cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mila Karmila
Contact Email
jpkpfisip@fisip.uniga.ac.id
Phone
+6282115000094
Journal Mail Official
jpkpfisip@fisip.uniga.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.fisip.uniga.ac.id/index.php/jpkp/about/editorialTeam
Location
Kab. garut,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Garut
ISSN : 20871511     EISSN : 26142511     DOI : https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik merupakan salah satu media bagi peneliti, akademisi dan praktisi dalam mengkomunikasikan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi di bidang ilmu sosial khususnya Pembangunan Daerah dan Kebijakan Publik. Tujuan dari Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik ini adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian atau kerangka konseptual yang yang terkait dengan pembangunan dan kebijakan publik. Cakupan topik dalam JURNAL PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ini di antaranya adalah Pengembangan Wilayah, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Pembangunan Daerah, Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Administrasi Negara, Organisasi, Sumberdaya Manusia, Pelayanan Publik dan Keuangan Daerah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 102 Documents
 7   8   9   10   11 
ANALISIS KESESUAIAN JABATAN DENGAN TUGAS AKTUAL DALAM PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA DIREKTORAT JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL Alifah Sulaihah; Fatma Puri Gumiarti; Tati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/nshynz28

Abstract

Penerapan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2024 mengubah struktur organisasi dan kebutuhan jabatan pada Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Ditjen PPDT), sehingga diperlukan penyesuaian sumber daya manusia (SDM) agar selaras dengan tugas dan fungsi organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian jabatan dalam penataan SDM pada Ditjen PPDT berdasarkan Permendes Nomor 1 Tahun 2024 dan Kepmendesa Nomor 574 Tahun 2025. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur review. Data sekunder berupa dokumen regulasi, dokumen kelembagaan, dan artikel ilmiah dianalisis menggunakan content analysis dengan perspektif Strategic Human Resource Management (SHRM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jabatan telah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, namun masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, terutama pada jabatan Statistisi, Penggerak Swadaya Masyarakat, Surveyor Pemetaan, dan Pranata Komputer. Kondisi tersebut meningkatkan beban kerja, perangkapan tugas, dan menurunkan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perencanaan kebutuhan SDM dan manajemen talenta untuk mendukung penataan SDM yang lebih efektif.
A HYBRID INTEROPERABILITY MODEL FOR VILLAGE INFORMATION SYSTEMS: ADAPTIVE DIGITAL GOVERNANCE IN RURAL AREAS OF GARUT REGENCY, INDONESIA Zulkifli Adnan; Abdullah Ramdhani; Hasbi Shiddiq Fauzan; Jumiati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/1jm5pw85

Abstract

Digital transformation has become an important component of public sector reform, including at the village level. However, the implementation of Village Information Systems in rural areas continues to face challenges associated with unstable internet connectivity, fragmented administrative applications, limited human capacity, and inconsistent data management. These conditions affect the effectiveness of Electronic-Based Government Systems (SPBE) and hinder the continuity of public services. This study aims to examine digital governance challenges in village administrations and develop a conceptual Hybrid Interoperability Model for Village Information Systems in Garut Regency, Indonesia. A qualitative descriptive approach was employed using semi-structured interviews, observations, and document analysis involving 19 informants from village governments, district institutions, Diskominfo, and DPMD. Data were analyzed using thematic analysis. The findings reveal that fragmented systems and infrastructure limitations represent not only technical issues but also institutional challenges that influence administrative performance. In response to these conditions, the study proposes a Hybrid Interoperability Model that emphasizes administrative continuity, institutional coordination, and adaptive digital governance. The study contributes to the literature by reconceptualizing interoperability as a governance mechanism rather than merely a technological function. Practically, the findings provide insights for SPBE implementation and village governance reform in rural contexts characterized by infrastructural uncertainty and unequal digital capacities.  

Page 11 of 11 | Total Record : 102

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2019 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 2 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 17 No 1 (2026): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 16 No 2 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 16 No 1 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 15 No 2 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 15 No 1 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 14 No 2 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No 1 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 12 No 2 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11 No 2 (2020): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11 No 1 (2020): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 10 No 2 (2019): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 10 No 1 (2019): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik More Issue