cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anik Iftitah
Contact Email
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Phone
+6285646498763
Journal Mail Official
supremasijurnalhukumunisba@gmail.com
Editorial Address
Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/editorialTeam
Location
Kota blitar,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Supremasi
Published by Universitas Islam Balitar Blitar
ISSN : 25273353     EISSN : 25273353     DOI : https://doi.org/10.30957/supremasi
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, dengan lingkup publikasi hasil Penelitian Hukum Empiris (Sosio Legal), Penelitian Hukum Normatif, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017" : 5 Documents clear
STRATEGI OPTIMALISASI PERDAGANGAN LINTAS BATAS INDONESIA-MALAYSIA UNTUK MENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PULAU SEBATIK KABUPATEN NUNUKAN Mahendra Putra Kurnia
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.007 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i1.372

Abstract

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah tanggung jawab dari setiap negara, tak terkecuali bagi Pemerintah Republik Indonesia terhadap seluruh warga negaranya, terutama yang berdiam di kawasan perbatasan. Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan adalah salah satu kawasan yang berbatasan dengan Kota Tawau, Malaysia. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sebatik yang sejahtera diperlukan strategi optimalisasi perdagangan lintas batas yang berorientasi pada kesejahteraan dan kesetaraan.
PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN BLITAR Anik Iftitah
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (624.965 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i1.373

Abstract

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP 11/2010) dibentuk guna menyelesaikan persoalan penelantaran tanah di Indonesia. Namun, justru Perkebunan Kismo Handayani di Kabupaten Blitar sebagai tanah yang masuk database tanah terindikasi terlantar, justru mengalami puncak konflik pasca pelaksanaan PP 11/2010. Hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk meneliti pelaksanaan dan akibat pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) PP 11/2010 di Kabupaten Blitar. Penelitian hukum empiris di Perkebunan Kismo Handayani di Desa Soso Kecamantan Gandusari Kabupaten Blitar menggunakan teori sistem hukum, menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) PP 11/2010 di Kabupaten Blitar, menjadikan tanah sengketa sebagai indikator tanah terindikasi terlantar (suatu pengindikasian tanah terindikasi terlantar yang tidak sesuai dengan substansi PP 11/2010), berakibat terhentinya pelaksanaan PP 11/2010 pada tahap identifikasi dan penelitian, tidak ada satupun hak atas tanah di Kabupaten Blitar yang ditetapkan oleh Kepala BPN-RI sebagai tanah terlantar, ketidakjelasan status hukum hak atas tanah Perkebunan Kismo Handayani selama ± 6 tahun ( 2011-2016 ), dan memuncaknya ekskalasi konflik di area eks-HGU Perkebunan Kismo Handayani pada rentang waktu Tahun 2011-2016 yang pada akhirnya diatasi dengan redistribusi dan penerbitan sertifikat HGU atas nama Kismo Handayani pada tahun 2017. Hasil penelitian ini patut dijadikan bahan refleksi. Tertib maupun konflik, merupakan akibat pelaksanaan (substansi) hukum yang sangat bergantung pada pelaksana hukum  yang akan berimplikasi pada wujud budaya hukum masyarakat.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI BLITAR Eni Irawati; Weppy Susetyo
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.907 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i1.374

Abstract

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Implementasi dari substansi hukum tersebut urgen diteliti mengingat pendidikan sebagai penentu kualitas sumber daya manusia. Penelitian hukum empiris di Kota Blitar menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Blitar dalam kerangka sistem pendidikan nasional, memberlakukan kebijakan APBD Pro Rakyat dengan pendidikan gratis untuk semua jenjang pendidikan di Kota Blitar, dilengkapi penyediaan fasilitas gratis atas sepatu, seragam, buku, alat tulis, bus sekolah, tas, tablet, SPP, uang gedung, uang saku, dan sepeda gratis. Kebijakan pendidikan APBD Pro Rakyat ini, mengalami sejumlah hambatan dari keluarga anak usia sekolah, kekurang memadainya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Program Pendidikan Gratis, ketidakmerataan penyebaran lembaga sekolah, dan adanya perusahaaan yang mempekerjaan anak sekolah menengah pertama.
MEMBANGUN TATA RUANG TERBUKA HIJAU MENUJU LINGKUNGAN SEHAT DAN ASRI : SEBUAH ANALISA PERSPEKTIF HUKUM PENATAAN RUANG Dian Ferricha; Zulham Hakim
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.485 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i1.375

Abstract

That the development and growth of the city / urban is so significant accompanied by the rapid transfer of land functions, has caused environmental damage that can reduce the carrying capacity of land in sustaining the lives of people in urban areas, so it is necessary to make efforts to maintain and improve the quality of the environment through the provision of open space adequate green.
TINJAUAN YURIDIS AKAD JUAL BELI TANAH DENGAN SUBJEK HUKUM ANAK DIBAWAH UMUR M. Fuad Fatoni; Weppy Susetyo
Jurnal Supremasi Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Universitas Islam Balitar, Blitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.735 KB) | DOI: 10.35457/supremasi.v7i1.376

Abstract

Perkembangan hukum perdata mengenai pengalihan hak milik atas tanah dan bangunan melalui jual beli di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Pada saat ini dapat ditemui praktik jual beli tanah dan bangunan yang berasal dari pemberian hibah/warisan oleh anak yang masih di bawah umur. Bagi seorang anak yang masih di bawah umur yang mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatan hukum pengalihan hak objek hibah tersebut memiliki kedudukan yang berbeda dengan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian mengenai kedudukan anak beserta akibat hukum jual beli atas tanah dan bangunan yang berasal dari hibah/warisan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder sebagai sumber data utama yang didukung oleh data primer. Â Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan anak dibawah umur tidak sah melakukan jual beli tanah dan bangunan. Akibat hukumnya adalah jual beli tersebut dapat dibatalkan karena syarat kecakapan bertindak tidak terpenuhi. Solusinya, harus ditunjuk wali untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak milik atas tanah yang menjadi haknya tersebut, melalui Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri dalam pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT dan mendaftarkan peralihan hak atas tanah dalam rangka mendapat perlindungan hukum bagi pihak penerima hasil perolehan jual beli tanah dan bangunan selaku pemegang hak atas tanah yang baru serta demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): Volume 15 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 15 Nomor 1 Tahun 2025 Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 14 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 12 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 12 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021 Volume 11 Nomor 1 Tahun 2021 Volume 10 Nomor 2 Tahun 2020 Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 Volume 9 Nomor 2 Tahun 2019 Volume 9 Nomor 1 Tahun 2019 Volume 8 Nomor 2 Tahun 2018 Volume 8 Nomor 1 Tahun 2018 Volume 7 Nomor 2 Tahun 2017 Volume 7 Nomor 1 Tahun 2017 Volume 6 Nomor 2 Tahun 2016 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2016 More Issue