Articles
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan ]]>
<![CDATA[Putri, Nella Sumika]]>;
<![CDATA[Tajudin, I.]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Padjadjaran University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (631.908 KB)
<![CDATA[Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana,namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak. Model perdamaian tersebut dikenal dengan model pendekatan restorative justice yang sampai saat ini belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan penyidikan. Putusan pengadilan juga belum menempatkan perdamaian antara para pihak sebagai dasar untuk melepaskan pelaku. Mekanisme ini hanya terbatas sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pendekatan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penyidikan karena telah dilakukan pendekatan restorative justice dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara absolut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidikan.  The Settlement of Traffic Accident Through Restorative Justice Approach as a Basis for Termination of Investigation and Principle of Justice of a Judgment AbstractTraffic accident crime is resolved by the criminal court. Mostly, however, the perpetrators hold a peace process outside the court with the victims and their families in the model of an agreement among them. This model is known as the restorative justice model. There is no specific legislation on restorative justice as an alternative approach to adjudicate traffic accident, which makes it difficult for the law enforcer to consider restorative justice as a basis to continue or discontinue an investigation. Furthermore, there is no court regulation justifying the use of restorative justice approach as a groundwork to release the perpetrators. This thesis finds that restorative justice approach is more equitable in solving traffic accident crime cases than the regular criminal justice system. However, to absolutely discontinue investigation of traffic accident due to the use of restorative justice is unlikely to be implemented since there are several benchmarks to be fulfilled before any decisision is reached.Keywords: traffic accident, mediation, discontinued investigation, restorative justice, justice principle.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK AGAMA MINORITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sumika Putri, Nella]]>
<![CDATA[ Veritas et Justitia Vol. 4 No. 1 (2018): Veritas et Justitia ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Parahyangan Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25123/vej.v4i1.2912
<![CDATA[Criminal law should provide protection to all citizens (individually or communities) without regard to their ethnicity, race or religion. In addition, it is also important that its implementation should be done non-discriminatively. This research is done using a normative juridical approach. The most important finding is that a number of penal regulations (inter alia, prohibiting blasphemy, genocide or in the criminal code draft relating to extra-marital sex) in its implementation and enforcement results in discrimination or even worse persecution of minority groups. The author here argues that, in order to guarantee the principle of equal treatment before the law and protection of (religious) minority groups, those penal regulations should be harmonized and read within the context of other existing penal rules.]]>
<![CDATA[SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN (RESENSI BUKU) ]]>
<![CDATA[Putri, Nella Sumika]]>
<![CDATA[ Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (239.085 KB)
<![CDATA[Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang dan belum memadai dalam membantu masyarakat khususnya mahasiswa, akademisi dan praktisi dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia termasuk perkembangan dan penerapannya.Buku Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan yang diterbitkan oleh PT Rajagrafindo Persada pada tahun 2015 dan ditulis oleh Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus Ali, S.H.,M.H merupakan salah satu buku yang membahas secara khusus tentang sistem pertanggungjawaban pidana. Latar belakang penulis dalam membuat buku ini adalah karena melihat perkembangan konsep pertanggungjawaban hukum pidana saat ini. Perkembangan ini dapat terlihat dalam perkembangan dan transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dari asas kesalahan (liability on fault) menuju asas ketiadaan kesalahan (liability without fault) yag selanjutnya berkembang antara lain menjadi sistem pertanggungjawaban korporasi (corporate liability).]]>
<![CDATA[PEMBELAAN TERPAKSA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN OLEH ANAK ]]>
<![CDATA[Salman Nazil Firdaus]]>;
<![CDATA[Nella Sumika Putri]]>;
<![CDATA[Rully Herdita Ramadhani]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.116 KB)
|
DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i04.p10
<![CDATA[Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa dan mengetahui proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan terhadap anak serta kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Studi kasus ini ditulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan teknik deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembelaan terpaksa pada perbuatan terdakwa anak kurang tepat karena terdapat tigal hal mengenai pembelaan terpaksa yang telah terpenuhi. Kemudian, berdasarkan berbagai pertimbangan hakim dalam putusannya, penjatuhan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di LKSA Darul Aitam selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa anak sudah proporsional dan sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak. Writing this case study aims to determine the accuracy of judges' judgment regarding forced defense and to know the proportionality of the sanctions imposed on the defendant and its suitability with the purpose of condemnation to the child. This case study was written using juridical-normative research methods with descriptive-analytical techniques. The results showed that the judges' considerations regarding duress of defendant’s actions were incorrect because there were three things regarding duress that had been fulfilled. Then, based on the various considerations of the judge in her decision, the imposition of criminal sanctions by guidance in institutions at LKSA Darul Aitam for 1 (one) year against the defendant is proportional and following the purpose of condemnation to the child.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan ]]>
<![CDATA[Nella Sumika Putri]]>;
<![CDATA[I. Tajudin]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 2, No 1 (2015): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (631.908 KB)
<![CDATA[Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana,namun pada umumnya pelaku mengadakan proses perdamaian di luar pengadilan dengan keluarga korban sehingga terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak. Model perdamaian tersebut dikenal dengan model pendekatan restorative justice yang sampai saat ini belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan sehingga aparat penegak hukum menjadi ragu untuk menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan untuk menghentikan atau melanjutkan penyidikan. Putusan pengadilan juga belum menempatkan perdamaian antara para pihak sebagai dasar untuk melepaskan pelaku. Mekanisme ini hanya terbatas sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pendekatan restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas lebih memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun korban. Akan tetapi, pelaksanaan penghentian penyidikan karena telah dilakukan pendekatan restorative justice dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak dapat dilakukan secara absolut karena terdapat beberapa kriteria yang harus dijadikan patokan dalam pengambilan keputusan mengenai penyidikan. The Settlement of Traffic Accident Through Restorative Justice Approach as a Basis for Termination of Investigation and Principle of Justice of a Judgment AbstractTraffic accident crime is resolved by the criminal court. Mostly, however, the perpetrators hold a peace process outside the court with the victims and their families in the model of an agreement among them. This model is known as the restorative justice model. There is no specific legislation on restorative justice as an alternative approach to adjudicate traffic accident, which makes it difficult for the law enforcer to consider restorative justice as a basis to continue or discontinue an investigation. Furthermore, there is no court regulation justifying the use of restorative justice approach as a groundwork to release the perpetrators. This thesis finds that restorative justice approach is more equitable in solving traffic accident crime cases than the regular criminal justice system. However, to absolutely discontinue investigation of traffic accident due to the use of restorative justice is unlikely to be implemented since there are several benchmarks to be fulfilled before any decisision is reached.Keywords: traffic accident, mediation, discontinued investigation, restorative justice, justice principle.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a9]]>
<![CDATA[LAW ENFORCEMENT OF THE BANDUNG REGIONAL REGULATIONS ON THE ORDERLINESS, CLEANLINESS, AND THE BEAUTY ]]>
<![CDATA[Yesmil Anwar]]>;
<![CDATA[Sigid Sigid Suseno]]>;
<![CDATA[Nella Sumika Putri]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review VOLUME 1, ISSUE 1, JANUARY 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol1.Iss1.11.pp093-109
<![CDATA[The Number of sidewalk vendors in Bandung has reached 11,000 with no decline in growth according to the survey conducted by Indonesian University of Education/ Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) in collaboration with Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda or regional development planning agency) Bandung. Sidewalk vendor is one of the main contributors to the dirtiness and traffic congestion in Bandung. Bandung has passed a Regional Regulation Numbered 3 and 5 about Cleanliness, Orderliness and the Beauty to prevent and to build the sidewalk vendors. However, lack of legal awareness and law enforcement may constrain the effectiveness of the regulation. Those regulations are particularly Bandung Regional Regulation Numbered 4/ 2011 concerning sidewalk vendors in which imposing high fine sanction not only for the seller but also for the buyer to prevent them from violating those regulations. To analyze the the compliance level of society and the effectiveness of fine sanction for the violation of regulations, this research used juridical normative approach and comparative method by comparing the regulation in Bandung with other Regional regulations related to sidewalk vendors in other cities in Indonesia such as in Surakarta and Surabaya. This research found that the law enforcement to the violation of sidewalk vendors regulation in Bandung city is not optimum due to lack of awareness to obey the law. The criminal sanction such as fine and forced fees are not able to prevent the violation of sidewalk vendors regulations. This research suggest that The Regional government of Bandung City: (1) needs to find a right model to keep sidewalk vendors in order by looking at the characteristics of the society and its social culture; (2) needs to search for a way to increase society’s compliance to any policies made by the government; and (3) needs to revise the current regulation]]>
<![CDATA[RISENSI BUKU: SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN ]]>
<![CDATA[Nella Sumika Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah pertanggungjawaban pidana merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam ilmu hukum pidana. Sampai saat ini literatur yang membahas secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana masih sangat kurang. Literatur yang ada belum memadai dalam membantu masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi dan praktisi, dalam memahami konsep pertanggungjawaban pidana beserta perkembangan dan penerapannya. Menurut penulis, terjadinya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga berdampak terhadap model pertanggungjawaban pidana.Buku Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan yang diterbitkan oleh PT Rajagrafindo Persada pada tahun 2015 ini ditulis oleh Hanafi Amrani, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus Ali, S.H.,M.H. Karya ini merupakan salah satu literatur yang membahas secara khusus tentang sistem pertanggungjawaban pidana. Latar belakang penulis dalam membuat buku ini adalah sebagai respon atas perkembangan konsep pertanggungjawaban hukum pidana. Perkembangan tersebut dapat terlihat dalam transformasi konsep pertanggungjawaban pidana dari asas kesalahan (liability on fault) menuju asas ketiadaan kesalahan (liability without fault) yang selanjutnya berkembang antara lain menjadi sistem pertanggungjawaban korporasi (corporate liability). Perkembangan model pertanggungjawaban ini kemudian dijabarkan oleh penulis dalam bab-bab tersendiri.]]>
<![CDATA[Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban ]]>
<![CDATA[Qurrata A'yun]]>;
<![CDATA[Lies Sulistiani]]>;
<![CDATA[Nella Sumika Putri]]>
<![CDATA[ Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 9, No 02 (2021): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30868/am.v9i02.1729
<![CDATA[Penelitian ini berjudul “Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat dikaitkan dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban” bertujuan untuk menganalisis Pasal 47 Qanun Jinayat terkait pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dikaitkan dengan pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Besarnya dampak yang muncul dari pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak yang diatur dalam Pasal ini memberikan trauma berkepanjangan bagi anak sebagai korban karena Pasal 47 belum memberikan perlindungan terhadap anak baik dari segi pemidanaan pelaku maupun pemberian restitusi. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum Jinayat di Provinsi Aceh bertujuan untuk memelihara lima hal pokok dalam kehidupan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, namun pemidanaan yang diatur dalam Qanun Jinayat belum memenuhi kualifikasi terkait perlindungan anak sebagai korban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif menggunakan spesifikasi deskriptif analitis atau penelitian kepustakaan, sumber data primer dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan beberapa literature terkait pemidanaan serta perlindungan anak sebagai korban.Keyword: Pemidanaan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, Qanun Jinayat, Perlindungan Korban]]>
<![CDATA[Kewenangan KPK Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Yang Diduga Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tindak Pidana Asalnya Bukan Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi. ]]>
<![CDATA[Nella Sumika Putri]]>;
<![CDATA[I Tajudin]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Law Review Vol. 2 (2014): PADJADJARAN LAW REVIEW VOLUME 2 NOMOR 1 DESEMBER 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[PADJADJARAN LAW RESEARCH AND DEBATE SOCIETY ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan Undang Undang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntuntan tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, terdapat perluasan kewenangan KPK yang tidak hanya terbatas pada tindak pidana korupsi semata namun memasuki ranah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini hanya akan membatasi mengenai perubahan dalam hukum acara pidana khususnya pada tindakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Proses pembuktian dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi banyak menimbulkan polemik khususnya mengenai penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Yang menimbulkan permasalahan adalah mengenai keabsahan kewenangan KPK untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti terdakwa yang diduga bukan dari tindak pidana korupsi akan tetapi termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana akibat hukumnya jika melibatkan pihak ketiga yang beritikad baik. Kata Kunci: Barang Bukti, KPK, Korupsi, Penyitaan, TPPU]]>
<![CDATA[URGENSI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Widiya Yusmar]]>;
<![CDATA[Somawijaya Somawijaya]]>;
<![CDATA[Nella Sumika Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25157/justisi.v9i2.5581
<![CDATA[Adanya kebutuhan untuk merekonstruksi sistem hukum pidana di Indonesia dengan mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di dalam suatu undang-undang. Hal ini dilakukan dengan membuat Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang harus komprehensif juga terintegrasi dengan pengaturan lain agar undang-undang yang akan disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai alasan rancangan undang-undang perampasan asset tindak pidana perlu segera disahkan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika dan hambatan dalam pelaksanaan undang-undang perampasan asset sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime tindak pidana narkotika. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini bahwa perlunya rancangan undang-undang perampasan tindak pidana untuk segera disahkan adalah karena ratifikasi UNCAC, mekanisme yang belum sederhana dan perampasan asset yang belum efektif. Adapun hambatan dalam pemberlakuan rancangan undang-undang perampasan asset adalah bertentangan dengan hak asasi manusia, pergeseran paradigma penegak hukum dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan. Rancangan undang-undang perampasan asset perlu segera disahkan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika dan pencucian uang.]]>
