cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bhayu Rhama
Contact Email
bhayurhama@fisip.upr.ac.id
Phone
+625363220445
Journal Mail Official
jisparupr@gmail.com
Editorial Address
Kampus FISIP Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso Komplek Tunjung Nyaho Palangka Raya
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan
Published by Universitas Palangka Raya
ISSN : 20896123     EISSN : 26849119     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan (JISPAR) memiliki artikel dengan fokus terkait pengetahuan sosial, ilmu politik dan pemerintahan yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya sejak tahun 2012. Jurnal ini telah tercatat pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) sehingga telah memiliki kode ISSN 2089-6123 dan e-ISSN 2684-9119. Jurnal ini dijadwalkan terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Januari dan Juli dengan karya ilmiah yang telah dipublikasikan baik dalam bentuk hardcopy dan jurnal elektronik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 351 Documents
 1   2   3   4   5 
PARADIGMA PEMILIHAN UMUM DAN KEPENTINGANPOLITIK Riamona S.Tulis
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2 (2012): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (24.107 KB)

Abstract

Pemilihan umum di Indonesia sudah mengalami pergeseran baik dari tingkat partai peserta pemilu, pola masyarakat pemilih dalam pemilu itu sendiri.Dan tidak dapat di pungkiri,  perjalanan panjang pemilu pun melahirkan banyak konsekuensi salah satunya adalah meningkatnya kepentingan politik dalam hal ini adalah partai peserta pemilu.Fungsi partai dalamPasal 11 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2008, mengalami pergeseran makna sehingga dapat menjadi factor penghambatpembangunan.  
PERANAN MASYARAKAT DALAMPENANGGULANGAN TUBERKULOSISPARU Austin Bertilova Carmelita
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2 (2012): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.963 KB)

Abstract

  Penyakit TB salah satu penyakit yang diketahui sejak 120 tahun yang lalu sudah ditemukan kuman penyebab Mycobacterium tuberculosis oleh Dr. Robert Koch. Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular yang masih menjadi perhatian dunia. Hingga saat ini, belum ada satu negara pun yang bebas TB. Angka kematian dan kesakitan akibat kuman Mycobacterium tuberculosis  ini pun tinggi. Tahun 2009, 1,7 juta orang meninggal karena TB (600.000 diantaranya perempuan) sementara ada 9,4 juta kasus baru TB (3,3 juta diantaranya perempuan). Sepertiga daripopulasiduniasudahtertulardenganTBdimanasebagianbesarpenderitaTBadalahusia produktif (15-55tahun).1   Berdasarkan laporan WHO dalam Global Report 2009, pada tahun 2008 Indonesia berada pada peringkat 5 dunia penderita TB terbanyak setelah India, China, Afrika Selatan dan Nigeria. Peringkat ini turun dibandingkan tahun 2007 yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-3 kasus TB terbanyak setelah India dan China.1,2 Data tersebut berdasarkan laporan WHO Global Tuberculosis Control, Short Update to the 2009 report. Artinya insiden/kasus baru penyakit TB mengalami penurunan yang signifikan, tahun 2007 total kasus TB 528.000 dan tahun 2008 sebanyak 429.730kasus.3   Dunia telah menempatkan TB sebagai salah satu indikator keberhasilan pencapaian MDGs. Secara umum ada 4 indikator yang diukur, yaitu Prevalensi, Mortalitas, Penemuan kasus dan Keberhasilan pengobatan. Dari ke-4 indikator tersebut 3 indikator sudah dicapai oleh Indonesia, angka kematian yang harus turun separuhnya pada tahun 2015 dibandingkan dengan data dasar (baseline data) tahun 1990, dari 92/100.000 penduduk menjadi 46/100.000 penduduk. Indonesia telah mencapai angka 39/100.000 penduduk pada tahun 2009. Angka Penemuan kasus (case detection rate) kasus TB BTA positif mencapai lebih 70%. Indonesia telah mencapai angka 73,1% pada tahun 2009 dan mencapai 77,3% pada tahun 2010. Angka ini akan terus ditingkatkan agarmencapai90%padatahun2015sesuaitargetRJPMN.Angkakeberhasilanpengobatan (successrate)telahmencapailebihdari85%,yaitu91%padatahun2009.1Satuindikatoryang   belum terpenuhi adalah prevalensi TB di Indonesia mencapai 253 per 100.000 penduduk pada tahun 2008, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah 222 per 100.000penduduk.4,5   Sementara itu, situasi TB di Indonesia (Global Tuberculosis Control : WHO Report 2010) sbb : 6   Insidens semua kasus TB adalah 430.000 orang = 189/100.000 penduduk (menurun dibandingkan tahun 1990 : 626.867 orang atau 343/ 100.000 penduduk, artinya di tahun 2010 turun 45% dari tahun1990). Prevalens semua kasus TB adalah 660.000 orang = 285/100.000 penduduk (menurun dibandingkan 1990 : 809.592 orang = 443/100.000 penduduk, artinya di tahun 2010 turun 36 % dari tahun1990).   Jumlah kematian akibat TB adalah 61.000 orang = 27/100.000 penduduk, (menurun dibandingkan tahun 1990 : 168.956 orang per tahun, atau 92/100.000, artinya di tahun 2010 turun 70% dari tahun1990).   Untuk Kalimantan Tengah, angka penemuan kasus (case detection rate) adalah 5,6% lebih rendah dari target nasional tahun 2010 yaitu 17,5%. Angka keberhasilan pengobatan adalah 87,7% namun angka kesembuhan hanya 71,8%. Angka kegagalan pengobatan Kalimantan Tengah1,1%.7 Menurut Prof. Tjandra  Yoga, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan   Lingkungan   (P2PL) Kementerian Kesehatan, sedikitnya ada 3 faktor yang menyebabkan tingginya kasus TB di Indonesia. Waktu pengobatan TB yang relatif lama (6 ? 8 bulan) menjadi penyebab penderita TB sulit sembuh karena pasien TB berhenti berobat (drop) setelah merasa sehat meski proses pengobatan belum selesai. Selain itu, masalah TB diperberat dengan adanya peningkatan infeksi HIV/AIDS yang berkembang cepat dan munculnya permasalahan TB-MDR (Multi Drugs Resistant = kebal terhadap bermacam obat). Masalah lain adalah adanya penderita TB laten, dimana  penderita  tidak  sakit  namun  akibat  daya  tahan  tubuh  menurun,  penyakit  TB  akan muncul.1   Penyakit TB juga berkaitan dengan economic lost yaitu kehilangan pendapatan rumah tangga. Menurut WHO, seseorang yang menderita TB diperkirakan akan kehilangan pendapatan rumah tangganya sekitar 3 ? 4 bulan. Bila meninggal akan kehilangan pendapatan rumah tangganya                                     sekitar          15                                                       tahun. Sehingga dapat dihitung kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh TB. TB sangat erat dengan programpengentasankemiskinan.Orangyangmiskinakanmenyebabkankekurangangizidan   penurunan daya tahan tubuh sehingga rentan tertular dan sakit TB, begitu sebaliknya orang terkena TB akan mengurangipendapatannya.1 Rencana global penanggulangan TB didukung oleh 6 komponen dari Strategi Penanggulangan TB baru yang dikembangkan WHO, yaitu mengejar peningkatan dan perluasan DOTS yang berkualitas tinggi, menangani kasus ko-infeksi TB-HIV, kekebalan ganda terhadap obat anti TB dan tantangan lainnya, berkontribusi dalam penguatan sistem kesehatan, menyamakanpersepsisemuapenyediapelayanan,memberdayakanpasienTBdanmasyarakat serta mewujudkan dan  mempromosikanpenelitian.1   Dari dasar di atas, adalah tepat ditarik permasalahan penyakit TB dipandang dari segi bagaimana peranan masyarakat (individu, keluarga, kelompok dan mitra kerja) dalam penanggulangan penyakitTB.
PEREMPUAN DAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU Saputra Adiwijaya
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2 (2012): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.074 KB)

Abstract

Sejak era reformasi tahun 1998, kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan yang begitu drastis. Hal yang paling mudah dilihat adalah banyaknya jumlah partai politik dengan berbagai azas, prinsip dan sudut pandang, ditambah lagi dengan sistem pemilihan umum juga mengalamiperubahan. Hal ini tentunya menjadi hal yang menarik, karena ternyata arus reformasi memberikan kesempatan, kepada sebuah bangsa untuk menata ulang arah hidup bersama supaya bisa lebih demokratis. Namun, di sisi lain, terdapat pula tantangan, karena ternyata dalam menata ulang sebuah bangsa tidaklah mudah, banyak sekali pengorbanan-perngorbanan yangterjadi. Hal itu dijelaskan sebagai berikut bahwa tantangan dalam menata bangsa khususnya bidang politik juga merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan. Sebab sebagai anak bangsa yang ikut serta dalam mengisi pembangunan maka sudah seharusnya era reformasi ini, kesempatan perempuan untuk mengukuhkan diri sebagai warga bukanterpinggirkan. Sementara itu, di tengah berbagai diskriminasi maupun stereotipe terhadap perempuan yang berkembang di masyarakat, kesempatan ini ternyata cukup berat untuk disandang. Betapa tidak jumlah perempuan yang menjadi aktivis partai politik saat ini mengalami peningkatan yang cukup berarti, namun pada sisi lain tidak diimbangi dengan anggapan positif masyarakat. Peningkatan partisipasi perempuan dalam partai politik ini, boleh jadi membuat kita berbangga, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan mulai berani tampil dan mendalami dunia politik, yang selama ini dianggap?dunialaki-laki?. Sementara itu sebagaimana dalam sebuah sistem politik yang demokratis partai politik mempunyai andil dalam menyambung aspirasi masyarakat, karena berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat yang paling mapan. Urgensi partai politik semakin bermakna ketika dihubungkan dengan kepentingan publik yang perlu di dengar oleh pemerintah terlebih lagi melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen(DPR). Selain itu juga partai politik pada dasarnya merupakan salah pilar dalam sebuah negara demokratis moderen selain lembaga lain seperti : eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan  umum, dan pers yang independen, dalam membangun politik yang berkualitas dan beradab.  Hal   itu dimaksudkan bahwa partai politik diupayakan mampu meredam atau menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat moderen. Maka pendapat Samuel P. Huntington (Agustino, 2007) menyebutkan bahwa partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi (melembaga dalam masyarakat) akan menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih baik. Pengalaman perpolitikan di Indonesia dapat menggambarkan fenomena tentang peran  dan fungsi partai politik yang mengalami dinamika. Misalnya sejak awal kemerdekaan Pemilu 1955 dan 1971perpolitikan Indonesia dianggap sangat demokratis, namun pada masa era 1977 ? 1997 pemilu yang diikuti partai politik menjadi sangat minim yakni tiga partai politik : PPP, Golkar, dan PDI. Inilah kondisi pasang surut partai politik dalam sistem politikIndonesia. Pada era setelah Soeharto (Orde Baru) jumlah partai politik menjadi sangat banyak, karena kemudahan dalam mendirikan partai di dukung juga penghapusan azas  tunggal  Pancasila, dan yang utama adalah ada semacam euphoria politik untuk menjadi bagian penyelamatan bangsa melalui partai politik. Maka berlomba-lomba lah orang mendirikan partai politik dengan berbagai macam azas misalnya nasionalis, agama, atauPancasila.
THE ABORTION‘S ACT AMONG BLACK AMERICAN IN THE UNITEDSTATES Merissa Octora
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2 (2012): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.972 KB)

Abstract

This research focuses on the act of abortion among Black People in the United States based on history, the society environment, and two big major issues regarding the abortion act such as Roe vs Wade, and Pro Choice - Pro Life. Black people become the central point on this research because the fact shows that the largest population which do the abortion act and mostly considered as Black American in the first plce and the second one is from Hispanic American rather  than any other minority groups or even the White American itself and this happened  based on the history of racial discrimination or segregation toward BlackPeople. This research uses library research in term of qualitative method, and applying  descriptive method in analyzing the data. The approaches which are used in this research are the approaches which have a great related with the society and social problem. This approaches well known with the term of interdispliner study which have main purpose to elaborate many perspectives to become primarysources. The different treatment toward Black People based on racial discrimination experienced becomes the trigger why do Black People placed the highest number in doing abortion act in the UnitedStates.    
USIA LANJUT DAN PERMASALAHANNYA Dewi Klarita Furtuna
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 2 (2012): (8)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (103.081 KB)

Abstract

Pertumbuhan jumlah penduduk usia lanjut yang terus meningkat akan menjadi beban ekonomi dan sosial bila tidak diberdayakan secara maksimal. Semakin meningkat jumlah penduduk usia lanjut akan berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan terkait dengan penurunan pada kondisi fisik, psikis, daqn sosial. Penurunan kondisi fisik akan membawa ke kondisi yang rawan terhadap berbagai macam gangguan penyakit.Proses menua menyebabkan penurunan fisik, psikologis maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Artinya, penurunan fisik mempengaruhi psikis maupun sosial, sementara penurunan psikis mempengaruhi fisik dan sosial sertasebaliknya.
PEMBANGUNAN SOSIAL-POLITIK INDONESIA: MENILIK MASALAH KLASIK DI KALIMANTAN TENGAH Mochammad Doddy SyahirulAlam
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.604 KB)

Abstract

Pembangunan sosial politik di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terus berlangsung secara berkesinambungan. Beberapa sektor andalan dalam pembangunan meliputi sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan masih menjadi idola dan sekaligus sebagai kontributor terbesar pendapatan daerah. Perkembangan ketiga sektor secara tidak langsung memberikan multiplayer efect bagi kondisi sosial politik di Kalteng. Dari aspek sosial perkembangan dan dinamika pembangunan akan memberikan tekanan masyarakat lokal untu mampu bersaing dengan masyarakat pendatang, masalah pemerataan kesempatan  berusaha dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu isu krusial dalam perkembangannya. Dari aspek politik kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam semakin hari semakin menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat khususnya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan dan pertambangan. Eksploitasi dibidang perkebunan dan pertambangan mulai memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup Kalimantan Tengah.
KEBIJAKAN PEMERINTAH PADA PERKEMBANGAN AGRIBISNIS DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH RINTO ALEXANDRO
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.891 KB)

Abstract

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 huruf (h) UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Saat ini hampir seluruh ekonomi daerah di Indonesia berbasis pada sistem agribisnis baik dilihat dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, penguasaan teknologi, maupun struktur ekspor. Karena itu, strategi pembangunan ekonomi daerah yang paling tepat dan efektif adalah melalui pembangunan sistemagribisnis
PEMBANGUNAN SOSIAL-POLITIK INDONESIA: MENILIK MASALAH KLASIK DI KALIMANTANTENGAH Mochammad Doddy Syahirul Alam
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.097 KB)

Abstract

Pembangunan sosial politik di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini terus berlangsung secara berkesinambungan. Beberapa sektor andalan dalam pembangunan meliputi sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan masih menjadi idola dan sekaligus sebagai kontributor terbesar pendapatan daerah. Perkembangan ketiga sektor secara tidak langsung memberikan multiplayer efect bagi kondisi sosial politik di Kalteng. Dari aspek sosial perkembangan dan dinamika pembangunan akan memberikan tekanan masyarakat lokal untu mampu bersaing dengan masyarakat pendatang, masalah pemerataan kesempatan  berusaha dan pemerataan pendapatan menjadi salah satu isu krusial dalam perkembangannya. Dari aspek politik kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam semakin hari semakin menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat khususnya terhadap dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perkebunan dan pertambangan. Eksploitasi dibidang perkebunan dan pertambangan mulai memberikan dampak negatif kepada masyarakat dan lingkungan hidup KalimantanTengah.
PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKARAYA YETWIRANILAMPE
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.428 KB)

Abstract

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan Damang Kepala Adat di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2008. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses pengangkatan Damang Kepala Adat berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2008 serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengangkatan Damang KepalaAdat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ? deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampel terdiri dari : Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Kasi Pemerintahan Umum Kota, Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kasi Pemerintahan Kelurahan, Ketua Dewan Adat Dayak Propinsi Kalimantan Tengah, Wakil Ketua II Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Dewan Adat Dayak Kecamatan, Damang Kepala Adat, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan di Kecamatan JekanRaya. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dari Miles dan Huberman, dimana data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara reduksi data,  penyajian data, dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Dari segi proses penjaringan Calon Damang Kepala Adat yang akan berhak dipilih untuk diangkat menjadi Damang Kepala Adat, sangat terbatas, dan yang bisa dicalonkan hanya yang pernah atau sedang duduk sebagai anggota Kerapatan Mantir Adat, sehingga tidak banyak pilihan. (2) Dilihat dari proses pelaksanaan penilaian Calon Damang Kepala Adat, maka Calon yang terjaring sudah memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Pasal 17, dan 19 Perda No. 16 Tahun 2008. (3). Dilihat dari pelaksanaan pemilihan Calon Damang Kepala Adat sudah memenuhi prosedur pemilihan yang sudah diatur dalam Pasal 22 Perda No. 16 Tahun 2008. (4). Hasil pemilihan, nama Damang Kepala Adat (terpilih) dituangkan kedalam Berita Acara dan laporannya disampaikan kepada Walikota Kota Palangka Raya, sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Damang Kepala Adat. (5).  Faktor yang mendukung, adalah adanya Perda No. 16 Tahun 2008 sebagai Pedoman Utama dalam Pengangkatan Damang Kepala Adat. Kemitraan dengan Pemerintahan Kecamatan Jekan Raya dalam memfasilitasi Pemilihan dan Pengangkatan Damang  Kepala Adat, melalui Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Camat Jekan Raya. (6). Adanya dana yang tersedia yang berasal dari APBD untuk penyelenggaraan pemilihan dan pengangkatan Damang Kepala Adat, dalam artian untuk biaya pelaksanaan pemilihan dan honorarium Panitia Pemilihan. (7). Faktor penghambat belum ada pedoman yang khusus tentang tata cara pengaturan penjaringan, sehingga bakal calon Damang Kepala Adat sangat terbatas dan tidak banyak pilihan, dan kurangnya sosialisasi sampai ke  level   bawah ke Kelurahan (8). Tidak adanya standar penilaian yang jelas  mengenai persyaratan yang harus dimiliki oleh calon Damang Kepala Adat seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) c. Perda No. 16 Tahun 2008, mengingat tugas dan fungsi yang diemban oleh Damang Kepala Adat sebagai Pemangku Adat cukup berat seperti yang diatur dalam Pasal 7, dan 8 Perda No. 16 Tahun2008. Diharapkan dimasa yang akan datang hendaknya penjaringan Calon Damang  Kepala Adat yang akan dipilih dan diangkat menjadi Damang Kepala Adat, disosialisasi lebih aktif lagi sampai ke level bawah sampai ke Kelurahan, agar cukup banyak pilihan. Perlu adanya standar yang jelas untuk menilai mengenai persyaratan yang harus dimiliki seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) c Perda No. 16 Tahun 2008. Perlu adanya  pembekalan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai adat istiadat, Hukum Adat Dayak, kebiasaan, dan kearifan lokal lainnya berkaitan dengan tugas dan fungsi Damang Kepala Adat baik bagi para Damang Kepala Adat maupun bagi Calon Damang Kepala Adat agar lebih berkualitas untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan,  teknologi dan komunikasi yangmengglobal.
PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN ORIENTASI HOMO SEKSUAL PADA REMAJA PRIA WAHYUNI CHRISTIANYMARTONO
Journal Ilmu Sosial, Politik, dan Ilmu Pemerintahan Vol. 2 No. 1 (2013): (7)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.332 KB)

Abstract

Orientasi Homoseksual pada remaja laki-laki, dapat terbentuk ketika anak mendapat label dari lingkungannya. Selain itu, perilaku lingkungan keluarga terhadap anak-anak, termasuk pola asuh juga dapat membentuk orientasi homoseksual pada masa remaja. Pada akhirnya, kembali pada dirimasing-masing remaja pria itu sendiri dalam membentuk identitasmereka.

Page 2 of 36 | Total Record : 351

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): JULI 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 13 No. 2 (2024): JISPAR Vol. 13 No. 1 (2024): JISPAR Vol. 12 No. 2 (2023): JISPAR Vol. 12 No. 1 (2023): JISPAR Vol. 11 No. 2 (2022): JISPAR Vol. 11 No. 1 (2022): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): (7) Vol. 10 No. 2 (2021): JISPAR Vol. 10 No. 1 (2021): JISPAR Vol. 9 No. 2 (2020): (7) Vol. 9 No. 1 (2020): (7) Vol. 9 No. 2 (2020): JISPAR Vol. 9 No. 1 (2020): JISPAR Vol. 8 No. 2 (2019): (7) Vol. 8 No. 1 (2019): (7) Vol. 8 No. 2 (2019): JISPAR Vol. 8 No. 1 (2019): JISPAR Vol. 7 No. 2 (2018): (8) Vol. 7 No. 1 (2018): (7) Vol. 7 No. 2 (2018): JISPAR Vol. 7 No. 1 (2018): JISPAR Vol. 6 No. 2 (2017): (7) Vol. 6 No. 1 (2017): (7) Vol. 6 No. 2 (2017): JISPAR Vol. 6 No. 1 (2017): JISPAR Vol. 5 No. 2 (2016): (7) Vol. 5 No. 1 (2016): (7) Vol. 5 No. 2 (2016): JISPAR Vol. 5 No. 1 (2016): JISPAR Vol. 4 No. 2 (2015): (7) Vol. 4 No. 1 (2015): (7) Vol. 4 No. 2 (2015): JISPAR Vol. 4 No. 1 (2015): JISPAR Vol. 3 No. 2 (2014): (8) Vol. 3 No. 1 (2014): (8) Vol. 3 No. 2 (2014): JISPAR Vol. 3 No. 1 (2014): JISPAR Vol. 2 No. 2 (2013): (8) Vol. 2 No. 1 (2013): (7) Vol. 2 No. 2 (2013): JISPAR Vol. 2 No. 1 (2013): JISPAR Vol. 1 No. 2 (2012): (8) Vol. 1 No. 1 (2012): (7) Vol. 1 No. 2 (2012): JISPAR Vol. 1 No. 1 (2012): JISPAR More Issue