cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
subehan khalik
Contact Email
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6282293315131
Journal Mail Official
subehan.khalik@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Fakuiltas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata Gowa
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27160394     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah is a journal that publishes works with lecturers and students from the results of research carried out to complete an undergraduate thesis. Islamic Constitutional Law Islamic International Law Islamic law Islamic politics
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2019)" : 6 Documents clear
Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep (Telaah atas Hukum Ketatanegaraan Islam) Akmal, Akmal; Usman, Usman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat dan kebudayaan merupakan satu mata uang dengan dua sisi. Ia dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Salah satu komunitas adat di Sulawesi Selatan adalah komunitas adat Bissu di Kabupaten Pangkep, secara turun menurun hidup mendiami Kampung Bontomate‟ne Kecamatan Segeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pemerintahan daerah terhadap pelestarian komunitas Bissu tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat pada pasal 31 ayat 2 poin f. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan; fenomenologi, sosio-yuridis, yuridis-normatif dimaksudkan untuk menelusuri alasan yang dipakai dalam pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep melestarikan komunitas Bissu. Bahwa pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep dalam melestarikan Komunitas Bissu belum signifikan melestarikan kebudayaan yang berada di wilayah Kabupaten Pangkep. Hal ini terjadi karena tidak ada pembahasan secara khusus tentang komunitas Bissu dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan DPRD dapat membuat rancangan peraturan daerah tentang komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep, sehingga Bissu tetap menjaga tradisi-tradisi yang dipercaya dan dapat mentransformasikan ilmu dan pengetahuan mengenai tradisi kepada generasi muda dan masyarakat di Kabupaten Pangkep turut serta dalam menjaga dan melestarikan komunitas Bissu.
Pencabutan Kewenangan Mendagri dalam Membatalkan Perda Kabupaten/Kota Berdasarkan Putusan Mahmakah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 (Telaah Ketatanegaraan Islam) Halil, Abdul; Hasan, Hamzah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Timbulnya sengketa kewenangan lembaga negara antara Mahkamah Agung dan Mendagri atas wewenang untuk membatalkan Perda membuat penulis berusaha untuk memahami konsep kewenangan dalam ketatanegaraan Islam dan untuk mengetahui pandangan ketatanegaraan Islam terhadap kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda Kabupaten/kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan syar‟i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Konsep kewenangan dalam ketatanegaraan Islam juga memberikan batasan batasan atau ruang lingkup terhadap lembaga-lembaga negara baik itu eksekutif, legislative dan yudikatif, 2) Terhadap kewenangan menteri dalam negeri membatalkan perda berdasarkan konsep pemerintahan yang baik adalah hal yang bertentangan dikarenakan dalam ketatanegaraan Islam juga menerapkan hirarki dalam peraturannya, sehingga peraturan yang dibuat oleh lembaga legislative tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadis. Namun apabila melihat dari konsep maslahah mursalah hal tersebut bisa saja dilakukan apabila berkaitan dengan asas kemanfaatan. Implikasi dari penelitian ini diharapkan adanya check and balance antara lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kepada lembaga eksekutif dan legislative dalam proses menciptakan hukum, haruslah tetap berpegang pada konstitusi yang merupakan Perundang-undangan tertinggi. Sama halnya dalam ketatanegaraan Islam yang menjadikan Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai pegangan dalam menciptakan hukum yang baru.
Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar (Studi Kritis atas Tatanegara Islam) Amir, Herlina; Sastrawati, Nila
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisa tentang bagaimana partisipasi dan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah di kota makassar, serta bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah di kota masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang ditunjang dengan teknik analisis kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi dan pendekatan syar’i didukung dengan sumber data primer berupa hasil interview dan sumber data sekunder berupa undang-undang, jurnal, dan buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data yakni melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penting partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kota Makassar yaitu sebagai sarana rekrutmen bakal calon pemimpin, partai politik juga sebagai wadah atau jembatan yang diharapkan dapat menaungi setiap aspirasi masyarakat untuk direalisasikan oleh pemerintah. Kemudian, pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Makassar dianggap belum berjalan sesuai dengan tujuan utama dari demokrasi. Oleh karena itu, partai politik di Kota Makassar sebaiknya lebih memberikan ruang terhadap penyaluran aspirasi masyarakat dan meningkatkan pengawasan serta fungsi dari partai politik demi menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Selanjutnya, demi mewujudkan politik yang baik diperlukan proses yang ideal dari awal, tanpa praktek Money Politic agar terpenuhinya demokrasi yang baik.
Efektifitas Pelayanan Terpadu dalam Perizinan Mendirikan Bangunan Guna Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai (Perspektif Hukum Tata Negara Islam) Megawati, Megawati; Rahmiati, Rahmiati
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Birokrasi dibangun untuk melayani masyarakat sebagaimana pegawai negeri sipil selaku aparatur negara yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Memberikan pelayanan kepada setiap warga negara dan penduduk yang membutuhkan merupakan sebuah kewajiban bagi aparatur negara Indonesia. Untuk itu, penelitian ini menganalisa tentang bagaimana konsep dan standar pelayanan serta mekanisme/alur pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu dalam perizinan mendirikan bangunan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, selain itu, menganalisa juga bagaimana perspektif Hukum Tata Negara Islam dalam isu ini. Jenis penelitian deskriptif kualitatif lapangan (Field Research) dengan menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dan teologis normatif. Sumber data penelitian yaitu data primer berupa wawancara dan sekunder berupa buku-buku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konsep pelayanan perizinan IMB terdiri dari dasar hukum, persyaratan, alur dan mekanisme pelayanan, 2) Mekanisme alur pengaduan masyarakat telah disediakan sarana pengaduan dalam dua cara yaitu pengaduan secara langsung dan pengaduan tidak langsung, 3) Perspektif Hukum Tata Negara yaitu memiliki pesan moral Islam dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat 2) Pemerintah memberikan DPMPTSP untuk tetap menjaga konsistensi pelayanan perizinan yang baik. 3) Pemerintah harus lebih meningkatkan penerapan prinsip-prinsip islami dalam melakukan pelayanan
Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Makassar (Telaah atas Ketatanegaraan Islam) Haerul Saleh, Miftahul Fauzy; Halimah, Halimah
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Komisi Pemilihan Umum merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Keberadaan KPU sering menuai kontroversi berkaitan dengan mekanisme dan tata administrasi kenegaraan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini menganalisa tentang bagaimana kewenangan KPU Kota Makassar dalam menyelenggarakan pemilu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Faktor Apa yang mempengaruhi, dan bagaimana masyarakat melihat hal tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang diolah dengan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, sosiologi, dan normatif syar’i. Sumber data primer adanya wawancara dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan KPU saat ini sudah sesuai dengan undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan, ada faktor pendukung dan faktor penghambat, serta masyarakat memandang bahwa KPU saat ini semakin optimal dan meningkat dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, KPU harus senantiasa memperhatikan aspirasi rakyat demi demokrasi, mewaspadai hambatan yang akan terjadi, dan KPU harusnya lebih terbuka kepada masyarakat agar penyelenggaraan pemilu berlangsung dengan adil dan damai sehingga tidak terjadi kecurangan.
Hak Konstitusional Fakir Miskin terhadap Pemerintah di Kota Makassar Fatimah, Fatimah; Khalik, Subehan
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada di bangku sekolahan, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet. Untuk itu, penulis tertarik menganalisa tentang hak konstitusional fakir miskin terhadap pemerintah di kota Makassar. Bagaimana bentuk hak konstitutional fakir miskin dan anak terlantar, bagaimana keterlibatan pemerintah Kota Makassar di kalangan fakir miskin, dan bagaimana konsep ketatanegaraan Islam terhadap penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian field research yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan terdapat bentuk-bentuk hak konstitutional terhadap fakir miskin dan anak terlantar. Keterlibatan pemerintah berupa: menyiapkan tempat tinggal yang layak, pembagian beras sejahtera, pelayanan kesehatan, penyediaan beasiswa dan pembinaan sesuai dengan minat dan bakat. Dalam konsep ketatanegaraan islam, penanganan fakir miskin dan anak terlantar melalui pembagian harta baitul mal. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan kepada fakir miskin dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Keterlibatan pemerintah dalam membantu dan mengurangi fakir miskin diharapkan pemerintah harus lebih rutin melakukan pendataan tentang fakir miskin agar bantuan yang dilakukan pemerintah tetap sasaran.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2025): SIYASATUNA Vol 6 No 1 (2025): SIYASATUNA Vol 5 No 3 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA Vol 5 No 1 (2024): SIYASATUNA Vol 4 No 3 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 2 (2023): SIYASATUNA Vol 4 No 1 (2023): SIYASATUNA Vol 3 No 3 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 2 (2022): SIYASATUNA Vol 3 No 1 (2022): SIYASATUNA Vol 2 No 3 (2021) Vol 2 No 2 (2021) Vol 2 No 1 (2021) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1 No 3 (2020) Vol 1 No 2 (2020) Vol 1 No 1 (2020) Vol 1 No 1 (2019) More Issue