cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syamsuddin
Contact Email
syamsuddin.iyf@gmail.com
Phone
+6281290969387
Journal Mail Official
bimasislam.ejournal@gmail.com
Editorial Address
Kantor Kementerian Agama, JL. MH. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Bimas Islam
Published by Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
ISSN : 19789009     EISSN : 26571188     DOI : https://doi.org/10.37302/jbi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Social Sciences
Jurnal Bimas Islam adalah terbitan berkala ilmiah yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Terbit pertama kali pada tahun 2008 dalam bentuk cetak hingga tahun 2018 dan ditingkatkan menjadi Jurnal Elektronik (OJS) pada tahun 2019. Mendapat akreditasi dari LIPI pada tahun 2016. Jurnal ini memuat Ringkasan Hasil Penelitian, Tinjauan Teori, Artikel Ilmiah yang dikemas secara sistematis dan kritis di bidang Bimbingan Masyarakat Islam secara luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 310 Documents
 17   18   19   20   21 
Demokrasi, Politik Identitas, dan Kohesi Sosial: Peluang dan Tantangan Strategi Dakwah untuk Menghalau Provokasi Politik di Indonesia Husni Mubarok
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i2.57

Abstract

This paper intends to discuss the latest problems in Indonesia due to identity politics, its potential solutions, and implications for preachers (and religious leaders in general) to reconcile the cracked social relations in Indonesia. Indonesia is recognized as one of the succeed transitional countries in the world. Even so, democracy in a pluralistic country like Indonesia is always potentially prone to conflict because of identity politics for, instead of unitingit is divided society. In current time, more people became more sensitive and easily provoked. How to understand this phenomenon? What solutions can be made to overcome them? This paper argues that democracy is the best political system owned by the Indonesian people. While recognizing that democracy inherently allows identity politics, this paper argues that identity politics must be managed in such a way as to strengthen the resilience of the people from the onslaught of provocation. This paper proposes social cohesion as a solution. Social cohesion contains four elements: structural involvement, involvement of associations, involvement of day-to-day activities, and symbolic or cultural involvement. Tulisan ini hendak mendiskusikan berbagai persoalan mutakhir di Indonesia akibat politik identitas, jalan keluarnya, dan hal-hal yang mungkin dilakukan para mubaligh (dan tokoh agama pada umumnya) untuk merekatkan kembali hubungan sosial di masyarakat yang tengah retak. Demokrasi di Indonesia diakui sebagai satu dari sedikit negara yang mengalami transisi dan berhasil. Meski demikian, demokrasi di negara plural seperti Indonesia selalu berpotensi rawan konflik sebab politik identitas yang, alih-alih mempersatukan, ia malah memecah belah masyarakat. Belakangan situasinya berubah yang mana masyarakatsemakin sensitif dan mudah terprovokasi. Bagaimana memahami fenomena ini? Apa jalan keluar yang bisa diajukan untuk mengatasinya? Tulisan ini berargumen bahwa demokrasi adalah sistem politik terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Seraya mengakui demokrasi secara inheren memungkinkan politik identitas, tulisan ini berpendapat bahwa politik identitas harus dikelola sedemikan rupa dengan salah satunya memperkuat daya tahan masyarakat dari gempuran provokasi. Tulisan ini mengusulkan kohesi sosial sebagai jalan keluarnya. Kohesi sosial tersebut mengandung empat unsur: Keterlibatan struktural, keterlibatan asosiasi, keterlibatan kegiatan sehari-hati, dan keterlibatan simbolik atau kebudayaan.
Ritual Budaya Mandi Safar “Pendekatan Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah Islam di Indonesia: Studi Kasus di Desa Tanjung Punak Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Muhammad Ashsubli
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i2.58

Abstract

This research aims to show up the Islamic society local tradition named Safar bath ritual which get concern from various community of Islam itself. Safar bath ritual represents one of local area ancestor heritage assumed can refuse misfortunes (accident, disaster and disease epidemic). However as the local tradition which is related to Islam, it generate pros and contra among the society that support and also refuse it. Relating to that reason, this research aims to find the meaning of symbol and function of Safar bath ritual for the society that support it. How far their understanding to this rittral and the advantages for their daily life and also the role of local government to remain this tradition. Penelitian ini bertujuan untuk menampilkan tradisi masyarakat Islam lokal yang bernama Ritual Mandi Safar yang mendapat perhatian dari berbagai komunitas Islam itu sendiri. Ritual Mandi Safar merupakan salah satu warisan leluhur daerah yang dianggap dapat menolak kemalangan (kecelakaan, bencana dan wabah penyakit). Namun sebagai tradisi lokal yang terkait dengan Islam, itu menghasilkan pro dan kontra di antara masyarakat yang mendukung dan juga menolaknya. Berkaitan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari makna simbol dan fungsi Ritual Mandi Safar bagi masyarakat yang mendukungnya. Seberapa jauh pemahaman mereka terhadap rittral dan kecakapan ini untuk kehidupan sehari-hari mereka dan juga peran pemerintah daerah untuk mempertahankan tradisi ini
Strategi Penghulu dalam Pencegahan Perceraian Dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan, Kalimantan Tengah Rusdiannor; Angga Marzuki
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i3.59

Abstract

This research develops a strategy in preventing early divorce at the Religious Affairs office in Katingan Tengah Sub-district, Katingan Regency, Central Kalimantan Province. The results of this study are as follows; 1) the occurrence of early divorce in Katingan Tengah Sub-district is due to the absence of a spiritual relationship in the household life between a husband and wife while fostering a household because the husband is cheating, alcoholic drunkard, does not want to earn a living, there is a second intervention of their parents to their married child, changing religion (apostasy), the District Court decision against the husband with a verdict more than 5 (five) years in prison, not yet mature the thinking pattern in the family and wife does not carry out their obligations so that the husband and wife relationship is no longer hormonal. 2) provide pre-marriage, post-marriage counseling and carry out customary agreements that have been agreed upon 3) obstacles faced by the Moslem headman in preventing early divorce are do not want problems to be known by others. Psychological factors in the existence of domestic violence trauma. Penelitian ini mengembangkan Strategi dalam pencegahan perceraian dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut; 1) terjadinya percerai dini di Kecamatan Katingan Tengah disebabkan tidak adanya hubungan yang hurmonis dalam kehidupan rumah tangga antara seorang suami dan isteri selama membina rumah tangga dengan disebabkan suami selingkuh, pemabuk, tidak mau mencari nafkah, ada campur tangan kedua orang terhadap anaknya yang sudah menikah, pindah agama (murtad), adanya putusan Pengadilan Negeri terhadap suami dengan vonis diatas 5 (lima) tahun penjara, belum dewasanya pola berpikir dalam keluarga dan isteri tidak melaksanakan kewajibannya sehingga hubungan suami isteri tidak lagi hormonis. 2) memberikan penasihatan pra pernikahan, pasca pernikahan dan melaksankan perjanjia adat yang sudah disepakati 3) kendala yang dihadapi penghulu dalam pencegahan percerai dini adalah Tidak ingin masalah diketahui orang lain. Faktor psikologis adanya trauma kekerasan dalam rumah tangga
Revitalilasi Peran KUA Kecamatan Menjalankan Tugas Kepenghuluan dalam Menghadapi Hukum Adat Nikah Sub Suku Dayak Senganan di Kecamatan Tanah Pinoh M. Qamarul Khair; Ahmad Arifuz Zaki
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i3.60

Abstract

The purpose of this study is to find out how the role of KUA in Tanah Pinoh Sub-district in carrying out the Moslem headman task to face the customary law influence of the Dayak Senganan sub-tribe, and also to identify the factors causing the role weakening so the ideality of the legal basic mandate used by KUA Sub-district becomes not optimal. The results of this study show that the role of KUA Sub-district tends to weaken at certain timeswhen dealing or intersecting with the application of marriage customary law in the Dayak Senganan sub-tribe. This is indicated by the still ongoing marriages of the Dayak Senganan sub-tribe who perform traditional rituals that are contrary to the Shari'a and the laws and regulations that underlie the KUA Subdistrict's implementation precept duties. The factors that cause the weakening of KUA Sub-district role that KUA Sub-district has not yet understood the marriage regulation, the lack of regulation socialization, the maximum KUA District is running main tasks and functions, the lack of social communication KUA District in the community, the lack of understanding of local wisdom around it, the strengthening of influence materialism in the customary marriage law determination, the lack of religious law elements in the stipulation of customary law. KUA Subdistrict must strengthen other functions in the form of active roles in da'wah and togetherness with community leaders and traditional leadersin terms of the religious law application, state and customary law in every marriage activity. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Tanah Pinoh dalam menjalankan tugas kepenghuluan menghadapi pengaruh dari hukum adat nikah sub suku Dayak Senganan, dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya peran tersebut sehingga idealita dari amanah dasar hukum yang dipakai KUA Kecamatan menjadi tidak maksimal. Hasil penelitian menunjukkan peran KUA Kecamatan cenderung melemah pada saat-saat tertentu yaitu pada waktu berhadapan atau bersinggungan dengan penerapan hukum adat nikah pada sub suku Dayak Senganan. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelaksanaan nikah pada masyarakat sub suku Dayak Senganan yang melakukan ritual adat yang bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan tugas kepenghuluan KUA Kecamatan. Faktor-faktor penyebab melemahnya peran KUA Kecamatan adalah masih belum maksimalnya KUA Kecamatan memahami regulasi tentang nikah, minimnya sosialisasi regulasi tersebut, tidak maksimalnya KUA Kecamatan menjalankan tupoksi, rendahnya komunikasi sosial KUA Kecamatan di masyarakat, rendahnya pemahaman akan kearifan lokal yang ada disekitarnya, menguatnya pengaruh materialisme dalam penetapan hukum adat nikah, minimnya unsur syariat agama dalam penetapan hukum adat. KUA Kecamatan harus menguatkan fungsi lainnya berupa peran aktif dalam dakwah dan kebersamaan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat dalam hal penerapan hukum agama, negara dan hukum adat di setiap kegiatan pernikahan
Studi Komparasi Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Antara Fiqh Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Qomaruddin; Rachamtullah
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i3.61

Abstract

Marriage problems for married by accident are often debated. In the fiqh of the four madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah and Hanabilah) the Moslem scholars differ in their arguments. The Jumhur of the Shafi'iyah cleric who is the most practiced by the Indonesian Islamic community, states that it is not valid until the child is born. KHI is the result of deliberations by Indonesian Moslem scholars to try to accommodate these differences opinion. The existence of article 53 is expected to be the best formulation and bring maslahah to the current people situation and condition, as well as being a guide for the Moslem headman in carrying out duties in the marriage field. Masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah sering menjadi perdebatan. Dalam fiqh empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah) ulama-ulama berbeda dalam memberikan argumentasinya. Jumhur ulama syafi’iyah yang merupakan madzhab paling banyak dianut masyarakat islam Indonesia menyatakan tidak sah sampai anak dalam kandungannya lahir. KHI merupakan hasil musyawarah para ulama Indonesia berupaya mengakomodir perbedaan pendapat tersebut. Lahirnya pasal 53 diharapkan menjadi rumusan terbaik dan mendatangkan maslahah pada situasi dan kondisi umat saat ini, sekaligus menjadi pedoman bagi penghulu dalam melaksanakan tugas di bidang perkawinan
Tajdîd al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa: Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Muhammad Hilmi Fauzi; Ibnu Sina
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i3.62

Abstract

This study examines the implementation of Tajdîd al-Nikâh conducted by some people in Budi Mulya Village, Puncak Harapan and Ayunan Papan in Lokpaikat District, Tapin Regency. With qualitative methods. The research data was obtained through interviews of brides, community leaders and religion, the data were analyzed with a deductive mindset that research was initiated by expressing a general reality then matched with a specific theory or argument about Tajdîd al-Nikâh in Islamic law. the conclusion of the Tajdid al-Nikâh implementation carried out by some people, the implementation is a couple who will perform Tajdidun Nikah to the modin house, the husband and wife prepare the terms of marriage, consent and qabul accompanied by the husband's mahar to the wife, then proceed with the sermon marriage, and the last is the pray led by the Moslem headman. While the motivating factors that influence the Tajdidun Nikah implementation are economic factors, lack of offspring, caution if there is a word of divorce, a dispute that never ends and just to beautify the marriage. Penelitian ini mengkaji pelaksanan Tajdîd al-Nikâh yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Dengan metode kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara pengantin, tokoh masyarakat dan agama, data dianalisis dengan pola piker deduktif yaitu penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang Tajdîd al-Nikâh dalam hukum Islam. kesimpulan dari pelaksanaan Tajdîd al-Nikâh yang dilaksanakan sebagian masyarakat, pelaksanaannya adalah pasangan yang akan melakukan Tajdidun Nikah mendatangi rumah modin, pasangan suami istri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan, ijab dan qabul yang disertai dengan pemberian mahar oleh suami kepada istri, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan yang terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu. Sedangkan faktor motivasi yang mempengaruhi pelaksanaan Tajdidun Nikah adalah faktor ekonomi, tidak memiliki keturunan, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselisihan yang tak kunjung selesai dan sekedar hanya untuk memperindah pernikahan
Penerapan Model Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) pada Kursus Pra Nikah bagi Calon Pengantin (catin) Arif Rahman
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i3.63

Abstract

In the marriage purpose principle is the creation of happiness in the world and the hereafter. But in the reality of life problems arise and lead to divorce. In addition, many brides do not know about the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law relating to marriage. A study reveals that among the causes of divorce is the lack of bride provision about knowledge of marriage. Research methodology in this paper uses library research which is digging through library data. The results obtained are that every Moslem headman in addition to having mastery competencies in material about marriage or munakahat fiqh but also must be able to use methods that are easily accepted by each bride, using the method of Active, Innovative, Creative, Effective and Fun Learning (PAIKEM). Pada prinsipnya tujuan dari pernikahan adalah terciptanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi dalam realitas kenyataan kehidupan masalah timbul dan berujung kepada perceraian. Selain itu, banyak calon pengantin yang tidak mengetahui tentang UU Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan pernikahan. Sebuah penelitian mengungkapkan diantara penyebab perceraian adalah kurangnya bekal para calon pengantin tentang pengetahuan pernikahan atau perkawinan. Metodologi Penelitian dalam makalah ini menggunakan library research yakni menggali lewat data perpustakaan. Hasil yang didapat adalah bahwa setiap penghulu selain harus memiliki kompetensi penguasaan materi tentang perkawinan atau fiqih munakahat tetapi juga harus dapat menggunakan metode yang mudah diterima oleh setiap calon pengantin, yaitu menggunakan metode Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif,Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM)
Peran Penghulu terhadap Pelaksanaan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Studi di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten Entus Syamsurrizal; Yani Kurnia Sari
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i3.64

Abstract

Divorce is an important part of human life. When relationships are fostered through marriage cannot be maintained, divorce is permitted. Islamic law regulates marriage and divorce in quite detailed, Islamic jurists (fuqaha) argue if someone utters the words talak or others against his wife then the divorce is considered valid. Meanwhile, positive law (Law No. 1/1974 and PP. 9/1975 concerning the Implementation of Law No.1 / 1974 confirms that "Divorce is the husband's pledge before the Religious Court session which is one of the reasons for the breakup of marriage". In the middle of the community such as in the Carenang Sub-District, Serang Regency, the community is more referring to the divorce procedures of Islamic law, not before the court, in this case shows the effect of positive law enforcement which made to other violations of legal aspects, such as issuing a husband's death certificate or wife before. Perceraian merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Ketika hubungan yang dibina melalui pernikahan tak bisa dipertahankan maka perceraian diperbolehkan. Hukum Islam mengatur pernikahan dan perceraian dengan cukup rinci, para ahli hukum Islam (fuqaha) berpendapat bahwa bila seseorang mengucapkan kata-kata talak atau semisalnya terhadap isterinya maka talaknya dianggap sah. Sementara itu, hukum positif (UU No.1/1974 dan PP.No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 menegaskan bahwa “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Di tengah masyarakat seperti di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, masyarakat lebih merujuk pada tata cara perceraian hukum Islam, tidak di depan sidang pengadilan. Pada masalah ini menunjukkan adanya efek dari pemberlakukan hukum positif yang melahirkan perilaku pelanggaran aspek hukum yang lain, seperti menerbitkan surat kematian suami atau istri sebelumnya
Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara Aulia Candra Sari
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i4.65

Abstract

The aim of this studyanalyse the problem and constraint of zakat productive utilization in BAZNAS Jepara. The type of this study is qualitative with case study approach. Datas were obtained by interview, observation and documentationand analyzed by Milnes and Huberman model. The results of this study show that the zakat productive utilization in 2014, 2015 and 2016 are 0.074%, 1.1%, and 0.015%. The problematic form of the zakat productive utilization in BAZNAS Jepara varies according to the form of zakat productive distribution, but the problematic of mustahiq collection is the main problem. While the constraints in the zakat productive utilization in BAZNAS Jepara include: Management functions of zakat productive utilization has not been executed optimally, the amount of amil in BAZNAS Jepara is not in accordance with Zakat Law and mental mustahiq is not ready yet to be productive. The suggest for BAZNAS Jepara, in orderto improve the quality of Human Resources and carry out optimum management zakat productive utilization function. While the advice for mustahiq is to consult with BAZNAS Jepara and Social Office Jepara. Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis problematika dan kendala pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara. Jenis kajian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi dan dianalisis dengan model Milnes and Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif pada tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah 0,074%, 1,1%, dan 0,015%. Bentuk problematika pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara berbeda-beda sesuai dengan bentuk penyaluran zakat produktif, namun problem data mustahiq merupakan problematika utama. Adapun kendala dalam pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Jepara meliputi: Fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif belum dijalankan secara optimal, jumlah amil di BAZNAS Jepara belum sesuai dengan UU Zakat dan mental mustahiq yang belum siap menjadi produktif. Saran bagi BAZNAS Jepara, agar meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan menjalankan fungsi manajemen pendayagunaan zakat produktif secara optimal. Sedangkan saran bagi mustahiq adalah agar berkonsultasi dengan BAZNAS Jepara maupun Dinas Sosial Jepara
Pemberdayaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan Kesejahteraan Sosial : Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Serang Daniel Rabitha
Jurnal Bimas Islam Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37302/jbi.v11i4.66

Abstract

This study was conducted on BAZNAS Serang district in early 2016. This research seeks to understand ZIS funds empowerment and the reason for selecting empowerment programs by BAZNAS Serang district. This study uses a qualitative-descriptive approach. This study resulted in an understanding of ZIS fund empowerment program by BAZNAS Serang district prioritized for the poor (8 asnaf, except gharimin). In addition, utilization is aimed more at scholarship programs, religious institutions assistance, home surgery, business capital assistance, skills training, clean water, health, ibn sabil, and muallaf. In general, the percentage of ZIS funds empowerment for Muslims in Serang district is 90% for 8 asnaf and 10% for utilization. Theprogram choice is based on the region needs that are adjusted to the direction of the Serang district development. This study recommends the needed control management tool for BAZNAS in zakat funds empowerment. Penelitian ini dilakukan pada BAZNAS kabupaten Serang di awal tahun 2016. Penelitian ini berusaha memahami pemberdayaan dana ZIS dan alasan pemilihan program pemberdayaan oleh BAZNAS kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menghasilkan pemahaman program pemberdayaan dana ZIS oleh BAZNAS kabupaten Serang diprioritaskan pada fakir dan miskin (8 asnaf, kecuali gharimin). Selain itu, pendayagunaan lebih ditujukan pada program beasiswa, bantuan lembaga keagamaan, bedah rumah, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, air bersih, kesehatan, ibnu sabil, dan muallaf. Secara umum presentase pemberdayaan dana ZIS untuk umat Islam di kabupaten Serang 90% untuk 8 asnaf dan 10% untuk pendayagunaan. Pilihan program didasarkan pada kebutuhan wilayah yang disesuaikan dengan arah pembangunan daerah kabupaten Serang. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, dibutuhkan perangkat manajemen kontrol bagi BAZNAS dalam pemberdayaan dana zakat

Page 19 of 31 | Total Record : 310

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 18 No. 2 (2025): Jurnal Bimas Islam Vol. 18 No. 1 (2025): Jurnal Bimas Islam Vol. 17 No. 2 (2024): Jurnal Bimas Islam Vol. 17 No. 1 (2024): Jurnal Bimas Islam Vol. 16 No. 2 (2023): Jurnal Bimas Islam Vol. 16 No. 1 (2023): Jurnal Bimas Islam Vol. 14 No. 2 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 14 No. 1 (2021): Jurnal Bimas Islam 2021 Vol. 13 No. 2 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020 Vol. 12 No. 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 2 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 12 No 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol. 12 No. 1 (2019): Jurnal Bimas Islam 2019 Vol 11 No 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 4 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 3 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 2 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 11 No. 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol 11 No 1 (2018): Jurnal Bimas Islam 2018 Vol. 10 No. 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 4 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 3 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 2 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 10 No 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol. 10 No. 1 (2017): Jurnal Bimas Islam 2017 Vol 9 No 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 4 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 3 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 2 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 9 No 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 1 (2016): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 4 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 3 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 2 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol 8 No 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam Vol. 7 No. 2 (2014): Jurnal Bimas Islam More Issue