cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
Published by Universitas Kristen Indonesia Paulus
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022" : 5 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KURIR MARKETPLACE PENGANTAR BARANG YANG MENYELESAIKAN ORDER TRANSAKSI ELEKTRONIK FIKTIF Nurlina Husnita; Nella Sumika Putri; Ajie Ramdan
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital telah memunculkan platform marketplace yang memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Keberadaan promo dalam platform marketplace memunculkan daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Dalam praktiknya terdapat oknum yang melakukan transaksi elektronik fiktif untuk mendapatkan jumlah promo yang banyak. Kurir marketplace pengantar barang memiliki peran yang penting dalam terselesaikannya order transaksi elektronik fiktif. Perbuatan transaksi elektronik fiktif merupakan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Pasal 35 UU ITE jo. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE. Meskipun terlibat dalam suatu tindak pidana, kenyataannya terhadap kurir tersebut tidak dilakukan penegakan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum pidana terhadap kurir marketplace pengantar barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor dan hambatan yang membuat penegakan hukum pidana terhadap kurir marketplace pengantar barang yang menyelesaikan order transaksi elektronik fiktif pada akhirnya tidak dilakukan.
PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA TERHADAP KORBAN PENCABULAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XVII/2019 Jidny Izham Al Fasha; Moch. Daffa Syahrizal
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Realisasi fungsi dan tugas-tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ditujukan pada anak korban tindak pidana pencabulan di seluruh Indonesia, upaya optimalisasi fungsi dan tugas sangatlah diperlukan agar keterbatasan jangkauan tidak mengganggu realisasinya. Penelitian dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai realisasi dan optimalisasi fungsi dan tugas-tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif serta metode analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia merealisasikan fungsi dan tugas-tugasnya dengan mengutamakan kesesuaiannya terhadap kasus pencabulan anak sebagai delik biasa yang perlu diproses dengan baik di bawah pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang berorientasi pada perlindungan anak korban. Mengenai optimalisasi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu mengadakan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai bagian dari masyarakat sipil dan juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah mengingat permohonan uji materiil terhadap undang-undang perlindungan anak mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN SUATU PERKARA Sandra Irawan
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan kedudukan notaris dalam suatu perkara, untuk mengetahui keberadaan notaris di Indonesia sudah sesuai hukum positif dan untuk menentukan langkah notaris apabila dikemudian hari muncul suatu perkara yang akan dihadapi oleh notaris dan serta untuk membantu notaris yang notabenenya sebagai pejabat hukum yang dikenal timbul karena kebutuhan dalam hubungan saling membutuhkan sesama manusia, yang menghendaki adanya suatu alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan kewenangannya ditugaskan oleh kekuasaan umum yang oleh Undang- Undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat pembuktian tertulis dengan ketentuan sempurna. Metodologi penelitian yang dipakai ialah riset yuridis normatif yaitu penulis melakukan riset hukum dengan mempelajari materi pustaka ataupun informasi sekunder berupa berbagai macam literatur. Kesimpulan penelitian ini ialah kedudukan notaris untuk menjelaskan berdasarkan minuta akta yang dibawa, akta autentik yang dijadikan dasar berpekara di pengadilan adalah akta yang dibuatnya berdasarkan kewenangannya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang sedang berperkara.
KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN NASIONAL Liberthin Palullungan
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keanggotaan Indonesia pada Interntional Bank for Reconstruction and Development merupakan salah satu langkah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagai cita-cita bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup IBRD terkait fungsi dan kedudukannya bagi negara-negara anggotanya serta menggambarkan status dan peranan Indonesia sebagai anggota IBRD dalam rangka mewujudkan Pembangunan Nasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara normatif atau doktrinal yang artinya penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melainkan diperoleh melalui pihak lain yaitu melalui studi kepustakaan berupa buku-buku terkait, skripsi, jurnal-jurnal, artikel, karya tulis serta berbagai informasi yang didapatkan melalui internet dengan pendekatan konseptual dan teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup Bank Dunia/IBRD tidak hanaya terbatas fungsinya pada pemberian bantuan pinjaman finansial tetapi juga bantuan teknis terkait layanan konsultasi dan strategi melalui program pembangunan nasional. Sebagai anggota IBRD, Indonesia berstatus sebagai negara menengah kebawah yang sebelumnya merupakan negara menengah keatas berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto (GNI) dan berstatus sebagai negara maju pada WHO yang memiliki pengaruh pada pembangunan nasional Indonesia.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI PROSES KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BAGIAN DARI RESTORATIVE JUSTICE(Studi Masyawarakat Wasuponda, Sulawesi Selatan) Des Maicho Elwin; Pasolang Pasapan; Edgar Michael Parinussa
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

semua pihak dalam suatu tindak pidana tertentu dan bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat dimasa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari Restorative Justice di masyarakat Wasuponda khususnya adat Padoe, serta dapat mngetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dewan adat maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice di masyarakat Wasuponda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder (penelitian kepustakaan (Library Research)) berupa Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul, kemudian data primer penelitian lapangan (Field Research)) berdasarkan wawancara dengan dewan lembaga adat Padoe. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice di masyarakat dengan Adat Padoe di Wasuponda sudah dilakukan sejak lama. Pihak Kepolisian Sektor Wasuponda berkordinasi dengan dewan Adat Padoe dalam menghadapi pidana ringan sebagai keputusan yang adil, cepat dan dengan biaya ringan. Untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan keadilan dengan keaifan lokal maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya proses penyelesaian tindak pidana ringan secara kearifan lokal sebagai bagian dari restorative justice sehingga adanya pemahaman di masyarakat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025 Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025 Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024 Vol. 5 No. 2 (2024): Maret 2024 Vol 5 No 1 (2023): September 2023 Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 2 (2023): Maret 2023 Vol 4 No 1 (2022): September 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): September 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Maret 2022 Vol 3 No 2 (2022): Maret 2022 Vol. 3 No. 1 (2021): September 2021 Vol 3 No 1 (2021): September 2021 Vol 2 No 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Maret 2021 Vol. 2 No. 1 (2020): September 2020 Vol 2 No 1 (2020): September 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020 Vol 1 No 1 (2019): September 2019 Vol. 1 No. 1 (2019): September 2019 More Issue