cover
Contact Name
Junior Hendri Wijaya
Contact Email
thejournalish@gmail.com
Phone
+6282326796566
Journal Mail Official
thejournalish@gmail.com
Editorial Address
Jl.Patukan Gamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
TheJournalish: Social and Government
ISSN : -     EISSN : 27225402     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Thejournalish: Social and Government bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau ide konseptual, tinjauan literatur dan hasil penelitian yang telah dicapai di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Ketentuan penerbitan manuskrip tidak pernah dipublikasikan atau tidak diajukan di jurnal lain, manuskrip yang berasal dari nasional dan internasional. Jurnal TheJournalish sudah ber ISSN: 2722-5402 (media online). Selanjutnya Thejournalish: Social and Government dikelola oleh CV The Journal Publishing. TheJournalish juga bekerjsama dengan Community of Government Observer (CGO) Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya UIGM. Thejournalish: Social and Government berfokus pada masalah utama dalam pengembangan ilmu bidang sosial dan bidang pemerintah. Adapun ruang lingkup sebagai berikut: SOCIAL: Bidang Kebijakan Sosial, Kesejahteraan Sosial, Kemiskinan, Bencana Alam dan Sosial, CSR, Inovasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Lingkup ilmu yang terkait lainnya. GOVERNMENT: Governance, Politics Government, E-Government, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, Governability, Kepemimpinan Strategis dan Inovatif, dan Lingkup ilmu yang terkait. Thejournalish: Social and Government menerbitkan 4 kali dalam setahun yang dimulai dari edisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Setiap naskah yang dikirim ke Jurnal The
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish" : 5 Documents clear
Analisis Sistem Pemerintahan Di Indonesia Pada Demokrasi Di Era SBY Dan Jokowi. Irmaline Pakazeni; Cindy Nabilla
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v1i3.24

Abstract

This article aims to see how the development of the government system in Indonesia through the perspective of democracy in the era of SBY and Joko Widodo. Which is considered to have constraints and problems in several sectors. To find out the results of these objectives, this article uses literature studies with theoretical approvals taken from several sources, both news, journals and books to retrieve the data needed. His findings were that the government system in the democratic era during the leadership of SBY and Joko Widodo was considered to have many problems in the Indonesian political system. The rise of bureaucratic diseases often occurs such as political reciprocation, until the revision of the ITE Law and the weakening of the KPK during the 7th presidential year of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, has made public confidence in the government decline. Another finding is the data in the Central Statistics Agency, namely the Indonesian democratic index or IDI is fairly stable and increasing, but in practice the unrest and distrust of the public towards the government system in Indonesia especially democracy in Indonesia is increasingly apparent.
Kebijakan Work From Home bagi Aparatur Sipil Negara di Masa Pandemi Covid-19 Eki Darmawan; Muhammad Eko Atmojo
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v1i3.26

Abstract

Pada artikel ini akan membahas mengenai penerapan kebijakan wrok from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia. Jika dilihat selama ini proses kinerja ASN di Indonesia lebih banyak bersifat konvensional, sehingga jarang sekali bekerja yang bersifat online. Pandemi Covid-19 ini memaksa pemerintah untuk membuat kebijakan baru demi pencegahan penularan Covid-19, salah satu kebijakan yang dibuat adalah tentang Wrok From Home (WFH). Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan bahwa kebijakan WFH yang telah diterapkan belum begitu optimal karena ada berbagai macam factor diantaranya adalah belum meratanya sebaran infrastruktur teknologi informasi, belum semua daerah mempersiapkan system dokumentasi berbasis teknologi, dan belum semua intansi siap dalam memberikan layanan berbasis aplikasi atau teknologi informasi. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kebijakan WFH belum begitu optimal untuk dilaksanakan, walaupun memang sudah ada beberapa daerah yang bisa mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik seperti kota-kota besar di Indonesia.
Pengaruh Komunikasi Terbuka Keluarga Terhadap Stres di Desa Beringkit Renata Lusilaora Siringo Ringo; Dodi Rosadi; I Gusti Ngurah Putu Dedy Wirawan
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v1i3.30

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Komunikasi Keluarga Terhadap Stres di Desa Beringkit” (Studi pada: Karyawan yang dirumahkan Bekerja Masa Pandemi Covid-19). Populasi sebanyak 58 orang karyawan yang dirumahkan karena terdampak wabah Covid-19 dari kelurahan Mengwitani jumlah warga di Desa Beringkit. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan random sampling yaitu metode pemilihan ukuran sampel dari suatu populasi, yang setiap anggota populasinya mempunyai peluang yang sama dan semua kemungkinan penggabungannya yang diseleksi sebagai sampel mempunyai peluang yang sama. Berdasarkan hasil analisis data bahwa koefisien korelasi berganda diperoleh R = 0,804 berarti ada hubungan yang sangat kuat komunikasi keluarga terhadap stres karyawan yang dirumahkan selama pandemi Covid-19. Koefisien determinasi diperoleh sebesar 64,7%, berarti besarnya variasi hubungan antara komunikasi keluarga terhadap stres karyawan yang dirumahkan selama pandemi Covid-19 adalah 64,7%. Hasil pengujian hipotesis diketahui komunikasi keluarga berpengaruh negatif terhadap stres kerja karyawan yang dirumahkan selama pandemi Covid-19.
Kinerja Pelayanan Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti Bikrul Rohmah; Muhammad Khozin
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v1i3.34

Abstract

Salah satu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah terkait dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan peningkatan minat baca terhadap masyarakat adalah pelayanan perpustakaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Kinerja Perpustakaan adalah gambaran atas keberhasilan ataupun kegagalan penyelenggaraan perpustakaan. Dalam hal ini, peneliti akan membahas tentang kinerja pelayanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pelayanan perpustakaan dan mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pelayanan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode campuran (Mix Method), dimana data dikumpulkan menggunakan observasi, studi literatur, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu pengunjung perpustakaan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2019 sebanyak 3.124 orang. Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 97 responden. Teknik analisis data melalui tahap reduksi data, tabulasi data, pengolahan dan analisis data menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Meranti sudah baik. Hal ini ditunjukan dengan nilai score akhir 3.35 atau setelah dikonversi menjadi 83, 61 kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks mendapat nilai B yang artinya Baik. Unsur yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu unsur penampilan dan kerapihan petugas dengan nilai 3.95 yang berati sangat baik. Unsur yang paling terendah adalah unsur kelengkapan dan koleksi buku dengan nilai 2.70 yang berati kurang baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perpustakaan yaitu gaya kepemimpinan yang sudah sepenuhnya optimal, dengan melibatkan partisipasi bawahan untuk memberikan masukan-masukan. Kemampuan kerjasama antar petugas pelayanan dirasakan sudah cukup, hanya masih belum menujukkan hasil yang sepenuhnya optimal. Sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi pemberian layan kepada pengguna. Sedangkan untuk sistem insentif tidak ada.
Politik Kekerabatan Dalam Keterwakilan Perempuan Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019 Siti Zaetun; Chusnul Mar'iyah
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 3 (2020): October: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v1i3.58

Abstract

The big wave of the women's movement in the world, apart from demanding rights and equality between men and women, also encourages women's representative participation in decision-making process. Previous studies often analyze women's representation based on cultural and institutional barriers without specifically showing the role of political parties in carrying out the gatekeeping activities, especially in women's candidacy. This article uses Pippa Norris' theory of political recruitment with descriptive qualitative analysis methods to analyze the increase in women's representation from Nasdem Party in the 2019 general elections. The results are (1) general election rules and political parties affect the increase in women's representation, (2) representation and women's interests have not become the main criteria in the political selection process of Nasdem Party, (3) the survey culture in the balancing of women's candidacy in addition to providing opportunities for female candidates also fostering kinship politics, (4) Nasdem’s commitment to women's representation and interests is still untested, and the most obvious is (5) as a political commodity where an increase in the representation of women with kinship political backgrounds contributed to the increase in the votes of Nasdem Party in the 2019 elections.

Page 1 of 1 | Total Record : 5