria]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v1i2.2253
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono oleh organisasi bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan karena merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu. Bantuan hukum diatur di beberapa Undang-Undang namun secara prinsip hanya diatur di dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, hal ini yang akan menjadi obyek penelitian dalam tesis ini tentang reposisi bantuan hukum probono. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife atau hukum normatif, Didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Adalah sudah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang advokat untuk melakukan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi bahkan seorang Advokat dilarang menolak penanganan perkara yang dimohonkan oleh orang atau kelompok yang tidak mampu, dan ini adalah pengabdian bagi advokat. Delapan tahun setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat disyahkan, muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (UU Bankum). Hadirnya UU Bankum memberikan ruang bagi Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini Organisasi Bantuan Hukum untuk dapat mengakses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma dari APBN, APBD, Hibah/ Sumbangan serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan dibukanya akses pendanaan atas penyelenggaraan bantuan hukum pada UU Bankum telah menggeser semangat bathin pengabdian Probono Publico pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga posisi Probono Publico menjadi bias]]>
<![CDATA[Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam UU N0 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Suatu Analis Maslahah Mursalah Dan Keadilan Pancasila ]]>
<![CDATA[Sancoko, Aan Ahmad]]>
<![CDATA[ JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2018): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/julr.v1i2.2249
<![CDATA[Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) oleh pengusaha terhadap karyawannya serta apa yang mendasari pengusaha mengikat karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan jika pengusaha telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normative. Hasil penulisan ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa pelaksanaan PKWT oleh pengusaha terhadap karyawannya yaitu dengan penyusunan kontrak di kantor perusahaan yang dibuat menurut format yang dibuat oleh pengusaha dan tidak melalui penyusunan perjanjian secara bersama-sama. Mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap karyawan jika pengusaha telah melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan PKWT yaitu dibantu dengan pengawas dalam struktur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan. Saran dari penelitian ini adalah kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diharapkan agar lebih memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga dapat terfokus pada suatu permsalahan yang ditanganinya menajalankan tugas dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar lebih memperhatikan hak-hak dari Tenaga Kerja.]]>
