cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mila Karmila
Contact Email
jpkpfisip@fisip.uniga.ac.id
Phone
+6282115000094
Journal Mail Official
jpkpfisip@fisip.uniga.ac.id
Editorial Address
https://jurnal.fisip.uniga.ac.id/index.php/jpkp/about/editorialTeam
Location
Kab. garut,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Published by Universitas Garut
ISSN : 20871511     EISSN : 26142511     DOI : https://doi.org/10.36624/jpkp.v11i1
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik merupakan salah satu media bagi peneliti, akademisi dan praktisi dalam mengkomunikasikan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi di bidang ilmu sosial khususnya Pembangunan Daerah dan Kebijakan Publik. Tujuan dari Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik ini adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian atau kerangka konseptual yang yang terkait dengan pembangunan dan kebijakan publik. Cakupan topik dalam JURNAL PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK ini di antaranya adalah Pengembangan Wilayah, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Pembangunan Daerah, Kebijakan Publik, Ekonomi Politik, Administrasi Negara, Organisasi, Sumberdaya Manusia, Pelayanan Publik dan Keuangan Daerah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 92 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO 109 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN PENCETAKAN KARTU KELUARGA SECARA MANDIRI (STUDI KASUS DI KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT) Nurbudiwati Nurbudiwati; Pupung Pundenswari; Widia Lestari
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.129

Abstract

Implementasi Peraturan Mentri dalam Negeri No.109 Tahun 2019 di Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut ini dilatarbelakangi dengan adanya kebaruan pada proses pencetakan Kartu Keluarga yang dilakukan secara mandiri, namun pada proses implementasinya terdapat permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi dan kejelasan informasi dari kantor Kecamatan Bayongbong kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai kebaruan kebijakan pada pencetakan kartu keluarga serta masyarakat yang tidak mengetahui kejelasan dari kelengkapan dokumen persyaratan.Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi serta hambatan pada proses penerapan kebijakan permendagri No. 109 tahun 2019 tentang pencetakan kartu keluarga yang dilakukan secara mandiri di Kecamatan Bayongbong dengan menggunakan teori yang dapat mengukur keberhasilan penerapan kebijakan yaitu dimana Edward III menyebutkan empat aspek yang bisa mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi. Analisis penerapan pencetakan kartu keluarga secara mandiri di kecamatan bayongbong diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokeumentasi. Pada penelitian ini informan dibagi menjadi dua yaitu terdiri dari informan kunci yakni sekertaris camat serta kepala kasi pelayanan dan informan pendukung yaitu staf pengelola data pelayanan dan beberapa masyarakat. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling atau dipilih secara sengaja didalam memilih informan guna mengumpulkan data yang akurat. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat faktor yang perlu dioptimalkan yaitu faktor komunikasi, dimana masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui akan adanya implementasi ini. Maka dari itu peneliti memberikan saran untuk meningkatkan sosialisasi dan kejelasan informasi agar lebih banyak masyarkat mengetahui akan kebijakan ini.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR DI UPTD PASAR CIKAJANG KABUPATEN GARUT Rostiena Pasciana; Friska Prastya Harlis; Latifah Nur Safira
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i1.130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan Pasar Tradisional Cikajang di Kabupaten Garut serta menganalisis implementasi kebijakan terkait pengelolaan pasar tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Tradisional Cikajang belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh kabupaten. Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, serta kurangnya komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pasar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pasar Cikajang di Kabupaten Garut belum memiliki sistem pengelolaan yang baik. Implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional juga terkendala oleh beberapa faktor, termasuk standar dan sasaran kebijakan yang belum jelas, keterbatasan sumber daya, karakteristik agen pelaksana, dan kurangnya komunikasi antar organisasi yang terlibat. Untuk meningkatkan pengelolaan pasar tradisional Cikajang, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja, Perindagkop, dan Transmigrasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain mengadakan rapat koordinasi antar SKPD yang terkait, serta melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan pasar bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui penyuluhan maupun pembinaan kepada pedagang, pembeli, dan pengelola pasar.
PEMENUHAN LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN BAGI MASYARAKAT ADAT SUNDA WIWITAN MADRAIS DI KABUPATEN GARUT Zulkifli Adnan; Arif Nur Alim; Silva Nul Hakim
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i1.131

Abstract

Agama dan kepercayaan lokal di Indonesia bukan sekadar elemen budaya, melainkan pilar yang menguatkan jalinan sosial di tengah masyarakat. Meskipun dinamika sosial telah mengubah wajahnya, keberadaannya tetap kental dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ragam keyakinan ini bukan tanpa tantangan. Meski dijamin oleh konstitusi, harmoni antar umat beragama masih rawan terganggu oleh berbagai faktor. Perbedaan dalam keyakinan dan penafsiran agama, ditambah kurangnya toleransi, menjadi bahan bakar konflik yang tak jarang memicu ketegangan. Di Kabupaten Garut, studi kasus menyoroti kesulitan dalam memberikan pendidikan kepercayaan kepada penganut kepercayaan Sunda Wiwitan Madrais. Meski upaya telah dilakukan dengan kebijakan seperti Permendikbud No. 27 Tahun 2016, implementasinya masih menemui kendala. Untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan komunitas adat, dengan fokus pada penyempurnaan kurikulum, kerja sama lintas lembaga, dan dialog yang berkelanjutan. Melalui upaya bersama, diharapkan lingkungan pendidikan yang inklusif dan menghormati keberagaman keyakinan dapat terwujud di Indonesia.
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP APLIKASI PEDULILINDUNGI MENGGUNAKAN MULTIATRIBUT FISHBEIN Intan Fahira Munawar; Dini Turipanam Alamanda
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i2.132

Abstract

Pemerintah Indonesia meluncurkan aplikasi PeduliLindungi pada April 2020 yang berfungsi untuk memberikan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19. Aplikasi ini pun dapat menampilkan dokumen penting pengguna berupa sertifikat vaksin, tiket vaksinasi Covid-19, serta hasil tes terkait Covid-19. Di dalam praktiknya, kehadiran sebuah teknologi baru dapat mengundang berbagai tanggapan dan sikap dari masyarakat pengguna. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mendalami bagaimana sikap yang muncul dari masyarakat terkait kehadiran aplikasi PeduliLindungi. Di dalam mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik analisis multriabut Fishbein. Populasi penelitian adalah masyarakat Kabupaten Garut pengguna aplikasi PeduliLindungi yang mengunjungi Polres Garut. Berdasarkan teknik sampling Bernoulli, didapatkan responden sebanyak 100 orang. Atribut-atribut yang digunakan sebagai kunci penelitian terdiri dari kualitas produk, fitur, desain, serta layanan pelengkap. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap kehadiran aplikasi PeduliLindungi.
EFEKTIVITAS PROMOSI PRODUK WISATA DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GARUT Ikeu Kania; Erna Rustiana; Heni Nugrahawati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i1.133

Abstract

Belum efektifnya promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya jumlah pengunjung yang datang ke tempat wisata, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguraikan tentang efektivitas promosi wisata. Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pendeketan ini diharapkan dapat menggambarkan serta mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan serta dapat menyajikan data dengan sistematis, faktual, serta akurat mengenai berbagai fakta atau fenomena di lapangan. Hasil dari penelitian terkait dengan Efektivitas promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Dari pembahasan terkait dilihat dari konsep empati, persuasi, dampak dan komunikasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang dilakukan, tetapi dalam pelaksanaanya ada beberapa hambatan yang di antaranya adalah Kurangnya SDM, Sumber anggaran promosi serta sarana dan prasarna akses ke lokasi wisata masih belum optimal. Sedangkan untuk mengantisipasi hambatan pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada untuk anggaran serta Sarana prasarana mencoba mengajukan penambahan anggaran melalui perencanaan anggaran pariwisata.
STUDI KOMPARASI LITERASI ELECTRONIC GOVERNMENT DI NEGARA-NEGARA ASEAN Lia Juliasih
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i1.134

Abstract

Penelitian ini melakukan analisis terhadap lima negara peringkat tertinggi di ASEAN yang menghasilkan publikasi tentang electronic government antara tahun 2010-2021 yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aktivitas penelitian, kolaborasi penulis, dan kualitas publikasi dari masing-masing negara. Peneliti melakukan analisis pada jurnal terindeks scopus antara tahun 2010-2021 dengan kata kunci e-government, information system dan service quality. yang difilter berdasarkan tahun, subject area, publication stage, source type dan language. Terdapat 1263 artikel peneliti  Indonesia, 1033 artikel peneliti Malaysia, 606 artikel peneliti Singapura, 410 artikel  peneliti Thailand dan 164 artikel peneliti Filipina. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah publikasi yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, namun sebagian besar publikasi tersebut terjadi di jurnal-jurnal dengan reputasi yang relatif lebih rendah dibanding empat negara lain. Indonesia dan Malaysia berkolaborasi dalam pembuatan artikel, sementara Singapura, Thailand dan Filipina tidak berkolaborasi dengan negara ASEAN. Setiap negara ASEAN memiliki kontribusi yang berbeda dalam pengembangan electronic government di wilayah masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi masing-masing negara dalam pengembangan electronic government di ASEAN.
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN GARUT Raesalat, Riksa; Muchtar, Muchtar; Ratri, Mutia Agustin Nur
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i1.135

Abstract

Penelitian ini akan berfokus pada permasalahan permasalahan yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut, di mana dalam hal ini dilihat dari segi pelayanan ke masyarakatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi dokumen, observasi langsung, wawancara dengan pegawai Dinas, dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan validitas data yang dikonfirmasi melalui triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah pencari kerja masih tinggi, partisipasi dalam program kerja terbilang rendah. Oleh karena itu, penting untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas dan inovatif dengan menggunakan beberapa indikator, seperti kesiapan pegawai dan sarana komunikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kecekatan pelayanan, ketepatan pelayanan, batasan waktu dalam pelayanan, responsivitas pelayanan, dan empati dalam penyampaian informasi kepada pencari kerja melalui inovasi web. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif seperti program pentahelix Gentra Karya, termasuk pemanfaatan aplikasi berbasis web Gentrakarya.disnakertrans.garutkab.go.id/ sebagai salah satu upaya untuk meingkatkan pelayanan kepada masyarakat.
ANALISIS FAKTOR PELAYANAN PRIMA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GARUT Agung Burhanudin Gumilar; Dodi Yudiardi; Nurbudiwati Nurbudiwati
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 2 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i2.139

Abstract

Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan haraapan masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan prima merupakan tujuan dari organisasi yang bergerak di bidang pelayanan baik itu instansi pemerintahan maupun swasta. Akhir-akhir ini jumlah pengunjung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut mengalami penurunan dari bulan ke bulannya. Didapati beberapa permasalahan yang diduga berpengaruh buruk terhadap pelayanan perpustakaan, yaitu kurangnya sosialisasi dan adanya pelonggaran peraturan dalam penyelenggaraan pelayanan. Maka dari itu, dilakukanlah Analisis Faktor Konfirmatori yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh permasalahan tersebut terhadap pelayanan serta mencari tahu faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dominan terhadap pelayanan prima di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut. Hasil dari Analisis Faktor Konfirmatori tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengoptimalkan pelayanan perpustakaan agar menjadi pelayanan yang prima dan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan. Hasilnya, terdapat 6 faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan prima di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, yaitu partisipasi masyarakat dalam kegiatan sebagai faktor yang paling berpengaruh dengan nilai eigenvalue sebesar 4,058, kebijakan instansi mengenai pelayanan perpustakaan dengan nilai 1,764, pelayanan sesuai SOP dengan nilai 1,434, kemudahan serta kesetaraan dalam memberikan pelayanan dengan nilai 1,303, keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pelayanan perpustakaan dengan nilai 1,102, dan keadilan dalam birokrasi dengan nilai 1,085.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN GARUT Lilis Saadah; Rostiena Pasciana; Novi Agustina
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 2 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i2.140

Abstract

Penelitian evaluasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Garut menyoroti efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan tersebut. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan informan internal Baznas dan ASN, serta masyarakat umum, penelitian menemukan bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan cepat namun belum secara optimal. Para amil memiliki kemampuan yang memadai dan pendistribusian dana zakat sesuai dengan ketentuan asnaf. Responsivitas dan ketepatan implementasi juga dinilai baik. Secara keseluruhan, kebijakan ini membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Kabupaten Garut. Diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan kesesuaian implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat secara lebih optimal.
UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN SISTEM ADMINISTRASI DI DESA SIRNABAKTI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT Topan Pramudia; Ieke Sartika Iriany; Pupung Pundenswari
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 2 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i2.141

Abstract

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa bertugas dan bertanggungjawab mengurus masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah melyani kebutuhan administrasi masyarakat seperti pengurusan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Kependudukan, Surat kelakuan baik dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pelayanan Administrasi di Desa Sirnabakti Kecamata Pameungpeuk Kabupaten Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah desa telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam melayani masyarakat. Sistematika dalam pelayanan administrasi di desa sirnabakti yaitu dengan meminta surat pengantar dari RT/RW setempat lalu meminta tanda tangan desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya dengan baik dalam mengurus administrasi masyarakat. Pemerintah desa sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan memberikan informasi serta mengarahhkan masyarakat uuntuk memenuhi persyaratan dalam pelayanan administrasi.

Page 7 of 10 | Total Record : 92

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16 No 2 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 16 No 1 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 15 No 2 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 15 No 1 (2024): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 14 No 2 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No 2 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 13 No 1 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 12 No 2 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11 No 2 (2020): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11 No 1 (2020): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 10 No 2 (2019): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 10 No 1 (2019): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik More Issue